Author: Jaksen

  • Pemerintah Harus Seriusi Masalah Jaminan Sosial Kesehatan

    test.petasulut.com/, SULUT –
    Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan BPJS Kesehatan diharapkan bisa bekerjasama dalam hal memberikan jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut ditekankan Briliant Maengko seorang aktivis kepemudaan yang ada di Kota Manado.

    Dirinya menguraikan bahwa undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia (WNI) wajib mengikuti program BPJS.

    “Saya pikir pemerintah daerah kota kabupaten provinsi perlu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang ada di Kota Manado dan (Sulawesi Utara). Perlunya integrasi data, data dukcapil contohnya kita ada berapa penduduk, data BPJS Kesehatan sudah berapa banyak penduduk yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan dan belum. Untuk yang belum menjadi peserta bisa dicek apakah warga kurang mampu atau memang belum mendaftar, dan pastikan agar segera didaftarkan (khususnya bagi yang kurang mampu) sehingga ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama terjadi sehingga masuk dan dirawat dirumah sakit maka penduduk yang ada di Kota Manado/ Sulawesi Utara ini sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan dan bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan,” Tegasnya.Brilliant Maengko

    Lanjut dijabarkan Maengko bahwa integrasi data tersebut adalah hal yang mudah dan bisa dilakukan oleh pemerintah. Dirinya pun menyarankan untuk melakukan rekonsiliasi data yang ada di BPJS dan pemerintah untuk mencapai kesejeahteraan jaminan sosial kesehatan tersebut.

    “Sederhana saja, rekonsiliasi data Peserta dari BPJS Kesehatan dan data dukcapil ataupun bisa lebih mengerucut ke kelurahan atau lingkungan kumpul data-data penduduk yang belum ada jaminan sosial,” Imbuhnya.

    “Depe turunan seperti apa diatur terkait Jamkesda dsb itu kurang masing-masing daerah melihat depe warga yang kurang mampu utk didaftarkan,” Tambahnya.

    Dirinya pun menjelaskan bahwa hal ini perlu diseriusi pemerintah karena melihat masih banyaknya pasien yang masuk rumah sakit dan tidak mempunyai jaminan kesehatan.

    “Lebih anehnya lagi relawan yang membantu bukan pemerintah. Relawan membantu memberikan pendampingan ke dinsos dan menghadap management Rumah Sakit bahkan ada yang patungan membayar sebagian biaya. Ini perlu diseriusi agar supaya pemerintah dinilai bisa hadir bagi masyarakat,” Ungkap Maengko. (FalenJaksen)

  • Disebut FSPG Special Edition, Tangel Berharap Peserta Junjung Sportivitas

    Petasulut. Com, MINAHASA –
    Festival Seni Pemuda Gereja (FSPG) GMIM tahun 2021 resmi dibuka. Kegiatan akbar Pemuda GMIM ini akhirnya terlaksana setelah satu tahun tidak terlaksana akibat Covid19.

    Inipun menjadi perhatian Komisi Pelayanan Pemuda Sinode GMIM (KPPSG) seperti yang disampaikan ketua KPPSG dr. Pricilia Tangel. Menurutnya bahwa kegiatan ini telaksana karena dalam rangka menjawab kerinduan pemuda menyalurkan talenta-talenta yang dimiliki.

    “Jadi kenapa Special Edition, karena ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. Juga yang biasanya ada pembagian seri kali ini tidak ada pembagian seri,” Ucapnya, Jumat (12/11) selesai ibadah pembukaan kegiatan yang di laksanakan di Auditorium Unima.

    Harapannya, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 12 sampai 14 November di wilayah Tondano 3 ini bisa terlaksana dengan baik.

    “Harapanya juga semua peserta tetap menjujung tinggi sportivitas lalu kemudia bersaksi untuk kemuliaan Tuhan,” Imbunya. (Jak’s)

  • Pangdam XIII/Merdeka: Mari Jaga Danau Kita

    test.petasulut.com/, SULUT – Danau adalah tumpuan kebutuhan sumber air bersih bagi sejumlah masyarakat.

    Hal tersebut dikatakan oleh Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos G. Matondang, M.M., M.Tr (Han) saat kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian PUPR Ditjen SDA Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi II Provinsi Gorontalo dengan TNI AD yaitu Kodam XIII/Merdeka tentang Pemeliharaan Danau Tondano dan Danau Limboto yang dilaksanakan di Astound Hill Tondano Minahasa, Jumat (21/5/2021).

    Dalam sambutannya Pangdam mengatakan bahwa revitalisasi danau dapat menyelamatkan beberapa ekosistem yang ada di danau, selain itu dengan menjaga kelestarian alam Danau Tondano dan Danau Limboto kita dapat menikmati banyaknya manfaat yang diberikan oleh danau tersebut.

    Pangdam mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersinergi dan menggelorakan semangat kebersamaan, gotong-royong dan rasa kekeluargaan bersama masyarakat di sekitar danau guna membangkitkan jiwa persatuan dan kesatuan serta cinta kepada alam.

    "Mari kita jaga dan pelihara ekosistem Danau Tondano dan Danau Limboto agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat disekitar danau." Lanjut Pangdam.

    Pangdam berharap setelah adanya penandatanganan PKS ini kiranya dapat dengan segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan proses pembersihannya sehingga manfaat dari danau tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat disekitar danau.

    "Kita semua tentunya berharap bahwa setelah penandatanganan PKS ini kita semua dapat segera ditindaklanjuti proses pembersihan dan pengangkatan eceng gondok dari dalam danau agar semua danau tersebut bisa benar-benar bermanfaat." Ujarnya.

    Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Provinsi Sulawesi Utara Ir. Bastari, M. Eng mengatakan bahwa Danau Tondano ini adalah salah satu kawasan strategis pariwisata nasional super prioritas yang sedang digencarkan oleh pemerintah daerah sehingga kita semua berharap kegiatan konservasi danau tondano ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar Tondano.

    “Ini juga sebagai potensi wisata dan tentunya akan berdampak ekonomi bagi masyarakat manakala danau ini sudah bersih dan baik kualitas airnya.” Ucap Bastari

    Selain itu Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Provinsi Gorontalo Ir. Naswardi, M.T menambahkan bahwa Danau Limboto termasuk satu danau super kritis dan super prioritas yang menjadi perhatian utama pemerintah Gorontalo sehingga perlu adanya konsentrasi khusus di dalam pemeliharaannya, dengan adanya kerjasama ini kita dapat menambah kapasitas tampung air melalui pengangkatan enceng gondok serta dapat membawa dampak pariwisata karena Danau Limboto adalah destinasi wisata unggulan Provinsi Gorontalo.

    “Dengan adanya kerja sama dengan TNI untuk pembersihan enceng gondok, kita bisa merasakan bagaimana Danau Limboto itu ada keberadaannya.” Tandas Naswardi

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat utama Kodam XIII/Merdeka yaitu Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi, S.E., Irdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Junior Tumilaar, Kapoksahli Pangdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Agus Saepul, Danrem 131/Stg Brigjen TNI Prince M. Putong, Danrem 133/Nwb Brigjen TNI Bagus Antoniv Hardito, M.A, para Asisten dan Kabalak Kodam XIII/merdeka serta turut hadir Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si dan para perwakilan PUPR. (Jaks)

  • Pangdam XIII/Merdeka Hadiri Pengarahan Wakasad Kepada Personel Satgas Apter

    test.petasulut.com/, SULUT – Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos G. Matondang, M.M., M.Tr (Han) menghadiri pengarahan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Bakti Agus Fadjari, S.Ip., M.Si. kepada personel satgas apter BKO Kodim persiapan di Wilayah Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam XVIII/Kasuari yang digelar secara virtual di Mako Rindam XIII/Merdeka, Kamis (20/5/2021).

    Wakasad dalam pengarahannya mengatakan bahwa tugas yang akan dilaksanakan merupakan suatu kehormatan, maka dari itu laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tanamkan prinsip bahwa gugur di medan tugas merupakan suatu kehormatan serta konsentrasikan pelaksanaan tugas pada keselamatan diri masing-masing.

    “Jangan takut akan gugur di medan tugas,” Ujar Wakasad

    Wakasad juga menambahkan bahwa pastikan anggota satgas sudah di vaksin dan pastikan satgas ini agar siap menjalankan tugas serta solid dalam melaksanakan tugas di wilayahnya karena personel Apter dibentuk untuk menjaga stabilitas masyarakat di wilayahnya.

    “Personel Satgas Apter disiapkan untuk membela diri bukan untuk bertempur,” Tandas Letjen TNI Bakti Agus

    Setelah mendengarkan pengarahan oleh Wakasad, Pangdam XIII/Merdeka juga menambahkan bahwa apa yang telah dikatakan Wakasad adalah perintah langsung dari Kasad. Oleh sebab itu Pangdam tekankan untuk pedomani seluruh penekanan Wakasad dan hindari pelanggaran sekecil apapun.

    “Laksanakan penekanan Wakasad dengan baik, dan jangan membuat pelanggaran serta jaga nama baik satuan,” Ucap Pangdam

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut beberapa pejabat utama yaitu para Asisten dan Kabalak Kodam XIII/Merdeka.

  • Pangdam XIII Merdeka Hadiri Rapat Evaluasi Pilkada

    test.petasulut.com/, Sulut – Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Santos G. Matondang, M.M., M.Tr (Han) menghadiri Rapat Evaluasi dan Penyampaian Hasil Akhir Pengawasan Pilkada 2020 di Provinsi Sulut bertempat di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Senin (17/5/2021).

    Kegiatan tersebut merupakan pelaporan Kepala Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada Gubernur tentang pelaksanaan Pilkada di Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung pada Tahun 2020 sekaligus mengevaluasi kegiatan pemilu dalam rangka menyusun rencana pilkada di Tahun 2023.

    Dalam kegiatan tersebut Pangdam XIII/Merdeka beserta beberapa pejabat forkopimda mendapatkan penghargaan dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E sebagai Stakeholder dalam menyukseskan kegiatan pemilu tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara. (Jak’s)