Test Peta Sulut

Tag: APBD-P 2021

  • STELLA Sesalkan Adanya Pemotongan Anggaran di Dinsos

    test.petasulut.com/, SULUT – Pemotongan anggaran yang terjadi di Dinas Sosial (Dinsos) membuat Anggota DPRD Sulut Stella Runtuwene berang.

    Jerit masyarakat di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) nyaring terdengar. Namun disesalkan wakil rakyat Gedung Cengkih, dana Dinsos Provinsi Sulut justru dipotong. Sementara rakyat berteriak butuh bantuan.

    “Saat ini masyarakat Sulut banyak menjerit minta bantuan. Terus terang saya beberapa minggu yang lalu ada orang yang ngomong, langsung bicara ke media sosial walaupun itu bukan di dapil (daerah pemilihan) saya, itu di dapil di Minahasa. Mereka minta bantuan ke saya,” ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Stella Runtuwene, dalam pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), Selasa (24/8), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.

    Wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan (Mitra-Minsel) menjelaskan, keluarga-keluarga ini tidak pernah mendapat satu pun bantuan selama ini. Maka dari itu dirinya menyayangkan kalau ada pemotongan anggaran di Dinsos.

    “Yang saya pertanyakan, kenapa di saat-saat seperti ini, di dinas sosial justru ada pemotongan yang sangat besar Rp8,5 miliar. Ini sangat disayangkan karena masyarakat Sulut banyak ingin dapat bantuan,” tegasnya.

    Dirinya berharap, agar pemerintah bisa memperhatikan persoalan tersebut. Hal itu karena banyak sekali ketika dirinya turun ke lapangan meminta bantuan kepada dirinya.

    “Mereka bilang, kenapa mereka dapat, kita tidak. Ada di keluarga ini, ada yang tulang punggung keluarga, hanya pekerja di restoran dan di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Di kondisi ini makanya banyak yang minta bantuan. Saya bilang ke mereka aspirasi ini akan saya bawa ke pembahasan ini, kiranya pak Sekprov (Sekretaris Provinsi) bisa memperhatikan,” pinta politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini.

    Menanggapi itu, Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen selaku Ketua TAPD menjelaskan, mengenai pengurangan anggaran adalah usul dari dinas terkait. Pihaknya hanya menerima masukkan dari Dinsos mengenai penggunaan anggaran dalam APBD-P nanti.

    “Dan mereka meneruskan kepada kami sebagai tim TAPD,” ucapnya.

    Lanjut Silangen, pengurangan juga dilakukan karena kegiatan mengumpulkan orang dalam rapat koordinasi.

    “Perjalanan dinas sudah tidak dilakukan lagi,” jelasnya.

    (ABL)

  • NAL Dorong Pemerintah Berikan Stimulus Untuk Dukung Pemulihan Ekonomi

    test.petasulut.com/, SULUT – Ekonomi masyarakat menjadi bagian yang paling berdampak di masa pandemi covid-19. Respon pun datang dari gedung DPRD Sulut. Melalui Ketua Fraksi Partai NasDem Nick Adicipta Lomban pun melayangkan dorongan kepada pemerintah untuk terus memberikan stimulus untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Terutama menatanya dalam anggaran perubahan.

    Ia mengungkapkan, penataan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 disusun menurut arahan dari pusat. Di dalamnya fokus kepada tiga hal yakni pemulihan ekonomi, penanganan Covid-19 dan jaring pengaman sosial. Maka dari itu dalam anggaran perubahan ini menurutnya, harus ada yang disesuaikan dengan arahan pusat.

    “Memang di 2021 tentu juga sudah mengatur pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial,” ungkap personil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Nick Adicipta Lomban dalam pembahasan antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), Selasa (24/8), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.

    Menurutnya, pada pertengahan tahun 2021 ini pemerintah telah melakukan yang namanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Upaya ini untuk memutus penyebaran Covid-19. Hanya saja, ini berdampak pada ekonomi masyarakat.

    “Kita tahu ini upaya pemerintah yang kita apresiasi bersama karena dilakukan untuk mengendalikan penyebaran covid-19. Di satu sisi ada dampak yang muncul yakni ekonomi masyarakat,” ujar anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.

    Untuk itu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) ini, dirinya sangat berharap agar masalah ekonomi bisa diperhatikan. Memang diakuinya, sektor kesehatan yang saat ini terlihat sudah masif.

    “Perlu ada stimulus-stimulus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Karena asumsi sebelumnya kita tidak pernah berpikir akan ada PPKM. Bagaimana pemulihan ekonomi ini dapat menyasar langsung ke masyarakat sehingga bisa memacu daya beli masyarakat,” ucapnya.

    (ABL)