Test Peta Sulut

Tag: MELKY PANGEMANAN

  • Kadinkes Sulut Dicecar MJP Perihal Test Antigen di Bandara

    test.petasulut.com/, SULUT – Terus berperan aktif dalam hal koordinasi dan pengawasan, Komisi IV DPRD Sulut kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, selasa (18/01) diruang rapat komisi IV.

    Pada kesempatan itu, berbagai pertanyaan pun diutarakan para wakil rakyat komisi IV. Namun pembahasan mengerucut ke persoalan rapid test antigen covid-19.

    Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengorek terkait pemeriksaan rapid test antigen yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di Bandar Udara (Bandara) Sam Ratulangi.

    “Pemeriksaan rapid test di airport Sam Ratulangi Manado, tolong dijelaskan ibu kadis. Kebijakan diambil Pemprov Sulut dalam rangka menjamin kesehatan warga dalam menghadapi Covid-19. Yang saya tahu, kebijakan ini diambil pasca kejadian 40 lebih penumpang dari luar daerah datang di Sulut dan kedapatan positif dan ada yang surat bodong, sampai ini viral. Kita agak tidak terlalu ketat dalam mengawasi kedatangan penumpang yang datang di Sulut,” tegas MJP dalam rapat tersebut yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Woworuntu didampingi Sekretaris Julius Jems Tuuk.

    Disampaikannya, pihaknya perlu data pasca pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Agar penanganan ini benar dikomandani oleh pemerintah pusat dan itu berjalan selaras dengan pemerintah daerah.

    Ia menanyakan, terkait sudah berapa banyak yang didapat dengan adanya pemberlakukan kebijakan pengetatan ini.

    “Ada berapa yang didapat Dinkes ketika selama pemberlakuan kebijakan pengetatan ini. Kasus covid yang didapati dari airport. Terus berapa alat yang digunakan dalam mendukung program pemerintah ini. Perlu ada transparansi data bahkan alokasi anggaran yang dituangkan. Dan bagaimana perencanaan ke depan melihat kebijakan yang diambil, kan ini perlu dievaluasi juga. Apakah ini benar-benar berdampak dalam penanganan covid-19. Ini perlu dijelaskan dinkes ke publik, supaya tidak ada anggapan hanya menghambur-hamburkan anggaran daerah saja,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini.

    Ia mengungkapkan, semua sudah mendengar prediksi akan adanya gelombang ketiga yang akan terjadi. Namun harapannya ancaman gelombang ketiga ini tidak terjadi.

    “Kita harus lihat lagi agar penanganan Covid-19 ini betul-betul kita taklukan lagi. Karena ini aduan banyak yang masuk bu kadis, mungkin ibu kadis banyak mendengar informasi di airport sana ribut soal antrian, ribut antar masyarakat dan petugas, ada yang tidak terkoordinasi, ada yang menyalahkan petugasnya ada yang menyalahkan Satpol PP. Itu teknis di lapangan yang menjadi perhatian kita bersama,” ujar anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.

    https://test.petasulut.com/kian-menjanjikan-mjp-porang-bakal-jadi-komoditas-primadona-yang-banyak-dicari/

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut Debby Kalalo menyampaikan, terkait dengan kebijakan Pemprov Sulut di pintu masuk Bandara Sam Ratulangi, dirinya sangat berterima kasih sekali kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw yang tetap melakukan kebijakan itu sampai saat ini. Bukan hanya di Bandara tapi juga di pelabuhan. Ini supaya mereka yang masuk ke Sulut benar-benar discreening terlebih dahulu.

    “Untuk saat ini, data dari Bandara (Sam Ratulangi, red) sejak bulan Juli 2021 sampai Desember dengan jumlah penumpang yang diperiksa itu 192.516. Jumlah yang positif 322 orang. Screening antigen di Pelabuhan Manado mulai bulan Juli sampai Desember, jumlah penumpang yang diperiksa 13.452 dan jumlah positif antigen itu ada 66 orang. Pelabuhan Bitung kami sebagian antigen lewat kantor kesehatan pelabuhan (KKP). Untuk alat kami mendapat bantuan alat antigen juga dari pusat krisis kesehatan. Untuk pengadaan antigen di bandara dan pelabuhan. Kami juga bantu di perbatasan Bolmut bagi yang masuk dari Gorontalo,” ungkap Kadis.

    (ABL)

  • Kian Menjanjikan, MJP: Porang Bakal Jadi Komoditas Primadona Yang Banyak Dicari

    test.petasulut.com/, SULUT – Petani Porang patut berbangga, karena Komoditas ini dinilai bakal paling banyak di cari kedepannya sehingga otomatis keberadaan tanaman porang di Indonesia semakin menjanjikan.

    Nilai ekspornya pun terinformasi terus diupayakan pemerintah pusat.

    Gambaran itu terlihat saat Kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan RI di Kantor Indonesia Design Development Center (IDDC) Jakarta, Jumat (7/1). Kunjungan kerja ini DPRD dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Kebijakan Ekspor Tanaman Porang.

    Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang ikut dalam kunjungan kerja itu menjelaskan gambaran keberadaan komoditas itu di Indonesia. Dijelaskan MJP, nilai ekspor porang pada tahun 2020 mencapai Rp923,6 miliar hingga menjadikan komoditas porang ditetapkan sebagai mahkota masuk dalam program Gratieks.

    Presiden Jokowi meminta porang tidak lagi diekspor dalam bentuk umbi ke luar negeri, namun harus dalam bentuk olahan. Tanaman porang memiliki segudang manfaat sehingga akan menjadi komoditas utama yang banyak dicari.

    “Porang (Amorphophallus muelleri blume) memiliki peluang besar untuk diekspor. Di kalangan petani Indonesia pun, porang mulai menjadi primadona lantaran nilai ekonominya tinggi,” ungkap MJP.

    Nilai tanaman porang ini terletak pada kandungan senyawa glukomanan yang tinggi. Senyawa glukomanan memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai sumber bahan pangan yang sehat, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula darah, membantu mencegah kanker, menurunkan berat badan, sampai mengatasi sembelit.

    “Di sisi lain, senyawa glukomanan ini juga dapat dimanfaatkan untuk pelapis obat di bidang medis,” jelas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini.

    https://test.petasulut.com/mjp-langsung-merespon-aduan-publik-soal-putusnya-jalan-likupang-bitung-diduga-karena-msm/

    Anggota Komisi IV DPRD Sulut itu juga mengatakan, budidaya porang yang merupakan tanaman jenis umbi-umbian menjadi alternatif usaha yang memiliki potensi cukup besar dan menjanjikan untuk dikembangkan.

    “Pemerintah mendorong budidaya porang dengan standar Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP), seperti yang dipersyaratkan China yang menjadi salah satu tujuan ekspor,” papar wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.

    Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut itu juga menjelaskan, untuk kebutuhan ekspor, petani diharapkan tidak menggunakan pupuk kimia. Sebagaimana yang disyaratkan dalam protokol ekspor chip porang ke negeri China itu.

    “Hanya dengan cara ini maka porang bisa masuk pasar internasional dan mendapatkan harga yang bahkan jauh lebih bagus,” katanya.

    Selain itu dijelaskannya, Presiden Joko Widodo terus mendorong porang sebagai salah satu kluster unggulan yang berorientasi global. Porang terus dikembangkan di dalam negeri sebagai komoditas unggulan nasional.

    “Klusterisasi itu juga selaras dengan upaya Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang telah menetapkan delapan klaster pertanian, yaitu klaster padi, jagung, sawit, tebu, jeruk, tanaman hias, kopi dan porang,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kamis (6/1), DPRD Provinsi Sulut mengunjungi Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta. Kunjungan kerja dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Kebijakan Budidaya Umbi Porang.

    “Tanaman porang memiliki nilai strategis untuk dikembangkan, karena punya peluang yang cukup besar untuk diekspor. Catatan Badan Karantina Pertanian, ekspor porang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 254 ton, dengan nilai ekspor yang mencapai Rp 11,31 miliar ke negara Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia dan lain sebagainya,” urai MJP.

    Salah satu keterbatasan ekspor porang Indonesia terletak pada penyediaan bahan baku yang masih terbatas. Pemerintah terus mendorong potensi pengembangan budidaya porang. Pengembangan budidaya umbi porang yang merupakan produk lokal untuk ekspor sesuai dengan kebijakan Pemerintah pusat.

    “Kementerian Pertanian berupaya mendongkrak potensi produksi umbi porang untuk meningkatkan volume ekspor. Salah satunya melalui program budidaya porang seluas 32.000 Ha di 37 Kabupaten 10 Provinsi di Indonesia,” jelas MJP.

    Demi mewujudkan peningkatan komoditas porang, Kementerian Pertanian sudah mempersiapkan 5 cara bertindak atau yang lebih dikenal dengan istilah 5 CB.

    “CB 1 adalah mengembangkan kapasitas peningkatan produksi, CB 2 berkaitan dengan pangan lokal, CB 3 penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, CB 4 pengembangan pertanian modern dan CB 5 adalah gerakan tiga kali ekspor (Geratieks). Porang dan sarang burung walet sudah ditetapkan oleh Pemerintah pusat sebagai komoditas super prioritas untuk meningkatkan nilai ekspor pertanian,” tuturnya.

    (ABL)

  • Turut Merasakan, MJP Minta KBRI Wajib Fasilitasi Pemulangan Jenazah Grace Karundeng

    test.petasulut.com/, SULUT – Sulawesi Utara kembali diterjang kabar dukacita. Seorang mahasiswi asal Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yang menempuh pendidikan di Kanada dikabarkan meninggal dunia. Belum adanya informasi detail terkait penyebab kematiannya. Namun tanggapan publik pun bermunculan.

    Grace Karundeng yang diinformasikan meninggal dunia pada 8 Januari 2022 waktu setempat mendapat respon dari Anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Minut-Bitung, Melky Jakhin Pangemanan (MJP).

    MJP menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Sosok Grace yang kuliah di luar negeri dinilainya sebagai pribadi yang berprestasi. Daerah Sulut tentu merasa kehilangan.

    “Turut berdukacita sedalam-dalamnya. Sulawesi Utara kehilangan salah satu aset generasi muda yang berprestasi,” ungkap MJP, Senin (10/1), di ruang kerjanya.

    Arus desakan pun mengalir dari Anggota Komisi IV DPRD Sulut ini. Dirinya meminta agar bisa mengusut tuntas kasus tersebut. Dengan demikian tidak menimbulkan tanda tanya publik terkait kematiannya.

    “Saya mendorong agar harus diusut tuntas kasus ini,” tegas MJP.

    Selain itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut ini juga meminta supaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) memfasilitasi pemulangan jenazah Grace Karundeng.

    “Dan membantu kebutuhan keluarga,” kuncinya.

    (Foto/Istimewa)

    Diketahui, Geace yang lahir 18 Mei 2003 ini diketahui menempuh studi di Humber College. Ia juga alumni Manado International School (MIS). Kabar yang beredar, tubuhnya ditemukan polisi setempat di Kanada dalam keadaan meninggal dunia. Sesuai informasi yang didapat dari kerabat keluarga yang ada di Maumbi dan Airmadidi, bahwa orang tua dari Almarhum Grace ayahnya bernama Audy Karundeng dan Ibunya bernama Yessie Sanches, beralamatkan kompleks Universitas Klabat Airmadidi.

    https://test.petasulut.com/mjp-bawa-persoalan-putusnya-jalan-likupang-bitung-di-paripurna-begini-tanggapan-dlh/

    Berita duka ini menjadi gempar dengan adanya postingan salah seorang dari Ontario Kanada yang adalah salah satu Warga Negara Indonesia berinisial EM lewat postingan di media sosial yang ia posting di grup-grup Sulut yang ia ikuti.

    Kabarnya, pihak keluarga sudah mengetahui dan saat ini masih dalam proses ke KBRI untuk memulangkan jenazah dari Kanada ke Indonesia, menyiapkan segala persyaratan agar jenazah bisa dipulangkan ke Indonesia seraya berharap pihak kepolisian bisa mengungkap misteri kematian anak mereka.

    (ABL)

  • MJP Bawa Persoalan Putusnya Jalan Likupang-Bitung di Paripurna, Begini Tanggapan DLH

    test.petasulut.com/, SULUT – Aduan masyarakat perihal putusnya jalan trans Likupang-Bitung menggema di paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).

    Dugaan adanya kelalaian PT Meares Soputan Mining (MSM) ikut berhembus. Masalah itupun disorot wakil rakyat Gedung Cengkih.

    Nada kritik tersebut disampaikan Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) saat memberikan interupsi pada Rapat Paripurna DPRD Sulut, terkait dengan Penyampaian Laporan Hasil Reses 3 Tahun 2021 Anggota DPRD Sulut dan Buka Tutup Masa Sidang, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (4/1).

    Dirinya menyampaikan, di daerah Likupang dan Bitung ada aduan masyarakat yang perlu dilakukan tindakan secara cepat. Memang diakuinya aspirasi tersebut tidak sempat terinventarisir ke dalam aspirasi reses sebelumnya. Namun aspirasi itu dinilai sangat genting untuk segera ditindaklanjuti.

    “Dua hari lalu ada akses jalan yang putus dari Likupang ke Girian. Ini menghubungkan Desa Pinenek sampai Pinasungkulan. Ini jadi akses utama dari Likupang (Kabupaten Minahasa Utara, red) ke kota Bitung, ini diduga PT MSM sehingga terjadi longsor. Mereka melakukan aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat kita dan lingkungan kita sehingga jalan ini putus,” sorot MJP.

    Dirinya menyampaikan, diharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut memberikan dorongan dan desakan kepada pihak terkait yang bertanggung-jawab.

    “Apakah akan ditindaklanjuti perusahaan tersebut atau kebijakan yang diambil pemerintah atau BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional) yang menyelesaikan tanggung jawab ini, supaya akses jalan bisa dilalui masyarakat kita,” ungkapnya.

    “Karena ini memang sangat merugikan ekonomi masyarakat kita. Karena ini juga diduga ada pengalihan alur sungai oleh PT MSM,” kuncinya.

    Akses jalan Likupang-Bitung yang putus akibat longsor

    Terkait aspirasi reses, Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw mengatakan, ini nantinya akan dilakukan elaborasi lebih lanjut atau penggarapan secara cermat terkait berbagai aspirasi tersebut.

    "Kembali kami menerima masukkan terkait reses. Hadir di sini pak pelaksana harian Sekprov (Sekretaris Provinsi) Gammy Kawatu. Ini menjadi tugas pak Sekprov untuk mengelaborasi lebih lanjut, semua hasil reses yang masuk di kita (Pemprov Sulut, red) kali ini. Prioritas-prioritas mana yang akan di-under-line (digarisbawahi, red) dan mana yang menjadi kewenangan kita," ungkap Wagub dalam kesempatan rapat paripurna itu.

    Sementara ketika akan dikonfirmasi terkait masalah dugaan pengalihan sungai oleh PT MSM, via telpon dan pesan whatsapp, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut, Marly Gumalag tidak bisa dihubungi. Begitu pula saat berkunjung ke kantor DLH Provinsi Sulut, Rabu (5/1), kadis tidak berada di tempat.

    https://test.petasulut.com/mjp-langsung-merespon-aduan-publik-soal-putusnya-jalan-likupang-bitung-diduga-karena-msm/

    Namun hasil penelusuran media ini di lingkungan DLH Provinsi Sulut, terungkap beberapa hal terkait aktivitas PT MSM. Adapun informasi yang didapat wartawan media ini, ternyata sudah ada persetujuan untuk pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baru untuk PT MSM. Namun masih sementara berproses dan masih ada di DLH. Di dalam AMDAL yang baru itu disetujui untuk pengalihan sungai, pengalihan jalan dan relokasi penduduk.

    "Hanya saja belum keluar AMDAL ini, sudah terjadi perisitiwa (longsor, red). Untuk pengalihan sungai, proses AMDAL itu kan dari DLH diberikan ke DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu) dan terakhir ke balai sungai yang merupakan teknisnya. Sepengetahuan kami belum dialihkan untuk sungai itu. Karena harus keluar dulu persetujuan yang dari balai sungai. Kita belum turun lapangan. Pastinya kita akan cek on the spot," ungkap sumber yang didapat dari DLH Provinsi Sulut.

    "Selama proses itu belum sampai ke Balai Sungai dan Balai Sungai mengeluarkan persetujuan maka pengalihan sungai itu belum bisa dilakukan. Jadi ini kejadian longsor masuk di areal Izin Usaha Pertambangan PT MSM. Bahkan di tempat eksplorasinya," tambah sumber.

    (ABL)

  • MJP Langsung Merespon Aduan Publik Soal Putusnya Jalan Likupang-Bitung, Diduga Karena MSM

    test.petasulut.com/, SULUT – Akibat diguyur hujan lebat, ruas jalan Likupang-Bitung, tepatnya di Kayuwale Pinasungkulan terputus karena terjadinya longsor.

    Menurut masyarakat sekitar, putusnya akses jalan tersebut akibat terjadinya longsor dan diduga merupakan kelalaian dari perusahan tambang PT. MSM.

    Utamanya, masyarakat menilai bahwa ini akibat OPEN PIT PT MSM sehingga terputusnya akses jalan trans Likupang-Bitung.

    “Ini erosi akibat sungai yang di pindahkan pihak perusahaan MSM, harusnya ada antisipasi,” ucap warga, senin (3/1/2022).

    Akses jalan Likupang-Bitung yang putus akibat longsor

    Menyikapi aduan masyarakat, Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan pun langsung merespon.

    Dirinya mengatakan bahwa Pihak PT. MSM harus segera dan cepat memperbaiki jalan tersebut.

    "Saya mendesak pihak perusahaan untuk bertanggung jawab dan segera memperbaiki jalan itu. Mengingat akses jalan tersebut merupakan jalan utama. Jangan hanya mengejar keuntungan di daerah namun tidak memperhatikan dampak negatif bagi masyarakat kita,”ucap Personil Komisi IV DPRD Sulut itu.

    Tak hanya itu, Ketua PSI Sulut itu juga meminta pemerintah agar segera memperhatikan persoalan ini, karena ini urgent.

    "Pemerintah harus segera terjun ke lokasi untuk melakukan pemantauan menyeluruh terhadap perusahaan tambang PT. MSM yang telah melakukan aktifitasnya. Kenapa ruas jalan itu putus. Menurut laporan yang didapat bahwa terjadinya longsor karena adanya pengalihan alur sungai yang dilakukan MSM, pemerintah harus segera cek jangan sampai bertambah parah," Jelas MJP.

    https://test.petasulut.com/sosper-mjp-terbuka-soal-penggunaan-dana-kegiatan/

    Intinya, MJP meminta segera lakukan penanganan awal untuk akses jalan trans Likupang-Bitung yang terputus.

    (ABL)

  • Fasilitas Sekolah Amburadul, Komisi IV DPRD Sulut ‘Geram’

    test.petasulut.com/, SULUT – Menindaklanjuti hasil temuan Komisi IV DPRD Sulut di lapangan perihal pengadaan meja komputer dan rak buku di salah satu sekolah di Bitung sangat tidak layak pakai.

    Juga, ada bangunan fisik yang pengerjaannya hanya sampai 13 November tapi pelaksanaan justru tidak beres.

    Terinformasi bahwa proyek yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulut ini merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yakni DAK baik DAK fisik maupun pengadaan.

    Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dikda Sulut, senin (13/12) di ruang rapat komisi IV guna mencari tahu permasalahan yang terjadi.

    Dihadapan Kadis Dikda, Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu menyebut banyak ASN di Dinas Pendidikan Daerah Sulut yang berpotensi terjerumus ke ranah hukum.

    “Bawahan Ibu Kadis banyak ‘ban hitam’,” ujar Braien.

    Disisi lain, Melky Jhakin Pangemanan juga menyoroti kembali fasilitas salah satu sekolah di Bitung.

    “Pihak sekolah tidak mau gunakan meja komputer seperti itu, ada pengadaan rak buku tapi kualitasnya sangat memiriskan. Ada juga saat kunjungan lapangan pembangunan yang mestinya selesai 13 November silam, saat ini belum ada yang dikerjakan. Sangat disayangkan dan kedepan harus ada langkah maju agar masalah ini tidak terjadi lagi,”ucap Anggota Komisi IV, Melky Jakhin Pangemanan.

    https://test.petasulut.com/rdp-komisi-iv-dikda-sulut-beri-jawaban-soal-kasus-viral-guru-di-sma-motoling/

    Sekretaris Komisi IV, Jems Tuuk justru mengaku akan melaporkan ke pihak kejaksaan.Tuuk sayangkan pihak Dikda kurang memperhatikan kualitas pembangunan yang akan digunakan anak-anak dalam mengecap pendidikan.

    “Ini sangat keterlaluan, sarana dan prasarana pendidikan yang akan digunakan anak-anak kita seperti ini. Ada pembangunan toilet tapi tidak dibuat sepiteng. aparat hukum harus turun selesaikan masalah itu,”tegas legislator dapil Bolmong Raya itu.

    Tak hanya itu, Personil Komisi IV Hilman Idrus juga kecewa dengan Dikda Sulut soal pengadaan fasilitas sekolah.

    "Meja belajar so kurang sama deng meja jual sayor. Saya sangat kecewa melihat hal itu," Ucap Idrus.

    Senada dikatakan anggota Komisi IV lainnya, Yusra Alhabsyi. Menurut politisi PKB ini, pengawasan pihak Dikda tidak maksimal.

    Usai hearing, Kadis Dikda Sulut Grace Punuh mengatakan hal itu akan menjadi bahan evaluasi oleh pihaknya.

    “Tentu menjadi masukan yang baik dan akan menjadi bahan evaluasi secara serius,”kata Punuh.

    Hearing antara Pihak Dikda dan Komisi IV sempat diskors karena Komisi IV minta pihak Dikda hadirkan PPKom atau pejabat pembuat Komitmen untuk mempertanyakan berbagai proyek DAK baik fisik maupun pengadaan. Sayangnya, enam PPKom yang hadir tidak membawa data sehingga Jems Tuuk selaku pimpinan rapat kembali skors rapat.

    “karena PPkom tak bawa data, rapat diskors dan Komisi IV akan lanjutkan dengan agenda turun lapangan kembali,” tutup Tuuk.

    (ABL)

  • DPRD Sulut dan Media Pererat Sinergitas Guna Mendukung Tupoksi Wakil Rakyat

    test.petasulut.com/, SULUT – Terus menjalin sinergitas dan koordinasi yang baik dengan Media yang melakukan peliputan di DPRD Sulut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara mengadakan media gathering yang bertema “Peran Media dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD Sulut,” pada Senin (6/12/2021) di Ranowangko Beach, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa.

    Hadir pada kegiatan itu yakni Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh dan Melky Pangemanan, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu beserta jajaran sekretariat.

    Kawatu dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini diperuntukan untuk mempererat silaturahmi dan koordinasi antara Forum Wartawan Dewan (Forward) dan DPRD Sulut.

    “Ini perlu dilakukan karena Pers sebagai pilar keempat demokrasi di Indonesia sangat menunjang fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Sulut, beserta program pembagunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” bukanya.

    “Kami bersyukur karena lewat kegiatan seperti ini, sinergitas kita semakin terjalin dengan baik. Tidak hanya dalam mempublikasikan pencapaian DPRD Sulut, tapi juga dalam Pers memberikan kritik membangun terhadap kinerja seluruh anggota dewan dan Sekretariat DPRD Sulut,” tambah Sekwan.

    Apresiasi ini diberikan kepada tanpa niatan untuk mengekang kebebasan Pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Sekwan tidak ingin para awak media salah sangka dengan pelaksanaan kegiatan.

    “Kami berterima kasih kepada Forward dan wartawan yang meliput di DPRD Sulut, karena sampai saat ini pemberitaannya sebagian besar masih kondusif. Tapi bukan berarti kedepannya kami berniat untuk menekan kebebasan Pers dan mengintervensi aktivitas Jurnalistik kawan-kawan,” ungkap Kawatu.

    “Silahkan beraktifitas sebagaimana tupoksi Pers. Hanya pastikan berita yang dimuat sesuai fakta dan memiliki etikat baik,” tambahnya.

    Disisi lain, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen menuturkan bahwa peran pers di tengah-tengah Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut sangat penting.

    “Masyarakat tidak akan tahu tugas dan fungsi yang sedang dan sementara dilakukan Anggota DPRD Sulut tanpa adanya pers. Untuk itu, Pers sangat berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan Pimpinan bersama Anggota DPRD,” Ucap Silangen.

    Personil Komisi I DPRD Sulut Fabian Kaloh juga pada kesempatan itu mengatakan bahwa Forward (Foruk wartawan DPRD Sulut) telah menjadi media Partner. Kiranya kedepan pers selalu bisa menampilkan pemberitaan yang kondusif.

    “Pers harus memberitakan berita yang sesuai fakta dan harus berbau baik. Tapi sejauh ini saya melihat bahwa teman-teman Forward telah berjuang keras untuk bisa menampilkan pemberitaan yang sangat baik. Kiranya hal itu menjadi buah baik untuk kami anggota DPRD dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, tapi juga menjadi pahala untuk teman-teman pers,” Jelasnya.

    Media gathering ditutup dengan ramah tamah dan rangkaian kegiatan rekreasi yang semakin mempererat hubungan kekeluargaan di DPRD Sulut.

    (ABL)

  • Sekwan GLADY Puji Terobosan MJP Dalam Penjaringan Aspirasi

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka mendengarkan dan menyerap aspirasi konstituen atau disebut dengan reses, semua anggota DPRD Sulut turun kembali ke dapil masing-masing.

    Kewajiban inipun langsung dilakukan Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan, dengan melaksanakan reses III tahun 2021 di Desa Kema I, Minahasa Utara, senin (29/11).

    Namun ada yang menarik dalam kegiatan reses tersebut, dimana Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulut, Melky Pangemanan dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan reses, pada beberapa hari sebelumnya melalui staff pendamping sekretariat DPRD telah membagikan kuesioner ke warga Kema 1 dan 2 yang akan mengikuti reses.

    Kuesioner itu diberikan ke warga guna menyampaikan keluhan, masukan serta usulan dalam bentuk tertulis. Hal itu dilakukan MJP agar semua aspirasi dari warga dapat diserap.

    “Karena yang saya dapati di lapangan pada saat reses, banyak warga yang berkerinduan untuk menyampaikan keluhan ataupun usulan namun sangat sulit untuk dibahasakan, apalagi dalam kegiatan resmi seperti ini. Oleh karena itu saya berinisiatif membagikan kuesioner ke warga di 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan reses. Contohnya hari ini di Kema 1 dan 2. Tadi juga saya sudah terima aspirasi tertulis itu dari masyarakat Kema di tiap Jaga,” Jelas MJP usai melaksanakan reses.

    “Hal ini juga ternyata sangat baik dari segi efisiensi waktu, karena memang kalau aspirasi masyarakat dalam bentuk penyampaian langsung di kegiatan reses, 1 hari 1 malam tak bakal habis. Memang reses tadi telah dibuka ruang bertanya namun hanya 2 sampai 3 pertanyaan langsung dari warga. Efisiensi waktu pelaksanaan reses Ini juga mendukung pemerintah di masa Pandemi covid-19. Saya kira ini sangat efektif,” Tambah MJP.

    Disisi lain, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu saat melakukan monitoring mengaku salut atas terobosan yang di laksanakan MJP pada reses kali ini.

    “Pada reses kali ini Pak Melky membuat terobosan yang luar biasa. Salah satunya dengan menjaring aspirasi masyarakat menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan ke masyarakat menjadi metode yang efektif dan efisien, dalam mengakomodir begitu banyaknya masalah yang ada di masing-masing dapil. Dengan kuesioner ini, penyampaian aspirasi menjadi lebih rinci dan tertata rapi,” Jelas Kawatu.

    “Ini juga dapat meminimalisir waktu reses dari anggota dewan di lapangan,” Tambahnya.

    Terpantau, kegiatan Reses ini tetap pengedepankan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran virus corona.

    (ABL)

  • Keren! MJP Juara 1 Lomba Pidato Antar DPRD Se SULUT-GO

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam kegiatan Kerukunan dan Legislative SulutGo Expo 2021 yang digelar selama 4 hari (16-19 November 2021) di Mantos 3, diketahui banyak lomba yang dipertandingkan, baik itu antar Anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD.

    Event tahunan ini dilakukan guna mempererat tali silahturahmi antar DPRD se-SulutGo.

    Dari semua lomba yang gelar, mata publik tertuju dalam lomba Pidato Anggota DPRD. Dimana kualitas bicara, penguasaan materi dan panggung serta bahasa tubuh menjadi penilaian.

    Tentunya semua anggota DPRD sudah sangat fasih akan hal itu karena tugas keseharian mereka adalah bicara, entah itu dihadapan mitra kerja maupun masyarakat.

    Nah, dari hasil yang diumumkan panitia penyelenggara kegiatan kerukunan dan legislative SulutGo Expo 2021 khususnya lomba pidato, Anggota DPRD Provinsi Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) berhasil menjadi juara 1.

    Yah, diakui bahwa MJP sangat vokal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tata kata dan bahasa yang keluar dari mulut MJP di saat memberikan tanggapan maupun disaat rapat memang dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat umum dan tentunya Tupoksi sebagai anggota DPRD sampai detik ini dijalankannya dengan baik.

    MJP Juara 1 lomba pidato di Legislative Expo 2021

    Kepada wartawan, MJP mengatakan sangat bersyukur dapat mengambil bagian dalam event Legislative Expo 2021.

    “Bersyukur dapat berpartisipasi dan memeriahkan kegiatan Legislatif Expo serta bisa mendapatkan juara 1 lomba pidato. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kan kalau pidato atau orasi hampir semua Aleg itu hebat-hebat,” Ucap Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulut, sabtu (20/11) saat dihubungi media ini.

    “Semoga kegiatan Kerukunan dan Legislative SulutGo Expo 2021 ini dapat bermanfaat bagi daerah dan masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo,” Tambah MJP.

    Berikut Hasil lengkap LOMBA KERUKUNAN DAN LEGISLATIVE SULUTGO EXPO 2021:

    I. Lomba Fashion Show

    Juara 1: DPRD Kab. Kep. Sitaro

    Juara 2: DPRD Kab. Kep. Sangihe

    Juara 3: DPRD Kab. Minahasa

    II. Lomba Idol Dewan

    Juara 1: DPRD Prov. Sulut. Careig Runtu

    Juara 2: DPRD Kab. Minahasa. Moureen Pongantung

    Juara 3: DPRD Kota Bitung. Meidy Tuwo

    III. Lomba Idol Sekretariat Dewan

    Juara 1: DPRD Kab. Kep. Sangihe. Juliandro Malahiang

    Juara 2: DPRD Kab. Minahasa. Valencia Kowaas

    Juara 3: DPRD Kab. Bolmong Utara. Ruterham Kakahis

    IV. Lomba Pidato

    Juara 1: DPRD Prov. Sulut. Melky Pangemanan

    Juara 2: DPRD Kep. Sangihe Max Pangimangen

    Juara 3: DPRD Kota Bitung. Muh. Yusuf Sultan

    V. Lomba Catur

    Juara 1: DPRD Kota Manado. Adi Zainal Abidin

    Juara 2: DPRD Kota Bitung, Hasan Suga

    Juara 3: DPRD Kab. Kep. Sangihe. R P. Makagansa

    VI. Lomba Stand DPRD

    Juara 1: DPRD Kab. Kep. Sangihe

    Juara 2: DPRD Kab. Minahasa

    Juara 3: DPRD Kab. Kep. Sitaro

    VII. Lomba Stand & Foto Kerukunan

    Juara 1: FKUB Kab. Kep. Sangihe

    Juara 2: FKUB Kab. Kep. Sitaro

    Juara 3: FKUB Kab, Minahasa

    Juara 4: FKUB Kota Tomohon

    JUARA UMUM: DPRD KABUPATEN KEP. SANGIHE

    (ABL)

  • Legislative SulutGo Expo 2021, Anggota Deprov CNR-MJP Sabet Juara 1 di Lomba Idol dan Pidato

    test.petasulut.com/, SULUT – Penyelenggaraan kegiatan Kerukunan dan Legislative SulutGo Expo 2021 yang juga menjadi side event dari Pekan Kerukunan Internasional dan KONAS FKUB ke VI se Indonesia serta event tahunan Legislatif expo, yang telah dilaksanakan Selasa- Jumat, 16-19 November 2021 (4 hari) di Mantos 3 berjalan sukses.

    Kegiatan itupun tetap menerapkan prosedur kesehatan yang ketat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari satgas Covid-19, baik dari pemerintah maupun kepolisian.

    Berbagai kegiatan dan lomba pun digelar dalam perhelatan Kerukunan dan Legislative SulutGo Expo 2021, antara lain Lomba Fashion Show, Idol Dewan dan Sekretariat Dewan, Pidato, Catur, Lomba Stand DPRD serta Lomba Stand dan Foto Kerukunan.

    Pimpinan dan Anggota DPRD se-Sulut pun turut ambil bagian dalam kegiatan tahunan tersebut.

    Ada yang menarik dalam kegiatan tersebut, dimana dalam 2 lomba yang berbeda yakni Lomba Idol Dewan dan Pidato, DPRD Provinsi Sulut menjadi juara.

    Di Lomba Idol Dewan, Anggota DPRD Sulut Careig Runtu menjadi juara 1, diikuti Anggota DPRD Minahasa Moureen Pongantung dan Anggota DPRD Bitung Meidy Tuwo yang menjadi juara 2 dan 3.

    Di Lomba Pidato, giliran Anggota DPRD Sulut, Melky Pangemanan yang menjadi jawara. DPRD Kep. Sangihe Max Pangimangen juara 2 dan DPRD Kota Bitung. Muh. Yusuf Sultan juara 3.

    Anggota DPRD Sulut, Melky Pangemanan Saat mengikuti lomba pidato

    Berikut Hasil LOMBA KERUKUNAN DAN LEGISLATIVE SULUTGO EXPO 2021:

    I. Lomba Fashion Show

    Juara 1: DPRD Kab. Kep. Sitaro

    Juara 2: DPRD Kab. Kep. Sangihe

    Juara 3: DPRD Kab. Minahasa

    II. Lomba Idol Dewan

    Juara 1: DPRD Prov. Sulut. Careig Runtu

    Juara 2: DPRD Kab. Minahasa. Moureen Pongantung

    Juara 3: DPRD Kota Bitung. Meidy Tuwo

    III. Lomba Idol Sekretariat Dewan

    Juara 1: DPRD Kab. Kep. Sangihe. Juliandro Malahiang

    Juara 2: DPRD Kab. Minahasa. Valencia Kowaas

    Juara 3: DPRD Kab. Bolmong Utara. Ruterham Kakahis

    IV. Lomba Pidato

    Juara 1: DPRD Prov. Sulut. Melky Pangemanan

    Juara 2: DPRD Kep. Sangihe Max Pangimangen

    Juara 3: DPRD Kota Bitung. Muh. Yusuf Sultan

    V. Lomba Catur

    Juara 1: DPRD Kota Manado. Adi Zainal Abidin

    Juara 2: DPRD Kota Bitung, Hasan Suga

    Juara 3: DPRD Kab. Kep. Sangihe. R P. Makagansa

    VI. Lomba Stand DPRD

    Juara 1: DPRD Kab. Kep. Sangihe

    Juara 2: DPRD Kab. Minahasa

    Juara 3: DPRD Kab. Kep. Sitaro

    VII. Lomba Stand & Foto Kerukunan

    Juara 1: FKUB Kab. Kep. Sangihe

    Juara 2: FKUB Kab. Kep. Sitaro

    Juara 3: FKUB Kab, Minahasa

    Juara 4: FKUB Kota Tomohon

    JUARA UMUM: DPRD KABUPATEN KEP. SANGIHE

    Panitia Penyelenggara Kegiatan Kerukunan dan Legislative SulutGo Expo 2021, Janny Kopalit menyampaikan terima kasih kepada seluruh Peserta FKUB dan Legislatif, Pimpinan, Anggota dan Sekretaris Dewan serta Pengurus FKUB.

    “Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Bpk. Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Bpk. Steven Kandouw, dan Pemerintah Kota Manado Bpk. Walikota Andrei Angouw dan dr. Richard Sualang atas dukungan dan kehadirannya. Terima kasih juga kepada Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Utara Pdt. Lucky Rumopa STH MTH dan Kaban Kesbangpol Sulut yang telah mempercayakan kami sebagai pelaksana kegiatan. Terakhir, saya juga berterima kasih kepada Para Sponsor dan Media,” Tutupnya.

    (ABL)