Test Peta Sulut

Tag: Karyadi

  • BPK-RI Sulut Gelar Pembukaan PTL dan Keruda Semester II 2021

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulut pada senin (6/12) Pukul 15.00 WITA menggelar Pertemuan Telekonferensi Video Pembukaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Dan Pemantauan Kerugian Negara Kerugian Daerah Semester II Tahun 2021 melalui Zoom Meeting.

    Diketahui, kegiatan ini merupakan implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat (5) dan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

    Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E., M.M., Ak. CA., CFrA., CSFA. memimpin pertemuan tersebut.

    Hadir dalam Pertemuan Telekonferensi Video
    ini adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, dan para Wakil Kepala Daerah lainnya, diantaranya Wakil Bupati Minahasa Selatan, Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara.

    Selain para wakil kepala daerah, kegiatan
    diikuti pula oleh para Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Kota dan juga jajaran
    pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

    Pada kesempatan itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam sambutannya menyatakan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester I Tahun 2021 baru mencapai 77,57%.

    “Semester II Tahun 2021 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah memberi kesempatan koordinasi yang lebih lama
    untuk pelaksanaan tindak lanjut yang diharapkan akan dapat mencapai angka 80%,” Ucap Karyadi.

    Wakil Gubernur dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

    “Dan yakin bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota juga pasti telah melakukan upaya untuk mewujudkan penyelesaian tindak lanjut yang optimal sebagai langkah membentuk Clean Goverment,” Tutur Wagub.

    (ABL)

  • Lauching Buku ‘Audit Itu Gampang’ Kepala BPK-RI Sulut, Karyadi Ungkap Auditor Tidak Sesulit Yang Dibayangkan

    test.petasulut.com/, SULUT – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara, Karyadi S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA menepis anggapan masyarakat maupun lembaga pemerintahan terkait sulitnya proses Audit.

    Hal itu dibuktikan karyadi dengan meluncurkan buku perdana dengan judul “Audit Itu Gampang”, kamis (2/12) di hotel peninsula manado.

    Kegiatan Bedah Buku tersebut pun dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Bupati/Walikota di 15 Kabupaten/Kota, Forkompimda, Dirut BSG Revino Pepah, unsur Pers dan undangan lainnya.

    Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan bila acara Bedah Buku jarang dilakukan.

    “Kalau yang lain itu biasa,” ujar Kandouw disambutan.

    Wagub Kandouw pun memuji kemampuan Kepala BPK Perwakilan Sulut, Karyadi dalam menulis sebuah buku.

    “Luar biasa! Tidak semua orang bisa,” puji Wagub.

    Masih disambutan Wagub, bila audit bukanlah hal yang muda. Namun demikian audit saat ini menjadi hal yang primer.

    Tak lupa Wagub mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Sulut, Karyadi yang sudah membuat buku “Audit Itu Gampang”.

    ” Karena bisa menambah pengetahuan, audit itu konsolidasi. Atas nama wagub mengucap selamat kepada pak Karyadi yang mau menulis buku ini, mungkin kecil bagi pak Karyadi tapi sangat besar untuk kita,” tutup Wagub Kandouw.

    Karyadi sendiri disambutan sekaligus ulasan buku “Audit Itu Gampang” mengucapkan terima kasih kepada para undangan.

    Karyadi pun mengaku bila buku ini tepat di usia ke 50 tahun.

    Karyadi juga membenarkan perkataan Wagub Kandouw yang mengatakan bahwa menulis itu bukanlah hal muda dilakukan.

    “Benar kata pak wagub audit itu adalah hal yang menakutkan, menulis buku ternyata susah sekali karena menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti,” ucap Karyadi.

    Namun kembali ditegaskan Karyadi, auditor tidak sesulit yang bayangkan, ” tutup Karyadi yang sudah 25 tahun bekerja di lembaga audit.

    Untuk diketahui selain launching buku “Audit Itu Gampang Kepala BPK Sulut ini juga sudah melauncing album lagu yang bisa diakses lewat chanel youtobe miliknya.

    (ABL)

  • Kepala BPK-RI Sulut KARYADI Nilai Anggaran Kerjasama Media di Pemerintahan ‘Kecil’

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Media Workshop yang bertema ‘Mengembangkan Komunikasi Dalam Mendukung Sulut Maju Sejahtera’ pada rabu (1/12) di Kantor BPK RI Sulut.

    Terpantau, pergelaran kegiatan workshop tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat guna meminimalisir penyebaran covid-19.

    Menarik, dalam kegiatan tersebut Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Karyadi S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA menyentil anggaran kerjasama media di pemerintahan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota dianggap kurang.

    “Pentingnya tugas media sebagai salah satu fungsi memberikan informasi terkait program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah harus dibarengi dengan penganggaran yang baik juga untuk kerjasama media, karena keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tak lepas dari peran media melalui pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat,” Ucap Karyadi.

    Karyadi juga menuturkan Pemerintah dan insan pers seharusnya menjadi mitra yang baik saling bersinergi namun tidak menanggalkan independensi dari media itu sendiri.

    “Bagaimana media menjabarkan program pembangunan pemerintah dengan efektif, anggarannya sangat kecil, “tandasnya.

    Namun Karyadi juga mengingatkan agar media harus jadi penyeimbang.

    “Harus menjadi media Partner tapi tidak mengurangi indenpedensi sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik,” Katanya.

    Karyadi juga menghimbau kepada pemerintah agar berikan tempat khusus kepada media.

    “Jujur, melalui ungkapan hati saya, media harus mendapatkan tempat khusus sebagai mitra kerja pemerintah. Media aman, terjamin anggarannya,” Tuturnya.

    Terakhir, Karyadi mendorong peran media ikut mengingatkan Pemerintah khususnya dalam program kegiatan terkait penyerapan anggaran.

    ” Saya mendorong teman – teman media untuk ikut mengingatkan pemerintah khususnya dalam hal penyerapan anggaran, apalagi memasuki akhir tahun, ” pungkasnya.

    Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sulut Evans Steven Liow bersama sejumlah perwakilan media massa.

    (ABL)

  • DJPb Gelar FGD, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Jadi Pemateri

    test.petasulut.com/, SULUT – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Daerah, Kamis (25/3) Pukul 09:30 WITA.

    Kegiatan dilaksanakan dengan metode kombinasi Daring dan Luring.

    Yang diikuti peserta yang hadir secara langsung di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara dan hadir secara daring sebanyak hampir seratus orang para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota di wilayah Sulawesi Utara.

    Pada kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA.,CFrA., CSFA bertindak selaku Pemateri Utama secara daring (karena sedang berada di Kepulauan Sangihe)
    dengan moderator Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara Ibu Ratih Hapsari Kusumawardani, S.Si., M.A., M.T.

    Materi yang disampaikan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara adalah Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Materi Akuntabilitas Pemerintah Daerah berisikan Bagaimana Anggaran Keuangan Daerah direncanakan / disusun, dilaksanakan, dievaluasi dan dipertanggungjawabkan guna mewujudkan tujuan bernegara.

    Kegiatan berjalan cukup aktif dengan diskusi diantara peserta dan narasumber.

    Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi langkah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Utara dalam membangun kolaborasi dalam membangun peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

    (ABL)

  • BPK RI Sulut Gelar Entry Meeting Pemeriksaan Terinci LKPD T.A 2020

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut melalui Kepala BPK RI Sulut Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA, pada Rabu (10/3/21) melaksanakan Video Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun
    Anggaran 2020 bersama 16 kepala pemerintah daerah wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

    Selain itu secara bersamaan dilakukan Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat khususnya dalam pekerjaan infrastruktur jalan Tahun Anggaran 2020.

    Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi dalam sambutannya menyampaikan permohonan dukungan pemeriksaan dari perintah daerah aga pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan lancar dan diselesaikan tepat waktu.

    Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Keuangan dan Pemeriksaan Terinci Kinerja ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven OE Kandouw, Bupati dan Walikota bersama jajaran pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota.

    Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven Kandouw menyatakan secara terbuka akan menerima Tim Pemeriksa dan akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemeriksaan.

    “Terima kasih atas pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan Tahun Anggaran 2020, karena akan memberikan informasi mengenai outcome atas pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan bagaimana dampaknya terhadap pemanfaatan tenaga kerja setempat maupun kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” jelasnya.

    (ABL)

  • BPK RI Sulut Terima LKPD T.A 2020 Unaudited Dari BMR, Mitra Dan Kotamobagu

    test.petasulut.com/, SULUT – Setelah pada hari kemarin dilakukan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited dari 13 pemerintah daerah, pada hari ini Selasa (9/3) bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, dilaksanakan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Kotamobagu.

    Penyerahan tersebut dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap, SH. dan Walikota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara.

    Pada pergelaran itu, hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Welty Komaling, Ketua DPRD Minahasa Tenggara Marty Mareyke Ole, dan Ketua DPRD Kota Kotamobagu
    Meiddy Makalalag.

    Pelaksanaan kegiatan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited tahun ini lebih cepat dibandingkan pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 lalu.

    Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA.,CFrA., CSFA dalam sambutannya menyatakan bahwa BPK akan segera melaksanakan Pemeriksaan Terinci Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

    “Dan juga mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki catatan-catatan yang diberikan pada saat Pemeriksaan Pendahuluan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020,” ucap Karyadi.

    Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi menerima LKPD T.A 2020 Unaudited dari Pemerintah Kabupaten BMR dan Kotamobagu

    Disamping itu, Bupati Bolaang Mongondow Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow menyatakan berkeinginan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    “Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan upaya – upaya ekstra untuk menyelesaikan catatan – catatan, khususnya di bidang Aset dengan melakukan penelusuran aset dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado untuk melakukan penilaian aset tetap yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow,” pungkasnya.

    (ABL)

  • BPK Perwakilan Sulut Terima LKPD T.A 2020 Unaudited Dari 13 Pemerintah Daerah

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menggelar Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited dari 13 Pemerintah Provinsi Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan
    Talaud, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandanng Biaro, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon, Senin (8/3).

    Turut hadir pada kegiatan ini yakni Gubernur Olly Dondokambey, Ketua DPRD Provinsi Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiskus Andi Silangen, Bupati/Walikota serta unsur pimpinan DPRD dari 12 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

    Pelaksanaan kegiatan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited tahun ini lebih cepat dibandingkan pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 lalu.

    Masing-masing Kepala Daerah menyerahkan LKPD T.A 2020 Unaudited kepada BPK

    Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey, SE mengatakan, melalui Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di pemerintah daerah, baik Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh Kabupaten Kota akan mengalami peningkatan.

    Disamping itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E.,M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA. menyatakan bahwa Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

    “Pada tahun ini akan dilaksanakan Long Form Audit Report (LFAR) yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” ucapnya.

    Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sehingga secara keseluruhan mengalami kenaikkan yang signifikan dimana telah mencapan 75%.

    ” Diharapkan pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.” tandas Karyadi.

    (ABL)