Test Peta Sulut

Tag: RDP

  • Kelangkaan Solar, PERTAMINA Janji Pekan Depan Tak Ada Antrian Panjang di SPBU

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Sulut melalui lintas komisi (I, II, III, IV) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pihak Pertamina dan Hiswana Migas DPC Wilayah V Manado terkait dengan kelangkaan solar yang terjadi di sebagian besar SPBU yang berada di Sulut sekaligus menindaklanjuti aspirasi dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulut, selasa (19/10) diruang serbaguna DPRD Sulut.

    Hadir juga dalam rapat tersebut yakni Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Praseno Hadi dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut, Fraknsiskus Maindoka.

    Dalam rapat tersebut, berbagai desakan diutarakan Anggota DPRD Sulut.

    Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Sulut Jems Tuuk. Dimana dirinya menilai bahwa pembicaraan yang sudah panjang lebar dari tadi belum menghasilkan solusi.

    “Pembicaraan minyak saat ini terlalu banyak ‘Tai Minya’. Karena dari tadi saya belum mendengar bahwa ada solusi yang tercipta dalam rapat ini. Dari tadi bicara data, data dan data. Masyarakat tidak peduli dengan data, masyarakat butuh sekarang adalah di SPBU itu tersedia solar,” ucap Jems Tuuk.

    Tuuk pun mendesak Pihak Pertamina memberikan jawaban pasti, kapan solar akan tersedia sehingga di SPBU tidak ada lagi antrean panjang.

    Menanggapi itu, Sales Area Manager Pertamina Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) Tito Rivanto mengatakan, dalam waktu tujuh hari tidak ada lagi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulut.

    “Beri kami waktu tujuh hari ke depan, kami jamin tidak ada antrian panjang di SPBU, asalkan DPRD membantu untuk mendapatkan penambahan kuota dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas),” ucap.

    Tito juga menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan rapat bersama Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Praseno Hadi dan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut belum lama ini.

    Hasil rapat itu, Pemprov Sulut akan mengirimkan surat permohonan penambahan kuota solar kepada BPH Migas.

    “Mudah-mudahan dengan adanya surat tersebut bisa disetujui maka untuk kuota solar di Sulut bisa ditambah sehingga bisa memenuhi kebutuhan,” kata tito.

    Tito menyebutkan, PT Pertamina bukan lagi regulator dalam arti yang membuat peraturan dan menetukan ketentuan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

    Sejak 2001, PT Pertamina hanya sebagai operator, artinya hanya menjalankan apa yang sudah ditentukan pemerintah lewat BPH Migas.

    Akibatnya, untuk menyalurkan BBM, Pertamina harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan dari BPH Migas.

    “Untuk isu solar sendiri saat ini memang semuanya itu di tangan BPH Migas, jadi kami hanya menyalurkan apa yang sudah ditentukan oleh BPH Migas. Itu kami dari Pertamina tidak bisa apa-apa lagi, karena setiap kelebihan dari kuota yang disalurkan kepada masyarakat itu tidak akan diganti oleh pemerintah,” jelasnya.

    Selain kuota terbatas, Pertamina menilai penyebab lain kelangkaan solar di Sulut karena banyaknya proyek yang digenjot.

    “Banyak proyek-proyek yang digenjot dan digeber otomatis kebutuhan solar meningkat dibandingkan triwulan satu, dua dan tiga,” bebernya.

    RDP DPRD Sulut melalui lintas komisi Bersama Pihak Pertamina, Hiswana Migas Manado dan Pemprov Sulut

    Adapun kesimpulan yang di dapat dalam RDP tersebut, yakni:

    – Data dari Pertamina dan Hiswana Migas untuk dapat di berikan secara berkala Setiap 3 bulan kepada Pemprov dan Deprov Sulut

    – 25 oktober 2021 tidak ada lagi antrian solar di sulawesi utara dengan tidak merugikan pihak manapun

    – Data ‘pemain’ dari ALFI untuk di berikan ke Deprov Sulut

    – Pemprov Sulut (assisten ekonomi) untuk segera menyurat ke BPH Migas untuk penambahan quota

    – Pemprov sulut dibawa koordinasi Asisten Perekonomian sulut akan secara berkala memberikan laporan kepada komisi II

    – Pertamina menjamin ketersediaan stok BBM dan Gas Elpiji sampai seterusnya

    – Pemprov membentuk team monev malibatkan semua pihak terkait

    (ABL)

  • RDP Komisi IV, Dikda Sulut Beri Jawaban Soal Kasus Viral Guru di SMA Motoling

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap siswi viral di media sosial. Aksi cabul ini terinformasi terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Motoling, Minahasa Selatan (Minsel) Sulawesi Utara (Sulut).

    Gerak cepat pun dilakukan komisi IV DPRD Sulut, dimana mereka langsung memanggil mitra kerja terkait yakni Dikda Sulut, senin (11/10) siang.

    Pada pertemuan itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu pun dengan tegas meminta jawaban terkait kasus viral tersebut.

    “Saya meminta penjelasan terkait kasus viral dugaan pelecehan guru terhadap siswi di SMA Motoling. Kalau Kacabdin hadir saat ini, saya minta pak Kacabdin telepon sekarang guru yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Disini hadir juga awak media, supaya juga teman-teman pers mendapat keterangan terkait masalah ini,” jelas Braien dihadapan Kepala dinas pendidikan sulut, Grace Punuh bersama jajaran.

    Tak hanya itu, Wakil Ketua Komisi IV Careig runtu juga menambahkan bahwa jika kejadian itu benar, oknum guru itu sangat dan sangat merusak citra pendidikan di Sulut.

    “Kalau oknum guru itu ada di tempat ini, kita so tampeleng pa dia. Saat ini pemerintah lagi fokus menaikan citra dalam dunia pendidikan sulut tapi malah ada oknum guru yang merusak tatanan pendidikan, sangat-sangat tidak beradab,” tegas CNR.

    Menanggapi itu, Kepala dinas Pendidikan Sulut, Grace punuh mengatakan bahwa kejadian ini pasti akan ditindaklanjuti.

    “Untuk kasus yang terjadi di SMA Motoling itu yang lebih tahu adalah Kacabdin Minsel,” ucap kadis seraya meminta Kacabdin Minsel untuk menerangkan kepada Komisi IV soal kasus itu.

    Foto dugaan kasus pelecehan guru terhadap siswa viral beredar(foto/instagram)

    Pada kesempatan itu, Kacabdin Minsel Max Lengkong mengatakan bahwa laporan soal kasus viral ini sudah masuk dan langkah pertama yang ditempuh adalah langsung memberikan surat panggilan.

    “Jadi besok kita (Dikda) akan BAP yang bersangkutan. Memang sudah viral tetapi kan intinya kita harus mencari bukti otentik dulu, apa benar pelaku melakukan itu atau bagaimana. Kalaupun misalnya dalam pemeriksaan yang bersangkutan melakukan hal itu, tetap kita akan tindaklanjuti,” jelasnya.

    Melihat foto yang viral, dirinya mengatakan bahwa memang benar itu berada di SMA motoling. Apakah itu foto asli atau direkayasa, kami belum bisa membuktikan. Tapi yang pasti kalau wajah, itu memang benar adalah beliau.

    “Kapan itu terjadi? Saya juga belum tahu pasti. Apakah baru atau peristiwa lama, saya belum tahu. Makanya besok kami akan BAP yang bersangkutan,” ucapnya.

    Untuk pengambilan gambar atau foto itu, Max mengatakan bahwa kemungkinan besar adalah siswa.

    “Untuk gambar pula, kami belum bisa pastikan asli atau tidak,” tutupnya.

    (ABL)

    Video selengkapnya:

  • Mudahkan Masyarakat, PLN Hadirkan Aplikasi ‘PLN Mobile’

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna memudahkan masyarakat dalam akses langsung ke PLN, contohnya membayar tagihan, membuat aduan, bayar listrik bulanan, pengisian token listrik dan lainnya, pihak PLN kini menghadirkan aplikasi yang dinamakan ‘PLN Mobile’.

    Hal itu diungkapkan General Manager (GM) PLN Suluttenggo Leo Maria Basuki Bremani saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Selasa (28/9) dengan Komisi III DPRD Sulut.

    Pada kesempatan itu, GM Basuki menjelaskan manfaat PLN Mobile yang merupakan aplikasi untuk setiap orang maupun pelanggan dapat memiliki akses langsung ke PLN.

    ” Akses langsung yang dimaksud adalah mau pasang baru, tambah daya, simulasi sampai bayar tagihan, laporan gangguan semuanya, bahkan juga bisa dilakukan rating seperti taxi online dimana kita bisa melihat datangnya petugas gangguan kapan apakah kerjanya bagus atau ngga, itu bisa dilakukan rating disitu, ” terang mantan Vice President Perencanaan dan Pengembangan Produk Inovatif di Departemen Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Kantor Pusat ini.

    Ia berharap setiap warga maupun pelanggan PLN di Sulut dapat mengakses atau men – download fitur tersebut lewat aplikasi play store yang ada di smart phone.

    “Ini memudahkan kami bahkan memonitor kinerja kami bagaimana petugas di lapangan melaksanakan kerjanya, “tandas Basuki.

    Diketahui PLN terus mengembangkan versi terbaru PLN mobile sebagai aplikasi berbasis Android dengan cara meningkatkan kualitas dari sisi layanan dan penggunaan yang lebih user friendly.

    Aplikasi yang sudah ter-download oleh lebih dari 170.000 pengguna ini memiliki fitur yang dapat memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan listrik dalam satu genggaman.

    Disisi terkait adanya sejumlah masukan yang disampaikan pimpinan dan anggota komisi III menjadi perhatian khusus pihaknya bersama jajaran PLN Sulutenggo dalam hal perbaikan pelayanan.

    ” Memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami, ada beberapa daerah yang membutuhkan layanan terutama di daerah kepulauan termasuk beberapa aset PLN yang mengganggu jalan umum, tapi kami sudah jelaskan seharusnya sejak awal duduk bersama hingga hal – hal ini tidak terjadi, ” tutup Basuki.

    Diketahui, pergelaran RDP tersebut dipimpin langsung oleh ketua komisi III Berty Kapojos didampingi Wakil ketua Stella Runtuwene, Amir Liputo, Razky Mokodompit,Tonny Supit, Sherly Tjanggulung dan Ronald Sampel dan dihadiri pihak PLN Suluttenggo.

    (ABL)

  • GM PLN Sanggupi Permintaan STELLA Soal Penerangan Jalan di Bunag

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama dengan pihak PLN Suluttenggo, Wakil ketua komisi III DPRD Sulut stella runtuwene meminta kepada pihak PLN untuk adanya penerangan jalan di Bunag, Minahasa Tenggara.

    “Pada waktu saya turun laksanakan kegiatan reses di Bunag Mitra, masyarakat disana minta untuk adanya penerangan jalan. Jalannya disana sudah lumayan bagus tapi penerangan jalannya yang minim, saya lewat juga disana dan memang kenyataannya bahwa penerangan jalan disana sangat minim. Kalau bisa ada penerangan disana,” ungkap Runtuwene, selasa (28/9) dihadapan GM PLN UIW Suluttenggo bersama jajaran.

    General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki

    Menanggapi itu, General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki mengatakan bahwa untuk penerangan jalan di bunag mitra itu nanti permintaannya disuarakan dulu kepada pemda mitra yang bupatinya kalau tidak salah James Sumendap dan pihaknya nanti akan memberikan listriknya.

    “Tentunya kami (PLN) sangat happy kalau ada permintaan listrik karena kami kedepankan pelayanan,” ucap Basuki.

    (ABL)

  • Perihal Kabel Listrik di Depan RSUD ODSK, Ini Jawaban GM PLN Suluttenggo

    test.petasulut.com/, SULUT – General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki memberi jawaban resmi perihal rencana pembenahan kabel dan tiang listrik yang berada di depan RSUD ODSK di bilangan sario, manado.

    Sebelumnya, Anggota DPRD Sulut Boy Tumiwa sempat mengkritik kesembrawutan kabel-kabel listrik itu karena mengganggu estetika RSUD ODSK dan meminta pihak PLN segera membenahi hal itu.

    Kepada wartawan, Basuki mengatakan bahwa pihaknya tinggal menunggu adanya penebangan pohon yang akan dilintasi jaringan.

    “Karena penebangan pohon itu bukan kewenangan kami (PLN). Kalau tidak salah ada sekitar 3 pohon yang harus ditebang dulu dan tadi juga disampaikan bahwa hal itu akan ditangani oleh Pemda,” katanya, selasa (28/9) usai mengikuti rapat bersama Komisi III DPRD Sulut.

    Kalau pohon itu sudah ditebang lanjut Basuki, pihaknya hanya memerlukan waktu 7 hari untuk segera merapikannya.

    “Intinya kami sudah siap untuk memperbaiki dan merapikan tiang dan kabel yang berada di depan RSUD provinsi sulut,” tutupnya.

    (ABL)

  • Geram! CNR ‘Warning’ Wakil Kepsek SMAN 3 Tondano Yang Dinilai Menyusahkan Guru

    test.petasulut.com/, SULUT – Ada yang menarik dalam RDP Komisi IV DPRD Sulut bersama dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut.

    Dimana pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IV Careig Runtu memperingatkan dengan tegas kepada pimpinan-pimpinan sekolah yang menyusahkan guru-guru, itu dibuktikan dengan masuknya laporan di Komisi IV bahwa ada seorang pimpinan sekolah yang menyusahkan guru.

    “Termasuk ada contoh di SMA Negeri 3 Tondano. Salah seorang wakil kepala sekolah itu menyusahkan guru, beri peringatan tertulis kepada yang bersangkutan karena memberhentikan guru disitu, tidak bisa itu! Seorang Wakil Kepsek tidak memiliki otoriter untuk memberhentikan guru, tidak etis kalau namanya saya sebutkan ditempat ini tapi laporan yang masuk kepada kami (Komisi IV) salah seorang Wakil Kepsek memberhentikan guru,” kata CNR dengan nada tegas dihadapan Kadis Grace Punuh bersama jajaran, senin (27/9).

    “Pak Kacabdin Minahasa pasti tahu orangnya. Tapi sekali lagi tidak etis saya sebutkan namanya. Kalaupun guru tidak baik atau tenaga kontrak disitu tidak baik, nanti atasan yang menilai dan memberikan keputusan, bukan tugas dan tanggungjawab Wakil Kepsek yang memberhentikan. Ngana nda usah maso, ngana nda berhak maso, itu Wakil Kepsek ‘Nao-nao’ depe nama itu,” tambahnya dengan suara nyaring.

    Jadi ini lanjut Careig, hal yang perlu disampaikan dan bukan untuk menghambat program-program dan sekali lagi dirinya memberi apresiasi kepada Kepala dinas bersama jajaran yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun dunia pendidikan di sulut baik itu SMA, SMK dan yang terkait.

    “Tentu kami (Komisi IV) memberi support dan menunjang tetapi juga dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Sulut dan mengingatkan hal-hal untuk diperbaiki guna kebaikan bersama,” tutupnya.

    (ABL)

  • BW Tanya Kesiapan Sekolah Menuju PTM, Ini Jawab Kadis Grace Punuh

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut, senin (27/9) Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu mempertanyakan terkait kesiapan sekolah-sekolah menuju pembelajaran tatap muka.

    “Sejauh mana kesiapan sekolah SMA/SMK menuju pembelajaran tatap muka,” tanya BW kepada Kepala Dinas Pendidikan, Grace Punuh.

    Menanggapi itu, Kadis Grace Punuh mengatakan bahwa persiapan tatap muka sudah sesuai dan mengacu pada SKB 4 Menteri dan surat edaran gubernur, bupati walikota maupun surat edaran juknis dari penyelenggara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada SMA, SMK, SLB di masa pandemi covid-19.

    “Pada umumnya lewat SKB 4 Menteri dan surat edaran gubernur, sekolah-sekolah tetap mengacu ke zonasi yang ada. untuk kesiapan, sekolah yang sudah benar-benar siap akan dibuka contohnya, sekolah yang sudah siap berarti ceklist dari SKB 4 Menteri, sarana prasarana sudah siap tapi yang pasti ini persiapan orang tua dan siswa untuk mengantarkan anak nyaman untuk sekolah,” jelas Punuh.

    Yang pertama lanjut Kadis, sekolah yang sudah siap tatap muka yakni sekolah di bitung, SMA di lembeh dan SMA negeri 1 Bitung.

    “Kenapa SMA lembeh dan SMA 1 Bitung siap? Karena disamping sudah ada gugus tugas covid sekolah, ada juga kerjasama dengan puskesmas terdekat, gugus tugas covid kecamatan dan ijin dari gugus tugas covid daerah sambil melihat peta zonasi yang ada. Dan kita harapkan itu dapat berjalan,” katanya.

    “Tambahan lagi dari pimpinan, Guru tenaga pendidik dan siswa sebaiknya sudah divaksin. Itu yang kita percepat saat ini,” tambahnya.

    Punuh juga mengatakan bagi sekolah yang sudah siap pembelajaran tatap muka dibuat strategi pembelajaran, contohnya siswa yang bersangkutan 2 hari sekolah dan selebihnya siswa itu belajar lewat daring. Itu bergantian sambil ada buku saku kesehatan.

    “Jadi, dari awal siswa ke sekolah jam berapa, pulangnya jam berapa itu ditandatangani orang tua. Jangan sampai siswa itu pulang sekolah jam 10, yang bersangkutan singgah di mall atau dimana dan tidak langsung pulang. Hal itu yang kita jaga agar tidak terjadi demikian. Atau tidak sekolah karena sementara isolasi mandiri, itu yang menjadi kerja keras dari gugus tugas covid sekolah, agar supaya tidak terjadi cluster sekolah dan kita sudah antisipasi secara hati-hati,” jelasnya.

    Dan untuk saat ini kata Punuh, yang sudah jalan sejak bulan lalu takni talaud, sangihe, bitung, minahasa ada sebagian dan Manado baru 1 sekolah yaitu SMA Negeri 9, itupun dengan hati-hati.

    “Kesehatan dan keselamatan dari guru dan siswa, itu yang kita utamakan. Itu yang menjadi kesiapan kami (Dikda),” tuturnya.

    Turut hadir, Wakil ketua Komisi IV Careig Runtu, Sekretaris Jems Tuuk, Anggota Melisa Gerungan dan MJP.

    (ABL)

  • Kawal Keluhan Warga Soal Pelayanan Kesehatan, Komisi IV Bentuk Timsus

    test.petasulut.com/, SULUT – Dimasa Pandemi Covid-19 yang sampai detik ini terus menggerogoti daerah Sulawesi Utara, berbagai keluhan masyarakat terus diutarakan, salah satunya mengenai pelayanan kesehatan.

    Dimana pada beberapa pekan belakangan muncul keluhan-keluhan warga akan pelayanan kesehatan rumah sakit yang sempat viral di media sosial.

    Baru-baru ini pula, Komisi IV DPRD Sulut menerima laporan salah satu keluarga pasien yang mengadu terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit.

    Langkah cepat pun dilakukan Komisi IV dengan langsung memanggil pihak RS Walanda Maramis dan Kandou untuk meminta penjelasan terkait keluhan tersebut.

    Rapat dengan pihak RS tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu, didampingi Wakil Ketua Careig N. Runtu, serta dihadiri Koordinator Komisi IV Billy Lombok SH, anggota Melky Pangemanan, Yusra Alhabsyi dan Hilman Idrus.

    Pada pertemuan itu, pihak rumah sakit maupun pihak keluarga korban (Ibu hamil yang meninggal) melalui juru bicara menyampaikan penjelasan.

    Rapat yang berjalan kurang lebih 4 jam itu membuat Komisi IV DPRD Sulut mengeluarkan beberapa kesimpulan, salah satunya adalah akan membentuk tim khusus atas keluhan pelayanan rumah sakit, agar lebih detail dan bisa fokus.

    Selain itu juga, Komisi IV juga menyatakan siap mengawal dan memperjuangkan insentif nakes, sehingga pelayanan akan semakin baik.

    “Permasalahan-permasalahan yang terjadi dibeberapa rumah sakit di Sulut, termasuk di rumah sakit Prof Kandou kita akan mengusulkan untuk membuat tim khusus, supaya segala sesuatu permasalahan bisa berkembang disitu,” tegas Ketua Komisi IV Braien Waworuntu, (12/8).

    “Dan terkait dengan tunjangan dari nakes kita tentunya akan memperjuangkan. Tahun tahun sebelumnya komisi IV telah memperjuangkan insentif dari para dokter LPDS, dan itu disalurkan langsung oleh menkes. dan kita terus akan mengawal supaya COVID-19 di Sulut menurun. kita sama-sama berdoa,” tandasnya.

    Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Careig Runtu juga mengatakan tim khusus komisi IV ini akan mengawal pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit yang berada di Sulut.

    “Bukan cuma di Kandou atau Walanda Maramis, Timsus ini akan mengawal pelayanan kesehatan di seluruh RS di Sulut, semoga kedepannya tidak terjadi lagi keluhan-keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan,” tutup CNR.

    (ABL)

  • Keluhan Keluarga Pasien Ibu Hamil Yang Meninggal, Komisi IV Deprov ‘Semprot’ RS Walanda Dan Kandou

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait Keluhan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan yang dinilai buruk, Komisi IV DPRD Sulut memanggil Management rumah sakit Prof Kandou Malalayang Manado, Management rumah sakit Walanda Maramis Minahasa Utara dan Keluarga pasien Ibu Hamil yang meninggal covid 19, kamis (12/8).

    Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu didampingi Wakil Ketua Careig Runtu dan Anggota Komisi Melky Pangemanan, Yusra Alhabsyi, Hilman Idrus serta koordinator komisi IV Billy Lombok. Yang hadir virtual yakni Sekretaris Komisi IV Jems Tuuk.

    Pada kesempatan itu, Pihak keluarga (Ibu Hamil yang meninggal) menjelaskan beberapa keluhan terkait pelayanan buruk rumah sakit.

    Bahkan pihak keluarga mengatakan saat pasien berada di ruang isolasi, adanya pembiaran oleh pihak rumah sakit sehingga pasien meninggal.

    “Kasihan keluarga kami sudah kondisi kritis karena covid namun tidak ditangani layaknya pasien yang membutuhkan perawatan cepat,” ungkap keluarga pasien dihadapan pihak RS Walanda Maramis dan Kandou.

    Tak hanya itu, pihak keluarga juga menjelaskan meski pasien sudah dalam kondisi kritis, disaat masuk dalam ruangan isolasi rumah sakit prof kandou malalayang, tetapi tidak dilakukan tindakan medis cepat sebagaimana pasien biasa.

    “Sejak masuk ruangan isolasi, Mama seperti dibiarkan, meski sudah mengeluhkan Lapar dan juga kondisi ruangan yang panas bahkan juga meminta ganti baju karena kondisi basah akibat keringat itu tidak ditanggapi oleh petugas jaga. Karena tidak ada penanganan, kami keluarga bahkan sudah menawarkan jadi relawan agar dapat masuk membantu merawat Mama kami untuk melakukan sebagaimana yang diminta, itupun tidak diperkenankan,” jelas Nana keluarga pasien covid 19 yang meninggal.

    Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu menekankan bakal mempidanakan oknum yang melalaikan tugas dan tanggungjawabnya, padahal mereka sementara menjalankan tugas kemanusiaan karena membantu orang yang sakit dan yang terkonfirmasi positif covid 19.

    ” Kami tidak akan kompromi dengan oknum nakes yang melalaikan tanggungjawab kemanusiaan yang harusnya dilakukan, karena itu berdampak buruk dan merusak nama baik rumah sakit.” tegas Politisi NasDem itu.

    Dalam kasus ini, Braien mengatakan bahwa mendengar penjelasan dari pihak keluarga dan Pihak RS, bahwa pasien terjadi pembiaran sampai-sampai sudah 2×24 jam tapi belum ada penanganan.

    “Ini tak sesuai SOP dari rumah sakit. Segera benahi hal ini, karena setiap langkah rumah sakit menyangkut nyawa para pasien,” kata BW.

    Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Careig Naichel Runtu (CNR) terkait adanya keluhan keluarga pasien meminta pihak rumah sakit dapat melakukan perbaikan pelayanan agar supaya pasien mendapatkan pelayanan yang optimal.

    ” Ini tidak hanya untuk rumah sakit prof Kandou dan Walanda Maramis tetapi untuk seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Sulawesi Utara sehingga tidak ada lagi kasus sebagaimana yang dikeluhkan keluarga pasien.” tegas CNR.

    Disisi lain, Melky Pangemanan juga menegaskan dihadapan para pihak rumah sakit agar segera benahi cara penyampaian atau penjelasan terhadap keluarga pasien.

    “Karena kalau dokter menjelaskan memakai bahasa-bahasa medis kepada keluarga, kebanyakan masih awam pasti tidak mengerti, saya pun tidak akan mengerti. Untuk itu, rubah gaya penjelasan dokter kepada pasien atau keluarga. Intinya, bahasa-bahasa yang mudah di mengerti,” jelas MJP.

    (ABL)

  • HVK Dorong Discapil Provinsi Lebih Intens Lakukan Pembinaan di Kab/Kota

    test.petasulut.com/, SULUT – Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Herol Kaawoan mengatakan pada umumnya kinerja dari kedua mitra kerja (Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil dan Badan Pengelola Perbatasan) sejauh ini berjalan dengan baik.

    Hal itu dikatakan Herol usai RDP Komisi I DPRD dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulut dan Badan Pengelola Perbatasan, rabu (16/6).

    RDP Komisi I DPRD Sulut bersama Discapil dan Badan Pengelola Perbatasan

    Cuma dalam RDP tadi, Herol menyoroti soal Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, dimana sebagai tugas dan fungsi melakukan pembinaan ke discapil kabupaten/kota.

    “Discapil Provinsi harus melakukan pembinaan di Discapil Kabupaten dan Kota terkait pelayanan, dimana anggaran juga yang ditata dalam monitoring dan evaluasi lumayan besar, tapi saya kritisi tadi output nya Discapil itu kurang,” kata HVK.

    HVK pun mendorong Discapil Provinsi lebih intens dan lebih giat lagi dalam melakukan pembinaan ke Discapil Kabupaten/kota.

    (ABL)