Test Peta Sulut

Tag: Petani

  • NICK Dorong Jatah Pupuk Subsidi Untuk Sulut di Tingkatkan

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulut, Nick Adicipta Lomban kembali menyoroti soal kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

    Dimana, sampai pada detik ini para petani menjerit akibat kelangkaan pupuk, apalagi di masa pandemi covid-19 ini.

    Pun, Nick menuturkan bahwa pada kegiatan reses anggota DPRD Sulut baru-baru ini, sebagian besar masyarakat mempertanyakan masalah tersebut.

    Personil Komisi II DPRD Sulut itu juga mengakui bahwa terjadinya kelangkaan pupuk ini memang bukan semata-mata kewenangan pemerintah provinsi, tapi ini harus sinkron antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

    “Tentunya pertama adalah melobi ke pusat agar jatah pupuk bersubsidi itu ditingkatkan, kemudian mekanismenya yakni adanya pengawasan dan lain sebagainya,” ungkap Aleg Dapil Bitung-Minut itu, senin (13/9) di kantor DPRD Sulut.

    “Sekali lagi, kami (DPRD Sulut) mendorong agar jatah pupuk subsidi untuk Sulut itu ditingkatkan,” tambahnya.

    (ABL)

  • Petani Menjerit Soal Pupuk dan Bibit Jagung, KALANGI Warning Distanak Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut, Sjenny Kalangi kembali menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi serta bibit jagung.

    Hal itu terungkap saat Kalangi menyerap aspirasi masyarakat di Bolmong raya, dimana sebagian besar masyarakat petani BMR menjerit dikarenakan persoalan Pupuk dan bibit.

    Mengenai itu, Anggota Komisi II DPRD Sulut pun mempertanyakan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan selaku instansi terkait yang dinilai kurang tanggap mengantisipasi persoalan yang menjadi kebutuhan utama petani ini.

    Dikatakannya, semangat Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandow yang selalu mengkampanyekan ” Marijo bakobong” terkesan tidak ditunjang instansi teknis dengan banyaknya keluhan petani di lapangan.

    “Kebanyakan yang sering dikeluhkan petani saat saya turun lapangan terlebih saat reses, soal pupuk bersubsidi dan bibit jagung yang sulit mereka peroleh, kalaupun ada, penyaluran tidak sesuai permintaan petani.” ungkap politisi Partai Gerindra itu, senin (13/9) diruang kerjanya.

    Menyikapi persoalan tersebut Kalangi menegaskan, akan mengusulkan untuk mengagendakan hearing bersama Dinas Pertanian guna mengetahui pengkal persoalan penyebab kelangkaan tersebut.

    ” Akan segera diusulkan melalui komisi II untuk mengagendakan pertemuan dengan Instansi terkait agar persoalan yang dihadapi para petani kita dapat dicarikan solusi terutama bagaimana memenuhi ketersediaan pupuk dan bibit yang mereka butuhkan saat ini.” pungkas Kalangi.

    (ABL)

  • Dampak Covid, Muncul 8 Juta Petani Baru

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Dampak dari adanya Pandemi Covid-19 kini, terdapat penambahan delapan juta petani baru.

    Hal itu dikatakan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, saat menyerahkan bantuan presiden berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk kelompok tani di Indramayu, Jawa Barat, Jumat (30/4).

    “Saat ini, kurang lebih ada delapan juta petani baru,” kata Mentan Limpo, dikutip dari Merdeka.com.

    Mentan mengatakan bahwa sudah sekitar satu tahun lebih pandemi Covid-19 berlangsung, hal itupun membuat banyak karyawan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja dan kemudian pulang kampung untuk beralih menjadi petani.

    “Semua yang di-PHK, keluar dari perusahaan, mereka sekarang bertani supaya enggak stres juga,” ujarnya.

    Dirinya juga menambahkan pada masa pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang tidak melakukan perekrutan baru, sehingga bertani merupakan solusi yang tepat.

    Apalagi, lanjut Mentan, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang mampu memberikan kontribusi positif di tengah pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, kebutuhan pangan terus ada dan meningkat, sehingga pertanian selalu menyediakan lapangan pekerjaan.

    “Pertanian itu (banyak) lapangan kerja, jadi kalau mau cari uang tidak usah ke kota, di desa saja dan bertani,” tutupnya.

    (ABL)

  • Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi, JT: Kurangnya Sosialisasi Jadi Persoalan

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan bantuan pertanian khususnya pupuk bersubsidi yang dicanangkan pemerintah pusat untuk para petani dinilai sulit dan rumit.

    Hal itu dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk, Selasa (20/4).

    Dimana menurutnya, pemberlakuan sistem yang baru ini prosesnya terlalu rumit dan tidak memberikan manfaat bagi petani, terlebih lagi pihak pemerintah kurang melaksanakan sosialisasi sehingga menimbulkan polemik di kalangan petani.

    “Prosesnya terlalu sulit, terlebih lagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota tidak terdengar melakukan sosialisasi. Penyaluran bantuan pemerintah memberikan banyak prasyarat, contohnya penyaluran pupuk bersubsidi dari Kementrian Pertanian. Syaratnya bagus tetapi kondisi real di lapangan tidak memenuhi itu,” kata legislator DPRD Sulut daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR).

    Ia menjelaskan, untuk mendapatkan bantuan pertanian harus ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pekerjaannya terekam petani.

    “Selain itu harus ada Kartu Petani dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan  Kelompok Tani),” ungkap politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

    Menurutnya, sistem yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya baik. Akan tetapi untuk situasi sekarang ini belum tepat dilaksanakan.

    “Ada yang benar-benar petani namun KTP-nya tertera pekerjaan wiraswasta. Cuma karena tidak ingin malu saja pekerjaannya petani,” tuturnya.

    Lebih lanjut Tuuk mengatakan, pemerintah membuat sistem tersebut supaya pupuk tidak dimonopoli kelompok tertentu.

    “Tapi sistem sebagus apapun bisa dimanfaatkan. Kalau sistem seperti itu kemudian petani tidak bisa mengakses bantuan, untuk apa sistem ini. Tujuan sistem supaya mempermudah akses petani memiliki bantuan pertanian, untuk membuat Kartu Tani, KTP harus tertera juga petani. Sementara salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan adalah Kartu Tani,” ketusnya.

    Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut ini menyampaikan, syarat untuk RDKK harus ada kelompok tani dan terdaftar di website kementerian. Dibuktikan dengan sertifikat. Sistim ini membuat petani tidak dapat apa-apa.

    “Ditambah lagi kurang sosialisasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota atau dalam kata lain sebagian besar tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini terungkap dalam reses. Memang juga diharapkan agar petani jangan dibuat manja, semuanya musti ditanggung pemerintah,” bebernya.

    Pada waktu lalu juga ada beberapa petani di Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari, Kota Bitung, mengeluhkan perihal bantuan pupuk tersebut.

    “Di kelurahan tendeki ada 60% petani penggarap dan 40% adalah petani, sayangnya dari dinas pertanian tidak akan memberi bantuan jika tidak memiliki kartu anggota, padahal untuk mendapatkan kartu saja sangat sulit, diusulkan atau mendaftar tahun ini, tahun depan baru KTA-nya di dapat, padahal bantuan seperti bantuan pupuk sangat penting bagi petani,” jelas seorang petani Jemmy Pantouw.

    Pantouw pun berharap jika memang untuk dapat bantuan pupuk harus punya Kartu tani, maka seharusnya proses pembuatan Kartu itu tidak memakan waktu lama.

    (ABL)

  • Manfaat Kartu Tani Mulai Dirasakan Petani, di SULUT?

    test.petasulut.com/, SULUT – Kartu Tani yang diluncurkan Kementerian Pertanian mulai dirasakan masyarakat akan manfaatnya.

    Dimana Kartu Tani memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

    Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mengatakan pola distribusi pupuk bersubsidi terus diperbaiki dari tahun ke tahun.

    “Kita selalu berupaya agar pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran. Oleh karena itu, pola distribusi selalu kita perbaiki. Tahun ini, kita mulai menerapkan Kartu Tani untuk memperbaiki pola distribusi,” katanya, Sabtu (17/4/2021). Dikutip dari Merdeka.com

    Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengakui Kartu Tani memiliki sejumlah manfaat.

    “Pada tahap awal, Kartu Tani memang berfungsi untuk membantu pendistribusian pupuk bersubsidi. Tapi fungsinya lebih dari itu, karena Kartu Tani juga merupakan data yang akan menjadi acuan untuk bantuan lain,” katanya.

    Ditambahkan Sarwo Edhy, Kartu Tani yang dikeluarkan Himpunan Bank Negara (Himbara), juga bisa berfungsi layaknya ATM.

    Sesuai informasi, syarat untuk mendapatkan kartu ini adalah petani harus tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan).

    Lalu, petani harus mengumpulkan fotokopi e-KTP dan tanda kepemilikan tanah, bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, atau anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

    Kemudian data itu diverifikasi melalui data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan diarahkan ke sistem e-RDKK.

    Lalu datanya diupload di e-RDKK, petani harus hadir ke bank yang di tunjuk agar kartu tani terbit.

    Di Sulawesi Utara sendiri, pembuatan kartu tani dinilai cukup sulit.

    Dimana, salah satu warga di Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Jemmy Pantouw mengeluhkan perihal pembuatan kartu tani.

    “Di kelurahan tendeki ada 60% petani penggarap dan 40% adalah petani, sayangnya dari dinas pertanian tidak akan memberi bantuan jika tidak memiliki kartu anggota, padahal untuk mendapatkan kartu saja sangat sulit, diusulkan atau mendaftar tahun ini, tahun depan baru KTA-nya di dapat, padahal bantuan seperti bantuan pupuk sangat penting bagi petani,” jelas Pantouw, Jumat (9/4) lalu.

    Pantouw pun berharap jika memang untuk dapat bantuan pupuk harus punya Kartu tani, maka seharusnya proses pembuatan Kartu itu tidak memakan waktu lama.

    (ABL)

  • Warga Tendeki Ungkap Pengurusan KTA Tani Sulit

    test.petasulut.com/, SULUT – Ada yang menarik dalam reses I tahun 2021 Anggota DPRD Sulut Melky Jhakin Pangemanan di Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Jumat (9/4).

    Dimana, dari sejumlah aspirasi masyarakat yang di sampaikan, ada salah satu warga yang mengeluhkan terkait pupuk untuk petani.

    Jemmy Pantouw yang adalah warga
    kelurahan Tendeki mengeluhkan tentang bantuan kelompok tani.

    “Di kelurahan tendeki ada 60% petani penggarap dan 40% adalah petani, sayangnya dari dinas pertanian tidak akan memberi bantuan jika tidak memiliki kartu anggota, padahal untuk mendapatkan kartu saja sangat sulit, diusulkan atau mendaftar tahun ini, tahun depan baru KTA-nya di dapat, padahal bantuan seperti bantuan pupuk sangat penting bagi petani,” jelas Pantouw.

    Pantouw pun berharap jika memang untuk dapat bantuan pupuk harus punya KTA, maka seharusnya proses pembuatan KTA tidak memakan waktu lama.

    MJP pun menanggapi keluhan itu dengan mengatakan akan membawa aspirasi masyarakat itu ke gedung DPRD dan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

    “Saya akan berjuang dan mengawal semua aspirasi yang masuk demi kepentingan masyarakat dan daerah,” kata Pangemanan.

    (ABL)

  • Interupsi Paripurna, JT: Petani BMR Tolak Import Beras

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk melakukan interupsi saat rapat paripurna LKPJ Gubernur tahun 2020, Senin (29/3).

    Maksud interupsi Politisi Dapil BMR tersebut guna menyerukan penolakan import beras. Ia menyampaikan, ketika berada di Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat masukan dari para petani padi dan beras.

    “Mereka (petani, red) menyampaikan tolong sampaikan kepada bapak Gubernur dan pimpinan DPRD Sulut bahwa berterima kasih atas dukungan pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut untuk petani padi dan beras yang maksimal, tetapi ketika panen melimpah tiba-tiba negara melakukan import beras,” ucap Politisi PDIP itu dihadapan Gubernur.

    Menurutnya, import beras akan memberikan dampak pada penumpukan beras dan secara otomatis harga akan menurun. Jadi hal ini ada kekhawatiran kepada petani dan pengusaha.

    “Mereka sampaikan kepada saya, tolong sampaikan berita ini kepada bapak Gubernur agar Pemprov Sulut menolak import beras,” ungkap Personil Komisi IV DPRD Sulut.

    Lebih lanjut Tuuk mengatakan, Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mempunyai visi berdikari dalam bidang ekonomi dan memiliki salah satu misi mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi dengan memperkuat bidang pertanian.

    “Jangan sampai pak Gubernur berusaha mendorong petani di Sulut terlebih khusus di BMR menanam padi tapi negara ini panen di Vietnam dan Thailand. Itu yang menjadi kekhawatiran petani di Bolaang Mongondow yang notabene mereka sangat mencintai bapak Gubernur,” tutupnya.

    (ABL)

  • WOWILING Buktikan Bahwa Pupuk Bersubsidi di Sulut Tidak Langka

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan seruan masyarakat Petani pada beberapa bulan belakangan ini perihal kelangkaan pupuk, dan meminta pemerintah mencari solusi mengatasi persoalan tersebut.

    Menanggapi hal itu, Novly Wowiling Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut pun angkat bicara.

    Dirinya mengatakan terkait penyaluran pupuk memang bukan rananya Dinas Pertanian tapi produsen pupuk yang ada di Sulut.

    “DISTANAK hanya mengusulkan ke pemerintah pusat dalam hal alokasi pupuk bersubsidi (Pupuk Jenis Urea, NPK, SP36, ZA dan Organik) untuk Petani di Sulut. Untuk permintaan pengalokasian pupuk bersubsidi dari pemerintah Provinsi Sulut ke Pemerintah Pusat, tahapannya adalah perhitungan jumlah permintaan kelompok tani yang sudah masuk dalam RDKK serta total luas lahan, itulah yang menjadi dasar permintaan ke Pemerintah Pusat untuk pupuk bersubsidi,” Jelas Wowiling, Selasa (2/3) di kantor DISTANAK Provinsi Sulut.

    Terkait isu kelangkaan pupuk di Sulut, Wowiling menjelaskan bahwa menurut data bahwa di 3 tahun terakhir ini, pupuk bersubsidi tidak langkah.

    ” Ditahun 2018, Alokasi pupuk Urea sebanyak 22467,00 dan realisasi 20753,00 yang terserap 92,37%. Ditahun 2019, Alokasi 21506,00 realisasi 20129,10 yang terserap 93,60% dan ditahun 2020, alokasi 21456,00 yang terealisasi 21332,90 dan yang terserap 99,43%,” jelasnya sambil menunjukan data.

    “Berdasarkan data ini kita bisa menyadari bahwa kelangkaan pupuk tidak pernah terjadi di Sulut karena realisasi penyerapan pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk Sulut tidak pernah terserap 100%, tidak mungkin kita membuat permintaan ke pemerintah pusat untuk perbanyak alokasi pupuk bersubsidi sedangkan penyerapannya ada yang tersisa,” tambahnya.

    Memang, lanjut Novly bahwa pupuk bersubsidi itu dijual di kios-kios penjual pupuk yang tersebar di kabupaten/kota. Dirinya pun tidak bisa jamin bahwa kios itu menjual pupuk bersubsidi kepada yang benar-benar kelompok tani yang sudah mengantongi RDKK.

    “Kami (DISTANAK) pun terus melakukan pemantauan di kios-kios yang menjual pupuk serta terus berkoordinasi dengan produsen pupuk, Distributor/kios pengecer, dan Dinas di Kabupaten/Kota terkait kelancaran pendistribusian pupuk untuk para kelompok tani yang tersebar di kabupaten/kota,” katanya.

    Wowiling juga menghimbau kepada para petani yang tidak berkelompok atau petani yang tidak masuk dalam RDKK untuk menggunakan pupuk non subsidi.

    “Untuk para petani yang tidak masuk dalam RDKK dihimbau untuk menggunakan pupuk non subsidi, karena pupuk bersubsidi hanya untuk kelompok tani yang sudah masuk RDKK,” Tutupnya.

    (ABL)

  • Dukung Perpres Miras, ROCKY Dorong Pengelolaan Melalui Standar BPOM

    test.petasulut.com/, SULUT – Berbagai tanggapan masyarakat berkumandang pasca keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No 10 tahun 2021 tentang investasi minuman keras (miras).

    Seperti yang dikatakan Ketua Fraksi PDIP Sulut, Rocky Wowor. Dimana dirinya mengatakan mendukung sekaligus mendorong agar pengelolaan hasil petani Cap Tikus, bisa melalui standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

    “Saya sangat mendukung Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut. karena Sulut kebanyakan petani Cap Tikus,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Sulut bidang ekonomi dan keuangan tersebut, Senin (1/3).

    Nantinya ke depan, lanjut Wowor dengan adanya Perpres tersebut, pengelolaannya harus secara profesional. Itu dengan menggunakan standar pemeriksaan BPOM.

    “Ini supaya tidak membahayakan masyarakat,” ucap Politisi Dapil BMR itu.

    Ke depan kata Rocky, pemerintah harus mengatur supaya ada investasi di Sulut. Hal itu karena ada banyak masyarakat yang berpenghasilan dari Cap Tikus.

    “Kan ekonomi harus jalan. Ini langkah baik. Asalkan pemerintah atur supaya bisa diekspor. Jadi dikirim ke luar,” tutupnya.

    (ABL)