Test Peta Sulut

Tag: Nusa Utara

  • ANDI SILANGEN: Selamat Beristirahat Dari Jerih Lelahmu ‘Bu WINSULANGI SALINDEHO’

    test.petasulut.com/, SULUT – Kabar dukacita kembali menyelimuti masyarakat Sulawesi Utara, dimana Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Partai Golkar, Winsulangi Salindeho dikabarkan meninggal dunia pada Minggu (15/08/2021) hari ini.

    Berbagai ungkapan dukacita pun diberikan kepada tokoh nusa utara tersebut yang dikenal humoris dan pekerja keras itu.

    Terlebih ungkapan dukacita disampaikan ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen.

    Melalui akun Facebooknya, Silangen mengungkapkan selamat beristirahat dari jerih lelahmu ‘Bu WINSULANGI SALINDEHO’. Untuk Keluarga yang ditinggalkan, TUHAN YESUS memberkati.

    “Shalom. Yohanes 14:1-2 (TB) Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu,” tulis Silangen.

    Diketahui, Bu Winsulangi Salindeho selama duduk sebagai Anggota DPRD Sulut dan yang juga adalah ketua BAPEMPERDA Sulut, selalu fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    Fungsi legislasi pun dikerjakan dengan serius, dimana pada tahun ini DPRD Sulut telah melahirkan sejumlah Perda prakarsa DPRD dan yang sementara bergulir sejumlah Ranperda.

    (ABL)

  • SAMPEL: Perlu Ada Peningkatan Jaringan Internet Dan Listrik di Kepulauan

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rumusan Pansus RPJMD Provinsi Sulut tahun 2021-2026, yang baru-baru ini telah disahkan melalui rapat paripurna DPRD Sulut, terdapat salah satu poin penting yang nantinya akan menjadi tujuan pembangunan pemerintah provinsi Sulut yakni terkait pemerataan pembangunan Jaringan Listrik dan Jaringan Internet di daerah kepulauan.

    Mengenai poin tersebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Ronald Sampel memberikan tanggapannya bahwa poin itu sangat baik.

    Sampel mengatakan bahwa untuk pemerataan pembangunan khusus Jaringan Internet dan Listrik di daerah kepulauan seperti di Kabupaten Sangihe sudah berjalan dan tinggal beberapa pulau terluar saja yang perlu dibangun.

    “Untuk pemerataan pembangunan di daerah kepulauan khususnya pembangunan jaringan internet dan Listrik, memang untuk kondisi sekarang sudah hampir sebagian besar sudah ada jaringan. Cuma untuk daerah-daerah tertentu seperti pulau terluar ada juga jaringannya sudah masuk, diambil dari tower terdekat di pulau besar misalnya. Tapi memang juga ada pulau tertentu yang belum ada jaringan sama sekali, jadi kalau kita melihat kondisi sekarang. Untuk jaringan internet itu sudah ada,” Tutur Sampel saat ditemui awak media diruang kerjanya di kantor DPRD Sulut, Kamis (12/8).

    Dia juga menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi kendala saat ini untuk warga kepulauan, menurutnya karena sekarang sedang dalam kondisi pandemi covid-19, sehingga banyak sekolah-sekolah yang beralih ke proses belajar mengajar secara daring. Oleh karena itu meningkatlah jumlah pengguna jaringan internet, sehingga kapasitas jaringan yang sebenarnya hanya kecil namun digunakan oleh banyak pengguna sehingga dia menjadi lemot akses jaringannya karena kapasitas jaringan tidak memadai atau tidak sepadan dengan pengguna.

    “Yang menjadi kendala sekarang di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu, Jaringan yang ada itu mungkin kapasitasnya sudah tidak cukup, Sehingga mengakibatkan begitu banyak gangguan-gangguan yang terjadi. Itukan sangat merugikan anak-anak kita yang sedang sekolah secara daring. Apalagi kondisi jaringan yang seperti itu, maka sebenarnya untuk Jaringan sudah ada, tapi lebih tepatnya tinggal ditingkatkan lagi kapasitasnya, agar supaya kualitas jaringan itu dapat diperbaiki lagi,” Jelas Politisi Dapil Nusa Utara itu.

    Oleh karena itu saya juga berharap kepada stakeholder yang terkait agar sekiranya dapat meningkatkan kualitas jaringan tersebut. Karena memang banyak keluhan terkait jaringan Internet tersebut khususnya bagi mereka anak didik.

    Kemudian khusus Listrik, Ronald Sampel mengatakan, karena daerah kepulauan seperti di Sangihe yang terdiri dari seratus lebih pulau kecil. Maka ada kendala untuk pulau-pulau kecil, tapi sejauh ini sebagian besar juga sudah menggunakan Solar cell untuk menunjang Listrik di daerah pulau kecil. Lalu untuk Pulau besar sejauh ini sudah ada pelayanan Listrik.

    Lalu untuk solusi lainnya dari Pemerintah daerah, Ronal Sampel katakan akan koordinasi dengan komisi terkait mengenai kewenangan dalam hal ini soal Jaringan Internet dan Pelayanan Listrik supaya bisa ditingkatkan kedepan.

    “Kita akan bicarakan dengan stakeholder terkait, mungkin ada solusi-solusi terbaik lainnya.” Tandas Rosa sapaan akrabnya.

    Mengenai tupoksinya masuk di komisi III atau tidak, Rosa sebut akan koordinasikan hal itu. Karena mengenai daerah kepulauan itu memang banyak kendala.

    “Kalau saran dari saya pribadi lebih ditingkatkan lagi Pertama untuk Jaringan Internet, lalu ditingkatkan lagi pelayanan Listrik di daerah kepulauan,” tutup Sampel.

    (ABL)

  • Kepala BPPW Sulut: Pembangunan di Nusa Utara Berjalan Optimal

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi III DPRD Sulut pada Senin, (7/6) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulut.

    Kepala BPPW Sulut Rus’an M. Nur Taib usai mengikuti RDP dengan Komisi III DPRD Sulut tersebut langsung di hampiri awak media untuk di mintai keterangan terkait pembangunan di daerah kepulauan dalam hal ini Nusa utara.

    Ru’san mengatakan bahwa sejauh ini BPPW Sulut sedang mengoptimalkan pembangunan di Nusa Utara.

    “Kita optimalisasi jaringan dalam kota yang sudah lama sudah tua kita ganti, dan pekerjaannya sudah sementara jalan, Di tiga Kabupaten ini juga ada program pemberdayaan dari kami yaitu padat karya atau yang dikenal Pamsimas yang kami laksanakan di tiga daerah kepulauan yaitu Sangihe, Talaud dan Sitaro” ujar Taib di ruangan rapat Komisi III DPRD Sulut.

    Dia juga menambahkan, “Tahun ini juga ada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang kita laksanakan di Kabupaten Sitaro.” Tambahnya.

    Taib juga menjelaskan bagaimana mekanisme yang dilakukan sehingga ada pembangunan disuatu daerah.

    “Setiap usulan program kegiatan semuanya dari kabupaten/kota itu sendiri melalui BAPPEDA di input melalui aplikasi SIPA yang terkoneksi ke Pusat, Programnya seperti apa, mereka siapkan lahan. Kalau menyangkut air minum disiapkan perecanaannya nantinya diuji di Jakarta dan kalau sudah siap bisa di programkan, karena usulan program memang harus dari daerah, kami hanya melakukan verifikasi karena dia punya password sendiri dalam aplikasi tersebut.” Jelas Kepala Balai.

    Selebihnya Ia menuturkan bahwa BPPW siap menerima usulan program apa saja.

    “Pada dasarnya kami siap menerima usulan untuk setiap program pembangunan di wilayah kepulauan maupun daerah lainnya dengan memenuhi persyaratan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuannyang ada.” Tutup Rus’an Taib.

    (ABL)

  • Fasilitas Jadi Kendala Terwujudnya ‘Merdeka Belajar’ di Wilayah Kepulauan

    test.petasulut.com/, SULUT – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diketahui telah mengeluarkan program ‘Merdeka Belajar’.

    Program ini dinilai cara ampuh mengatasi pembelajaran siswa ditengah pandemi covid-19. Dimana pembelajaran mengedepankan sistem digitalisasi mempermudah peserta didik untuk belajar.

    Mengenai itu, Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho buka suara. Dimana, ia menilai Spirit itu harus direalisasi paling terutama di wilayah kepulauan. Masalah fasilitas yang belum memadai jadi penyebab.

    Dirinya dengan tegas mengingatkan tentang betapa pentingnya penyediaan fasilitas menunjang pendidikan di Nusa Utara.

    Hal tersebut sangat terasa terutama di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

    “Terkait Merdeka Belajar di daerah kepulauan, sekarang era pandemi. Semua belajar mengajar dibuat digitalisasi, yang kini banyak sekali hambatan bagi anak-anak di kepulauan,” ungkap Salindeho, Jumat (7/5), di ruang kerjanya.

    Persoalannya di daerah kepulauan sangat susah listrik dan tidak ada signal. Kemudian jarak antara daerah satu ke daerah yang lain sangatlah jauh. Ini dinilai sangat menyulitkan para siswa.

    “Pemerintah berikan himbauan lewat dana BOS (bantuan operasional sekolah) berikan pulsa bagi siswa. Tapi buat apa kase pulsa kalau nda ada signal,” tegasnya.

    Dengan demikian menurutnya, perwujudan Merdeka Belajar ini, khususnya daerah kepulauan perlu dikeroyok bersama. Semua stakeholder harus terlibat mengupayakan ketersediaan fasilitas bagi kelancaran pendidikan.

    “Jadi Merdeka Belajar ini harus dikeroyok bersama. Jangan hanya dimonopoli kemendikbud. Harus libatkan juga seperti PLN (Perusahaan Listrik Negara), Telkomsel dan lainnya,” ungkap politisi Partai Golongan Karya ini.

    Selanjutnya bagi dia, program Merdeka Belajar ini berarti Kemendikbud memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak ini untuk memilih sesuai dengan kemampuannya.

    “Jadi memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih dia belajar apa, tidak lagi tergantung kepada angka. Angkanya di matematika cuma dapat 6, tapi pelajaran yang lain mungkin bagus. Jadi ditentukan oleh bakat dari anak. Tapi kadang tidak matching dengan kemauan orang tua. Orang tua sering memaksakan apa yang mereka inginkan ke anak,” kuncinya.

    (ABL)