Test Peta Sulut

Tag: Pansus RPJMD

  • Lagi, Winsu Katakan NUSA UTARA CUMA ADA DI PETA, TIDAK DI APBD

    test.petasulut.com/, SULUT –  DPRD Sulut dalam hal ini Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 -2026 melakukan rapat pembahasan bersama dengan Perangkat daerah Provinsi Sulut pada Rabu (19/5/21).

    Pada pertemuan itu, Pemerintah provinsi yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjelaskan terkait rencana pembangunan pemerintah provinsi dibawah kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw.

    Pembahasan cukup alot, dimana selesai Kepala Bappeda menyampaikan visi misi perencanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026, anggota pansus RPJMD langsung memberikan tanggapan.

    Diantaranya ada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Winsulangi Salindeho yang mengharapkan dalam pembahasan tersebut pemerintah provinsi dapat memperhatikan komoditas unggulan Pala di Nusa Utara.

    Selanjutnya Winsulangi yang juga merupakan ketua Bapemperda DPRD Sulut ini juga berharap pemerintah dapat mensuport masyarakat Nusa Utara yang saat ini sudah membangun sekolah luar biasa.

    Rapat Pansus RPJMD 2021-2026

    Jalan provinsi di Nusa Utara pun menjadi perhatian serius dari anggota DPRD daerah pemilihan Nusa Utara tersebut.

    “Ini semua perlu saya sampaikan. Selanjutnya mohon maaf saya sampaikan dalam forum ini (rapat RPJMD DPRD bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara) Nusa utara cuma ada di peta, tidak ada di APBD. Saya berharap dalam RPJMD 2021-2026 ini pemerintah bisa memperhatikan Nusa Utara untuk menunjang visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur,” Tegasnya.

    (ABL)

  • RPJMD, SONDAKH Minta Pemerintah Perhatikan Masalah Pencemaran Lingkungan

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat Pansus RPJMD DPRD Sulut bersama Perangkat Daerah Provinsi Sulut, berbagai masukan dan usulan di sampaikan para anggota pansus dengan harapan, bisa menjadi program strategis RPJMD.

    Salah satunya, seperti yang di sampaikan anggota Pansus RPJMD DPRD Provinsi Sulawesi Utara Inggried Sondakh.

    Dimana dirinya berharap RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026 dapat memperhatikan masalah lingkungan khusus pencemaran lingkungan dan pencemaran udara.

    “Masalah lingkungan ini masih terus menjadi permasalahan dan belum terselesaikan,” Ujarnya dalam rapat Pansus RPJMD, Rabu (19/5).

    “Setiap kami reses pasti masalah yang sama terkuak dalam reses. Masyarakat selalu mengeluhkan masalah lingkungan,” Tambahnya.

    Inggried Sondakh, Anggota DPRD Sulut

    Sebelumnya Sondakh mengapresiasi perencanaan program pemerintah yang tersusun dalam RPJMD tersebut, karena menurutnya bahwa rencana tersebut telah melalui kajian-kajian yang komprehensif untuk kemajuan Provinsi Sulawesi Utara kedepan.

    Namun dirinya mengakui setiap rapat pembahasan karena dirinya sudah 3 kali menjadi anggota DPRD bahwa permasalah tersebut tidak terselesaikan dan menjadi permasalahan yang belum mendapat solusi.

    “Mungkin jadi masukan saya agar nantinya semua yang tercantum dalam RPJMD ini bisa betul-betul terealisasi di setiap instansi terutama masalah lingkungan ini. Minimal ini semua bisa dipertajam supaya masyarakat bisa merasakan program pemerintah ini.
    Pemerintah harus berikan perhatian dan solusi,” Harapnya.

    (ABL)

  • SARWA Minta Infrastuktur Pertanian BMR Dimasukan Dalam Program Strategis RPJMD

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat pembahasan DRPD Sulut dalam hal ini Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021 -2026 bersama dengan Perangkat daerah Provinsi Sulut pada Rabu (19/5/21).

    Sekretaris Pansus I Nyoman Sarwa mengusulkan agar infrastruktur pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya ruas jalan di Desa Werdhi Agung Timur dan Desa Tungoi I dapat dimasukan dalam salah satu program strategis RPJMD .

    ” Bicara tentang petani tentu berkaitan dengan pangan dan infrastruktur yang menjadi akses mobilisasi mereka, namun yang terjadi di kabupaten Bolaang Mongondow khususnya di beberapa desa selama sepuluh tahun ini belum pernah tersentuh APBD yang menjadi kewenangan Provinsi, contohnya saya boleh sampaikan disini infrastruktur jalan desa Werdhi Agung Timur yang panjangnya kurang lebih tiga kilometer maupun desa Tungoi I Kecamatan Lolayan belum mendapat perhatian Pemprov,” tandas legislator Dapil Bolmong Raya ini dihadapan Kepala Bappeda Sulut Jenny Karouw.

    Rapat Pansus RPJMD 2021-2026

    Anggota komisi 4 ini berharap hal tersebut menjadi perhatian Pemprov Sulut dalam penyusunan program pembangunan kedepan terutama memprioritaskan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian.

    ” Ini menjadi harapan kami agar pemerintah provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini dinas terkait agar penganggaran berikut dapat memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan petani kita di daerah Bolaang Mongondow, ” pungkas Sarwah.

    (ABL)

  • Rapat RPJMD, WALUKOW Sentil Soal Tambang Emas

    test.petasulut.com/, SULUT – panitia khusus (pansus) RPJMD DPRD Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan rapat pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 dengan para mitra kerja terkait.

    Dalam pembahasannya, anggota DPRD yang juga anggota Pansus RPJMD Henry Walukow berharap rencana pembangunan jangka menengah daerah ini menjawab kebutuhan masyarakat.

    “Dilihat dari perencanaan ini, sumber daya emas tidak saya dapati dalam buku yang diberikan. Sikap pemerintah harus jelas untuk tambang emas. Namun juga ini harus diseriusi dengan isu-isu lingkungan. Berdasarkan RPJMD ini mudah mudahan bisa terprogres masalah ini,” Ungkapnya, Rabu (19/5).

    Henry Walukow, Anggota Komisi I DPRD Sulut

    Pun dalam pembahasan tersebut, Walukow juga menyentil pengelolaan budi daya ikan air tawar yang merupakan salah satu penunjang peningkatan ekonomi.

    “Ini juga harus menjadi perhatian serius. Pemerintah harus hadir memberi suport untuk peternak ikan air tawar,” kata politisi Partai Demokrat itu.

    “Saya berharap RPJMD 2021-2026 pemerintah provinsi bisa menjadi win-win solution untuk permasalahan di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat,” tambahnya.

    (ABL)