test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu mendukung semangat yang ditunjukkan oleh Polda Sulut dibawah arahan Irjen Pol Mulyatno dalam mengamankan perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
“Kami bersama-sama berkewajiban untuk mewujudkan kenyamanan dalam agenda masyarakat seperti Natal dan tahun baru ini,” kata Politisi Partai NasDem Sulut, Kamis (16/12) saat diwawancarai media ini.
Legislator Dapil Minahasa-Tomohon itu juga tak lupa mengapresiasi langkah Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno dalam persiapan pengamanan Nataru.
"Seiring dianulirnya kebijakan PPKM Level 3, tentu kepolisian menyesuaikan cara bertindak dalam pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dengan kebijakan di wilayah. Hal itu tentunya harus ada dukungan penuh dari pemerintah maupun masyarakat," Jelas BW.
Braien juga mengimbau warga Sulut yang akan merayakan Natal maupun malam pergantian tahun baru agar menghindari aktifitas yang tidak bermanfaat seperti hura- hura, dan bersifat hedonis. Serta mengurangi mobilitas masyarakat agar mencegah kenaikan kasus Covid-19.
“Kita bisa mengarahkan empati kita pada kegiatan- kegiatan sosial dan kemanusiaan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan,” ajaknya.
test.petasulut.com/, SULUT – Melekat erat jabatan Anggota DPRD Sulut tentunya harus dibarengi dengan tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban dalam tugas pokok yakni fungsi Batgeting, Legislasi dan pengawasan.
Pun, aspirasi berupa keluhan dan usulan masyarakat jangan hanya ditampung tapi harus diperjuangkan sampai ke tahap realisasi.
Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Sulut, Braien Waworuntu dalam hal pemperjuangkan aspirasi masyarakat.
Terbukti, pada waktu reses Braien Waworuntu di Kinilow pada bulan April 2021, warga meminta Jalan penghubung dua kabupaten/kota yakni Kinilow ke Kali yang belum di aspal untuk segera dibuat.
Juga pada reses BW di desa Kali pada November 2021 lalu, warga mengeluhkan hal yang sama yaitu Infrastruktur jalan desa Kali – Kinilow.
Atas dasar keluhan dari warga Kinilow dan Kali membuat Braien Waworuntu semakin fokus untuk memperjuangkan infrastruktur Kinilow-Kali.
Alhasil, terinformasi bahwa pengaspalan jalan penghubung Kinilow-Kali sementara dilakukan dan ditargetkan akan selesai tahun ini.
Mengenai hal baik ini, Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu saat dimintai keterangan mengatakan bahwa perjuangan sampai pada tahap realisasi ini memang sudah menjadi tugas Anggota DPRD.
"Kami Anggota DPRD Sulut terus mengingatkan eksekutif dalam hal ini instansi terkait untuk segera memperbaiki jalan penghubung tersebut. Ini harus dan wajib dilakukan, karena warga sangat butuh," Ucap politisi partai NasDem Sulut, selasa (14/12) diruang kerjanya.
Aleg Dapil Minahasa-Tomohon itu juga mengakui bahwa semuanya ini dilakukan hanya untuk masyarakat Sulawesi Utara.
"Dengan adanya jalan penghubung ini, kiranya masyarakat yang bermukim di Kinilow dan Kali dapat semakin terbantukan dalam usaha dan pekerjaan sehari-hari," Tutup BW.
test.petasulut.com/, SULUT – Politisi Partai NasDem Sulut, Braien Waworuntu terus eksis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok (Tupoksi) sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulut tapi juga berjuang sampai pada tahap realisasi.
Terbukti, pada selasa (30/11) Ketua Komisi IV DPRD Sulut tersebut menggelar kegiatan reses III tahun 2021 dengan menyambangi warga Desa Rumengkor, Kembes dan Kali kabupaten Minahasa.
Hal itu dilakukan BW guna menjaring aspirasi masyarakat berupa keluhan, masukan serta usulan yang nantinya akan dibawah ke lembaga legislatif untuk bisa direalisasikan.
Adapun beberapa aspirasi masyarakat dari ketiga Desa yang disambangi BW yang dianggap penting untuk diperjuangkan, diantaranya:
Desa Rumengkor : Terkait dengan jalan penghubung dari Desa Rumengkor ke Minahasa Utara, Pelebaran jalan utama, Pembuatan talud-talud penahan tanah longsor.
Desa Kembes : Memperhatikan data penerima bantuan BPJS pemerintah, akses jalan utama untuk diperlebar serta bantuan pendidikan.
Desa Kali : Infrastruktur jalan desa Kali – Kinilow, bantuan pendidikan, bantuan alat perkebunan serta bantuan untuk pembangunan kantor desa.
Merujuk pada aspirasi tersebut, Legislator Dapil Minahasa-Tomohon saat dimintai keterangan, berjanji bahwa aspirasi masyarakat tersebut akan di bawah olehnya kepada pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Utara.
“Ini merupakan tugas kami untuk kembali ke dapil dan meresap aspirasi dari masyarakat di dapil kami. Saya pribadi akan membawa aspirasi ini untuk disampaikan ke pemerintah provinsi. Ini tugas saya sebagai pelayan masyarakat,” Ucapnya.
BW juga menambahkan bahwa aspirasi masyarakat tersebut akan di pilah mana yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan mana yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota.
“Yang merupakan kewenangan provinsi itu akan kami usahakan terealisasi. Untuk yang merupakan kewenangan kabupaten kota, akan kami bawah ke Bupati/Walikota untuk ditindaklanjuti. Intinya kami akan perjuangkan aspirasi dari ketiga desa tersebut,” Tambahnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Ketua komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Braien Waworuntu menggelar kegiatan Sosialisasi Perda, selasa (2/11) di Kelurahan Uluindano, Tomohon.
Sosialisasi Perda yang dimaksud adalah Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
Braien Waworuntu melalui narasumber Fendy Rendy Ratulangi SH., MH secara gamblang menjelaskan tentang perda yang telah berlaku di Sulawesi Utara tersebut.
Pertama-tama Fendy menuturkan bahwa perda tersebut bisa ditetapkan atas dasar yang kuat dari para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara.
“Tentunya ini harus diapresiasi karena fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD sehingga untuk menjawab kebutuhan masyarakat, kedua perda ini bisa dihasilkan. Dan sekarang di sosialisasikan untuk kita semua,” Terangnya.
Untuk perda nomor 1 tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Fendy menjelaskan pada masyarakat yang hadir untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak sampai pada tetap memakai masker dalam beraktivitas. Untuk pelaku usaha juga berlaku aturan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai yang tertera pada perda tersebut.
“Jika melanggar ada sanksi administrasi bahkan sangsi pidana. Berharap dengan adanya perda ini, kita semua bisa bersama-sama bertanggungjawab dengan kesehatan kita dan orang di sekitar kita,” lugas Fendy.
Untuk perda nomor 2 tahun 2021, dirinya pun menegaskan bahwa saat ini melalui DPRD Sulawesi Utara, khususnya ketua Komisi IV Braien Waworuntu telah menjawab amanat undang-undang dasar 1945 pasal 34 bahwa negara menjamin untuk setiap fakir miskin dan anak terlantar.
“Ini saya bersyukur, intinya pak Braien Waworuntu (ketua pansus) dan anggota DPRD memang betul-betul menjawab amanat undang-undang tersebut,” Jelasnya sambil menekankan bahwa perda tersebut berlaku untuk fakir miskin dan anak terlantar, dimana yang berhak mendapatkan perlindungan tersebut ialah mereka yang belum bisa memenuhi sandang, pangan dan papan.
Lebih lanjut, praktisi hukum ini berharap perda yang telah ditetapkan tersebut bisa dipertanggung-jawabkan dengan baik kepada masyarakat. Dan bisa diimplementasikan oleh masyarakat.
Sementara itu, Braien Waworuntu berharap kedepan akan ada lagi produk hukum berupa peraturan daerah yang bisa ditetapkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara.
“Ini semua atas dasar aspirasi dari bapak-ibu semua. Kami akan terus melakukan tanggungjawab yang telah dipercayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya,” Jelas Braien saat menutup kegiatan.
Adapun, Lurah Uluindano Ronni Moningka sangat mengapresiasi kegiatan tersebut.
“Kami menyambut baik kegiatan yang telah dilakukan tersebut. Berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan akan kami sosialisasikan bagi masyarakat,” Tutup Moningka.
test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu sangat mengecam keras aksi oknum guru yang diduga melakukan pelecahan seksual terhadap siswi di SMA Motoling, Minahasa Selatan.
Bahkan aksi cabul oknum guru itu yang viral di media sosial diduga bukan cuma seorang siswi saja yang menjadi korban tapi ada banyak korban yang dilakukan hal tidak senonoh itu.
“Apabila kejadian yang viral di medsos ini benar terjadi, tentunya hal ini sangat berdampak buruk bagi dunia pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara,” ungkap Politisi Partai NasDem itu, senin (11/10) diruang kerjanya.
Tak hanya itu, Aleg Dapil Minahasa-Tomohon itu juga meminta kepada pihak kepolisian agar segera mengusut tuntas masalah ini.
” Apabila terbukti, Hukum seberat-beratnya oknum guru itu. Kelakuan yang dilakukannya sangat tidak beradab dan pastinya mental siswi yang menjadi korbannya akan jatuh,” tegas BW.
Foto dugaan kasus pelecehan guru terhadap siswa viral beredar(foto/instagram)
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Sulut telah melakukan RDP dengan Dikda Sulut, salah satunya membahas dan meminta jawaban terkait persoalan ini.
BW juga pada saat RDP dengan Dikda Sulut menegaskan agar masalah ini harus segera ditindaklanjuti.
“Saya meminta penjelasan terkait kasus viral dugaan pelecehan guru terhadap siswi di SMA Motoling. Kalau Kacabdin hadir saat ini, saya minta pak Kacabdin telepon sekarang guru yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Disini hadir juga awak media, supaya juga teman-teman pers mendapat keterangan terkait masalah ini,” jelas Braien dihadapan Kepala dinas pendidikan sulut, Grace Punuh bersama jajaran.
Menanggapi itu, Kepala dinas Pendidikan Sulut, Grace punuh mengatakan bahwa kejadian ini pasti akan ditindaklanjuti.
“Untuk kasus yang terjadi di SMA Motoling itu yang lebih tahu adalah Kacabdin Minsel,” ucap kadis seraya meminta Kacabdin Minsel untuk menerangkan kepada Komisi IV soal kasus itu.
Pada kesempatan itu, Kacabdin Minsel Max Lengkong mengatakan bahwa laporan soal kasus viral ini sudah masuk dan langkah pertama yang ditempuh adalah langsung memberikan surat panggilan.
“Jadi besok kita (Dikda) akan BAP yang bersangkutan. Memang sudah viral tetapi kan intinya kita harus mencari bukti otentik dulu, apa benar pelaku melakukan itu atau bagaimana. Kalaupun misalnya dalam pemeriksaan yang bersangkutan melakukan hal itu, tetap kita akan tindaklanjuti,” jelasnya.
Terinformasi juga, bahwa pada hari ini kasus tersebut telah berproses di Polres Minsel.
test.petasulut.com/, SULUT – Tak pernah tersentuhnya pembangunan jalan Pinaras-Rambunan membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut angkat bicara.
Masalah itu diungkap Anggota DPRD Sulut, Braien Waworuntu. Ia mengungkapkan, problem ini ditemukannya ketika melakukan reses di daerah pemilihan Minahasa-Tomohon.
"Jalan Rambunan-Pinaras memang tidak pernah dibuat sampai sekarang. Masih jalan roda," tegas Waworuntu, saat diwawancarai, Senin (27/9), di ruang kerjanya.
Diketahui, dalam pertemuan Pemerintah Kota Tomohon bersama dengan seluruh Anggota DPRD Sulut dapil Minahasa-Tomohon pada 12 april 2021 lalu terungkap bahwa akses jalan Pinaras tembus Rambunan akan segera dianggarkan untuk dibangun. Dan menjadi salah satu prioritas pembangunan.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut ini menuturkan, memang terkait jalan tersebut sudah pernah disampaikannya ke Kepala Daerah di Kota Tomohon. Namun kini kembali menjadi aspirasi masyarakat ketika reses.
"Saya sudah pernah sampaikan ini ke pak Wenny Wakil Walikota Tomohon (Wenny Lumentut, red)," ucap politisi Partai Nasional Demokrat ini.
Memang diakuinya, ini merupakan jalan penghubung antara dua daerah yakni Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. Pinaras adalah Kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Selatan. Sementara Desa Rambunan terletak di Kecamatan Sonder.
"Jalan Pinaras menuju Rambunan itu adalah penghubung antar dua kabupaten kota. Dan memang sangat diperlukan masyarakat untuk akses jalan," tuturnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Dalam kegiatan temu muka penerima kartu prakerja di Provinsi Sulawesi Utara, jumat (24/9) di FourPoint, Manado. Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene (FER) ingatkan penerima kartu prakerja jangan hanya melihat insentifnya, tapi lihat manfaatnya.
Menurut Felly, ilmu yang di dapat dari pelatihan sangat penting, karena bisa mengasah keterampilan atau skill para pencari kerja.
“Itu bisa menjadi nilai plus bagi perusahaan yang akan merekrut pekerja. Ini hal yang positif, ayo masyarakat Sulawesi Utara manfaatkan program pemerintah ini,” Ucap Runtuwene saat diwawancarai.
Terlepas dari itu, Felly menginggatkan bagi masyarakat Sulawesi Utara yang belum bisa lolos dalam gelombang-gelombang sebelumnya jangan berkecil hati.
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene saat diwawancarai awak media
“Jika belum lolos, dicoba terus, ada yang nanti di gelombang gelombang berikutnya baru lolos, ini mungkin karena penuhnya kapasitas pendaftar atau sumberdaya internetnya yang tidak menunjang sehingga belum bisa lolos. Saya sudah beri tahu pelaksana kegiatan agar supaya Sulawesi Utara mendapat perhatian, ini harus disampaikan karena memang di beberapa daerah, sarana internet tidak atau belum memadai sehingga harus diperhatiakan oleh pelaksana kegiatan,” Ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pelaksana kartu prakerja Denni Puspa Purbasari mengapresiasi Sulawesi Utara yang antusiasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dirinya berharap di gelombang berikut nanti, akan lebih banyak masyarakat Sulawesi Utara yang bisa lolos untuk mengikuti pelatihan.
Foto bersama dengan penerima kartu prakerja di Sulut
Namun, ditanya soal kapan gelombang selanjutnya akan dibuka dirinya belum bisa memastikan, karena menurutnya penjelasannya bahwa untuk membuka gelombang selanjutnya, harus menunggu gelombang yang sebelumnya selesai.
“Kita lihat berapa kuota yang tersedia dulu, baru kita buka gelombang selanjutnya. Tapi intinya yang belum berhasil harus ingat penerima kartu prakerja bukan yang sudah menerima BPUM ataupun BLT dari pemerintah,” Ucapnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Provinsi Sulut, ada makna tersendiri yang disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu.
Dirinya mengatakan bahwa makna HUT provinsi Sulut kali ini adalah momentum bagaimana kita mengintrospeksi diri dan bersyukur atas apa yang telah dicapai oleh daerah nyiur melambai ini.
“Di usia yang ke-57 tahun Provinsi Sulut ini tentunya merupakan usia yang matang dan tentunya harus juga dibarengi dengan Peningkatan ekonomi daerah melalui penumbuhan daya saing produk unggulan daerah. Sinergitas dan kolaborasi semua stakeholder harus dipererat,” ungkap politisi Nasdem Sulut itu, kamis (23/9) usai mengikuti Paripurna HUT Ke-57 Provinsi Sulut di Kantor DPRD Sulut.
Tak hanya itu, Politisi Dapil Minahasa-Tomohon itu juga mengatakan bahwa saat ini yang harus kita perhatikan untuk ditingkatkan yakni di sektor pendidikan, sarana-prasarana, sosial dan beberapa sektor lainnya harus kita bangun dan menjadi PR kita bersama.
“Saya duduk sebagai ketua komisi IV DPRD Sulut, komisi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tentunya apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait hak dan kesejahteraan masyarakat, itu menjadi tugas Komisi IV untuk mengawal dan memperjuangkannya sampai pada realisasi. Memang saat ini kita masih diperhadapkan dengan pandemi covid-19, berbagai sektor pun sangat terdampak, untuk itu kami (DPRD) bersama eksekutif terus berjuang dan untuk memulihkan kembali daerah Sulut tercinta,” jelasnya.
BW pun mengajak kepada kaum milenial yang merupakan penerus bangsa, teruslah berinovasi dan berkarya karena kelak kesejahteraan bangsa ini ada ditangan mereka.
“Sekali lagi saya mengucapkan selamat memperingati HUT Ke-56 Provinsi Sulut, jaya terus sulawesi utara,” tutupnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut, Braien Waworuntu kembali melanjutkan tanggung jawabnya dengan menyerap aspirasi masyarakat Wailan, kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon pada Senin (30/8) sore.
Kegiatan reses II Tahun 2021 yang dilakukan Braien Waworuntu tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat.
Dimana kehadiran warga pun sangat dibatasi guna pencegahan penyebaran covid-19.
Pada kesempatan itu, dihadapan Ketua Komisi IV Braien Waworuntu, warga wailan menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya:
– Terkait akses jalan perkebunan dibawah kaki gunung Lokon, warga meminta adanya pengerasan jalan
– Warga minta adanya pengembangan objek wisata air terjun yang ada di Wailan, sekaligus pembuatan akses jalan menuju objek wisata tersebut
– Warga minta adanya tempat penampungan air bersih, karena sebagian lokasi di Wailan susah mendapat mata air
Menanggapi itu, Politisi Partai NasDem Sulut itu menjawab terkait akses jalan perkebunan, nantinya saya akan berkoordinasi langsung dengan Fraksi NasDem Tomohon karena itu rananya kota tomohon.
“Semoga akses jalan perkebunan itu bisa menjadi salah satu rencana prioritas kota Tomohon. Untuk aspirasi terkait penampungan air bersih, nantinya ini menjadi catatan saya untuk bisa direalisasikan segera. Karena masalah air bersih ini menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Tentunya saya tidak akan tinggal diam akan hal ini, saya akan terus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” jelas Braien.
Terkait pengembangan objek wisata air terjun Wailan, BW mengatakan akan membicarakan hal ini dengan instansi terkait yakni Dinas Pariwisata.
” Tentunya apa yang menjadi aspirasi warga Wailan akan saya perjuangkan di gedung DPRD Sulut. Semua aspirasi ini menjadi catatan hasil reses saya dan nantinya ini akan dilaporkan lewat rapat paripurna DPRD Sulut. Gubernur dan Wagub pun pastinya akan mendengar hal ini,” tuturnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Pemerintah saat ini tengah membangun pelabuhan Wisata Likupang, tepatnya di lahan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Likupang di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Minut, Sulut.
Diketahui, saat ini Gedung utama pelabuhan wisata sudah berdiri. Tinggal menunggu pembangunan dan pengadaan lebih lanjut seperti pembuatan dermaga apung, area parkir, ruang terbuka hijau dan penunjang lainnya.
Pelabuhan Wisata Likupang ini diketahui akan menjadi salah satu di antara sejumlah fasilitas penunjang KEK Pariwisata Likupang.
Awal tahun 2021, Kepala Pelabuhan Kelas III Likupang M. Qowi sempat mengatakan bahwa pengembangan secara keseluruhan fasilitas pelabuhan laut Likupang akan selesai tahun 2022.
” Khusus fasilitas terminal wisata, akan diselesaikan tahun 2021 namun secara keseluruhan pengembangan fasilitas yang ada di Pelabuhan Laut Likupang direncanakan selesai tahun 2022 nanti ” tandas Qowi waktu lalu.
Menanggapi itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu sangat mengapresiasi atas apa yang tengah di lakukan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Likupang bersama para pihak terkait dalam hal pembangunan Pelabuhan wisata ini.
” Tentunya Kami (DPRD Sulut) akan terus menunjang UPP Kelas III Likupang dalam pembangunan terminal wisata ini,” kata Waworuntu, selasa (13/7) di ruang kerjanya.
Braien mengakui bahwa kepala Pelabuhan Kelas III Likupang M. Qowi sangat kooperatif dan santun dalam melaksanakan tugasnya.
“Pak Qowi memang sangat cekatan. Hal itu terlihat saat kunker komisi IV waktu lalu, dimana saat Komisi IV meminta data perihal tenaga kerja disana, pak Qowi sangat cepat memberikan data tenaga kerja itu dan langsung menindaklanjutinya,” jujur Braien.
Waworuntu pun berharap, untuk pembangunan ini masyarakat sekitar bisa dilibatkan.
“Semoga warga lokal dilibatkan dalam pembangunan Pelabuhan wisata Likupang,” tutupnya.
