Tag: PEKERJA MIGRAN INDONESIA

  • MoU Dengan BP2MI, ANDREI ANGOUW Fokus Mengirim PMI Manado Yang Skill Work, Bukan Pembantu

    test.petasulut.com/, SULUT – Walikota Manado, Andrei Angouw mengatakan tidak ingin mengirim pekerja migran Indonesia asal Manado hanya bekerja sebagai pembantu.

    Hal itu dikatakan Andrei Angouw saat melakukan MoU Pemkot Manado dengan Badan Pelindung Pekerja Indonesia (BP2MI), Selasa (22/6) yang dihadiri langsung oleh Kepala BP2MI, Benny Ramdhani bersama jajaran.

    “Kita nanti bukan mengirim pembantu rumah tangga, tapi yang punya Skill Worker,” tegas Andrei.

    Pernyataan Andrei Angouw ini ternyata memiliki tujuan jangka panjang.

    “Mereka bekerja diluar negeri nanti akan terbentuk etos kerja yang utama makin mengasah keterampilan kerja,” jelas mantan DPRD Sulut ini.

    Foto Bersama usai pergelaran MoU BP2MI bersama Pemkot Manado

    Efek domino nantinya menurut Andrei Angouw, para pekerja ini akan membantu perekonomian di Kota Manado.

    “Mereka tentunya nanti akan mengirimkan uang kekeluarga dan uang tersebut akan berputar di Kota Manado sehingga dapat membantu perputaran ekonomi, karena uang dari luar masuk ke kota ini,” lugasnya.

    Selain itu, para pekerja ini disaat kembali ke kota Manado akan diminta membantu warga.

    “Asahan keterampilan yang didapat dari luar negeri akan dimanfaatkan untuk kemajuan kota Manado dari berbagai aspek,” tegas pasangan Richard Sualang.

    Karena itu Angouw berharap adanya dukungan dari Forkpimda dan DPRD Sulut untuk kemajuan kota Manado.

    Turut hadir pada kegiatan itu, Para Pejabat Pemda Kota Manado, Para Plt. Deputi dan Direktur di lingkungan BP2MI, Kepala UPT BP2MI Sulawesi Utara, Hendra Toku, Para Kepala UPT yang hadir secara virtual.

    (ABL)

    Video selengkapnya:

  • Kepala BP2MI Pastikan PMI Yang Karantina di Wisma Atlet Dapat Pelayanan Prima

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Guna memastikan dan menjamin keselamatan masyarakat, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani temui para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tiba di tanah air dan menjalani karantina di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/5) tadi, menyusul prosedur masuk Internasional yang mewajibkan karantina selama 5 hari bagi warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) dari luar negeri yang tiba di Indonesia.

    Berdasarkan data yang dihimpun di Wisma Atlet, jumlah warga negara Indonesia yang kembali ke tanah air dan mengikuti kewajiban karantina selama 5 hari sejak Februari 2021 hingga saat ini, sebesar 2.473 orang, termasuk di dalamnya para PMI.

    “Kami ingin memastikan bahwa negara hadir untuk menjamin keselamatan dan kesehatan warganya adalah hukum tertinggi, sekaligus memastikan dalam hal penanganan warga negara, khususnya PMI mendapatkan perlakuan yang sama karena mereka adalah pahlawan devisa,” jelas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani saat menemui para PMI, didampingi oleh Kasdam Jaya Brigjen TNI M. Saleh Mustafa, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin, perwakilan Kementerian Kesehatan, dan jajaran Eselon I dan II BP2MI, di Jakarta.

    Benny mengatakan, pelayanan di wisma atlet ini luar biasa, bahkan fasilitasnya setara dengan hotel bintang 3.

    “Para PMI ini tinggal di dalam 1 flat yang berisi 2 kamar dan diisi 3 orang, dengan fasilitas yang lengkap seperti makan 3 kali sehari dan juga perlengkapan kamar yang lengkap. Mereka wajib melakukan swab 2 kali, yaitu saat tiba di Wisma Atlet dan saat hari ke-5 selesai karantina,” ujarnya.

    Hal ini artinya, lanjut Benny, negara membuktikan telah memberikan fasilitas gratis bagi warga negaranya, dan protokol kesehatan sebagai jaminan keselamatan dan kesehatan telah dilakukan. Dan khusus bagi PMI Terkendala karena deportasi, repatriasi, sakit, mengalami masalah konsuler atau hukum di negara penempatan, akan ditangani oleh BP2MI hingga kembali ke daerah asal.

    “Setelah menjalani karantina, bagi PMI Terkendala bisa menggunakan shelter milik BP2MI yang berada di Ciracas maupun Serang. Bagi PMI yang sakit juga bisa dirujuk ke RS Polri, serta akan difasilitasi kepulangannya hingga ke daerah asal, seluruhnya dengan pembiayaan BP2MI,” papar Benny.

    Benny menambahkan, namun BP2MI tidak dapat bekerja sendiri. Tugas-tugas dalam menangani PMI yang menjadi mandat Undang-Undang ini tidak mungkin dilakukan secara parsial, sehingga sinergi dan kolaborasi menjadi penting.

    “Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya bagi seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di Wisma Atlet, yaitu pihak TNI/ Polri, Kemenkes, dan BPJS yang selama ini mengedepankan kepentingan Merah Putih dan memberikan pelayanan maksimal kepada para PMI,” imbuhnya.

    Terakhir, Benny ingin meluruskan berita negatif yang muncul terkait Wisma Atlet yang seolah-olah ada bisnis travel dan tiket di sana.

    “Yang benar adalah pemerintah dan penanggung jawab Wisma Atlet membantu memberikan kemudahan bagi mereka yang akan pulang ke daerah asalnya, agar tidak mengalami pemerasan dan pemalakan di lapangan,” katanya.

    Bahkan, lanjut Benny, mereka juga mencatat nomor telepon para supir dan pihak penyedia kendaraan yang akan mengantarkan PMI, sehingga jika ada PMI yang mengadu ketika diantar pulang, mereka bisa segera mengambil tindakan kepada pihak ketiga atau oknum tersebut.

    (ABL)

  • UPT BP2MI Manado Rapat Koordinasi Dengan Pemkot Tomohon Bahas Penempatan PMI ke Luar Negeri

    test.petasulut.com/, SULUT – UPT BP2MI Manado dan pemerintah kota Tomohon mengadakan rapat koordinasi dalam rangka membahas kesepakatan bersama yang akan dilakukan antara pemerintah kota Tomohon dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kamis (22/4).

    Dalam rapat yang diadakan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Tomohon ini, Hendra Makalalag menyampaikan perihal rencana strategis dari UPT BP2MI Manado untuk meningkatkan penempatan CPMI profesional pada beberapa jabatan yang ada di luar negeri khususnya di negara Jepang.

    “Saat ini Jepang sedang membuka peluang kerja di 14 sektor pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja sebanyak 345.150 orang dengan gaji mulai dari Rp. 20 jutaan per bulannya. Namun yang saat ini bisa diisi oleh pekerja asal Indonesia adalah di sektor perawat lansia, pertanian, industri pelayanan makanan, dan industri pengepakkan makanan dan minuman karena saat ini ke-4 industri ini yang sudah ada tesnya di Indonesia” jelas Hendra.

    Hendra juga menyebutkan bahwa kedepannya 10 sektor pekerjaan yang lain juga akan dapat diduduki oleh pekerja asal Indonesia.

    “Kedepannya 10 sektor pekerjaan yang lain juga pasti dapat diisi oleh PMI, kami tinggal menunggu tesnya dibuka di Indonesia” ujar Hendra.

    Tak hanya itu, Hendra juga mengatakan persyaratan untuk bekerja di Jepang sebenarnya cukup mudah.

    “Calon pekerja hanya cukup memenuhi beberapa persyaratan yaitu minimal berusia 18 tahun, memiliki ijazah SMA/SMK, memiliki kemampuan berbahasa Jepang setara N4, dan lulus dalam ujian sertifikat kemampuan sesuai sektor yang dilamar. Nah, untuk pelatihan bahasa dan kemampuan, sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017, harusnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Untuk itulah ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman untuk menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang sudah di amanatkan oleh UU ” jelas Hendra.

    Di temui di tempat penyelenggaraan acara, Pj. Sekda Tomohon Jemmy Ringkuangan mengatakan bahwa rapat koordinasi yang dilakukan hari ini merupakan bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melaksanakan amanah UU No 18 tahun 2017.

    “Kami mengundang pihak UPT BP2MI Manado hari ini untuk membicarakan mengenai nota kesepahaman antara BP2MI dan Pemkot Tomohon untuk mendorong penempatan PMI profesional dan terampil ke luar negeri khususnya ke Jepang. Ini adalah bentuk kerjasama yang baik lintas kelembagaan untuk melaksanakan amanah UU No 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia” tukas Jemmy.

    Lebih lanjut Jemmy juga menyebutkan bahwa dengan adanya nota kesepahaman ini, maka pemkot Tomohon dapat mengurangi tingkat pengangguran serta dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan warganya.

    “Kami sangat antusias dengan peluang kerjasama ini karena dapat membantu daerah dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan. Untuk itu dalam waktu dekat ini kami akan segera untuk menindaklanjuti kerjasama penempatan antara BP2MI dan Pemkot Tomohon” tutup Jemmy.

    (ABL)

  • Tandatangani Kerjasama dengan Minut, BP2MI Dorong Pemda Siapkan CPMI Profesional

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Aula Abdurrahman Wahid BP2MI, Jakarta, Rabu (21/04).

    Hadir langsung dalam penandatanganan tersebut yaitu Bupati Kabupaten Minahasa Utara Joune J.E Ganda dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kab. Minahasa Utara Hanny Kumontoy, serta para pejabat Eselon I dan II di lingkungan BP2MI

    “Ini merupakan kesepahaman dengan Pemerintah Daerah (Pemda) ketiga, setelah sebelumnya dengan Kab. Talaud dan Kab. Sangihe. Karena pemerintah dalam hal ini BP2MI memiliki berbagai keterbatasan, yang tidak mungkin bekerja sendiri tanpa bekerjasama, bergandeng tangan dengan stakeholder, terutama Pemda,” ujar Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.

    Oleh karena itu, lanjut Benny, momentum hari ini sepatutnya dimaknai sebagai bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pihak swasta, para pelaku usaha, termasuk Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) didalamnya, serta tentu masyarakat sipil atau NGO untuk bersama-sama mewujudkan PMI yang merdeka, berdaya, dan sejahtera.

    Foto Ist

    Benny menambahkan, terlebih lagi amanat Undang-Undang No.18/ 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk peningkatan kapasitas Calon PMI.

    “Kami berharap Pemda Kab. Minahasa Utara dapat membantu untuk mensosialisasikan program-program BP2MI, serta berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanahkan UU 18/2017,” jelasnya.

    Lebih lanjut Benny mengatakan, untuk peluang kerja ke negara Jepang dan Korea Selatan, hingga saat ini baru 20% dari kuota penempatan ke Jepang yang terpenuhi dimana dibutuhkan 500 tenaga perawat (nurse) dan perawat lansia (caregiver) untuk skema G to G, serta 70.000 untuk skema SSW. Selain itu 25,71% kuota yang baru terpenuhi untuk penempatan ke Korea Selatan, dimana dibutuhkan 8.800 orang untuk skema G to G. Padahal negara Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang memiliki undang-undang perlindungan warga negara asing yang baik, memiliki tingkat standar gaji yang tinggi sehingga menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan para PMI disana.

    “Saya berkeyakinan kita memiliki supply yang besar dan mampu memenuhi kuota tersebut. Ini hanya membutuhkan komitmen dan kerja-kerja pelayanan dan sinergi, tinggal kemauan menggalang kerjasama dengan berbagai sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, untuk menjadikan PMI yang kompeten,” papar Benny.

    Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut adalah sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal PMI sesuai kewenangan para pihak, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PMI di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, fasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan dan pelindungan Calon PMI dan PMI, sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan, dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.

    “Saya mengapresiasi inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang bekerjasama dengan BP2MI. Semoga kolaborasi dan inisiatif positif ini terus dikuatkan dan dikembangkan, juga dapat diimplementasi UPT BP2MI, khususnya yang ada di Kota Manado. Dan semoga niat baik kita untuk melayani para pahlawan devisa tidak pernah luntur terbentur kepentingan yang tidak berpihak  kepada PMI dan keluarganya,” tutup Benny.

    MoU antara BP2MI dan PEMKAB Minahasa Utara adalah bentuk komitmen Kepala Daerah dalam melaksanakan amanah Undang-Undang 18/3017 khususnya pasal 40, 41 dan 42 dimana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesi (PMI) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sehingga masyarakat yang mencari peluang kerja ke Luar Negeri dan terkendala pembiayaan diklat dapat ditangani oleh Pemda setempat.

    (ABL)

  • Kepala BP2MI Benny Ramdhani Menangis Saat Jemput 3 PMI Dari Taiwan

    test.petasulut.com/, TANGERANG – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani pada Jumat (19/2) menjemput kepulangan tiga Pekerja Migran yang mengalami sakit dari Taiwan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten.

    Ramdhani sempat meneteskan air mata saat menjemput ketiga PMI tersebut karena kondisi mereka sedang sakit.

    Pada kesempatan itu, Benny mengatakan kepada tiga PMI itu agar cepat sehat kembali.

    Setibanya di Tanah Air ketiga PMI tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Jakarta dan diantar langsung oleh Kepala BP2MI Benny Ramdhani untuk perawatan lebih lanjut.

    “Bapak Ibu tidak usah khawatir soal biaya perawatan, semua sudah dibiayai oleh negara. Saya ingin Bapak Ibu sehat cepat sehat agar bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah,” jelas Benny kepada ke tiga PMI sambil menitiskan air matanya di Lounge PMI Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Jumat 19/2/2021.

    Benny menambahkan, para PMI merupakan pahlawan devisa dan Pemerintah harus memberikan perlakuan hormat kepada mereka. Menurut Benny dahulu PMI banyak terlantar. Namun, sejak ada lounge PMI yang diresmikan 18 Desember 2020, para PMI yang pulang bisa menikmati lounge, jalur cepat, dan berbagai fasilitasi lainnya di Bandara Soekarno Hatta.

    “Semua PMI berhak menikmati ini. Agar tidak berdesakan dan antri panjang. Mereka juga bisa beristirahat di lounge sambil menunggu keluarga yang menjemput,” jelasnya.

    Adapun data ketiga PMI sakit tersebut, pertama PMI Eni Neni Waryuni, asal Indramayu Jawa Barat. Eni mengalami sakit kanker Payudara Stadium 4 . Ia telah menjalani perawatan dan kemoterapi di EDCH Hospital, sejak 23-25 November 2020 dan 7 Desember 2020 serta 16-22 Januari 2021.

    Sejak mengalami sakit dan menjalani kemoterapi rutin, PMI ditampung di Taiwan Labor Rights Care Association (LCC) Kaohsiung. PMI juga telah menerima seluruh hak-haknya dan biaya kepulangannya ditanggung oleh pengguna.

    PMI pertama yaitu Eni berharap, setibanya di Indonesia dapat melakukan isolasi mandiri di rumah atau melakukan perawatan lanjutan.

    PMI sakit yang kedua yaitu Siti Sumarni asal Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ia mengalami sakit Acute Myeloid Lymphoma (AML) atau Leukimia Myeloid Akut.

    PMI Siti telah menjalani perawatan dan kemoterapi di National Taiwan University Hospital selama 55 hari, sejak 23 Desember 2020-17 Februari 2021. Selama menjalani perawatan, PMI telah melakukan 6 kali tindakan medis.

    Pada 17 Februari 2021, Siti diperbolehkan meninggalkan rumah sakit dan melakukan persiapan kepulangan ke Indonesia. Ia juga telah menerima seluruh hak-haknya dan biaya kepulangannya ditanggung oleh pengguna.

    Sedangkan PMI yang ketiga adalah Arif Hidayat asal Planjan Kesugihan Cilacap Jawa Tengah. Arif yang bekerja di Home Industry pembuatan tangki air mengalami sakit luka bakar.

    Kejadian tangki terbakar berawal ketika Arif sedang melakukan pengecatan bagian dalam tangki. Tiba-tiba yang bersangkutan pingsan di dalam tangki karena menghirup aroma cat dalam waktu yang lama.

    Saat itu juga, majikan mencoba membantu dengan masuk ke dalam tangki, tetapi ikut pingsan. Meskipun, rekan pekerja membantu menolong dengan mengelas tangki untuk membuat lubang, namun percikan api mengenai campuran cat yang mengakibatkan tangki meledak.

    Arif dan majikannya langsung dibawa ke Kaohsiung Hospital untuk mendapatkan perawatan. Luka bakar Arif Hidayat 47% sedangkan majikannya 80%.

    Selang seminggu, tepatnya 17 Oktober, Arif Hidayat dipindahkan ke RS NCKU di Taiwan dan telah menerima tindakan medis berita operasi pembersihan kulit sebanyak 3 kali.

    Majikan telah membayarkan sebesar NTD 500.000 untuk biaya Arif selama di RS Tawian. Selanjutnyaz Arif dipindah ke shelter khusus WNIO KDEI Taipei dengan menjalani rawat jalan sampai dipulangkan ke Indonesia.

    (ABL)

    Berikut Video Selengkapnya:

    https://youtu.be/GpfbXO2u9qY
  • Sematkan Nama Gusdur pada Aula dan Masjid BP2MI, Rhamdani: Gusdur Berkontribusi Pada Pembelaan PMI

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, Minggu (31/01) meresmikan Aula dan Masjid BP2MI dengan menyematkan nama KH. Abdurrahman Wahid yang berkontribusi pada sejarah pembelaan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Peresmian tersebut bertepatan dengan hari lahir ke-95 organisasi muslim terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama.

    “Nahdhatul Ulama melahirkan tokoh-tokoh besar yang memiliki peran dan kontribusi besar bagi Indonesia, salah satunya Guru Bangsa, tokoh yang memiliki keberpihakan bagi wong cilik, rakyat jelata, kaum tertindas, kaum minoritas dan kaum lemah, yakni KH Abdurrahman Wahid,” jelas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Jakarta, Minggu (31/01).

    KH Abdurrahman Wahid atau yang dikenal akrab dengan nama Gusdur, lanjut Benny, memiliki sejarah pembelaan terhadap PMI, atau dikenal sebelumnya sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Gusdur mengajarkan kepada kita semua bahwa pelindungan tidak cukup dengan retorika, namun yang paling penting adalah tindakan nyata.

    “Ketika masih hidup, Gusdur selalu hadir dan menjadi tumpuan harapan bagi para PMI dan keluarganya yang kerapkali mengalami ketidakadilan dan ketidakberpihakan,” ujar Benny.

    Benny menjelaskan, sejarah mencatat langkah-langkah konkret yang dilakukan Gusdur, diantaranya ketika memperjuangkan nasib Siti Zaenab, seorang PMI asal Desa Martajasah, Bangkalan, Madura, yang bekerja di Arab Saudi dan terancam hukuman mati. Gusdur langsung berdiplomasi dengan Raja Arab dan kemudian berhasil meloloskan PMI tersebut dari hukuman mati pada tahun 1999, dan bahkan kemudian keluarga Siti Zaenab tersebut diundang langsung ke Istana.

    Kedua, Rumah Gusdur di Ciganjur yang selalu terbuka untuk PMI, bahkan pernah ada 100 orang PMI korban deportan dari Malaysia yang dipulangkan tanpa digaji setelah bekerja berbulan-bulan ditampung di Ciganjur pada tahun 2005 setelah diplomasi Gusdur bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak. Ketiga, kasus PMI Adi bin Asnawi, PMI asal Desa Kediri, Lombok Tengah, NTB yang terancam hukuman mati atas tuduhan terlibat pembunuhan majikannya di Malaysia. Gusdur langsung menyurati Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi setelah proses hukum yang panjang dari tahun 2002-2010 untuk membebaskan Adi bin Asnawi, dan pada akhirnya PMI Adi tersebut dipulangkan ke Indonesia pada 9 Januari 2010.

    “Hari ini kita rindu pemimpin atau tokoh yang layak menjadi teladan, yang bekerja dengan segenap hati, bukan basa-basi dan sekedar lip service semata. Kita kehilangan tokoh yang dengan penuh keikhlasan, yang selalu menjadikan tugas dan amanat pelayanan sebagai ladang ibadah. Untuk itu kami mohon ijin untuk jadikan nama Aula BP2MI dan juga Masjid BP2MI agar kami dapat selalu mengingat dan meneladani sosok Gusdur,” papar Benny.

    Yenny Wahid yang hadir dalam peresmian tersebut, turut menyampaikan apresiasi kepada BP2MI. “Saya mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada jajaran BP2MI, khususnya Kepala BP2MI. Saya merasa terharu sekali, karena memang persoalan PMI ini sangat dekat dengan Gusdur dan keluarganya,” ucapnya.

    Diungkapkan oleh Yenny, dulu Gusdur adalah seorang PMI saat masih kuliah di luar negeri. Beliau berusaha mendapatkan penghasilan, karena beasiswanya hanya cukup untuk biaya kuliah. Untuk itu, hal ini merupakan suatu hal yang sangat baik.

    “Bukan hanya pada penyematan nama, tetapi ini adalah niatan baik dari jajaran BP2MI yang ingin memberikan pelindungan kepada PMI melalui penghormatan nilai-nilai kebaikan dan jiwa manusia,” papar Yenny.

    Disamping itu, Katib Syuriah PBNU, KH Zulfa Mustofa yang turut hadir juga ikut berbangga terhadap peresmian ini karena dilakukan bertepatan pada hari lahir NU, bahkan dengan menggunakan salah satu nama tokoh NU yang sangat diteladani yaitu KH Abdurrahman Wahid.

    (ABL)