Test Peta Sulut

Tag: HVK

  • HVK Dorong Discapil Provinsi Lebih Intens Lakukan Pembinaan di Kab/Kota

    test.petasulut.com/, SULUT – Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Herol Kaawoan mengatakan pada umumnya kinerja dari kedua mitra kerja (Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil dan Badan Pengelola Perbatasan) sejauh ini berjalan dengan baik.

    Hal itu dikatakan Herol usai RDP Komisi I DPRD dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulut dan Badan Pengelola Perbatasan, rabu (16/6).

    RDP Komisi I DPRD Sulut bersama Discapil dan Badan Pengelola Perbatasan

    Cuma dalam RDP tadi, Herol menyoroti soal Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, dimana sebagai tugas dan fungsi melakukan pembinaan ke discapil kabupaten/kota.

    “Discapil Provinsi harus melakukan pembinaan di Discapil Kabupaten dan Kota terkait pelayanan, dimana anggaran juga yang ditata dalam monitoring dan evaluasi lumayan besar, tapi saya kritisi tadi output nya Discapil itu kurang,” kata HVK.

    HVK pun mendorong Discapil Provinsi lebih intens dan lebih giat lagi dalam melakukan pembinaan ke Discapil Kabupaten/kota.

    (ABL)

  • Temui Pemerintah Min-Tom, HVK Sampaikan Aspirasi Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohon melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Tomohon perihal penyampaian aspirasi masyarakat pasca kegiatan Reses I tahun 2021, Senin (12/4) kemarin.

    Seperti yang dikatakan Herol Vresly Kaawoan, Wakil ketua komisi 1 DPRD Provinsi Sulut, Dapil Minahasa Tomohon.

    Dimana, dalam penyampaian hasil resesnya di enam lokasi yakni Desa Kaima, Sinuian, Parepei kecamatan remboken, Desa tempok selatan kecamatan tompaso kabupaten Minahasa.

    Serta Kota tomohon, di Kelurahan Woloan satu kecamatan Tomohon Barat dan Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Selatan.

    Aspirasi yang ditemui adalah
    soal infrastruktur, penggunaan jaring soma di danau tondano, bantuan alat pertanian kultifator petani desa parepei, pembuatan jalan pertanian,
    kelangkaan pupuk, jalan lingkar danau desa kaima sampai desa Sendangan, Revitalisasi bendungan/irigasi sedap mata desa sendangan tompaso, balai desa sinuian, musrembang tahun kemarin di kelurahan kampung jawa
    tomohon belum terealisasi.

    Pertemuan Seluruh Anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohn Dengan Pemerintah Kota Tomohon

    “Saya sudah sampaikan langsung aspirasi masyarakat ini kepada bupati minahasa Dr. Ir Roy roring Msi
    Asisten 1 Denny mangala dan
    juga kepada Wakil walikota tomohon, Wenny Lumentut SE dan jajarannya,” kata Politisi Partai Gerindra itu, Selasa (13/4) kepada media test.petasulut.com/.

    “Intinya, pemerintah Minahasa dan Tomohon menyambut baik aspirasi yang kami sampaikan ini,” tambah HVK.

    (ABL)

  • Pantau Realisasi DanDes 2020, HVK Dorong Pembuatan BumDes

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Koordinasi terkait Realisasi dana desa tahun 2020 dari kementerian Desa yang dialokasikan untuk kabupaten Bolsel sebanyak 81 Desa Sebesar 70 Miliar sekian, Komisi I DPRD Sulut lakukan kunjungan kerja, Sabtu (27/3).

    Kunker Komisi I tersebut di dampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut, Mutu B. Mokoginta dan di terima langsung kepala Dinas PMD kabupaten bolsel Eka Frie H. Van Gobel S.Stp dan jajarannya.

    Dalam pemaparan kadis
    kabupaten bolsel, di minta oleh Kementerian Desa menjadi Pilot Project dalam penanggulangan Kemiskinan.

    “Salah satu strateginya dengan
    memaksimalkan dan memberdayakan kelompok kelompok masyarakat desa dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat,” ucap Eka.

    Dan dari hasil pemantauan langsung komisi 1 pada umumnya Realisasi dana desa di kabupaten bolsel sudah berjalan dengan baik.

    “Komisi 1 DPRD provinsi sulut akan terus mengawal bantuan dana desa yang ada di provinsi Sulut agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat guna,” Herol Vresly Kaawoan, Anggota DPRD Provinsi Sulut kepada media test.petasulut.com/.

    HVK Juga terus mendorong Desa yang ada di Sulawesi utara jadi mandiri dengan membuat (Bumdes) Badan usaha milik Desa.

    “Supaya kelak desa tersebut dapat memberi income Untuk kesejahteraan bersama dan membantu pemerintah atau negara mencapai target indonesia bebas dari negara miskin sehingga ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” Jelas HVK.

    (ABL)