Test Peta Sulut

Tag: KOMISI IV DPRD SULUT

  • Kadinkes Sulut Dicecar MJP Perihal Test Antigen di Bandara

    test.petasulut.com/, SULUT – Terus berperan aktif dalam hal koordinasi dan pengawasan, Komisi IV DPRD Sulut kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, selasa (18/01) diruang rapat komisi IV.

    Pada kesempatan itu, berbagai pertanyaan pun diutarakan para wakil rakyat komisi IV. Namun pembahasan mengerucut ke persoalan rapid test antigen covid-19.

    Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengorek terkait pemeriksaan rapid test antigen yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di Bandar Udara (Bandara) Sam Ratulangi.

    “Pemeriksaan rapid test di airport Sam Ratulangi Manado, tolong dijelaskan ibu kadis. Kebijakan diambil Pemprov Sulut dalam rangka menjamin kesehatan warga dalam menghadapi Covid-19. Yang saya tahu, kebijakan ini diambil pasca kejadian 40 lebih penumpang dari luar daerah datang di Sulut dan kedapatan positif dan ada yang surat bodong, sampai ini viral. Kita agak tidak terlalu ketat dalam mengawasi kedatangan penumpang yang datang di Sulut,” tegas MJP dalam rapat tersebut yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Woworuntu didampingi Sekretaris Julius Jems Tuuk.

    Disampaikannya, pihaknya perlu data pasca pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Agar penanganan ini benar dikomandani oleh pemerintah pusat dan itu berjalan selaras dengan pemerintah daerah.

    Ia menanyakan, terkait sudah berapa banyak yang didapat dengan adanya pemberlakukan kebijakan pengetatan ini.

    “Ada berapa yang didapat Dinkes ketika selama pemberlakuan kebijakan pengetatan ini. Kasus covid yang didapati dari airport. Terus berapa alat yang digunakan dalam mendukung program pemerintah ini. Perlu ada transparansi data bahkan alokasi anggaran yang dituangkan. Dan bagaimana perencanaan ke depan melihat kebijakan yang diambil, kan ini perlu dievaluasi juga. Apakah ini benar-benar berdampak dalam penanganan covid-19. Ini perlu dijelaskan dinkes ke publik, supaya tidak ada anggapan hanya menghambur-hamburkan anggaran daerah saja,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini.

    Ia mengungkapkan, semua sudah mendengar prediksi akan adanya gelombang ketiga yang akan terjadi. Namun harapannya ancaman gelombang ketiga ini tidak terjadi.

    “Kita harus lihat lagi agar penanganan Covid-19 ini betul-betul kita taklukan lagi. Karena ini aduan banyak yang masuk bu kadis, mungkin ibu kadis banyak mendengar informasi di airport sana ribut soal antrian, ribut antar masyarakat dan petugas, ada yang tidak terkoordinasi, ada yang menyalahkan petugasnya ada yang menyalahkan Satpol PP. Itu teknis di lapangan yang menjadi perhatian kita bersama,” ujar anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.

    https://test.petasulut.com/kian-menjanjikan-mjp-porang-bakal-jadi-komoditas-primadona-yang-banyak-dicari/

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut Debby Kalalo menyampaikan, terkait dengan kebijakan Pemprov Sulut di pintu masuk Bandara Sam Ratulangi, dirinya sangat berterima kasih sekali kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw yang tetap melakukan kebijakan itu sampai saat ini. Bukan hanya di Bandara tapi juga di pelabuhan. Ini supaya mereka yang masuk ke Sulut benar-benar discreening terlebih dahulu.

    “Untuk saat ini, data dari Bandara (Sam Ratulangi, red) sejak bulan Juli 2021 sampai Desember dengan jumlah penumpang yang diperiksa itu 192.516. Jumlah yang positif 322 orang. Screening antigen di Pelabuhan Manado mulai bulan Juli sampai Desember, jumlah penumpang yang diperiksa 13.452 dan jumlah positif antigen itu ada 66 orang. Pelabuhan Bitung kami sebagian antigen lewat kantor kesehatan pelabuhan (KKP). Untuk alat kami mendapat bantuan alat antigen juga dari pusat krisis kesehatan. Untuk pengadaan antigen di bandara dan pelabuhan. Kami juga bantu di perbatasan Bolmut bagi yang masuk dari Gorontalo,” ungkap Kadis.

    (ABL)

  • Fasilitas Sekolah Amburadul, Komisi IV DPRD Sulut ‘Geram’

    test.petasulut.com/, SULUT – Menindaklanjuti hasil temuan Komisi IV DPRD Sulut di lapangan perihal pengadaan meja komputer dan rak buku di salah satu sekolah di Bitung sangat tidak layak pakai.

    Juga, ada bangunan fisik yang pengerjaannya hanya sampai 13 November tapi pelaksanaan justru tidak beres.

    Terinformasi bahwa proyek yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulut ini merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yakni DAK baik DAK fisik maupun pengadaan.

    Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dikda Sulut, senin (13/12) di ruang rapat komisi IV guna mencari tahu permasalahan yang terjadi.

    Dihadapan Kadis Dikda, Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu menyebut banyak ASN di Dinas Pendidikan Daerah Sulut yang berpotensi terjerumus ke ranah hukum.

    “Bawahan Ibu Kadis banyak ‘ban hitam’,” ujar Braien.

    Disisi lain, Melky Jhakin Pangemanan juga menyoroti kembali fasilitas salah satu sekolah di Bitung.

    “Pihak sekolah tidak mau gunakan meja komputer seperti itu, ada pengadaan rak buku tapi kualitasnya sangat memiriskan. Ada juga saat kunjungan lapangan pembangunan yang mestinya selesai 13 November silam, saat ini belum ada yang dikerjakan. Sangat disayangkan dan kedepan harus ada langkah maju agar masalah ini tidak terjadi lagi,”ucap Anggota Komisi IV, Melky Jakhin Pangemanan.

    https://test.petasulut.com/rdp-komisi-iv-dikda-sulut-beri-jawaban-soal-kasus-viral-guru-di-sma-motoling/

    Sekretaris Komisi IV, Jems Tuuk justru mengaku akan melaporkan ke pihak kejaksaan.Tuuk sayangkan pihak Dikda kurang memperhatikan kualitas pembangunan yang akan digunakan anak-anak dalam mengecap pendidikan.

    “Ini sangat keterlaluan, sarana dan prasarana pendidikan yang akan digunakan anak-anak kita seperti ini. Ada pembangunan toilet tapi tidak dibuat sepiteng. aparat hukum harus turun selesaikan masalah itu,”tegas legislator dapil Bolmong Raya itu.

    Tak hanya itu, Personil Komisi IV Hilman Idrus juga kecewa dengan Dikda Sulut soal pengadaan fasilitas sekolah.

    "Meja belajar so kurang sama deng meja jual sayor. Saya sangat kecewa melihat hal itu," Ucap Idrus.

    Senada dikatakan anggota Komisi IV lainnya, Yusra Alhabsyi. Menurut politisi PKB ini, pengawasan pihak Dikda tidak maksimal.

    Usai hearing, Kadis Dikda Sulut Grace Punuh mengatakan hal itu akan menjadi bahan evaluasi oleh pihaknya.

    “Tentu menjadi masukan yang baik dan akan menjadi bahan evaluasi secara serius,”kata Punuh.

    Hearing antara Pihak Dikda dan Komisi IV sempat diskors karena Komisi IV minta pihak Dikda hadirkan PPKom atau pejabat pembuat Komitmen untuk mempertanyakan berbagai proyek DAK baik fisik maupun pengadaan. Sayangnya, enam PPKom yang hadir tidak membawa data sehingga Jems Tuuk selaku pimpinan rapat kembali skors rapat.

    “karena PPkom tak bawa data, rapat diskors dan Komisi IV akan lanjutkan dengan agenda turun lapangan kembali,” tutup Tuuk.

    (ABL)

  • BRAIEN WAWORUNTU Komit Mengawal APBD 2022 Agar Berpihak ke Rakyat

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu berkomitmen untuk mengawal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 agar berpihak langsung ke masyarakat Sulawesi Utara.

    Hal itu dikatakan Politisi Partai NasDem itu, selasa (16/11) usai memimpin rapat internal Komisi IV DPRD Sulut.

    Di sektor Pendidikan, Khusus beasiswa studi akhir yang teranggarkan sebesar 2,4 Milliar itu, lanjut Braien Waworuntu bahwa komisi IV pula yang akan terus mengawal dan mengawasi agar realisasinya tepat sasaran.

    “Dan juga ada bantuan-bantuan seperti RTLH dan bantuan keagamaan lainnya, Komisi IV akan fokus mengawal hal itu,” ucap Aleg Dapil Minahasa-Tomohon.

    Tak hanya itu, Braien Waworuntu juga menuturkan bahwa sebagai wakil rakyat tentu kita harus mensejahterakan rakyat, Peran kita disini adalah terus melekat kepada rakyat.

    “Kiranya perjuangan kita untuk mensejahterakan rakyat dapat didukung juga oleh pihak eksekutif yakni pemerintah provinsi Sulut. Semuanya akan sia-sia bila tidak ada perjuangan,” tutupnya.

    (ABL)

  • Komisi IV Deprov Apresiasi Kinerja Dinas P3A

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam RDP dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sulut, selasa (12/10) Komisi IV DPRD Sulut mengapresiasi kinerja P3A yang dikepalai Kartika Devi Tanos dalam hal pelaporan anggaran serta program kerja lewat data lengkap.

    Saya sangat mengapresiasi Ibu Kadis. Dibandingkan dengan kadis yang lain ada yang hanya datang sendiri, adapula yang mengutus orang lain. Tetapi Ibu Kadis dengan segala kekuasaan yang melekat ibu datang untuk menghargai kami di lembaga ini,” ungkap Julius Jems Tuuk, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

    Tak hanya itu, JT juga mengatakan bahwa Kadis PPPA Sulut mampu memaparkan penggunaan anggaran secara detail.

    “Menurut saya, proses 3 bulan sejak ibu dilantik adalah proses adaptasi, tetapi ibu bisa menguasai materi ini dengan baik, bahkan bisa melakukan terobosan dengan belanja modal kurang lebih Rp.600 juta,” ujar Legislator dua periode di DPRD Sulut ini.

    Tuuk pun mengapresiasi sikap Kadis dr. Kartika Devi Tanos yang tidak menggunakan kesempatan dalam soal penambahan anggaran belanja modal di dinas tersebut walaupun dirinya adalah istri dari Wakil Gubernur Provinsi Sulut, Steven Kandouw.

    “Saya memahami bagaimana mungkin belanja modal pemberdayaan perempuan dan anak hanya diberikan anggaran 600 juta. Ibu bisa saja komplain itu kepada pak wakil tapi ibu tidak lakukan. Menurut saya, ibu tidak lakukan itu supaya tidak menjadi sorotan bagi dinas-dinas lain. Bahkan kepemimpinan di biro yang lama saya paham, dengan anggaran terbatas ibu bisa memaksimalkan anggaran tersebut untuk memenuhi visi misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan target-target yang digambarkan di dalam RPJMD dan RPJMD,” ungkap Tuuk.

    Tuuk pun berharap di dinas yang dipimpin Kadis dr. Kartika Devi Tanos diberikan anggaran tambahan.
    “Kalau saya melihat dengan program yang ada dana yang disediakan tidak seperti itu, harusnya lebih,” kata Tuuk.

    Di rapat itu juga Tuuk mengusulkan beberapa hal agar menjadi perhatian Dinas PPPA Sulut, yaitu bantuan hukum termasuk bantuan hukum untuk anak berkebutuhan khusus.

    “Saya berharap ibu dokter Kartika bisa mengambil bagian dalam mendidik atau pun melihat program-program apa dari perlindungan anak, khususnya anak disabilitas. Bagaimana pun mereka (anak disabilitas) adalah bagian dari 2,6 juta rakyat Sulawesi Utara yang harus menikmati kue pembangunan,” tutup Tuuk.

    (ABL)

  • RDP Komisi IV, Dikda Sulut Beri Jawaban Soal Kasus Viral Guru di SMA Motoling

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap siswi viral di media sosial. Aksi cabul ini terinformasi terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Motoling, Minahasa Selatan (Minsel) Sulawesi Utara (Sulut).

    Gerak cepat pun dilakukan komisi IV DPRD Sulut, dimana mereka langsung memanggil mitra kerja terkait yakni Dikda Sulut, senin (11/10) siang.

    Pada pertemuan itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu pun dengan tegas meminta jawaban terkait kasus viral tersebut.

    “Saya meminta penjelasan terkait kasus viral dugaan pelecehan guru terhadap siswi di SMA Motoling. Kalau Kacabdin hadir saat ini, saya minta pak Kacabdin telepon sekarang guru yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Disini hadir juga awak media, supaya juga teman-teman pers mendapat keterangan terkait masalah ini,” jelas Braien dihadapan Kepala dinas pendidikan sulut, Grace Punuh bersama jajaran.

    Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi IV Careig runtu juga menambahkan bahwa jika kejadian itu benar, oknum guru itu sangat dan sangat merusak citra pendidikan di Sulut.

    “Kalau oknum guru itu ada di tempat ini, kita so tampeleng pa dia. Saat ini pemerintah lagi fokus menaikan citra dalam dunia pendidikan sulut tapi malah ada oknum guru yang merusak tatanan pendidikan, sangat-sangat tidak beradab,” tegas CNR.

    Menanggapi itu, Kepala dinas Pendidikan Sulut, Grace punuh mengatakan bahwa kejadian ini pasti akan ditindaklanjuti.

    “Untuk kasus yang terjadi di SMA Motoling itu yang lebih tahu adalah Kacabdin Minsel,” ucap kadis seraya meminta Kacabdin Minsel untuk menerangkan kepada Komisi IV soal kasus itu.

    Foto dugaan kasus pelecehan guru terhadap siswa viral beredar(foto/instagram)

    Pada kesempatan itu, Kacabdin Minsel Max Lengkong mengatakan bahwa laporan soal kasus viral ini sudah masuk dan langkah pertama yang ditempuh adalah langsung memberikan surat panggilan.

    “Jadi besok kita (Dikda) akan BAP yang bersangkutan. Memang sudah viral tetapi kan intinya kita harus mencari bukti otentik dulu, apa benar pelaku melakukan itu atau bagaimana. Kalaupun misalnya dalam pemeriksaan yang bersangkutan melakukan hal itu, tetap kita akan tindaklanjuti,” jelasnya.

    Melihat foto yang viral, dirinya mengatakan bahwa memang benar itu berada di SMA motoling. Apakah itu foto asli atau direkayasa, kami belum bisa membuktikan. Tapi yang pasti kalau wajah, itu memang benar adalah beliau.

    “Kapan itu terjadi? Saya juga belum tahu pasti. Apakah baru atau peristiwa lama, saya belum tahu. Makanya besok kami akan BAP yang bersangkutan,” ucapnya.

    Untuk pengambilan gambar atau foto itu, Max mengatakan bahwa kemungkinan besar adalah siswa.

    “Untuk gambar pula, kami belum bisa pastikan asli atau tidak,” tutupnya.

    (ABL)

    Video selengkapnya:

  • Geram! CNR ‘Warning’ Wakil Kepsek SMAN 3 Tondano Yang Dinilai Menyusahkan Guru

    test.petasulut.com/, SULUT – Ada yang menarik dalam RDP Komisi IV DPRD Sulut bersama dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut.

    Dimana pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IV Careig Runtu memperingatkan dengan tegas kepada pimpinan-pimpinan sekolah yang menyusahkan guru-guru, itu dibuktikan dengan masuknya laporan di Komisi IV bahwa ada seorang pimpinan sekolah yang menyusahkan guru.

    “Termasuk ada contoh di SMA Negeri 3 Tondano. Salah seorang wakil kepala sekolah itu menyusahkan guru, beri peringatan tertulis kepada yang bersangkutan karena memberhentikan guru disitu, tidak bisa itu! Seorang Wakil Kepsek tidak memiliki otoriter untuk memberhentikan guru, tidak etis kalau namanya saya sebutkan ditempat ini tapi laporan yang masuk kepada kami (Komisi IV) salah seorang Wakil Kepsek memberhentikan guru,” kata CNR dengan nada tegas dihadapan Kadis Grace Punuh bersama jajaran, senin (27/9).

    “Pak Kacabdin Minahasa pasti tahu orangnya. Tapi sekali lagi tidak etis saya sebutkan namanya. Kalaupun guru tidak baik atau tenaga kontrak disitu tidak baik, nanti atasan yang menilai dan memberikan keputusan, bukan tugas dan tanggungjawab Wakil Kepsek yang memberhentikan. Ngana nda usah maso, ngana nda berhak maso, itu Wakil Kepsek ‘Nao-nao’ depe nama itu,” tambahnya dengan suara nyaring.

    Jadi ini lanjut Careig, hal yang perlu disampaikan dan bukan untuk menghambat program-program dan sekali lagi dirinya memberi apresiasi kepada Kepala dinas bersama jajaran yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun dunia pendidikan di sulut baik itu SMA, SMK dan yang terkait.

    “Tentu kami (Komisi IV) memberi support dan menunjang tetapi juga dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Sulut dan mengingatkan hal-hal untuk diperbaiki guna kebaikan bersama,” tutupnya.

    (ABL)

  • BW Tanya Kesiapan Sekolah Menuju PTM, Ini Jawab Kadis Grace Punuh

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut, senin (27/9) Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu mempertanyakan terkait kesiapan sekolah-sekolah menuju pembelajaran tatap muka.

    “Sejauh mana kesiapan sekolah SMA/SMK menuju pembelajaran tatap muka,” tanya BW kepada Kepala Dinas Pendidikan, Grace Punuh.

    Menanggapi itu, Kadis Grace Punuh mengatakan bahwa persiapan tatap muka sudah sesuai dan mengacu pada SKB 4 Menteri dan surat edaran gubernur, bupati walikota maupun surat edaran juknis dari penyelenggara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada SMA, SMK, SLB di masa pandemi covid-19.

    “Pada umumnya lewat SKB 4 Menteri dan surat edaran gubernur, sekolah-sekolah tetap mengacu ke zonasi yang ada. untuk kesiapan, sekolah yang sudah benar-benar siap akan dibuka contohnya, sekolah yang sudah siap berarti ceklist dari SKB 4 Menteri, sarana prasarana sudah siap tapi yang pasti ini persiapan orang tua dan siswa untuk mengantarkan anak nyaman untuk sekolah,” jelas Punuh.

    Yang pertama lanjut Kadis, sekolah yang sudah siap tatap muka yakni sekolah di bitung, SMA di lembeh dan SMA negeri 1 Bitung.

    “Kenapa SMA lembeh dan SMA 1 Bitung siap? Karena disamping sudah ada gugus tugas covid sekolah, ada juga kerjasama dengan puskesmas terdekat, gugus tugas covid kecamatan dan ijin dari gugus tugas covid daerah sambil melihat peta zonasi yang ada. Dan kita harapkan itu dapat berjalan,” katanya.

    “Tambahan lagi dari pimpinan, Guru tenaga pendidik dan siswa sebaiknya sudah divaksin. Itu yang kita percepat saat ini,” tambahnya.

    Punuh juga mengatakan bagi sekolah yang sudah siap pembelajaran tatap muka dibuat strategi pembelajaran, contohnya siswa yang bersangkutan 2 hari sekolah dan selebihnya siswa itu belajar lewat daring. Itu bergantian sambil ada buku saku kesehatan.

    “Jadi, dari awal siswa ke sekolah jam berapa, pulangnya jam berapa itu ditandatangani orang tua. Jangan sampai siswa itu pulang sekolah jam 10, yang bersangkutan singgah di mall atau dimana dan tidak langsung pulang. Hal itu yang kita jaga agar tidak terjadi demikian. Atau tidak sekolah karena sementara isolasi mandiri, itu yang menjadi kerja keras dari gugus tugas covid sekolah, agar supaya tidak terjadi cluster sekolah dan kita sudah antisipasi secara hati-hati,” jelasnya.

    Dan untuk saat ini kata Punuh, yang sudah jalan sejak bulan lalu takni talaud, sangihe, bitung, minahasa ada sebagian dan Manado baru 1 sekolah yaitu SMA Negeri 9, itupun dengan hati-hati.

    “Kesehatan dan keselamatan dari guru dan siswa, itu yang kita utamakan. Itu yang menjadi kesiapan kami (Dikda),” tuturnya.

    Turut hadir, Wakil ketua Komisi IV Careig Runtu, Sekretaris Jems Tuuk, Anggota Melisa Gerungan dan MJP.

    (ABL)

  • Reses BW, Akses Jalan dan Pertanian Dikeluhkan Warga Kayawu

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam masa reses II tahun 2021, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu menyerap aspirasi warga Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Senin (30/8) tadi.

    Guna mengikuti himbauan pemerintah soal protokol kesehatan dimasa pandemi covid-19, Penjaringan aspirasi ini diketahui hanya diikuti para perwakilan masyarakat.

    Pada pertemuan itu, Braien Waworuntu mengawalinya dengan mengatakan tugas dan fungsi pokok anggota DPRD Sulut.

    “Yakni Fungsi Pengawasan, Butgeting dan Legislasi,” singkatnya sekaligus memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan aspirasi mereka.

    Berikut keluhan serta usulan warga Kayawu:

    – Adanya akses jalan perkebunan Kayawu dan diminta adanya pengaspalan jalan perkebunan

    – Meminta akses jalan perum Kayawu ke Agotey yang anggaran realisasinya baru 1km. Warga meminta untuk dilanjutkan

    – bantuan untuk kelompok tani berupa pupuk.

    Menanggapi itu, Politisi Partai NasDem itu mengatakan bahwa untuk akses jalan yang masuk jalan provinsi pastinya akan diperjuangkan.

    “Terkait infrastruktur, saya akan mengkoordinasikan hal ini lewat komisi III DPRD Sulut yang membidangi infrastruktur. Begitu juga terkait pertanian, itu ada di Komisi II nantinya melalui Fraksi NasDem Sulut menjadi catatan penting saya untuk disampaikan,” ucapnya dihadapan warga.

    Memang lanjut BW, ada keluhan terkait akses jalan yang rananya Pemerintah Kota Tomohon tapi tak mengapa, sudah seharusnya keluhan warga itu disampaikan.

    “Untuk kewenangan Kota Tomohon nantinya saya akan langsung berkoordinasi melalui Fraksi NasDem yang ada di Kota Tomohon,” ungkapnya.

    Intinya kata Waworuntu, seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan ini akan menjadi catatan dan hasil laporan reses dirinya untuk disampaikan di sidang paripurna DPRD Sulut yang pastinya akan di dengar langsung oleh Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur.

    “Memang di masa pandemi covid-19 ini banyak anggaran daerah digeser ke penanganan covid-19 sehingga beberapa rencana-rencana kerja tahun ini sempat ditunda. Jadi saya mohon bersabar, kalau tidak bisa direalisasikan tahun, mungkin tahun depan. Tapi pastinya saya akan tetap mengawal dan memperjuangkan aspirasi dari warga Kayawu,” tutupnya.

    (ABL)

  • 76 Tahun Indonesia Merdeka, BRAIEN WAWORUNTU: Kobarkan Semangat Untuk Bangsa

    test.petasulut.com/, SULUT – Memaknai 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu mengajak para generasi muda untuk terus kobarkan semangat kepemudaan.

    “Karena pemuda harus tetap menjadi garda terdepan dan ujung tombak untuk indonesia lebih kuat dan maju sehingga masyarakat didalamnya juga bisa hidup aman dan sejahtera,” Politisi Partai NasDem itu, senin (16/8).

    Aleg Dapil Minahasa-Tomohon itu juga menuturkan bahwa saat ini bangsa kita Indonesia sedang di perhadapkan dengan bencana non alam yakni Wabah covid-19, maka dari itu sebagai pejuang, sebagai pemuda kita harus tetap eksis kobarkan semangat kepemudaan, karena kitanya yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini kedepan.

    “Di HUT RI yang ke-76 ini, kita harus tetap menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan. Terus jalin tali persaudaraan terhadap sesama kita. Hidup harus menjadi berkat,” pungkasnya.

    (ABL)

  • Kawal Keluhan Warga Soal Pelayanan Kesehatan, Komisi IV Bentuk Timsus

    test.petasulut.com/, SULUT – Dimasa Pandemi Covid-19 yang sampai detik ini terus menggerogoti daerah Sulawesi Utara, berbagai keluhan masyarakat terus diutarakan, salah satunya mengenai pelayanan kesehatan.

    Dimana pada beberapa pekan belakangan muncul keluhan-keluhan warga akan pelayanan kesehatan rumah sakit yang sempat viral di media sosial.

    Baru-baru ini pula, Komisi IV DPRD Sulut menerima laporan salah satu keluarga pasien yang mengadu terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit.

    Langkah cepat pun dilakukan Komisi IV dengan langsung memanggil pihak RS Walanda Maramis dan Kandou untuk meminta penjelasan terkait keluhan tersebut.

    Rapat dengan pihak RS tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua Careig N. Runtu, serta dihadiri Koordinator Komisi IV Billy Lombok SH, anggota Melky Pangemanan, Yusra Alhabsyi dan Hilman Idrus.

    Pada pertemuan itu, pihak rumah sakit maupun pihak keluarga korban (Ibu hamil yang meninggal) melalui juru bicara menyampaikan penjelasan.

    Rapat yang berjalan kurang lebih 4 jam itu membuat Komisi IV DPRD Sulut mengeluarkan beberapa kesimpulan, salah satunya adalah akan membentuk tim khusus atas keluhan pelayanan rumah sakit, agar lebih detail dan bisa fokus.

    Selain itu juga, Komisi IV juga menyatakan siap mengawal dan memperjuangkan insentif nakes, sehingga pelayanan akan semakin baik.

    “Permasalahan-permasalahan yang terjadi dibeberapa rumah sakit di Sulut, termasuk di rumah sakit Prof Kandou kita akan mengusulkan untuk membuat tim khusus, supaya segala sesuatu permasalahan bisa berkembang disitu,” tegas Ketua Komisi IV Braien Waworuntu, (12/8).

    “Dan terkait dengan tunjangan dari nakes kita tentunya akan memperjuangkan. Tahun tahun sebelumnya komisi IV telah memperjuangkan insentif dari para dokter LPDS, dan itu disalurkan langsung oleh menkes. dan kita terus akan mengawal supaya COVID-19 di Sulut menurun. kita sama-sama berdoa,” tandasnya.

    Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Careig Runtu juga mengatakan tim khusus komisi IV ini akan mengawal pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit yang berada di Sulut.

    “Bukan cuma di Kandou atau Walanda Maramis, Timsus ini akan mengawal pelayanan kesehatan di seluruh RS di Sulut, semoga kedepannya tidak terjadi lagi keluhan-keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan,” tutup CNR.

    (ABL)