Test Peta Sulut

Tag: Pemerintah pusat

  • Kasus Harian, Ribuan Anak Terpapar Covid-19

    test.petasulut.com/, SULUT – Penambahan kasus positif covid-19 di Indonesia terus memecahkan rekor baru di tiap harinya.

    Dimana, update terakhir data covid-19 dari kementerian kesehatan RI adalah 20.574 kasus COVID-19 di Indonesia.

    Tak hanya itu, untuk ibukota Indonesia yakni Jakarta juga mengikuti rekor baru untuk penambahan kasus baru Covid-19 yakni 7.505 kasus, per tanggal (24/6/2021).

    Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah 1.112 orang di antaranya merupakan anak-anak di bawah 18 tahun.

    “Sebanyak 15 persen dari 7.505 kasus positif hari ini adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Kompas.com.

    Adapun rincian jumlah kasus yang menimpa anak-anak adalah sebagai berikut:

    – 830 orang merupakan anak usia 6-18 tahun, dan

    – 282 orang merupakan anak usia 0-5 tahun.

    Sementara kasus lainnya masih didominasi usia 19-60 tahun dengan jumlah 5.775 orang.

    Data tersebut mengirimkan pesan serius kepada para orangtua agar menjaga anak-anak mereka dengan baik dan mengurangi aktivitas di luar rumah, apalagi aktivitas yang tidak urgen.

    “Sebisa mungkin lakukan aktivitas di rumah saja bersama anak, karena kasus positif pada anak saat ini masih tinggi,” ujar Dwi.

    Pemerintah pun menilai bahwa protokol kesehatan (Pakai Masker, Jaga Jarak, Jauhi Kerumunan dan cuci tangan pakai sabun) saat ini sudah melekat erat untuk dilakukan masyarakat.

    Apalagi sekarang ini telah muncul virus Corona varian baru. Tentunya kepatuhan terhadap protokol kesehatan sangat wajib dilaksanakan oleh setiap orang.

    (ABL)

  • Kasus Covid-19 di Tanah Air Tembus 2 Juta Kasus

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Merebaknya kasus Covid-19 ditanah air menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat maupun di sebagian besar sektor.

    Yang paling terasa yakni di sektor ekonomi dan pariwisata, dimana sektor-sektor inilah yang pertumbuhannya naik-turun bahkan sempat lumpuh akibat wabah virus Corona.

    Semua anggaran pemerintahan pusat dan daerah pun digeser (Refocusing) besar-besaran untuk penanganan Covid-19.

    Kendati demikian, wabah Covid-19 ini tak kunjung turun bahkan virus corona varian baru sedikit demi sedikit menggorogoti Republik ini.

    Sejak awal merebaknya covid-19 yakni pada bulan maret 2020 silam sampai hari ini, total kasus covid-19 telah menyentuh angka 2 juta kasus.

    Total kasus Corona yang ditemukan di Indonesia sejak Maret hingga hari ini mencapai 2.004.445 kasus. Pasien sembuh dari Corona mencapai 1.801.761 orang. Sedangkan total pasien COVID-19 yang meninggal dunia berjumlah 54.956 orang.

    Data penanganan pandemi Corona, Senin (21/6/2021), dipublikasikan oleh Humas BNPB. Data ini diperbarui setiap hari per pukul 12.00 WIB.

    Sementara tambahan harian kasus corona juga melonjak drastis di beberapa daerah.

    Daerah melaporkan penambahan kasus baru terbanyak pertama masih dipegang oleh DKI Jakarta dengan 5.014 kasus. Kemudian diikuti Jawa Tengah dengan 3.252 kasus dan Jawa Barat 2.719 kasus pada senin 21 Juni 2021.

    Dilansir dari Detik.com, Berikut ini sebaran kasus baru Corona pada 21 Juni:

    1. Aceh: 47
    2. Sumatera Utara: 280
    3. Sumatera Barat: 70
    4. Riau: 148
    5. Jambi: 119
    6. Sumatera Selatan: 111
    7. Bengkulu: 46
    8. Lampung: 119
    9. Bangka Belitung: 41
    10. Kepulauan Riau: 227
    11. DKI Jakarta: 5.014
    12. Jawa Barat: 2.719
    13. Jawa Tengah: 3.252
    14. DI Yogyakarta: 662
    15. Jawa Timur: 719
    16. Banten: 333
    17. Bali: 91
    18. Nusa Tenggara Barat: 23
    19. Nusa Tenggara Timur: 7
    20. Kalimantan Barat: 97
    21. Kalimantan Tengah: 70
    22. Kalimantan Selatan: 5
    23. Kalimantan Timur: 162
    24. Kalimantan Utara: 9
    25. Sulawesi Utara: 16
    26. Sulawesi Tengah: 19
    27. Sulawesi Selatan: 35
    28. Sulawesi Tenggara: 3
    29. Gorontalo: 66
    30. Sulawesi Barat: 2
    31. Maluku: 0
    32. Maluku Utara: 6
    33. Papua: 12
    34. Papua Barat: 6

    Berikut ini sebaran pasien sembuh dari Corona hari ini:
    1. Aceh: 200
    2. Sumatera Utara: 139
    3. Sumatera Barat: 195
    4. Riau: 405
    5. Jambi: 164
    6. Sumatera Selatan: 84
    7. Bengkulu: 65
    8. Lampung: 26
    9. Bangka Belitung: 76
    10. Kepulauan Riau: 4001
    11. DKI Jakarta: 2.835
    12. Jawa Barat: 1.245
    13. Jawa Tengah: 2.207
    14. DI Yogyakarta: 218
    15. Jawa Timur: 367
    16. Banten: 87
    17. Bali: 60
    18. Nusa Tenggara Barat: 29
    19. Nusa Tenggara Timur: 9
    20. Kalimantan Barat: 101
    21. Kalimantan Tengah: 97
    22. Kalimantan Selatan: 29
    23. Kalimantan Timur: 82
    24. Kalimantan Utara: 0
    25. Sulawesi Utara: 25
    26. Sulawesi Tengah: 43
    27. Sulawesi Selatan: 26
    28. Sulawesi Tenggara: 5
    29. Gorontalo: 0
    30. Sulawesi Barat: 0
    31. Maluku: 0
    32. Maluku Utara: 10
    33. Papua: 0
    34. Papua Barat: 3

    (ABL)

  • Pemerintah Mulai Mengalirkan APBD Ke Nusa Utara

    test.petasulut.com/, SULUT – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo waktu lalu sempat mengatakan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka daerah kesatuan.

    Hal itu menjadi fokus pemerintah pusat karena daerah pinggiran atau perbatasan menunjukan kondisi minimnya pembangunan di wilayah tersebut.

    Hal ini sebagai dampak dari pembangunan yang selama ini hanya menitikberatkan pada kawasan perkotaan yang dianggap pusat pertumbuhan.

    Kebijakan Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran dianggap sangatlah tepat, karena daerah pinggiran berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dan harus menjadi titik perhatian utama pemerintah. Tidak hanya membangun jalan, pemerintah harus mendirikan puskesmas, sekolah, pasar, SDM, pembangkit listrik, dan Infrastruktur lainnya.

    Sinergitas antar pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota pun menjadi bagian utama dalam pembangunan.

    Khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah saat ini mulai memfokuskan diri untuk membangun daerah Perbatasan yakni Nusa Utara.

    Hal itu dibenarkan oleh Anggota DPRD Sulut, Winsulangi Salindeho.

    Memang waktu lalu, Politisi Dapil Nusa Utara itu sempat mengeluarkan statement di hadapan Eksekutif maupun media massa, dimana dirinya mengatakan bahwa Nusa Utara itu hanya ada di Peta dan tidak ada di APBD.

    Statement singkat itupun sempat menjadi pembicaraan publik.

    Namun, saat ini sudah berbeda karena menurut Winsu bahwa pemerintah provinsi Sulut mulai mengalirkan anggaran di Nusa Utara.

    “Itu dulu. Sekarang, Pemerintah mulai mengalirkan APBD ke Nusa Utara,” ucap Salindeho kepada media test.petasulut.com/, Jumat (21/5).

    (ABL)

  • Ini Bantuan Pemerintah Yang Masih Aktif Sampai Saat Ini

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Pemerintah terus mengeluarkan berbagai bantuan untuk masyarakat berupa stimulus dan insentif.

    Upaya pemerintah ini bertujuan untuk terus membantu dan memperhatikan masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 yang masih menggerogoti seluruh daerah di lingkaran Negara Indonesia.

    Meski ada beberapa bantuan yang sudah berakhir penyalurannya, ternyata masih banyak insentif pemerintah yang diberikan terutama untuk menggenjot daya beli menjelang hari raya Idul Fitri.

    Berdasarkan catatan Liputan6.com, berikut bantuan pemerintah yang masih cair hingga saat ini, Minggu (2/5).

    1. BLT UMKM

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya mengatakan, kembali digulirkannya program tersebut dikarenakan BPUM dinilai cukup efektif pada pelaksanaannya di tahun 2020 lalu.

    “Program BPUM dinilai cukup efektif pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2021 pemerintah melaksanakan kembali program tersebut. Dan berdasarkan rapat KPCPEN pada tanggal 1 Maret 2021, program BPUM diputuskan untuk dilanjutkan kembali pada tahun 2021,” ucapnya.

    Kendati, nilai program dipangkas hingga 50 persen untuk masing-masing penerima manfaat. Sehingga, seluruh penerima BLT UMKM 2021 akan memperoleh nilai bantuan sebesar Rp 1,2 juta, tidak lagi Rp 2,4 juta seperti tahun 2020 lalu.

    2. Kartu Prakerja

    Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan program Kartu Prakerja dilanjutkan kembali di 2021 ini. Pada tahun ini, penerima Program Kartu Prakerja masih akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu per orang.

    Hingga saat ini, terdapat 16 gelombang Kartu Prakerja yang sudah dibuka dengan jumlah pendaftar sesuai target. Kendati, pemerintah akan mempertimbangkan membuka gelombang pendaftaran lagi jika ada kepesertaan yang hangus dari gelombang sebelumnya.

    3. Penghasilan Bebas Potongan Pajak

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi pandemi Covid-19. Perpanjangan insentif pajak berlaku hingga 30 Juni 2021.

    Insentif ini berlaku untuk karyawan yang bekerja di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah.

    Selain itu, insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta. Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

    4. Subsidi Listrik

    Dilansir dari laman resmi esdm.go.id, Senin (5/4), Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi, mengatakan stimulus periode bulan April hingga Juni 2021 sudah tersedia dan bisa dinikmati oleh pelanggan PLN.

    Adapun, mekanisme stimulus tarif tenaga listrik periode April-Juni 2021 ialah sebagai berikut:

    – Pelanggan golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA diberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.

    – Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala.

    – Pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan reguler dan layanan khusus untuk keperluan industri, bisnis, dan sosial.

    5. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

    Pada 2021 ini, PKH disalurkan tiap 3 bulan, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober 2021. Penyaluran melalui bank anggota HIMBARA.

    PKH menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp 28,71 triliun.

    6. Kartu Sembako

    Kartu sembako atau Bantuan Pangan Nontunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warung yang bekerjasama dengan bank. Bantuan ini masih berlaku hingga Desember 2021.

    7. BLT Dana Desa

    Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19.

    Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp 600 ribu setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. BLT Dana Desa juga diperpanjang hingga akhir 2021.

    8. Subsidi Kuota Internet

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali menggulirkan kebijakan bantuan subsidi kuota internet bagi pelajar, mahasiswa, guru dan dosen selama 3 bulan ke depan yakni mulai Maret-Mei 2021.

    Bantuan kuota kali ini lebih kecil ketimbang di periode 2020. Ada pun besarannya adalah sebagai berikut:

    Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) besaran kuota 7 gigabyte per bulan, Siswa SD/SMP/SMA besaran kuota 10 gigabyte per bulan, Guru PAUD/SD/SMP/SMA besaran kuota 12 gigabyte per bulan serta Mahasiswa/Dosen besaran kuota 15 gigabyte per bulan.

    Bantuan subsidi kuota internet ini akan disalurkan setiap bulannya mulai tanggal 11 hingga 15.

    (ABL)

    Sumber: Liputan6

  • Pemerintah Pusat Janji Selesaikan Persoalan Akses Internet di Desa

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Desa di Provinsi Sulawesi Utara, DPRD Sulut melakukan Kunker ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Jumat (16/4) di Jakarta.

    Kunjungan DPRD Sulut itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Andi Silangen dan didampingi Anggota DPRD Melky Pangemanan, Arthur Kotambunan, Hilman Idrus dan Melisa Gerungan.

    Kunjungan kerja diterima oleh Ir. Sofyan Hanafi, M.Si, Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

    Sebagai Informasi, Program Prioritas Pembangunan Desa untuk Tahun Anggaran 2021 yakni Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Bidang Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

    Pada kesempatan itu, Ir. Sofyan Hanafi, M.Si, Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemendes PDTT memberi informasi kepada DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk bisa mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara lebih khusus di wilayah Kepulauan agar bisa memaksimalkan program Pemerintah Pusat, diantaranya program untuk memenuhi kebutuhan internet di suatu wilayah atau Desa.

    “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan di Desa yang tidak memiliki jaringan internet,” kata Hanafi.

    Hanafi juga Menginformasikan bahwa Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo RI bersama Kemendes PDTT bertanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital bagi seluruh wilayah Indonesia.

    “BAKTI bekerjasama dengan Kemendes PDTT menjalankan beberapa strategi yaitu realisasi proyek strategis nasional (PSN) Palapa Ring, perluasan pembangunan BTS, penyediaan akses internet di wilayah 3T, daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesi serta pembangunan ekosistem digital,” jelasnya.

    Menanggapi itu, Melky Pangemanan mengatakan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan menyampaikan hasil pertemuan dengan Kemendes PDTT kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

    “Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan lebih pro aktif dalam mencari informasi dan membangun komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat mengingat ada banyak program dalam rangka pemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas MJP kepada Media test.petasulut.com/

    (ABL)