Test Peta Sulut

Tag: reses II tahun 2021

  • Usai Reses, Stella Bertemu FDW Bawa Aspirasi Warga Minsel

    test.petasulut.com/, SULUT – Setelah menyelesaikan kegiatan reses II tahun 2021, Anggota DPRD Sulut Stella Runtuwene langsung menemui pemerintah kabupaten Minahasa selatan, dalam hal ini Bupati Minsel, Frangky Wongkar.

    Maksud pertemuan dengan Bupati Frangky Wongkar yakni menyerahkan hasil reses yang telah dilakukan dibeberapa titik lokasi daerah Minahasa Selatan, terutama aspirasi masyarakat yang menjadi kewenangan kabupaten.

    Diketahui, pada pertemuan itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene bersama-sama juga dengan Anggota DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu.

    Stella mengatakan bahwa pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Minsel khususnya Bupati FDW tak lain agar bisa dengan cepat mengetahui berbagai kebutuhan yang disampaikan masyarakat lewat kegiatan reses.

    ” Kemarin ibu serahkan hasil reses ke Bupati terpilih Pak Frangky Wongkar yang menjadi kewenangan Kabupaten, agar supaya pemerintah Kabupaten bisa langsung jemput bola dalam artian bisa langsung mengetahui apa yg menjadi harapan masyarakat Minsel lewat reses tersebut, ” ungkap Stella Jumat (3/9/21) melalui pesan WA.

    Ditambahkannya, begitu banyak harapan masyarakat yang disuarakan melalui serap aspirasi seperti jalan kebun, jalan lingkar, DAS serta perbaikan drinase perlu mendapat perhatian pemerintah.

    Selain itu dihadapan Bupati FDW, dirinya juga mengusulkan
    agar tempat – tempat wisata seperti batu dinding dan pantai Moinit yang memiliki sumber air panas agar juga bisa di bangun fasilitas tempat makan yang nyaman termasuk fasilitas toilet yang memadai agar bisa menarik banyak pengunjung sehingga bisa menambah PAD bagi Kabupaten Minahasa Selatan.

    Disisi lain politisi NasDem ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati FDW yang memberikan respon positif dalam pertemuan tersebut bahkan menerima dengan baik berbagai usulan yang disampaikan kedua Srikandi DPRD Sulut demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Minsel.

    “Pak Bupati juga menyambut kami dengan baik termasuk usulan yang disampaikan ibu kepada beliau, ” pungkas Stella.

    (ABL)

  • Terima Aspirasi Warga Wailan, BW: Pasti Saya Akan Perjuangkan

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut, Braien Waworuntu kembali melanjutkan tanggung jawabnya dengan menyerap aspirasi masyarakat Wailan, kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon pada Senin (30/8) sore.

    Kegiatan reses II Tahun 2021 yang dilakukan Braien Waworuntu tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat.

    Dimana kehadiran warga pun sangat dibatasi guna pencegahan penyebaran covid-19.

    Pada kesempatan itu, dihadapan Ketua Komisi IV Braien Waworuntu, warga wailan menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya:

    – Terkait akses jalan perkebunan dibawah kaki gunung Lokon, warga meminta adanya pengerasan jalan

    – Warga minta adanya pengembangan objek wisata air terjun yang ada di Wailan, sekaligus pembuatan akses jalan menuju objek wisata tersebut

    – Warga minta adanya tempat penampungan air bersih, karena sebagian lokasi di Wailan susah mendapat mata air

    Menanggapi itu, Politisi Partai NasDem Sulut itu menjawab terkait akses jalan perkebunan, nantinya saya akan berkoordinasi langsung dengan Fraksi NasDem Tomohon karena itu rananya kota tomohon.

    “Semoga akses jalan perkebunan itu bisa menjadi salah satu rencana prioritas kota Tomohon. Untuk aspirasi terkait penampungan air bersih, nantinya ini menjadi catatan saya untuk bisa direalisasikan segera. Karena masalah air bersih ini menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Tentunya saya tidak akan tinggal diam akan hal ini, saya akan terus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” jelas Braien.

    Terkait pengembangan objek wisata air terjun Wailan, BW mengatakan akan membicarakan hal ini dengan instansi terkait yakni Dinas Pariwisata.

    ” Tentunya apa yang menjadi aspirasi warga Wailan akan saya perjuangkan di gedung DPRD Sulut. Semua aspirasi ini menjadi catatan hasil reses saya dan nantinya ini akan dilaporkan lewat rapat paripurna DPRD Sulut. Gubernur dan Wagub pun pastinya akan mendengar hal ini,” tuturnya.

    (ABL)

  • Reses BW, Akses Jalan dan Pertanian Dikeluhkan Warga Kayawu

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam masa reses II tahun 2021, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu menyerap aspirasi warga Kelurahan Kayawu, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Senin (30/8) tadi.

    Guna mengikuti himbauan pemerintah soal protokol kesehatan dimasa pandemi covid-19, Penjaringan aspirasi ini diketahui hanya diikuti para perwakilan masyarakat.

    Pada pertemuan itu, Braien Waworuntu mengawalinya dengan mengatakan tugas dan fungsi pokok anggota DPRD Sulut.

    “Yakni Fungsi Pengawasan, Butgeting dan Legislasi,” singkatnya sekaligus memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan aspirasi mereka.

    Berikut keluhan serta usulan warga Kayawu:

    – Adanya akses jalan perkebunan Kayawu dan diminta adanya pengaspalan jalan perkebunan

    – Meminta akses jalan perum Kayawu ke Agotey yang anggaran realisasinya baru 1km. Warga meminta untuk dilanjutkan

    – bantuan untuk kelompok tani berupa pupuk.

    Menanggapi itu, Politisi Partai NasDem itu mengatakan bahwa untuk akses jalan yang masuk jalan provinsi pastinya akan diperjuangkan.

    “Terkait infrastruktur, saya akan mengkoordinasikan hal ini lewat komisi III DPRD Sulut yang membidangi infrastruktur. Begitu juga terkait pertanian, itu ada di Komisi II nantinya melalui Fraksi NasDem Sulut menjadi catatan penting saya untuk disampaikan,” ucapnya dihadapan warga.

    Memang lanjut BW, ada keluhan terkait akses jalan yang rananya Pemerintah Kota Tomohon tapi tak mengapa, sudah seharusnya keluhan warga itu disampaikan.

    “Untuk kewenangan Kota Tomohon nantinya saya akan langsung berkoordinasi melalui Fraksi NasDem yang ada di Kota Tomohon,” ungkapnya.

    Intinya kata Waworuntu, seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan ini akan menjadi catatan dan hasil laporan reses dirinya untuk disampaikan di sidang paripurna DPRD Sulut yang pastinya akan di dengar langsung oleh Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur.

    “Memang di masa pandemi covid-19 ini banyak anggaran daerah digeser ke penanganan covid-19 sehingga beberapa rencana-rencana kerja tahun ini sempat ditunda. Jadi saya mohon bersabar, kalau tidak bisa direalisasikan tahun, mungkin tahun depan. Tapi pastinya saya akan tetap mengawal dan memperjuangkan aspirasi dari warga Kayawu,” tutupnya.

    (ABL)

  • Reses NICK LOMBAN, Masalah Pertanian Dan BPJS Jadi Keluhan Warga Paslaten

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban melanjutkan kegiatan reses II Tahun 2021 dengan menyambangi warga desa Paslaten, Minahasa Utara, Jumat (27/8).

    Protokol Covid-19 pun tetap di jalankan secara ketat sesuai dengan himbauan pemerintah. Dimana kehadiran konstituen sangat terbatas.

    Nick mengawali pertemuan tersebut dengan menjelaskan tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD.

    “Tugas Anggota dewan yakni fungsi pengawasan, Bugdeting dan Legislasi. Saya juga duduk Komisi II bidang Perekonomian,” ucapnya.

    Disisi lain, warga Paslaten pun sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut guna menyuarakan keluhan-keluhan mereka.

    Berikut Aspirasi yang disampaikan warga:

    – Seorang warga mengeluhkan dana duka di BPJS Ketenagakerjaan. Waktu lalu ada seorang hamba Tuhan yang meninggal umur 75 tahun dan kebetulan telah mengantongi kartu BPJS, tapi setelah ditanya ke pihak terkait jawabannya adalah almarhum telah melewati umur tapi menurut warga awal pembuatan kartu BPJS ini tidak dijelaskan mengenai batas umur.

    – Meminta bantuan pupuk untuk para petani di desa Paslaten.

    – Pembuatan jalan perkebunan yang tembus Munte.

    Nick menjawab memang setahu dirinya bahwa di BPJS Ketenagakerjaan itu ada batasan umur tapi kalau memang almarhum masih mengantongi kartu BPJS itu salahnya di administrasi BPJS itu sendiri.

    “Seharusnya pihak BPJS dari awal harus menyampaikan hal ini. Keluhan dan masalah ini akan menjadi masukan untuk saya walaupun ini tetap akan dipertanyakan ke pihak BPJS. Nantinya saya akan koordinasikan dengan Komisi IV yang merupakan mitra kerja BPJS, nanti kalau sudah ada jawabannya pasti saya akan sampaikan,” jelasnya.

    Terkait permintaan bantuan pupuk, nick mengatakan bahwa nantinya ada program dari dinas pertanian terkait hal itu.

    ” Saya secara pribadi akan memberikan pupuk untuk diberikan khusus oma yang meminta tadi karena saya tidak mungkin bisa mengcover semuanya sambil mencari solusi bersama-sama untuk semua. Masalah pupuk ini memang bukan saja di desa paslaten tapi di banyak daerah mengeluh hal yang sama. Saya juga duduk di Komisi II sementara mendalami hal itu. Dalam kelompok tani itu ada yang namanya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dari RDKK itu kemudian diakumulasi dan diajukan ke pusat, pusat setujui berapa banyak, jatah subsidi yang akan diberikan di Sulut. Kendalanya walaupun sudah diusulkan sekian banyak tetapi masih saja kurang,” jelas Nick.

    “Dan juga kalau memang didesa Paslaten ada yang betul-betul petani dan tidak membuat kelompok tani, agak susah mendapatkan bantuan. Karena memang kalau menerima bantuan, syarat awalnya harus bentuk kelompok,” tambahnya.

    Terkait jalan perkebunan yang tembus Munte, Nick menjawab pastinya hal ini akan disuarakan.

    “Semua aspirasi ini saya sudah catat dan nantinya akan dibacakan menjadi laporan reses saya, supaya bisa direalisasikan. Kalau belum bisa tahun ini, sabar! Ini karena masih di masa pandemi covid-19 banyak anggaran di refocusing. Tapi untuk hal-hal yang paling urgent yang paling menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat, kebutuhan petani tolong kejar terus itu, mengenai pupuk dan jalan-jalan produksi dan tentang BPJS Ketenagakerjaan ini pasti saya akan perjuangkan,” tutupnya.

    Diketahui, pada reses itu pula secara pribadi Nick membagikan bahan pokok berupa beras kepada semua warga yang hadir.

    (ABL)

  • NICK Reses di Kokole, Berbagai Masalah Pertanian Jadi Aspirasi Warga

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna melaksanakan kewajiban, Semua Anggota DPRD Sulut Turun ke dapil masing-masing guna menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat atau disebut dengan reses.

    Pada Reses II Tahun 2021 ini, Anggota DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban melaksanakan reses di Desa Kokole I, Minut pada jumat (27/8) kemarin.

    Protokol Covid-19 pun tetap di jalankan secara ketat sesuai dengan himbauan pemerintah.

    Pada kesempatan itu dihadapan konstituen, Lomban menyampaikan tugas dan fungsi pokok Anggota DPRD Sulut.

    “Fungsi pengawasan, Butgeting dan Legislasi,” singkatnya.

    Menanggapi itu, warga yang hadir pun menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya:

    – Jalan utama di kawasan kokole I yang berpotensi ambruk, diminta agar dinas PU memperhatikan hal ini.

    – Banyak warga bekerja sebagai petani dan sekarang ini sebagian besar warga menanam jagung tapi untuk saat ini harga pupuk sangat mahal, diminta agar harga pupuk kembali normal.

    – Usulan, untuk dana desa yang turun rata-rata mencapai 1 miliar, diminta apakah bisa mengambil dana dari dandes untuk membeli traktor, karena warga petani sangat membutuhkan itu. Dan tentunya petani akan sejahtera.

    – Untuk kartu tani yang sudah diberikan kepada petani di Sulut, sampai saat ini belum bisa digunakan. Kartu tani sekaligus ATM BNI yang dibuatkan oleh dinas pertanian tidak ada gunanya, saya memohon agar bisa dicari tahu apa kendalanya.

    – Ada Poskesdes di Kokole I tapi tidak pernah difungsikan kiranya melalui perjuangan Anggota DPRD Nick Lomban, Poskesdes ini bisa di aktifkan.

    – Minimalisir kejahatan, warga meminta adanya pos-pos penjagaan dititik-titik yang rawan.

    – Usul kalau ada bantuan dana untuk modal usaha bagi anak muda di masa pandemi ini. Karena Bumdes di desa Kokole I itu saat ini macet dan sampai sekarang pertanggungjawabannya tidak ada.

    – Penjual captikus di warung-warung yang sudah terlalu banyak sehingga mabuk mabukan di desa sering terjadi, mohon dipikirkan solusinya.

    – Usul, Pemberdayaan anak muda yaitu pelatihan-pelatihan khusus agar mereka ada skill tertentu untuk bekerja atau ber-usaha.

    – Perhatikan infrastruktur desa yaitu jalan perkebunan, kalau tidak ada jalan perkebunan susah memang untuk mengeluarkan hasil bertani dari dalam kebun.

    Menanggapi berbagai aspirasi warga, Ketua Fraksi NasDem itu menjelaskan bahwa Likupang ini merupakan salah satu daerah kawasan super prioritas. Di Sulut ini merupakan satu-satunya provinsi yang mempunyai dua kawasan ekonomi khusus, di Bitung KEK industri dan di Minut ada KEK Pariwisata Likupang.

    “Oleh karena itu, semuanya sepakat dan setuju bahwa KEK Likupang harus dinikmati oleh seluruh masyarakat likupang. Sehingga perlu adanya pengembangan destinasi unggulan, salah satunya sektor pariwisata yang ada di Kokole, itu harus dikembangkan. Ini menjadi catatan saya dan semoga bisa direalisasikan.

    Dirinya juga mengatakan untuk jalan utama yang berpotensi ambruk itu nanti menjadi catatan dirinya untuk disampaikan ke Komisi III DPRD Sulut membidangi Infrastruktur. Pastinya hal yang mendesak itu menjadi bagian yang utama.

    “Terkait harga pupuk, memang saat ini tengah menjadi masalah, di kabupaten lainnya pun mengeluhkan hal yang sama, menurut informasi yang kami komisi II dapati dilapangan bahwa kouta dan kebutuhannya berbanding terbalik, diusulkan sekian tapi realisasinya dibawa rata-rata. Dan terakhir menurut informasi dari pemerintah bahwa kuotanya akan ditingkatkan. Yang saya lihat juga kebutuhan pupuk meningkat karena banyak masyarakat yang beralih menjadi petani,” jelasnya.

    “Untuk pengadaan traktor diambil dari dandes nantinya saya akan kaji itu bersama tim ahli fraksi. Nantinya saya akan sampaikan terkait hal itu secara detail. Dan untuk kartu tani juga menjadi perhatian saya untuk di sampaikan, bukan saja di pemprov saya akan tanyakan melalui jalur partai NasDem yang berada di pusat. Intinya saya juga akan berusaha turun di desa kokole bersama dinas pertanian provinsi,” tambahnya.

    Aleg Dapil Bitung-minut itu juga menjelaskan terkait Poskesdes yang tidak difungsikan, dimana hal itu memang menjadi kewenangan kabupaten tapi nanti dirinya akan ingatkan hal itu. Nanti saya akan meminta fraksi nasdem minut yang akan mengejar itu.

    “Dan untuk adanya pos-pos penjagaan di desa, ini menjadi masukan saya untuk disampaikan ke Komisi I DPRD. Dan aspirasi tadi terkait pemberdayaan para pemuda, kalau memang Bumdes belum maksimal saya usulkan para pemuda terjun ke pertanian ataupun pariwisata karena perlahan-lahan pasti bantuan itu akan datang. Tentunya bisa kami komisi II DPRD Sulut fasilitasi dan bantu. Dan juga untuk pelatihan untuk para pemuda, nanti saya akan koordinasi dengan komisi IV DPRD terkait program-program yang menyentuh para pemuda,” jelasnya lagi.

    Terkait penjualan captikus, Nick mengatakan bahwa nantinya hal ini kita semua serahkan ke instansi terkait untuk pengaturannya. Bisa juga dibuatkan regulasi di desa terkait penjualan captikus ini. Nanti juga hal ini menjadi catatan.

    “Terkait jalan perkebunan, waktu rapat KUA PPAS tanggal 24 agustus 2021 lalu saya sudah ingatkan ke eksekutif terkait hal ini karena daerah-daerah lain juga mengeluh tentang ini. Jawaban eksekuti bahwa hal itu belum prioritas untuk 2021 tapi dalam APBD 2022 itu yang akan saya kejar, tapi pengerjaannya akan bertahap karena anggarannya juga pastinya terbatas,” katanya seraya menuturkan dalam masa pandemi ini, ada tiga prioritas yang dilaksanakan pemeritah yakni pemulihan ekonomi, kesehatan dan jaring pengaman sosial.

    Nick menutup acara reses itu dengan mengatakan bahwa dalam laporan reses nanti semua aspirasi akan disampaikan.

    “Dalam SIPD nanti, pokok-pokok pikiran anggota DPRD, ini akan menjadi Pokir saya. Untuk realisasinya tentu saya akan awasi itu,” tutupnya.

    Diketahui, pada reses itu pula secara pribadi Nick membagikan bahan pokok berupa beras kepada semua warga yang hadir.

    (ABL)

  • KALOH Reses di Airmadidi Bawah, Persoalan Lahan Kubur Mengerucut

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam kegiatan reses II tahun 2021, Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh menyambangi warga Airmadidi Bawah, kamis (26/8) di kantor Kelurahan Airmadidi Bawah.

    Pada pertemuan itu, Kaloh diperhadapkan oleh Keluh konstituen terkait lahan pekuburan dan diminta untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

    Warga menyampaikan, pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKASUA) Airmadidi Bawah tengah mengupayakan pembuatan lahan pekuburan baru.

    “Kami dari LPM dan BKSAUA sedang mengupayakan lahan pekuburan. Jadi boleh kah kami meminta kepada bapak untuk berkontribusi dalam lahan pekuburan yang sama-sama akan digalakkan,” kata warga.

    Menanggapi hal tersebut, Kaloh mengatakan, untuk lahan pekuburan bagaimana membuat tim dan dilakukan secara partisipatif ke masyarakat.

    “Makanya kita saran, pemerintah kelurahan saja bikin tim, bikin panitia kemudian dibuat proposal, diurus dengan baik, transparan dan dijaga atau sebaiknya bikin panitia kecil,” kata Kaloh yang juga politisi partai berlambang banteng moncong putih (PDIP) ini.

    Dirinya pun mengajak masyarakat untuk membuat panitia kecil. Juga meminta masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Minut.

    “Jadi harus di pilah-pilah, permintaan mereka sebagian kewenangan pemerintah provinsi, sebagian kewenangan pemerintah kabupaten. Kita koordinatif dan nanti disampaikan ke bupati di rapat-rapat atau bisa bertemu di musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan),” tandasnya.

    (ABL)

  • Reses II Tahun 2021, KAPOJOS Serap Aspirasi Warga Kolongan Tetempangan

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat, semua Wakil Rakyat turun ke daerah pemilihan masing-masing.

    Seperti yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Berty Kapojos dalam masa Reses II Tahun 2021.

    Dirinya menyambangi warga Kolongan Tetempangan, Minut pada kamis (26/8) di kantor Kumtua Kolongan tetempangan.

    Dalam pergelaran itu, BK tetap mengedepankan protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19.

    Kehadiran konstituen pun hanya dihadiri oleh para perangkat desa dan tokoh masyarakat kolongan tetempangan.

    Pada kesempatan itu dihadapan konstituen, Kapojos menyampaikan tugas dan fungsi pokok Anggota DPRD Sulut.

    “Fungsi pengawasan, Butgeting dan Legislasi,” singkatnya.

    Menanggapi itu, warga yang hadir pun menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya:

    – meminta pemasangan CCTV dan juga lampu jalan dibeberapa titik. Mengingat banyak sekali kejahatan dan pencurian yang terjadi pada akhir-akhir ini.

    – persoalan memgenai batas desa kolongan tetempangan dan watutumou induk, dimana sudah enam kali pertemuan dengan para pihak terkait tapi belum ada kata sepakat dari pemkab.

    – adanya rencana pembangunan balai desa, meminta untuk adanya bantuan dalam rencana ini.

    – meminta adanya tempat pendistribusian hasil panen karena banya hasil panen, contohnya ubi tapi tidak tahu harus dijual dimana.

    Menjawab itu, Berty mengatakan untuk CCTV nanti ditanyakan ke dinas terkait pemprov kalau ada anggaran untuk itu.

    “Untuk lampu jalan pasti saya akan perjuangankan, tapi untuk pulsa lampu jalan itu menjadi tanggung jawab warga. Saya pastikan dalam waktu dekat ini, lampu jalan itu akan dipasang,” ungkapnya.

    Untuk persoalan batas desa lanjut BK, nanti akan dicarikan solusi bersama. Saya akan bicarakan ini dengan Bupati Minut.

    “Namun apabila tidak ada titik terang, akan ditindaklanjuti oleh provinsi. Dan untuk permintaan bantuan soal rencana pembangunan balai desa, saya mengusulkan untuk memasukan proposal bantuan contohnya di BSG atau Angkasa Pura atau juga di MSM, karena mereka ada dana CSR untuk hal-hal seperti itu,” jelas BK.

    “Dan untuk permintaan tempat pendistribusian hasil panin nantinya akan saya usulkan. Intinya semua aspirasi yang disampaikan pasti saya akan perjuangkan sampai pada tahap realisasi,” tutupnya.

    (ABL)