test.petasulut.com/, SULUT –
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan BPJS Kesehatan diharapkan bisa bekerjasama dalam hal memberikan jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut ditekankan Briliant Maengko seorang aktivis kepemudaan yang ada di Kota Manado.
Dirinya menguraikan bahwa undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia (WNI) wajib mengikuti program BPJS.
“Saya pikir pemerintah daerah kota kabupaten provinsi perlu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang ada di Kota Manado dan (Sulawesi Utara). Perlunya integrasi data, data dukcapil contohnya kita ada berapa penduduk, data BPJS Kesehatan sudah berapa banyak penduduk yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan dan belum. Untuk yang belum menjadi peserta bisa dicek apakah warga kurang mampu atau memang belum mendaftar, dan pastikan agar segera didaftarkan (khususnya bagi yang kurang mampu) sehingga ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama terjadi sehingga masuk dan dirawat dirumah sakit maka penduduk yang ada di Kota Manado/ Sulawesi Utara ini sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan dan bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan,” Tegasnya.
Lanjut dijabarkan Maengko bahwa integrasi data tersebut adalah hal yang mudah dan bisa dilakukan oleh pemerintah. Dirinya pun menyarankan untuk melakukan rekonsiliasi data yang ada di BPJS dan pemerintah untuk mencapai kesejeahteraan jaminan sosial kesehatan tersebut.
“Sederhana saja, rekonsiliasi data Peserta dari BPJS Kesehatan dan data dukcapil ataupun bisa lebih mengerucut ke kelurahan atau lingkungan kumpul data-data penduduk yang belum ada jaminan sosial,” Imbuhnya.
“Depe turunan seperti apa diatur terkait Jamkesda dsb itu kurang masing-masing daerah melihat depe warga yang kurang mampu utk didaftarkan,” Tambahnya.
Dirinya pun menjelaskan bahwa hal ini perlu diseriusi pemerintah karena melihat masih banyaknya pasien yang masuk rumah sakit dan tidak mempunyai jaminan kesehatan.
“Lebih anehnya lagi relawan yang membantu bukan pemerintah. Relawan membantu memberikan pendampingan ke dinsos dan menghadap management Rumah Sakit bahkan ada yang patungan membayar sebagian biaya. Ini perlu diseriusi agar supaya pemerintah dinilai bisa hadir bagi masyarakat,” Ungkap Maengko. (FalenJaksen)