Test Peta Sulut

Tag: dapil BMR

  • Mantan Anggota DPRD Sulut, HANAFI SAKO Dikabarkan Meninggal

    test.petasulut.com/, SULUT – Mantan Anggota DPRD Sulut periode 2014-2019 Dapil BMR, Hanafi Sako dikabarkan telah meninggal dunia.

    Kabar meninggalnya Hanafi Sako pun dibenarkan melalui beberapa postingan FB para kerabat dan keluarganya, rabu (21/7) hari ini.

    "Inna lillahi wa inna ilaihi Roji'uun
    Telah berpulang kerahmatullah hari ini Rabu 21 Juli 2021 sahabat kami :
    Hanafi Tommy Sako. Semoga Husnul Khotimah dan semoga Sahabat Ketty Lasabuda dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Selamat Jalan Broer Tomy," tulis akun Jemmy Rodino.

    Ada juga yang mengunggah status "Innalilahi wainnailaihi rojiun telah berpulang ke Rahmatullahbp hi Hanafi Tommy Sako dikotamobagu," ungkap status FB Suriaty Pulubuhu Entengo yang turut menandai akun Almarhum Hanafi Sako.

    Almarhum Bernama lengkap Haji Hanafi Tommy Sako,SE, ME pria kelahiran Manado, 17 Oktober 1962. Dan suami tercinta dari Hj. Fatmah Ketty Lasabuda.

    Diketahui, Hanafi Sako pada 5 Juni 2018 silam dilantik sebagai Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Pengganti Antar waktu (PAW) periode 2014 – 2019, menggantikan anggota Marlina Moha Siahaan yang mengundurkan diri.

    Beliau juga diketahui sangat dekat dengan masyarakat terutama di daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR). Dan dikenal kritis dalam menyikapi persoalan yang terjadi di tengah- tengah masyarakat lewat Komisi I DPRD Sulut.

    Sampai berita ini dimuat, media test.petasulut.com/ masih menelusuri informasi lanjutan perihal berpulangnya Hanafi Sako.

    (ABL)

  • Corona Meningkat, SARWA Dorong Pemerintah Pertegas Disiplin ke Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Berbagai upaya Pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara terus dilakukan.

    Namun, upaya pemerintah sejauh ini terus ditekan dengan angka kasus positif Covid-19 yang kian melonjak pada minggu belakangan ini.

    Terbukti, menurut Update data Covid-19 Sulut per tanggal 16 Juli 2021, terjadi penambahan kasus yang cukup tinggi yakni 374 kasus dengan total kasus aktif yaitu 2.666 kasus.

    Pemerintah pun sejauh ini telah mengeluarkan keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa kabupaten dan kota di Sulut. Hal itu guna meminimalisir mobilisasi masyarakat.

    Mengenai itu, Anggota DPRD Sulut I Nyoman Sarwa pun buka suara.

    Aleg Dapil BMR itu menilai bahwa upaya pemerintah untuk menangani covid-19 sudah cukup bagus.

    "tinggal penegasan disiplin ke masyarakat saja mungkin perlu ditingkatkan," ujar personil Komisi IV DPRD Sulut itu, sabtu (17/7) kepada media test.petasulut.com/.

    Tak hanya itu, Politisi Partai NasDem itu juga menganggap bahwa karena banyak persepsi di masyarakat sekarang bahwa setelah mendapatkan vaksin covid-19, mereka menganggap sudah aman dan terbebas dari virus corona sehingga kewaspadaan dalam memproteksi diri sedikit longgar.

    "Hal ini mungkin yang perlu juga di sosialisasikan pemerintah," tutup Sarwa.

    (ABL)

  • Sarwa Bertekad Perjuangkan Keluhan Warga Werdhi Agung Utara

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut, I Nyoman Sarwa melanjutkan tanggung jawabnya sebagai representasi masyarakat dengan menyerap aspirasi warga Werdhi Agung Utara Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow, Senin (12/4).

    Penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Sulut tersebut berdasarkan peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD.

    Dalam kunjungan itu, Legislator Nyoman Sarwa di terima langsung oleh kepala desa werdhi agung utara dan jajaran.

    Banyak aspirasi yang di terima, diantaranya:

    – Terkait perlunya tersier di desa werdhi agung utara, Apalagi memang ketika musim penghujan semua air dari hulu bermuaranya di desa werdhi agung utara, karena desa ini berada di hilir. Besar harapan masyarakat bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi terkait hal ini.

    – Masyarakat meminta bantuan alat musik tradisional bali/baleganjur untuk melestarikan seni dan budaya, selain itu juga untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung ke desa werdhi agung utara.

    – Masyarakat berharap pada pemerintah kabupaten maupun provinsi bisa mengalokasikan anggaran untuk membangun monumen gunung agung di desa werdhi agung bersatu untuk dijadikan ikon wisata.

    – Terkait BPJS ketenagakerjaan,  petugas keagaman yang ada didesa ini belum ada yang terakomodir. Kiranya pemerintah provinsi melalui dinas terkait bisa mensosialisasikan agar lebih detail.

    Menanggapi sejumlah aspirasi yang di sampaikan masyarakat werdhi agung utara, Anggota DPRD sulut Nyoman Sarwa mengatakan akan menyampaikan aspirasi ini pada pemerintah dalam rapat paripurna istimewa di lembaga DPRD nantinya.

    “Karena memang jelas tugas dan fungsi kami sebagai anggota DPRD itu adalah  legislasi, pengawasan dan badgeting dan eksekutornya ada pada pemerintah provinsi sulut,” ungkap Politisi Partai NasDem Sulut itu.

    “Apalagi semuanya sudah menggunakan sistem elektronik seperti SIPD (sistem informasi pemerintah daerah),” tambahnya.

    Sarwa mengakui bahwa aspirasi tidak ada yang tiba saat tiba akal. Apalagi aspirasi masyarakat tidak pernah disampaikan, bagaimana pemerintah tahu akan kendala tersebut.

    “Inilah tugas kami anggota DPRD turun disini untuk mendengar keluh kesah masyarakat. Intinya semua aspirasi yang disampaikan ini akan diperjuangkan untuk bisa terealisasi,” Tandasnya.

    (ABL)

  • Gelar Reses, KALANGI Bertekad Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagai representasi masyarakat, Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Sjenny Kalangi menjaring aspirasi masyarakat di 6 lokasi.

    Dalam reses I tahun 2020, Kalangi mendapat banyak keluhan, aduan serta usulan dari masyarakat.

    Diantaranya kelangkaan pupuk di Desa Moyag Kotamobagu, bantuan penerangan lampu 60 Titik di desa baru di Pinagoluman Lolak.

    Untuk Desa Mariri, masyarakat sangat membutuhkan bantuan untuk saluran air bersih. Desa Pinogaluman mereka meminta bantuan untuk normalisasi sungai 2500 meter. Bahkan, keluhan terkait kurangnya guru PNS di SD Negeri 1 dengan harapan akan ada penambahan guru , lebih memilukan lagi tidak adanya tenaga kesehatan di puskesmas yang ada, padahal fasilitas sangat menunjang.

    Saat di Desa Moyag masyarakat meminta bantuan bibit ikan, di Desa
    Bangunan Wuwuk, dan untuk di Boltim para tokoh agama khususnya pendeta meminta Asuransi Kematian dilakukan secara merata, kelangkaan pupuk dan harga yang tinggi menjadi keluhan masyarakat.

    Kepada wartawan, Politisi Partai Gerindra itu mengatakan sebagai wakil rakyat dirinya akan berjuang semaksimal mungkin untuk menyuarakan aspirasi tersebut di gedung cengkih hingga terealisasi.

    “Saya pasti akang perjuangkan, tentunya sesuai dengan kewenangan yang mana menjadi domain provinsi, untuk domain kabupaten tetap saya akan Koordinasikan dengan pemerintah setempat, tapi pastinya ini amanah rakyat yang harus disuarakan” ucap Aleg Dapil BMR itu, Minggu (11/4).

    (ABL)

  • Jaring Asmara Desa Tungoi, SARWA Fokus Perjuangkan Keluhan Warga

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut, I Nyoman Sarwa kembali menjaring aspirasi masyarakat.

    Kali ini, Sarwa menyambangi Desa Tungoi 1 Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, Jumat (9/4).

    Dalam pertemuan itu, masyarakat mengeluhkan rusaknya jalan tungoi 1 yang menghubungkan dengan desa tungoi 2. Karena sudah hampir 10 tahun tidak adanya perbaikan.

    Begitu juga terkait BPJS ketenagakerjaan petugas keagamaan. Dimana, toko-toko agama sudah mengusulkan ke pemerintah, namun sampai saat ini belum tercover. Buktinya, salah satu yang sudah memasukkan yakni gereja Sion tungoi dan ada juga tokoh umat lainya yang berada di desa tungoi. Padahal, ini merupakan program pemerintah Provinsi Sulut.

    warga juga meminta bantuan alat pertanian seperti traktor dari pemerintah provinsi karena notabenenya mayoritas masyarakat tungoi adalah petani.

    Markus Rumondor warga dusun 8 menyuarakan aspirasinya terkait pembangun talud untuk masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai.

    ” Mewakili masyarakat, saya mengharapkan bantuan RTLH untuk warga desa tungoi melalui dinas terkait. Serta meminta bantuan motor alat angkut sampah untuk fungsikan di desa tungoi,” mintanya.

    Menanggapi keluhan masyarakat desa tungoi, Politisi Partai Nasdem itu menyampaikan bahwa semua aspirasi yang warga sampaikan semua sudah menjadi catatan kami untuk di sampaikan kepada pemerintah provinsi Sulut.

    “Memang juga tadi ada aspirasi yang masuk banyak menjadi kewenangan kabupaten namun tetap kami akan sampaikan kepada pemerintah untuk diperjuangkan sesuai dengan kewenangan DPRD itu sendiri,” Jelas Aleg Dapil BMR itu.

    “Selain itu juga memang ada aspirasi yang masuk di desa tungoi 1, ini diluar mitra kerja kami di komisi IV DPRD Sulut, namun karena Fraksi Nasdem memiliki 9 kursi di DPRD sulut yang terdistribusi di semua komisi maka kami juga akan perjuangkan melalui lintas komisi,” Tambah Sarwa.

    (ABL)

  • Werdhi Agung Timur Butuh Jalan Hotmix

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Provinsi sulut I Nyoman Sarwa melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

    Dimana I Nyoman Sarwa menyambangi warga Werdhi Agung Timur, Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang mongondow pada Kamis (8/4) guna menyerap aspirasi masyarakat.

    Politisi Partai NasDem itupun menerima banyak masukan masyarakat Werdhi Agung Timur.

    Salah satu ungkapan masyarakat dimana werdhi agung timur seperti di anak tirikan pemerintah.

    “Dari mekarnya desa werdhi agung timur ini dari werdhi agung induk sampai hari ini belum tersentuh sama sekali Program-program dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Padahal masyarakat kami mayoritas sebagai petani” ucap warga.

    Aspirasi masyarakat lainnya juga terkait belum tersentuhnya pengaspalan sama sakali di desa werdhi agung.

    Apalagi jalan yang ada di desa werdhi agung timur ini selalu di gunakan masyarakat desa werdhi agung bersatu dalam acara-acara besar keagamaan  seperti hari besar nyepi untuk menuju air suci yang di perkiraan 3 kilometer jauhnya.

    Ada juga keluhan masyarakat terkait  rendahnya harga beras, di harapkan pemerintah bisa mencarikan solusi terkait ini.

    Dan untuk pendidikan, berharap guru honor di SD sattap werdhi agung mendapatkan upah yang layak.

    Begitu juga berharap bantuan RTLH dari pemerintah provinsi untuk masyarakat desa werdhi agung timur yang mayoritas masyarakat sebagai petani .

    Warga berbesar hati agar aspirasi kami bisa di perjuangkan.

    Menanggapi sejumlah aspirasi yang di sampaikan Legislator Sulut Nyoman Sarwa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi warga itu semua sudah di catat dan akan di sampaikan kepada pemerintah provinsi sulawesi utara.

    “Sesuai tugas dan kewenangan saya sebagai anggota DPRD Sulut yakni fungsi Legislasi, pengawasan dan badgeting,” ucap Personil Komisi IV DPRD Sulut itu.

    “Karena memang eksekutornya ada di pemerintah dalam hal ini Gubernur sulawesi utara melalui dinas terkait. Tapi semua aspirasi ini akan saya perjuangkan digedung cengkih,” tambahnya.

    Di akhir pertemuan, sangadi werdhi agung timur mengucapkan banyak terima kasih karena Nyoman Sarwa sudah reses di werdhi agung timur.

    “Sejauh ini belum ada yang reses di desa ini. Muda-mudahan ini awal yang baik untuk warga werdi agung timur,” tandas sangadi werdhi agung Timur I Nengah Rame.

    (ABL)

  • JT Minta Proyek Talud Pemecah Ombak Diganti Pohon Bakau

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat sosialisasi penginputan pokok-pokok pikiran DPRD yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (31/3), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.

    Anggota DPRD Sulawesi Utara Jems Tuuk minta pemerintah pertimbangkan mengganti proyek talud pemecah ombak diganti dengan penanaman pohon bakau.

    “Proyek talud pemecah ombak dinilai menguras anggaran pembelanjaan negara,” ucap Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk.

    Politisi PDIP ini menilai, proyek talud pemecah ombak sering menjadi blunder di lapangan.

    “Wilayah panjang pantai di Indonesia menurutnya terdapat 95.181 kilometer untuk 14. 491 pulau. Jadi ini masukkan juga terhadap Bappeda. Titipan masukkan bahwa dengan 95.181 kilometer panjang pantai ini dan 14.491 pulau, tidak cukup ini dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Membutuhkan berapa puluh tahun,” kata legislator daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini.

    Dihadapan Kepala Bappeda Sulut Jenny Karouw, Tuuk minta mendorong pemerintah kabupaten wajibkan menanam pohon bakau. Ini baginya adalah pemecah ombak alami.

    “Semua meminta pemecah ombak. Kenapa mesti pemecah ombak, karena uang di dalamnya. Saya juga bertanya kepada masyarakat, kenapa tidak memanfaatkan dana desa untuk menanam bakau, mereka pun tak bisa menjelaskan,” ujar Tuuk.

    (ABL)

  • Interupsi Paripurna, JT: Petani BMR Tolak Import Beras

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk melakukan interupsi saat rapat paripurna LKPJ Gubernur tahun 2020, Senin (29/3).

    Maksud interupsi Politisi Dapil BMR tersebut guna menyerukan penolakan import beras. Ia menyampaikan, ketika berada di Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat masukan dari para petani padi dan beras.

    “Mereka (petani, red) menyampaikan tolong sampaikan kepada bapak Gubernur dan pimpinan DPRD Sulut bahwa berterima kasih atas dukungan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut untuk petani padi dan beras yang maksimal, tetapi ketika panen melimpah tiba-tiba negara melakukan import beras,” ucap Politisi PDIP itu dihadapan Gubernur.

    Menurutnya, import beras akan memberikan dampak pada penumpukan beras dan secara otomatis harga akan menurun. Jadi hal ini ada kekhawatiran kepada petani dan pengusaha.

    “Mereka sampaikan kepada saya, tolong sampaikan berita ini kepada bapak Gubernur agar Pemprov Sulut menolak import beras,” ungkap Personil Komisi IV DPRD Sulut.

    Lebih lanjut Tuuk mengatakan, Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mempunyai visi berdikari dalam bidang ekonomi dan memiliki salah satu misi mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi dengan memperkuat bidang pertanian.

    “Jangan sampai pak Gubernur berusaha mendorong petani di Sulut terlebih khusus di BMR menanam padi tapi negara ini panen di Vietnam dan Thailand. Itu yang menjadi kekhawatiran petani di Bolaang Mongondow yang notabene mereka sangat mencintai bapak Gubernur,” tutupnya.

    (ABL)

  • YUSRA ALHABSYI Beri Komentar Soal Kasus Perundungan Anak di Kotamobagu

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan video viral yang beredar di media sosial, dimana dalam rekaman video itu terjadinya perundungan yang dialami salah satu anak di Kota Kotamobagu.

    Hal itupun pada pekan belakangan ini menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat Sulut.

    Atas kasus tersebut, berbagai komentar pedas dari masyarakat pun dilontarkan.

    Mengenai itu, salah satu politisi dari dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) yakni Yusra Alhabsyi ikut menanggapi.

    Dirinya mengaku prihatin dengan kasus yang terjadi.

    “Sebagai wakil rakyat saya tentu merasa prihatin karena dilakukan oleh pelajar,” buka Alhabsyi, Kamis (4/3/2021) pagi.

    Anggota Komisi IV DPRD Sulut itu juga menyampaikan, dari kasus ini bisa dijadikan fakta bahwa dunia pendidikan kita di Sulut terlebih khusus di Kota Kotamobagu perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota dan Provinsi.

    “Pengawasan terhadap peserta didik harus lebih ketat baik dari guru maupun orang tua. Selain Dinas Pendidikan perlu menyediakan waktu dan materi pembelajaran etik, tatakrama dan adab pada peserta didik serta menerapkannya pada lingkungan sekolah,” usul Alhabsyi.

    Sekretaris DPW PKB Sulut ini meneruskan, sudah saatnya kita untuk benar-benar kita menjadikan sekolah sebagai tempat pembentukan karakter.

    “Terlebih bagi anak-anak didik bukan sekedar mengejar target prestasi peningkatn iQ,” usulnya.

    Untuk para orang tua, Alhabsyi menekankan pada sikap orang tua atau wali yang harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan.

    “Harus lebih ketat mengawasi anak dalam penggunaan gadget terlebih alat komunikasi HP, karena ini menjadi salah satu pemicu mereka dalam berbuat tindakan yang tidak terpuji,” Pungkasnya.

    (ABL)

  • TUUK Usul Dinkes Sulut Segera Rekrut THL Kesehatan

    test.petasulut.com/, SULUT – Wabah Covid-19 sampai dengan saat ini masih menggorogoti masyarakat, Sebagian besar negara pun sangat terdampak dengan hadirnya virus ini.

    Dalam rangka mengatasi wabah Covid-19, Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai detik ini pun tak bosan mengingatkan kepada masyarakat untuk terus melakukan aksi 3M (mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak).

    Tenaga medis yakni dokter dan perawat pun menjadi garda terdepan guna meminimalisir para warga yang terkonfirmasi virus ini, bahkan para tenaga medis banyak menjadi korban akibat terjangkit covid-19.

    Dampak fisik dan psikis pekerja medis juga sangat besar akibat jumlah pasien Covid-19 yang membludak.

    Masyarakat pun dituntut menjalani aktivitas berolahraga ringan jaga kesehatan tubuh di tengah pandemi Covid-19.

    Mengantisipasi kondisi tersebut, anggota DPRD Sulut, Ir. Julius Jems Tuuk, mengusulkan kepada pemerintah melalui dinas kesehatan daerah merekrut tenaga harian lepas (THL) khusus tenaga kesehatan.

    “Kebetulan di Sulut misalnya masih banyak tenaga kesehatan lulusan sekolah keperawatan yang belum bekerja. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan, bisa direkrut,” jelas Jems Tuuk, Jumat (8/1/2021).

    Di kondisi pandemi Covid-19 saat ini, lanjut Tuuk, bidang kesehatan memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah.

    “Perhatian dalam bentuk pengalokasian anggaran termasuk perekrutan tenaga kesehatan akan sangat membantu secara mental dan fisik dokter dan perawat yang berada di garda terdepan melawan corona,” pungkas legislator Sulut terbaik periode 2014-2019 peraih penghargaan Forward Award ini.

    (ABL)