Category: Politik dan Pemerintahan

  • Lewat Paripurna, 2 Ranperda Prakarsa DPRD Disetujui Untuk Dibahas Lebih Lanjut

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian/penjelasan DPRD terhadap Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas dan pengendalian sampah plastik dan tanggapan Gubernur serta jawaban fraksi-fraksi, Senin (12/7) diruang rapat paripurna DPRD Sulut.

    Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen memimpin jalannya rapat paripurna tersebut didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkai dan Billy Lombok, SH.

    Dan turut dihadiri Wagub Steven Kandouw, Sekprov Edwin Silangen serta para asisten dan kepala dinas terkait.

    Pada kesempatan itu, BAPEMPERDA melalui Anggota DPRD Yusra Alhabsyi dihadapan Eksekutif menjelaskan secara terperinci maksud Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas dan pengendalian sampah plastik.

    Menanggapi itu, Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan perihal Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas.

    “Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas prakarsa DPRD ini diharapkan dapat menjangkau pemenuhan kesamaan kesempatan untuk penyandang disabilitas, dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Termasuk disitu penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan kesetaraan terhadap kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas dan adil, sejahtera lahir dan batin serta bermartabat,” jelas Kandouw.

    Tak hanya itu, Wagub juga memberikan pendapat terkait Ranperda pengendalian sampah plastik.

    “saya mengapresiasi inisiatif dari DPRD perihal Ranperda pengendalian sampah plastik. Harapannya agar ranperda ini segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi Perda. Harapan juga pak Gubernur TPA Regional segera selesai sudah didukung juga oleh regulasi yang terbaik sehingga kerja sama antar kabupaten kota langsung terjadi. Karena kita tahu persis pada pengelolaan nanti harus juga ada regulasi-regulasi lanjutan untuk juga pembagian-pembagian kewenangan, hak maupun pembagian keuntungan di lintas kabupaten dengan pemerintah provinsi,” jelasnya.

    Disamping itu, Fraksi-Fraksi pun berpandangan dan mengambil kesimpulan untuk menyetujui kedua Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan undang-undang yang berlaku.

    (ABL)

  • KPUD Manado Koordinasi Dengan Pemkot Manado Terkait Pemutahiran Data

    Manado, test.petasulut.com/ – Melakukan persiapan menyambut pesta demokrasi 2024 nanti, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Manado mengunjungi Pemerintah Kota Manado guna mengkoordinasikan beberapa hal, salah satunya terkait pemutahiran data pemilih di kota manado.

    Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Kota Manado Yusuf Wowor, S.H dan diterima dengan baik oleh Walikota Manado Andrei Angouw diruang kerjanya, Kantor Walikota Manado, senin (12/7).

    Dalam pertemuan itu KPUD Manado menyampaikan beberapa hal yang perlu dikoordinasikan, termasuk kesiapan menghadapi Pesta Demokrasi 2024 nanti.

    Ketua KPUD Manado menyampaikan bahwa "tahapannya akan dimulai bulan maret tahun depan (2022), sehingga perlu adanya kesiapan KPUD terkait partisipasi dan data pemilih." Kata Ketua KPUD Manado.

    Dia juga menambahkan, "Pemutahiran Data pemilih sedang dilaksanakan oleh KPUD." Mereka pun berharap mendapatkan Data pemilih yang berkualitas dan adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah, teristimewa jajaran pemerintahan tingkat bawah seperti ditingkat kelurahan-kelurahan.

    KPUD juga berharap agar memiliki Data Valid dari Dukcapil Kota Manado serta berkeinginan adanya MoU dengan Pemerintah Kota untuk Pemutahiran Data Berkelanjutan.

    Pada kesempatan itu juga KPUD menyinggung terkait anggaran dalam pemutahiran data tersebut. Pemutahiran data yang merupakan kegiatan yang KPUD berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku.

    "Jadi prosesnya memang diserahkan kepada KPUD," Ucap salah satu personil dari KPUD yang turut hadir saat itu.

    Menanggapi hal tersebut, Walikota Manado Andrei Angouw mengatakan bahwa soal pemutahiran data akan dilakukan secara terus menerus.

    "Nanti semua akan dikoordinasikan, termasuk dengan Capil," tutur Walikota Manado.

    Walikota juga menanggapi soal pendanaan, "nantinya akan dilihat bagaimana mengaturnya." Dia juga menyinggung terkait anggaran di era covid-19 yang mana serba sulit, begitu banyak anggaran yang akan digeser untuk kepentingan penanganan covid-19.

    Kemudian yang terakhir terkait gedung KPUD Kota Manado yang rawan terjadinya banjir. Walikota akan mencari jalan keluarnya, termasuk bagaimana melebarnya sungai atau saluran disekitar lokasi tersebut.

    Diakhir koordinasi KPUD menyerahkan Buku, DINAMIKA HUKUM PILKADA, Mitigasi Pelanggaran dan Implementasi Penyelesaian Hukum kepada Walikota Manado.

    Tak mau menunggu lama, selesai dari pertemuan tersebut Walikota Manado langsung menindaklanjuti dengan memanggil Kadis Dukcapil Julises Deffie Oehlers, S.H untuk mensinkronkan hasil dari pembicaraan dengan KPUD yang barusan mereka bahas.

  • Terima Kunjungan Aliansi Keke-Utu Minut, JOUNE GANDA Harap Mereka Bisa Harumkan Nama Minut

    test.petasulut.com/, SULUT – Bupati dan Wakil Bupati minut, Joune Ganda-Kevin Lotulong juga didampingi Kepala Dinas Pariwisata menerima kunjungan dari Aliansi Keke dan Utu Minahasa Utara, Jumat (9/7) di Raewaya Hills, Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi.

    Pertemuan itu sekaligus melihat dan menguji akan wawasan, kemampuan dan kecakapan Keke dan Utu sejauh mana mereka bisa menguasai akan pengetahuan tentang Kepariwisataan di Minahasa Utara.

    “Seperti apa pandangan mereka terkait DSP (Daerah Super Prioritas) Likupang, terlebih tantangan besar disaat pandemi Covid-19,” ungkap Joune.

    “Harapan Kami (Pemkab Minut) ketika akan diutus mengikuti Nyong dan Noni Sulut, Keke dan Utu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dari segi wawasan, pengetahuan dan mental sehingga mengharumkan nama Minahasa Utara. Tuhan memberkati,” tutup Ganda.

    Diketahui, Kegiatan itu juga mengedepankan Protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan anjuran Pemerintah terkait Covid-19.

    (Billy George)

  • Rudis Dibiarkan Sejak 2013, JG-KWL Pastikan Segera Amankan Dan Manfaatkan Aset Negara

    test.petasulut.com/, SULUT – Rumah Dinas (Rudis) Bupati dan Wakil Bupati Minahasa utara yang dibangun sejak 2013 silam menghabiskan anggaran sebesar 1,5 Milyar yang dibiarkan begitu saja oleh pemimpin sebelumnya, langsung ditindaklanjuti oleh Bupati Minahasa utara Joune Ganda SE (JG) dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung SH MH (KWL).

    Dimana JG-KWL diketahui akan segera mengamankan dan memanfaatkan aset negara berupa Rudis tersebut.

    Bupati JG mengatakan ini untuk Menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pertemuan beberapa waktu lalu terkait pengamanan aset.

    Bupati Minahasa Utara (Minut), Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung memastikan akan segera menempati rumah dinas yang berlokasi di Airmadidi atas tersebut.

    Kondisi Rudis bupati Minut yang telah dibiarkan (Foto Istimewa)

    Dikatakan Bupati Joune Ganda, Satgas KPK sudah memantau kondisi rumah dinas tersebut dan memberi catatan terkait asas manfaat dari aset tersebut, kenapa tidak pernah ditempati.

    “Jadi Satgas KPK menekankan soal pengamanan aset, bahwa memang dikuasai dan dimanfaatkan Pemkab Minut,” kata Bupati Joune kepada media saat memantau rumah dinas tersebut, Selasa (6/7/2021).

    Oleh karena itu, Ganda menegaskan akan merenovasi kembali rumah dinas tersebut, sehingga bisa secepatnya ditempati.

    “Akan di alokasikan biaya perbaikan rumah dinas untuk bisa di manfaatkan. Sehingga saat KPK datang berkunjung kembali, bisa diundang langsung bertemu di rumah dinas,” tukas Bupati Joune Ganda.

    Namun sangat disayangkan, dari pantauan, rumah model seperti istana kerajaan inggris tersebut sudah rusak seluruh sisi bagian rumah, penuh sampah dan coretan di dinding karena menjadi tempat tongkrongan anak muda, bahkan diduga dijadikan tempat mesum pasangan muda-mudi.

    (Billy George)

  • Berkantor di Likupang Barat, JG-KWL Sapa Warga Yang Sedang Vaksinasi

    test.petasulut.com/, SULUT – Keseriusan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk terus melayani dan mengayomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini patut mendapat acungan jempol.

    Terbukti, Bupati dan Wakil Bupati Minut Joune Ganda-Kevin Lotulong kembali berkantor di kecamatan, tepatnya di Likupang barat, Rabu (7/7).

    “Hari ini bersama jajaran Pemkab Minut, Saya dan Pak Wakil berkantor di Kecamatan Likupang Barat. Kami turut meninjau Vaksinasi Covid-19 di Desa Jayakarsa, menyapa warga yang sedang vaksinasi,” ucap Joune Ganda.

    Tujuan berkantor di Kecamatan adalah mengetahui secara langsung penyelenggara Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Kami ingin memastikan agar jajaran Kecamatan melaksanakan tugas dengan baik, serta meminta mereka mensosialisasikan kepada masyarakat terkait Program Vaksinasi. Kami juga meminta jajaran Kecamatan dan Desa lebih disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan,” pungkas Bupati.

    Tak hanya itu, Joune Ganda juga mengatakan bahwa kegiatan berkantor di Kecamatan ini sekaligus audiensi dengan seluruh Hukum Tua se-Kecamatan Likupang Barat.

    “Hal ini dilakukan untuk mengetahui berbagai masalah yang dihadapi sehingga solusi yang nantinya diberikan tepat sasaran. Protokol pencegahan Covid19 diberlakukan,” tutupnya.

    (Billy George)

  • PPKM Mikro, Pemkot Manado Bahas Dengan Forkopimda Terkait Penerapan

    Manado, test.petasulut.com/ – Pemerintah Kota Manado Menyikapi surat edaran Gubernur Sulut terkait PPKM MIKRO di 10 daerah yang mana Kota Manado merupakan salah satu dari 10 daerah tersebut.

    Selasa (6/7) siang, Walikota Manado Andrei Angouw dan Wakil Walikota Richard Sualang melakukan pertemuan bersama dengan Forkopimda Kota Manado guna membahas persiapan penerapan surat edaran Gubernur Sulut.

    Walikota Andrei Angouw mengatakan, "Menindak lanjuti Edaran Gubernur Sulut, makanya akan juga dikeluarkan surat edaran Walikota," kata Walikota dalam pertemuan dengan Forkopimda Manado yang bertempat di Pandopo Kantor Walikota Manado.

    Walikota Manado menekankan dalam edaran Pemkot Manado soal pembatasan jam usaha serta operasional hiburan malam.

    Pertemuan itu menyepakati untuk koordinasi antara Pemerintah kecamatan, kelurahan hingga kepala-kepala lingkungan di tingkatkan lagi, karena saat ini koordinasi sangat penting dilakukan. Saat ini juga diharapkan adanya koordinasi antara Forkopimda Manado agar supaya tambah maksimal untuk disosialisasikan ke masyarakat kota manado.

    Pertemuan itu juga dilanjutkan dengan agenda kunjungan ke beberapa lokasi vaksinasi di kota manado, dimana Walikota dan Wakil di dampingi Forkopimda Manado turun ke lapangan bersama.

    Ikut hadir dalam pertemuan dengan Forkopimda yakni, Sekot Manado Micler C.S. Lakat, Asisten I Heri Saptono dan tim teknis vaksinasi dari Dinas Kesehatan Kota Manado dr. Joy Zeekeon.

  • Minimalisir Kontak Fisik, KAWATU: Agenda DPRD Sulut Untuk Sementara Via Daring

    test.petasulut.com/, SULUT – Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Sulawesi Utara beberapa hari belakangan ini membuat aktifitas kegiatan DPRD Sulut seperti rapat-rapat Anggota DPRD dengan para mitra kerja untuk sementara dilakukan via daring.

    Hal itupun dibenarkan oleh sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu, senin (5/7) di kantor DPRD Sulut.

    Dirinya mengatakan bahwa Ketua DPRD Sulut Andi Silangen mengambil keputusan untuk meminimalisir kontak fisik sehingga rapat-rapat dilakukan secara daring. Bahkan ada agenda-agenda yang ditunda.

    “Termasuk rapat komisi II, rapat internal komisi I dan RDP komisi IV dengan dinas kesehatan dengan dinas pendidikan, itu ditunda. Yang jalan pembahasan pansus ranperda irigasi tapi juga dilakukan secara daring,” kata Kawatu.

    Demikian juga lanjut Sekwan bahwa sekretariat dewan akan mengawasi secara ketat untuk masuk-keluar tamu di kantor DPRD Sulut yang diakui agak melonggar akhir-akhir ini.

    “Kita akan melakukan seperti diawal-awal untuk wajib rapid tes sebelum masuk kantor kemudian juga membatasi kunjungan tamu termasuk jam kunjungan. Apalagi memang kondisi ini ada keterbatasan tenaga medis termasuk hari ini, belum dapat ditempatkan petugas rapid di kantor dewan sehingga saya instruksikan tidak menerima tamu tanpa rapid tes dan kita batasi betul tamu untuk hari ini kebetulan dari kadis kesehatan menyampaikan bahwa adanya keterbatasan petugas,” jelasnya.

    “Sehingga dihimbau termasuk jajaran pers untuk mensosialisasikan dan menyampaikannya ke masyarakat untuk kita betul-betul mematuhi protokol kesehatan,” tambah Glady.

    Tak hanya itu, Kawatu juga menuturkan bahwa ketua DPRD Sulut menitipkan kepada dirinya untuk meminimalisir perjalanan dinas kecuali yang sangat urgent.

    “Dan terkait juga dengan hal-hal yang lain seperti yang disampaikan pak gubernur. Kita menunggu petunjuk lebih lanjut apakah ada WFH atau ada pembatasan-pembatasan lain, menurut ibu kadis kesehatan bahwa ada edaran nantinya dari pak gubernur, untuk itu dari sekretariat dewan sedang menunggu dan akan mematuhi semua petunjuk yang nantinya akan disampaikan pimpinan daerah kita,” tutupnya.

    (ABL)

  • Hadiri Kegiatan Launching Vaksinasi Untuk Anak 12-17 Tahun, Ini Harapan Walikota Manado

    Manado, test.petasulut.com/ – Pemerintah Kota Manado melalui WaliKota Manado Andrei Angouw dan Wakil WaliKota Richard Sualang menghadiri kegiatan Launching Vaksinasi Covid-19 Untuk Anak-Anak 12-17 tahun yang berlokasi di SMA Eben Haezer Manado. Senin (5/7).

    Kegiatan Launching itu di pimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang didampingi Wakil Gubernur Steven Kandouw.

    Dalam sambutannya Gubernur Sulut menuturkan bahwa jangan pernah takut untuk membawah anak-anak untuk di vaksin, karena hal ini bermaksud untuk mencegah penularan Covid-19. hal itu pun ia tujukan kepada orang tua dan bahkan guru-guru yang hadir saat itu secara fisik maupun secara virtual.

    "Nantinya tetap musti mengikuti anjuran Pemerintah tentang vaksinasi dan tetap tertib protokol kesehatan," kata Gubernur.

    Adapun yang menjadi 'maskot' dalam kegiatan vaksinasi 12-17 tahun pertama di Sulut ini adalah Antoni Angouw (anak dari Walikota Manado) dan Oswaldo Kandouw (anak dari Wagub Sulut).

    Pada kesempatan itu Walikota Manado Andrei Angouw diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutannya, dalam sambutannya Ia berharap agar vaksinasi buat anak-anak secepatnya selesai, sehingga sektor pendidikan segera normal dan peserta didik bisa belajar dan guru bisa mengajar di sekolah, walaupun tetap menerapkan dan memperhatikan protab kesehatan.

    “Semoga dalam vaksinasi kepada anak-anak umur 12-17 tahun penanganan percepatan mencegah Covid-19 ini bisa segera selesai dan aktivitas belajar mengajar bisa kembali normal, tapi masih dalam protokol kesehatan,” harap Angouw.

    Diketahui, yang hadir secara virtual dalam kegiatan Launching tersebut ada Walikota dan Bupati se Sulawesi Utara.

    Serta yang hadir secara fisik, Gubernur dan Wakil didampingi Ibu Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sulut, pejabat Eselon Pemprov Sulut, Kadis Pendidikan Provinsi Sulut, dan unsur pemerintahan yang terkait.

    Begitupun dari Pemerintah Kota Manado yang hadir, Walikota dan Wawali Kota Manado didampingi Ibu Ketua dan Sekretaris Tim penggerak PKK Kota Manado serta Sekot Manado Micler C.S Lakat.

  • Covid Sulut Meningkat, JOUNE GANDA: 14 Hari Kedepan Minut Berlakukan PPKM

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait adanya peningkatan kasus positif Covid-19 di Sulawesi Utara, Bupati Minut Joune Ganda mengatakan bahwa peningkatan kasus virus corona ini tidak hanya terjadi di kabupaten minahasa utara atau di sulawesi utara tapi di seluruh indonesia.

    “Dan ini merupakan salah satu langkah-langkah yang kita ambil. Sebenarnya kita sekarang sejak tanggal 30 juni 2021 kemarin, kita sudah melakukan antisipasi dengan mengaktifkan kembali pos-pos keamanan. Per kemarin kita sudah perpanjang pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sampai 14 hari kedepan,” jelas Joune Ganda kepada wartawan disela-sela kegiatan pencanangan vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-17 tahun di SMK Negeri 1 Airmadidi, senin (5/7) tadi.

    “Untuk itu, kita akan melihat dan menilai lagi apakah 14 hari kedepan ini situasi sudah lebih terkendali atau bagaimana,” tambah JG.

    Jadi ini perlu disampaikan, Lanjut Ganda bahwa langkah-langkah yang diambil ini adalah langkah Balencing antara kegiatan masyarakat untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengantisipasi perkembangan Covid-19.

    “Jadi kita tidak juga langsung menutup atau kita langsung stop kegiatan masyarakat, jadi kita lihat berdasarkan wilayah. Wilayah-wilayah yang masuk zona merah, kita akan ketat. Saya besok akan rapat dengan satgas covid-19 untuk kita undang semua camat dan akan dilihat kecamatan mana atau desa mana yang memiliki zona merah, kita akan lokalisir dan akan melakukan pengetatan yang lebih dibandingan daerah yang lain. Daerah yang masih hijau atau kuning, kita akan sedikit buka kegiatan masyarakatnya walaupun tetap dalam pengawasan dan pantauan yang ketat dari satgas covid,” tutupnya.

    (Billy George)

  • Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun, MJP: Ini Terobosan Yang Baik

    test.petasulut.com/, SULUT – Launching Pencanangan Vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak usia 12-17 Tahun di Sulawesi Utara telah resmi dilakukan Pemprov Sulut di 15 kabupaten dan kota, senin (5/7) hari ini.

    Mengenai hal itu, Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan memberi respons atas program vaksinasi untuk para anak remaja ini.

    Kepada awak media, MJP (Sapaan akrabnya) mengatakan bahwa ini program pemerintah yang sudah meluas untuk anak 12-17 tahun, dirinya menilai hal ini sangat baik dalam rangka mencapai Hard Imunity.

    “Sehingga nantinya aktifitas masyarakat juga lebih terjaga namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena sasarannya untuk anak 12-17 tahun, berarti mereka usia sekolah. Kalau ini sudah dilaksanakan vaksinasi secara massal kepada anak usia sekolah, ini juga bisa mendorong untuk nantinya ada pembelajaran tatap muka,” jelas MJP diruang kerjanya.

    Kemarin juga dirinya mengingatkan kepada dinas pendidikan daerah provinsi Sulut bahwa dikaji secara komperehensif terkait dengan tatap muka langsung.

    “Kalau bisa dioptimalkan dulu, ada inovasi baru terkait dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Nah, kalau program vaksinasi anak usia sekolah ini sudah berjalan dan sudah menyentuh seluruh peserta didik kita, praktis 12-17 tahun tersebut ini bisa ada kebijakan yang diambil dalam rangka untuk membuka kembali sekolah tatap muka,” jelas Personil Komisi IV DPRD Sulut itu.

    MJP menuturkan bahwa ini terobosan yang baik, untuk itu himbau juga kepada masyarakat. Orang tua yang memiliki anak usia 12-17 tahun untuk bisa memberikan pemahaman kepada generasi muda kita dan juga mensosialisasikannya agar menunjang program pemerintah.

    “Sehingga nantinya ini sasarannya anak usia 12-17 tahun ini bisa segera dilakukan program vaksinasi, menerima vaksin dan kita berharap sulawesi utara dapat jauh dari Covid-19,” tutup MJP.

    (ABL)