Test Peta Sulut

Tag: DPR RI

  • AA-RS Tinjau Taman Berkat Dan Renovasi Gedung DPRD Dalam Sehari

    test.petasulut.com/, Manado – Pemerintah Kota Manado dibawah Pimpinan Wali Kota Andrei Angouw dan Wakil Wali Kota Richard Sualang (AA-RS) menghadiri kegiatan penanaman pohon di Taman Berkat Kota Manado. Senin, (7/6) Pagi.

    Pada kesempatan itu Wali Kota Manado bpk. Andrei Angouw Menekankan bahwa pentingnya pemahaman SKPD dalam menjalankan tupoksi-tupoksi mereka masing-masing.

    "Hal-hal yang sifatnya normatif sehubungan tupoksi, silahkan dilaksanakan tanpa harus selalu minta petunjuk. Namanya saja Normatif. Jadi silahkan jalankan tupoksi yang berdasarkan aturan tersebut." Kata AA pada saat kegiatan tersebut.

    Kegiatan Penanaman pohon yang sediannya akan dilakukan oleh Ketua DPR RI, ibu DR. (H.C) Puan Maharani. Menghadirkan Para pejabat SKPD dan para Camat yang turut mendampingi Wali Kota Manado pada saat itu.

    Setelah usai memberikan arahan di kegiatan Penanaman Pohon tersebut, Wali Kota Manado yang didampingi Wakil Wali Kota Manado Bpk. Richard Sualang serta para pejabat SKPD Langsung meninjau Lokasi Taman Berkat guna mengecek infrastruktur dan bangunan-bangunan yang ada serta taman-taman yang nantinya akan direnovasi.

    Tak hanya di situ, setelah meninjau Taman Berkat Kota Manado, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Bersama jajaran langsung melihat progres renovasi eks gedung DPRD Sulut di Lapangan Koni, Sario. karena rencananya mulai tanggal 17 nanti akan dialih fungsikan jadi Gedung kantor DPRD Kota Manado.

    Menurut Wali Kota bpk. Andrei Angouw (AA) bahwa gedung DPRD Kota Manado sudah tidak representatif lagi, sehingga perlu di pindahkan.

    "Sepuluh hari lagi kantor ini akan segera difungsikan, dimana akan berubah menjadi kantor DPRD Kota Manado. Jadi saya harap proses renovasinya cepat selesai." Tandas AA sapaan akrabnya.

    (Nzo)

  • Rapat Dengan Kemenaker, FER Dorong Lakukan Evaluasi Pengelolaan BSU

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Guna mengawasi kinerja pemerintah serta bertanggung jawab terhadap publik, Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja dengan kementerian ketenagakerjaan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021).

    Dikutip dari Dpr.go.id, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyampaikan realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga akhir 2020 baru mencapai 98,91 persen dari target yang ditetapkan. Kendala utama tidak tercapainya target penyaluran kepada 12.403.896 pekerja yang menerima upah/gaji di bawah Rp 5 juta per bulan adalah karena permasalahan dalam rekening penerima.

    Merespons kendala tersebut, Komisi IX DPR RI mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan BSU Tahun 2020 untuk menjadi bahan rujukan jika pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program BSU tersebut.

    “Untuk itu Komisi IX mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan program BSU Tahun 2020 untuk menjadi bahan rujukan program BSU di tahun berikutnya,” ungkap Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat membacakan salah satu poin kesimpulan rapat kerja dengan Menaker Ida Fauziah.

    Selain evaluasi BSU, Komisi IX DPR RI juga meminta Kemenaker untuk memperbaiki program-program ketenagakerjaan lainnya seperti program padat karya, tenaga kerja mandiri dan BLK Komunitas. Sementara dalam rangka peningkatan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Kemenaker diminta untuk meningkatkan sosialisasi Jaminan Sosial termasuk jaminan kecelakaan kerja.

    “Komisi IX meminta Kemenaker meningkatkan sosialisasi jaminan sosial termasuk jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang tidak menerima manfaat sesuai gaji/upah dan dalam rangka meningkatkan kepesertaan yang masih belum optimal dibandingkan dengan jumlah pekerja yang seharusnya menjadi peserta,” imbuh politisi Partai NasDem itu.

    Selain itu, lanjut Felly, Komisi IX juga mendesak Kemenaker untuk meningkatkan koordinasi dengan Lembaga/Kementerian terkait penyelesaian transformasi program jaminan sosial PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja termasuk pelaut dan anak buah kapal (ABK).

    Terkait penyusunan RPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Hubungan Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pengupahan (Revisi PP 78 Tahun 2015) serta Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kemenaker diminta mengakomodir catatan yang disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI.

    “Salah satunya tentang pengendalian penggunaan TKA termasuk klasifikasi jenis pekerjaan yang dilakukan TKA, sehingga tidak mengambil alih posisi pekerja Indonesia,” pungkas Felly.

    (ABL)

  • FER Minta Pemerintah Lakukan Lockdown Parsial

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka mengatasi wabah Covid-19, Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sampai detik ini tak bosan mengingatkan kepada masyarakat untuk terus melakukan aksi 3M (mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak).

    Mengenai hal itu, Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene pun angkat suara.

    Ia mengatakan bahwa Pemerintah perlu melakukan terobosan dalam penanganan penyebaran Covid 19.

    “Dibutuhkan aksi lebih dari imbauan 3M (mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak),” ungkap politisi Fraksi NasDem itu, kamis (7/1).

    Felly Estelita Runtuwene juga menambahkan agar diperlukan penanganan yang tidak biasa karena penularan Covid 19 di Indonesia belum ada tanda-tanda penurunan kasus.

    “Saya meminta pemerintah harus melakukan lompatan dengan mengambil langkah lockdown parsial yang akan memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam mengurangi penularan dan pengadaan fasilitas kesehatan,” tutupnya.

    (ABL)