Test Peta Sulut

Tag: JERRY MASSIE

  • JERRY MASSIE Salut Dengan Kesigapan PMI Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Kesigapan PMI Sulut dalam hal menindaklanjuti keluhan masyarakat yang membutuhkan darah mendapat apresiasi dari Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie.

    Dirinya mengatakan salut atas sikap responsif Palang Merah indonesia (PMI) Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Anie Dondokambey.

    Selain itu kata Jerry, PMI Sulut sangat sigap atas keluhan masyarakat khususnya bagi pasien yang membutuhkan darah.

    “Saya juga berikan apresiasi kepada para pengurus di antaranya dewan kehormatan Walikota Bitung Maurits Mantiri dan juga Sekretaris PMI Mercy Rampengan. Memang saya lihat team work dari pengurus serta sikap concern terhadap masyarakat cukup tinggi,” kata dia, Rabu (4/8).

    “Semua itu tak lepas dari peran Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dengan program Sulut Hebat,” akunya.

    Sementara Sekretaris PMI Sulut Nercy Rampengan apa yang dilakukan adalah sikap kemanusian.

    “Tuhan sudah mengajarakan kita kasih dan saling membantu sesama dan itulah yang kami lakukan. Kami terus berharap dukungan masyarakat Sulut dan juga bagi para pendonor kami sangat berterima-kasih,” kata dia.

    “setetes darah sangat membantu bagi kehidupan orang yang membutuhkan,” tambahnya.

    (ABL)

  • Webinar P3S, Konsep Dan Strategi Kepala Daerah Menuju Smart City

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Political and Public Policy Studies (P3S) dan Esensinews.com menggelar Webinar yang dihelat Sabtu (24/7/2021) Pukul 15.00-17.00 WIB.

    Tema yang diusung dalam webinar tersebut yakni Smart City : Konsep dan Strategi Kepala Daerah di Indonesia.

    Sejumlah orang-orang penting pun hadir menjadi narasumber dalam pergelaran Webinar tersebut.

    Menghadapi era digitalisasi dan teknologi, maka kota juga setidaknya harus bersiap menuju smart city, bukan saja orang-orangnya yang pintar tapi dibutuhkan juga lingkungan yang cerdas serta tempat tinggal yang cerdas pula.

    Nah! untuk mewujudkan semua itu, butuh konsep dan strategi dari para kepala daerah di Indonesia.

    Saat tampil sebagai keynote speech, Menteri/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut kondisi pandemi saat ini dimana kota-kota di dunia tidak ada yang siap. Carrying capacity kata dia secara physically tentu harus dihitung sedemikian rupa.

    “Man Feat Picture bisa bikin bangunan jalan dan sebagainya. Tapi kreator maha pencipta telah membuat pictures di muka bumi ini. Kadangkala kita tidak bisa bisa menghitung kota sebuah habibat terhadap lingkungan di sekitarnya,” ujar dia.

    Aktivitas orang berproduksi kata Suharso, kemudian itu menjadi sebuah tempat leaving (kehidupan) dimana orang bisa melakukan kreatifitas kemudian dihargai dan selanjutnya ada nilai tukar yang diperoleh.

    Kota tambah dia, harus mampu menyediakan sedemikian rupa pilihan-pilihan pekerjaan serta pilihan-pihan kesejahtraan kepada warga kesejahtraan kepada masyarakat Jadi mungkin kota membiarkan.

    “Saya baru saja lihat dan saksikan di Amerika yang mana homeless (pengganguran) banyak ada di New York, Los Angeles ada juga di San Fransisco. Hal yang tidak saya bayangkan ketika saya tahun 94 ada disana, penyebabnya ekonomi dunia terguncang karena pandemi,” jelasnya.

    Disisi lain, Konsep dan strategi Smart City juga diterangkan Bupati Kabupaten Kuningan Acep Purnama disampaikan Kadis Kominfo Wahyu Hidayah saat memaparkan materinya dalam webinar terkait kota pintar.

    Dia menyebut untuk mewujudkan Kuningan smart city, rintisan yang sudah dilakukan adalah : Pembangunan Command Centre, pemasangan CCTV publik, dan wifi publik (internet gratis) yang dipasang di ruang publik, taman, Rumah Sakit, terminal dan tempat umum lainnya.

    “Smart city tingkat Kabupaten mustahil terwujud jika wilayah administrasi terkecil berupa Desa/Kelurahan tidak memiliki konsep smart village. Untuk itu, dirintis pembangunan Desa Digital dan Smart Village di Kabupaten Kuningan. Saat ini terdapar 8 desa digital dan 20 desa smart village,” kata dia.

    Tujuan terbangunnya smart city kata Wahyu, adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, lebih cepat, transparan dan terukur, sehingga diperlukan aplikasi berupa sistem informasi untuk mendukung proses pelayanan yang lebih baik tersebut.

    Oleh karena itu dia mengatakan, beberapa aplikasi amanat dari Pemerintah Pusat telah diimplementasikan di Kabupaten Kuningan mulai dari penyusunan perencanaan penganggaran, e-monev, e-report, SP4N LAPOR, dan percepatan transaksi elektronik, maupun aplikasi pelayanan dan perizinan.

    “Namun terdapat pula aplikasi sistem informasi lokal di Kabupaten Kuningan diantaranya : SAGAKU (Sagala Kuningan), merupakan aplikasi berupa informasi terkait semua bidang. SIBADU M’RAKYAT (Aplikasi Bank Data Pelaku Usaha Kerakyatan), SIPANDUK
    (Pelayanan Adm Kependudukan), PADUKA (Pelayanan Adminduk Usia Perkawinan) PANUTAN (Pelayanan Adminduk) setelah melahirkan, PULPEN PNS Paket untuk pelayanan pensiunan PNS,” jelasnya.

    Walikota Bitung, Maurits Mantiri yang juga adalah salah satu Narasumber mengatakan Konsep dan strategi Smart City Bitung, salah satunya menyiapkan 1001 Wifi di beberapa lokasi.

    “Hal itu juga memang jadi salah satu janji politik semasa kampanye lalu. Dan itu sedang dan sementara dirampungkan. Apalagi sekarang semua aktifitas dilakukan via daring, jadi sangat perlu adanya wifi gratis untuk masyarakat,” jelas Maurits.

    (ABL)

  • Semboyan “Si Tou Timou Tumou Tou” Tidak Berlaku Lagi, Simak Penjelasannya

    Oleh : DR Jerry Massie PhD (Direktur Political and Public Policy Studies).

    Dewasa ini, agak sulit mewujudkan dan mengaplikasikan semboyan populer tou Kawanua yakni : “Si Tou Timou Tumou Tou” yang digagas tokoh Kawanua di era kemerdekaan yakni Gubernur pertama Sulawesi DR GSSJ Sam Ratulangi.

    Dalam kacamata saya, istilah ini sudah pupus, pudar bahkan mati alias so nyanda berlaku lagi.

    Zaman orde baru tokoh dan pejabat dari Bumi Nyiur melambai masih disegani dan diperhitungkan.

    Pasalnya, masih ada orang Sulut yang mengisi posisi kabinet yakni menteri Perumahan Theo Sambuaga dan Haryono Isman. Justru berbalik dengan era Megawati dan Gus Dur bahkan Jokowi tak ada lagi Menteri asal Sulut yang duduk di kabinet. Sedangkan zaman SBY masih ada nama Mayjen TNI (Purn) EE Mangindaan.

    Di kabinet Jokowi hanya ada figur dari Sulut yang duduk yakni Jerry Sambuaga, Sambuaga sebagai Wamen Perdagangan.

    Barangkali puncak keemasan ‘Tou Kawanua’ disaat Soekarno menjabat Presiden. Bayangkan dalam periodisasi Soekarno sampai turun dari jabatannya sebagai presiden, tokoh Sulut mendominasi kabinet dengan 9 orang Menteri. Mulai menteri keuangan ke-3 Mr AA Maramis sampai 3 kali duduk di kabinet Jan Daniel Massie.

    Jadi, era Soekarno orang Manado sangat disegani dan ditakuti. Bayangkan zaman itu kita memiliki 4 wewene (perempuan tangguh).

    Sebut saja, Walikota wanita pertama di Indonesia yakni, perempuan asal Sulut Agustine Magdalena Waworuntu yang memimpin Manado sejak akhir 1949 namun baru diresmikan pada Maret 1950.

    Wanita Kelahiran 4 Juni 1899 ini karib dipanggil Tiene ini menjadi walikota melalui sebuah pemilihan umum (terbatas).

    Selain walikota ternyata Dokter perempuan pertama di Indonesia juga berasal dari Sulut. Marie Thomas, namanya. Marie Thomas lahir di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adriaan Thomas dan Nicolina Maramis. Ayahnya adalah seorang tentara, sehingga kerap berpindah – pindah dari satu kota ke kota yang lainnya.

    Sedangkan Brigjen Pol Jeane Mandagi tercatat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) pada tahun 1991. Dia menjadi wanita pertama di Indonesia yang menyandang pangkat jenderal di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini memiliki beberapa Polisi Wanita (Polwan) bergelar jenderal.

    Sedangkan Sarjana Hukum Pertama Indonesia Prof Annie- Abas Manopo dan juga pernah menjabat Rektor USU Sumut

    Era Soekarno budaya baku tongka, baku angka dan baku topang masih menjadi slogan. Apalagi saling baku bantu diperantauan. Tapi saat ini Minahasa tak kenal lagi istilah dari Dr. Sam Ratulangi ini. Pasalnya kita hanya bermain single figther bukan double figther

    Padahal kita punya orang-orang yang duduk diposisi penting tapi enggan membantu sesama Manado. Kita kalah sama suku Batak dan Bugis yang menguasai Kementerian Hukum dan HAM, Perhubungan sampai BUMN dan juga orang Maluku Utara yang mendominasi Kementerian Dalam Negeri.

    Alasan utamanya ada istilah : “Makang Puji, pandang enteng atau orang Betawi menyebutnya ‘Belagu’ dan juga ego tinggi, serta ada istilah : ‘Nemau orang laeng berhasil dia suka dia sa sandiri jo yang sukses’.

    Ini terjadi saat ini tapi di kepolisian masih ada orang-orang Kawanua yang peduli terhadap sesama kawanua. Tapi ada sampai dirinya retired (pensiun) tak ada satupun keluarga dan kerabatnya yang diangkat entah itu di SPN, Akpol atau saat dia menjadi Kapolda merekrut orang Manado sebagai ajudan.

    Saya kenal hanya berapa nama yang masih peduli, yang lainnya hanya lamu bahasa keren Zaman Now.

    Luar biasanya para tokoh Minahasa di era Soekarno lantaran menteri paling banyak di era orde lama ini.

    1. Mr Alex Maramis – Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri
    2. Ir Herling Laoh – Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan
    3. Mr Arnold Mononutu – Menteri Penerangan
    4. Gustaaf Maengkom – Menteri Kehakiman
    5. F F Nyong Umbas – Menteri Muda Perekonomian
    6. Frits H Laoh – Menteri Perhubungan
    Drs Wim J Rumambi – Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA dan  Menteri Penerangan
    8. Hans A Pandelaki – Menteri Keuangan Urusan Anggaran
    9. Jan D Massie – Menteri Urusan Penertiban Bank & Modal Swasta di kabinet Kerja IV.

    Belum lagi ada diplomat terbaik tanah air yakni LN Palar.
    Beliau menjadi utusan Indonesia di PBB. Dunia tahu Indonesia berkat peran Palar.

    Sementara saat ini sangat sulit kita bersaing. Kalau sudah di posisi atas sulit mengangkat sesama Kawanua. Terakhir dua nama yang turun jabatannya yakni Dirjen Imigrasi Ronny Sompie dan Jamintel Yan Maringka.

    Kini kita ada nama-nama seperti Dirjen Kementerian Kesehatan Maxi Rondonuwu dan juga Deputi Bidang Hukum Kementerian BUMN Irjen Pol Carlo Tewu.

    Setidaknya jika ingin melihat Tou Kawanua menguasai panggung Nusantara maka ‘saling baku angka bukan baku sekop’. Saya paling tidak suka dengan istilah monohok ‘Manado’ = (Menang Nampang Doang), tapi itulah orang luar memandang kita.

    Dengan kata lain, saat posisi anda di atas maka angkatlah putra daerah terbaik jangan hanya kita yang diatas. Pentingnya ada kaderisasi. Contoh orang Bali di Sulut saat mereka memegang jabatan Kapolres mereka memanggil putra-putra daerahnya.

    Saya pernah mendengar pada era 70-an orang Manado diperantaun masih baku bantu. Sebagai contoh mendiang Alm. Jorry Suwu dan Bernath Tasik di Tanjung Priok, Jakarta Utara masih membantu Tou Kawanua khususnya Langowan kala itu saat merantau ke ibukota Metropolitan Jakarta. Mereka masih menjunjung tinggi budaya “Si Tou Timou Tumou Tou: yakni dengan memberikan penginapan bahkan pekerjaan di Pelabuhan Tanjung Priok. Lantaran Mendiang Jorry merupakan kepala pelabuhan.

    Sama persis dilakukan Sir Alex Lolowang di New York AS. Pada dekade 70-80-an banyak membantu orang Kawanua di Amerika.

    Justru, yang membuat saya bingung slogan kita diadopsi daerah lain dan berhasil.

    Jadi, jika falsafah ini torang kedepankan maka kita percaya torang samua akan dikagumi dan disegani di ibukota. Dan torang samua bisa menepis sejumlah isu miring yang dialamatkan buat orang Manado.

    Menurut saya, jika kita merawat budaya leluhur dan juga falsafah bahkan semboyan yang ditanamkan DR Sam Ratulangi, ini maka saya yakin orang Sulut akan mampu bersaing di nasional bahkan dunia.

    Mengapa daerah lain bisa melakukan ini dan kita tidak bisa. Presentase yang menggunakan ideologi Sam Ratulangi ada tapi relatif kecil.

  • Anggaran Covid Capai 1000 Triliun, MASSIE: Pemerintah Banyak Buang Uang Tapi Kasus Terus Meningkat

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie menyoroti tajam kinerja pemerintah dalam hal pemberantasan covid-19 ditanah air.

    Massie menilai bahwa anggaran penanganan Covid-19 sudah di atas Rp 1.000 triliun ini sudah wasting money atau membuang uang terlalu banyak.

    "Ada pikir indikasi korupsi disana. Lebih parah peringkat kita berada pada posisi pertama di dunia penanganan terburuk Covid-19. Padahal anggaran sekian banyak berbeda dengan hasilnya, yang mana Indonesia mencapai 40 427 kasus perhari dan sudah tembus 2,6 juta terpapar Covid-19," jelasnya, selasa (13/7) kepada media test.petasulut.com/

    Anggaran Covid-19 di Singapura saja lanjut Jerry, hanya Rp 10,6 triliun dan vaksin COVID-19 gratis tapi mereka saat ini bebas corona sama seperti Vietnam dengan menggunakan metode 3T (Tracing, Testing Treatment) buntutnya mereka bebas Covid. Begitu pula pemerintah India menghabiskan sekitar US$5 miliar (sekitar Rp73 triliun) untuk menyediakan vaksin gratis.

    "Saat ini kita terlalu banyak mendata, rapat koordinasi sampai rapat kerja membahas penyebaran Covid-19 dan juga membisniskan vaksin Covid-19. Jangan-jangan virus pun dibisniskan," tuturnya.

    "Kita tak fokus. Ada yang sibuk urus obat, proyek, orang asing, vaksin dibisniskan. Kita harus satu arah bukan dua arah. Ditengah pandemi begini pikiran jangan terbelah dan bercabang," tambahnya.

    Massie juga memandang jika kita lockdown, paling mentok Rp 200-300 triliun dipakai saja dana Silpa ada 300-an triliun dan anggaran kesehatan yang tertata dalam APBN hanya 20 persen serapan anggaran atau yang dipakai dari Rp. 169.7 triliun.

    "Gaya pengeluaran di Indonesia sama persis dengan partai Demokrat liberal progresif AS yang dipimpin para "squad" Alexandra Ocazio Cortez yang mendesak anggaran $6 triliun tapi tolak Grand Old Party (GOP) atau partai Republik yang sebelumnya anggaran $1,9 triliun telah di loloskan di senat untuk anggaran Covid-19," pungkasnya.

    (ABL)

  • JERRY MASSIE: OD Patut Berbangga Miliki JEMS TUUK Kader Yang Brilian

    test.petasulut.com/, SULUT – Keberhasilan PDIP di Sulawesi Utara patut diacungi jempol, dimana partai Banteng Moncong Putih (PDI-P) mampu menggunguli partai Nasdem dan Golkar pada pilkada serentak 2020 di Sulawesi Utara (Sulut).

    Dari 8 pilkada, mereka mampu unggul 7 daerah pemilihan. Dan ini sebuah rekor fantastis yang ditorehkan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Menurut Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) PDIP telah belajar banyak untuk merebut wilayah basis biru dan kuning.

    “Olly harus berterima kasih pada Anggota Legislatif Bolmong Jems Tuuk yang berjuluk “Mutiara dari Totabuan” ini, tak kenal lelah memenangkan OD-SK pada Pilgub serentak 2020 di Sulut,” kata Jerry, kamis (17/12).

    Memang Jerry menyebut, Jems Tuuk figur yang vokal dan bersih yang telah berjuang optimal merebut suara di Bolmong raya bahkan pekerja tambang.

    “Tak salah Jems direkrut di PDI-P beberapa waktu silam, alasannya saudara kandung Wakil Bupati Bolmong Yanny Tuuk ini, modal sebagai seorang bankir diterapkan dalam politik menjadikan dirinya mapan dan unggul,” ujarnya.

    Selain itu, peneliti politik Amerika ini menyebut, kelebihan Jems yang tak dimiliki politisi lain yakni akrab dengan para wartawan.

    “Saya nilai ke depan Jems layak ke Gedung Parlemen Senayan. Dia bakal menjadi representasi masyarat Sulut. Standar kelayakan dan kepatutan di miliki Ketua organisasi tambang masyarakat Sulut ini,” ucap Jerry.

  • Flashback Pilkada Serentak 2020

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Jerry Massie (Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies): Kendati Golkar mengklaim unggul di 165 daerah di Pilkada serentak 2020, tapi saya lihat ada sejumlah kegagalan partai ini. Khususnya di yellow province (provinsi kuning) yang didominasi oleh partai berlambang Beringin ini.

    Contoh di Sumsel, Golkar kalah telak sama Nasdem yang unggul di 6 daerah dari 7 daerah yang diikutinya. Begitu pula di Riau yang mana gagal mengimbangi Nasdem merebut 6 pilkada disana. Yang tragis, di Indramayu dan Blora sejak lama dikuasai Golkar buntutnya mereka keok.

    Paling tragis di pilkada Sulawesi Utara (Sulut) dari 8 pemilihan tak satupun kader Golkar menang. Padahal dalam 1 dekade provinsi ini dikuasai Golkar. Sebut saja, Kabupaten Minahasa, Bolmong, Sangihe, KotaMobagu, Manado, Tomohon, Minsel semuanya milik Golkar namun kini di take over (diambil alih) PDIP. Kader Golkar yang tersisa hanyalah di Kabupaten Sangihe.

    Untuk, partai Nasdem ada peningkatan di sejumlah daerah kendati gagal di Sulut. Dari total pasangan calon yang menang sebanyak 90 di antaranya merupakan kader NasDem. Ini mencakup 1 calon gubernur, 2 calon wakil gubernur, 47 calon bupati/calon wali kota, 32 calon wakil bupati/calon wakil wali kota, dan 4 pasangan calon yang semuanya kader NasDem.

    Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri pauti berbangga pasalnya politik sapu bersih di Jateng, Yogyakarta, Bali hingga Sulut.

    Sedangkan kader murni PDIP 11 Jatim, 7 dari 8 pilkada di Sulut, 5 di Sultra, 17 dari 21 pilkada di Jateng.

    Sementara, kader PKB menang di 8 wilayah Jateng terbanyak wakil bupati/walikota
    Demokrat sendiri yang digawangi tokoh Mileneal Agus Yudhoyono (AHY) menang di Pilgub Kalimantan Utara Selatan dan Tengah.
    Pengusung pasangan calon (paslon) di 240 dari 261 kabupaten/kota yang mengadakan pilkada.

    Sejauh ini, PD mengklaim memenangkan 124 pilkada. Partai Demokrat memperoleh kemenangan di 124 daerah yang diikuti. Dari jumlah kemenangan tersebut, 70 daerah yang menang mengusung kader sendiri, dan hanya 54 daerah kemenangan yang non-kader,” 

    Partai Amanat Nasional PAN) sendiri menurut Ketum Zulkifli Hasan, partainya menang di 130 daerah dalam pilkada serentak 2020 se-Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 daerah merupakan kader internal partainya

    Paslon PPP telah berhasil menang di 123 daerah atau dalam persentase menang sebesar 55,5 persen yang kemungkinan jumlah dan persentase ini masih akan bertambah. Dilihat dari target pemenangan Pilkada PPP yang 60 persen dari jumlah yang diikuti, maka capaian Pilkada PPP ini telah mendekati target.

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil memenangkan 122 dari 230 pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diikuti.

    Saya nilai PKS dan PAN mengklaim menang di 122 daerah serta PPP di 123 tapi kader murni kecil belum di publish siapa saja kader tersebut.

    Saling klaim wajar tapi pilkada ini masih di dominasi PDIP, Golkar, Nasdem dan Demokrat serta Gerindra.

    Partai besutan Prabowo Subianto ada kemajuan di Jatim dimana mereka mengklaim menang di 14 daerah.

    Bisa saja Gerindra mengklaim unggul 70 persen di pilkada serentak tapi sejauh ini kader murni yang menang masih kalah sama partai lainnya.

    Menurut saya, jika hanya menang merger atau afiliasi bahkan koalisi politik itu kemenangan semu. Harusnya kader murni yang diusung itu baru sah.

    Tapi penilaian saya Partai Mercy Biru atau Demokrat ada peningkatan. Dan ini menjadi ancaman pada Pilpres 2024 mendatang.

    Sedangkan capaian terbaik Golkar di Sulsel yang mana mereka menang di 7 daerah.

    Barangkali Provinsi Banten akan menjadi milik Golkar. Namun, hasil finalnya akan ditentukan oleh KPU. Dan akankah ada gugatan-gugatan di setiap daerah ini masih akan berlanjut? Silahkan saja klaim- mengklaim tapi itu masih politik hipotesis nanti keputusan ditangan KPU.

    Jangan hanya menang di quick count atau hitugan cepat. Pasti diantara itu ada yang meleset.

  • P3S Dan Diskop UKM Sulut Gelar Webinar ‘Banpres Gairahkan UMKM di Sulut’

    test.petasulut.com/, SULUT – Political And Public Policy Studies (P3S), Dinas Koperasi Dan UKM Sulut dan ESENSINEWS.COM menggelar Zoom Webinar dengan topik 'Banpres Gairahkan UMKM di Sulut', senin (16/11) siang tadi.

    Narasumber yang berperan yakni HENRA SARAGIH, S.H., M.H, Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Kemenkop UKM, Ir. RONALD SORONGAN, M.SI, Kadis Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara, Dr. JERRY MASSIE, Ph.D, Direktur Eksekutif P3S, Dr. TRUBUS RAHARDIANSYAH, Pakar Kebijakan Publik serta Dr. AGNES L. CH.P. LAPIAN, S.E., M.SI, Peneliti P3S bertindak sebagai moderator.

    Sementara itu, HENRA SARAGIH, S.H., M.H, Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Kemenkop UKM menjelaskan bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM yakni 50% UMKM menutup usahanya. Kondisi bisnis UMKM di Indonesia tergolong buruk dengan setengah dari UMKM terpaksa menutup usahanya dan setengah sisanya harus beroperasi dengan kondisi omset yang menurun drastih pada bulan Maret dan April (Hasil Rapid Survey ADB). 88% usaha mikro tidak memiliki kas dan tabungan, Kondisi finansial UMKM di Indonesia mengalami penurunan yang serius pada modal kerja-nya. Akses kepada pembiayaan formal terbatas, 39% UMKM menggantungkan keuangannya dari pinjaman saudara. (Hasil rapid SurveyADB) dan 19% usaha mikro tidak memiliki akses permodalan, UMKM mengalami masalah cash flow serta akses permodalan usaha (SiapbersamakuMKM, KemenkopuKM).

    ” Maka dari itu, pemerintah pusat pun memberikan bantuan tahap awal sebesar Rp. 22 Triliun Kepada 9,1 Juta Pelaku usaha mikro, guna kelancaran usaha di masa pandemi Covid-19,” ucapnya.

    Disisi lain, Keynote Speech Pjs Gubernur Sulawesi Utara DR Agus Fatoni MSI, Sampai kini, pemerintah terus menancapkan gasnya usai Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amien dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di periode kedua.

    Pemerintah pun menargetkan tahun 2020 ini sebanyak 15 juta penerima bantuan UMKM dengan bantuan Rp2,4 juta bagi pelaku usaha.

    Belum lagi, anggaran pelatihan kartu prakerja yang mencapai Rp.5,6 triliun sampai Bansos Rp92,8 triliun dan program lainya yang diluncurkan Pemerintahan Jokowi.

    Sementara, melalui Online Data System (ODS) di Dinas Koperasi dan UMKM Sulut jumlah koperasi yang terdaftar sebanyak  6301 tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

    Tapi yang aktif hanya 3659 Koperasi, yang tidak aktif 2622. Setelah edaran Gubernur melalui Bupati/Walikota tanggal 27 Oktober 2019 Koperasi yang mendaftar kembali hanya 1289, tapi setelah dilakukan verifikasi dari jumlah tersebut  ternyata yang aktif dan sehat hanya  325 koperasi.

    Dinas koperasi Sulut terus menggurita dengan meluncurkan puluhan produk lokal antara lain, Oma Yuli Cakalang Saos, Kopi Kawanua, Kopi Redo, Ikan Tandipan Asli, Kacang Shanghai Indry, Kacang Songara Kawangkoan serta masih banyak lagi.

    Pemerintah Pemprov Sulut terus mendorong sektor ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM tetap tumbuh subur dan bergairah di tengah pandemi virus corona yang jumlah korban sebanyak 400-an ribu sudah terinfeksi Covid-19 di Indonesia dan 50 jutaan di dunia.

    Barangkali ada sebuah “beautiful wishes and high hopes” atau harapan yang indah dan besar atas diselenggarakannya kegiatan webinar dengan narasumber yang kredibel dan kompeten.

    Ada pepatah : “Where is a will, there is a way” (Dimana ada kemauan, disitu ada jalan). Paling tidak, publik harus cepat merespon rencana dan program pemerintah.

    Sinergitas dan sistem transparansi sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depan. Apalagi, Sulawesi Utara memiliki manusia-manusia yang unggul yang mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019-2020 di daerah ini skornya mencapai 72,99 dan ini termasuk paling tinggi di Pulau Sulawesi.

    Untuk itulah, bumi nyiur melambai julukan untuk provinsi yang kaya dengan hasil alam kelapa, pala, padi dan cengkih ini biar tetep progress (maju).

    Diketahui, PRDB Sulut kuartal I Tahun 2020 mencapai Rp.31,37 triliun dan ini baik. 69 persen UMKM pun juga perlu dibantu. Ditargetkan sampai akhir tahun 10 juta yang akan di bantu. Pada 2018 lalu jumlan UMKM mencapai 64,19 juta usaha (2018) Serapan 117 juta pekerja (2018) Menyumbang 61,07 persen PDB (2018) dan Menyerap kredit Rp 1.015 triliun (Juni 2018).

    Disisi lain, Kadis Koperasi dan UMKM Sulawesi Utara Ronald Sorongan pun mengakui ada kendala kecil yang terjadi mengenai penerima bantuan UMKM di Sulut.

    “Yakni adanya Double nama yang dikirim ke pemerintah pusat, tapi yang pasti Pemprov Sulut akan terus bersinergi dengan pusat guna kelancaran penyaluran bantuan,” ucapnya seraya menuturkan bahwa data BPUM dimana saat ini data terkirim ke Kemenkop RI dan BPKP berjumlah 582.254, data yang sudah diverikasi dan sudah clean sementara berjumlah 216.230 (masih ada sisa data clean akan menyusul) Yang sudah mendapat SK dari Kemenkop berjumlah 140.618 yang diusul oleh Diskop Sulut, Bank BRI, Bank BNI, Pegadaian dan PNM.

    Sementara itu, Dr. JERRY MASSIE, Ph.D, Direktur Eksekutif P3S menuturkan bahwa kegiatan webinar ini sangat membantu guna kelancaran disegi komunikasi antar Pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

    “Pemprov Sulut dalam hal ini Dinas Koperasi UKM sejauh ini telah berperan aktif, dalam artian bantuan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini sangatlah membantu guna kesejahteraan masyarakat sulut,” ujar Massie.

    Turut hadir juga sebagai peserta yakni Para Dosen dan Mahasiswa UNSRAT, Akademisi serta Insan pers.

  • Terkait Pilpres AS, JERRY MASSIE Kritik Pernyataan Profesor Politik Florida Aubrey Jewett

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Peneliti politik Amerika Jerry Massie mengkritik pernyataan profesor Aubrey Jewett, seorang profesor ilmu politik dari Universitas Florida bagian Tengah yang menyatakan presidential election (Pemilihan Presiden) 2020 di Amerika Serikat berbeda kasus dengan kasus Florida tahun 2000 silam.

    Jerry menilai ini bagian intimidasi politik agar Trump tak membawa ke ranah hukum.

    Contoh kongkrit di Wisconsin 2016 silam. Awalnya, Trump kalah dan diajukan recount baik dari Jill Stein dari partai hijau dan secara evidensia Trump menang.

    “Di negara bagian ini adalah tempat lahirnya partai Republik pada tahun 1858, dipersoalkan terkait 20 ribu suara. Tapi dari tim Trump harus membayar 2 Juta dollar dari $3,5 juta,” kata Jerry, rabu (11/11).

    “Secara legal standing and morality saya nilai Trump sudah benar. Dirinya mau penghitungan suara legal count bukan ilegal count. Contoh, dugaan pembuangan 200 ribu suara di Michigan dan ribuan pemilih ilegal di Arizona sampai laporan di Rhode Islands,” kata Jerry.

    “Wilayah ini kan basisnya Partai Republik, nah secara bukum Supreme Court yang akan menjawab, kata dia.

    Selanjutnya kata Jerry, menurut Barry Richard pengacara George Bush yang dipersoalkan suara rusak, tapi ini kan 2 sistem pemilihan yakni lewat pos dan langsung,” kata Jerry.

    Jadi ucapnya, dengan menggunaakan aturan baru yang secara aspek probabilitas election pasti terjadi error and mistake, misalkan pengelembungan sampai ke suara ganda.

    Yang kuasai senat partai republik, tak mungkin mereka tinggal diam.

    Selanjutnya, jika mau honest and fair presidential election (pemilihan presiden yang jujur dan adil) jika di komplain dan meminta penghitungan ulang contoh di Georgia di bawah 1 persen dan wisconsin di bawah 0,5 persen di tanggung federal setempat dan selisih disana sekitar 0,7 persen. Beda dengan Nevada yang mana petahana dan penantang membawanya ke Mahkamah Agung di negara bagian itu,” kata Jerry.

    Masalah gugatan hukum tak perlu diributkan, menggunakan rumus sebab-akibat tak mungkin tak ada sebab. Menurut Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell saat berpidato di Kentucky dia melihat Wakil Presiden Gore menguras sistem hukum dan menunggu untuk menyerah sampai Desember.

    Saya setuju dengan pernyataan mantan Capres Partai Republik 2016 lalu dn senator di Florida Marco Rubio yang mengungkapkan dan terus ada akibat.
    Salah satu cara agar pemilu ini dapat diterima secara luas, yang kami butuhkan adalah melalui proses pasca pemilu baik Demokrat dan Republik telah menggunakan undang-undang.

    Jerry sempat melontarkan kritikan terhadap sejumlah profesor politik yang terlalu apatis dan skeptis.

    “Mereka hanya mlihat proses yang terjadi tanpa membaca terjadi “fraud and cheating” atau tidak. Politik itu segala cara akan dilakukan untuk mencapai puncak. Saya sudah analisis dan kaji jauh-hauh ini selain pemilihan ulang, maka akan di bawah ke Supreme Court,” kata dia.

    Jadi ujarnya, ada menang belum tentu menang begitu pula kalah belum tentu kalah. Misalkan, pemilihan di Nebraska dan Maine dari 4 Electoral College 3 diberikan pada pemenang dan satu jatah kepada yang kalah. Jadi winners takes-all-system in every state tak berlaku di dua negara bagian ini. Kalau New York 29 electoral college dan Texas 38 maka yang kalah tak dapat kursi.

    Panitia pemilihan di Michigan Georgia dan lainya dari Partai Demokrat jadi wajar jika ada permainan.

    Saya nilai bisa saja terjadi kejutan di Supreme Court lantaran 6 dari konservatif dan 3 dari liberal.

    Publik kata dia, perlu menunggu sampai proses gugatan hukum selesai. Presiden Rusia Vladimir Putin belum menyampaikan ucapannya kepada Joe Biden dia pun menunggu sampai acara “Innaguration”.

    “ada menang belum tentu menang begitu pula kalah belum tentu kalah. Misalkan, pemilihan di Nebraska dan Maine dari 4 Electoral College 3 diberikan pada pemenang dan satu jatah kepada yang kalah. Jadi winners takes-all-system in every state tak berlaku di dua negara bagian ini. Kalau New York 29 electoral college dan Texas 38 maka yang kalah tak dapat kursi,” tutupnya.

  • JERRY MASSIE Minta Pemerintah Perhatikan Para Veteran Perang

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Kemerdekaan Indonesia diperoleh tak luput dari perjuangan keras para pahlawan yang telah wafat maupun pahlawan yang masih hidup sampai sekarang ini.

    Jasa para pahlawan yang berjuang bagi Negara Republik Indonesia sangatlah besar, pemerintah pun diminta untuk bisa memperhatikan para veteran perang.

    Seperti yang dikatakan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie.

    Ia mengatakan kebijakan pemerintah juga harus berpihak pada veteran perang. Mereka punya jasa besar bagi Indonesia.

    “Perjuangan pahlawan sangat luar biasa. Mereka rela mengorbankan jiwa raga dan darah demi kemerdekaan bangsa,” ungkap Massie, selasa (3/11).

    Namun lanjut Jerry, kebijakan negara untuk menghormati jasa para pendahulu seakan setengah hati. Dia mencontohkan masih ada pejuang veteran yang nasibnya luntang-lantung.

    “Seberapa sejahtera para legiun veteran? Berapa anggaran yang dikucurkan pada mereka? Fasilitas rumah perlu disiapkan pemerintah,” ujar dia.

    Jerry mengatakan acara kepahlawanan juga harus digelar rutin. Supaya masyarakat Indonesia lebih mengenal sosok dan jasa yang diberikan para pejuang. Pemerintah juga mesti rutin memutarkan film pahlawan kemerdekaan.

    “Supaya masyarakat lebih nasionalis apalagi film sejarah pahlawan juga kita agak minim,” tutur Jerry.

    Dia menyebut bentuk apresiasi lainnya, yakni pemberian penghargaan bagi sosok yang memang layak menerima tanda kehormatan. Pemerintah dan DPR diminta tidak pelit mengapresiasi putra-putri terbaik.

    “Tapi perlu juga disortir mana yang layak diangkat menjadi pahlawan nasional,” ujar Jerry seraya menuturkan pemerintah melalui kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berpartisipasi. Misalnya memberikan beasiswa bagi cucu para pejuang Indonesia.