Test Peta Sulut

Tag: reses

  • ALFIAN BARA Reses di Moyongkota, Masalah Infrastruktur Diseruhkan Warga

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna menyerap dan menjaring aspirasi masyarakat, semua Wakil Rakyat turun ke daerah pemilihan masing-masing.

    Hal itu pula dilakukan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Alfian Bara dalam masa Reses III Tahun 2021. Dimana dirinya menyambangi Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi utara, kamis (25/11).

    Pada kesempatan itu, Masyarakat Desa Moyongkota menyeruhkan sejumlah aspirasi, diantaranya:

    1. Pembuatan Drainase perbatasan Desa Moyongkota dengan Desa Tangaton di karenakan sering meluapnya air di badan jalan karena dapat membahayakan pengguna jalan umum

    2. Penambahan Debit Air untuk pamsimas khususnya untuk KPSPAM desa Moyongkota melelai dinas PU provinsi.

    3. Ruas jalan Modayag molobog yang sudah rusak dan rawan longsor, sudah dua tahun tidak di perbaiki serta pilah-pilah jalan sudah ditumbuhi rumput.

    Menanggapi hal itu, Politisi Partai NasDem Sulut Alfian Bara mengatakan bahwa aspirasi masyarakat yang masuk sebagian besar ada di lingkup komisi III, sedangkan dirinya duduk di Komisi II bidang Perekonomian.

    “Tapi tak mengapa, semua aspirasi yang disampaikan pasti akan ditindaklanjuti. Saya akan langsung berkoordinasi melalui lintas Komisi maupun Fraksi,” Jawab Legislator dapil BMR itu.

    Alfian Bara juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Moyongkota yang telah bersedia hadir guna menyampaikan keluhan tapi juga usulan ke pemerintah.

    “Saya sebagai wakil rakyat pasti akan memperjuangkan aspirasi masyarakat ini di lembaga DPRD Sulut,” Tutupnya.

    (ABL)

  • Laksanakan Kewajiban, HENRY WALUKOW Jemput Aspirasi di Kecamatan Kalawat

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna melaksanakan kewajiban, Anggota DPRD Sulut Henry Walukow menyerap aspirasi masyarakat, tepatnya di Kantor Kecamatan Kalawat Minut.

    Personil Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow pun disambut oleh Camat Kalawat Indria Nasa bersama jajaran pemerintahan kecamatan.

    Salah satu permasalahan yang sering menjadi keluhan masyarakat khususnya daerah sekitar kompleks kantoran yang Kecamatan sering dilanda banjir bila datang musim hujan sehingga mengganggu aktifitas pelayanan masyarakat.

    Camat Indrian Nasa berharap dapat dicarikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut khususnya perbaikan drainase di ruas jalan depan perkantoran untuk menahan tumpahan air dari ruas jalan utama yang notabene merupakan jalan Nasional.

    ” Kompleks Kantor Camat Kalawat ini memang tempat genangan air, tidak hanya disini, ada juga titik banjir di depan sekolah MIS ya selalu kebanjiran, ” ungkap Nasa.

    Ia juga memberi apresiasi atas perhatian Walukow yang datang mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

    ” Kami pemerintah Kecamatan Kalawat sangat mengapresiasi kunjungan pak Dewan Henry Walukow yang datang mendengarkan aspirasi kami disini, karena beliau juga sangat memperhatikan keadaan kami disini, ” tandas mantan sekcam Talawaan ini

    Menanggapi permasalahan tersebut, Walukow berjanji akan membawa aspirasi masyarakat Kecamatan Kalawat ke lembaga DPRD dan mitra kerja terkait.

    ” Ini tentu menjadi perhatian saya apalagi Kantor Kecamatan Kalawat merupakan salah satu fasilitas publik yang melayani masyarakat setiap hari, ini tidak boleh terganggu. Mudah – mudahan apa yang menjadi harapan pemerintah Kecamatan bisa dilaksanakan terlebih khusus perbaikan infrastruktur untuk mengatasi persoalan banjir yang menjadi keluhan mereka, ” pungkas Politisi Partai Demokrat ini .

    (ABL)

  • Ketua DPRD Sulut ANDI SILANGEN Jaring Asmara Tahuna Barat dan Tabukan Utara

    test.petasulut.com/, SULUT – Terus berupaya mengedepankan kesejahteraan rakyat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Fransiscus Andi Silangen turun ke daerah pemilihan (Dapil) yakni Nusa Utara untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam masa reses, Rabu (24/11/2021).

    Saat melakukan reses tepatnya di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat dan Kecamatan Tabukan Utara di Kampung Peta Selatan (Embuhanga), Silangen dikeluhkan soal bantuan pemerintah berupa Pajeko atau alat penangkap ikan, infrastruktur dan bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH).

    Seperti di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat, masyarakat keluhkan bantuan Pajeko karena mata pencaharian masyarakat di situ mayoritas adalah sebagai nelayan. Sangat membantu ketika pemerintah memberikan bantuan alat penangkap ikan.

    Selain itu masyarakat juga mengharapkan pemerintah memperhatikan infrastruktur jalan yang tentu saja bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

    Bukan hanya itu, masyarakat Kolongan Mitung juga berharap pemerintah memberikan bantuan pupuk dan bibit.

    Sebagai manusia tentu saja membutuhkan tempat tinggal yang layak, dan dalam program pemerintah yang mengacu pada program pemerintah pusat disiapkan bantuan berupa RTLH sehingga masyarakat disitu pun berharap sekiranya bantuan tersebut bisa diterima.

    Tentu saja aspirasi masyarakat tersebut jadi perhatian Ketua Dewan yang kerap disapa Andi ini. Sebab menurut Silangen pelaksanaan reses selain menampung aspirasi masyarakat tetapi juga sebagai wadah untuk mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat secara khusus terkait penjabaran program pemerintah di masyarakat.

    Sekedar untuk diketahui, setelah pelaksaan reses di kedua tempat tersebut, dilanjutkan dengan kegiatan penanaman pohon dalam rangka Hari Pohon Sedunia.

    (ABL)

  • Petani Menjerit Soal Pupuk dan Bibit Jagung, KALANGI Warning Distanak Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut, Sjenny Kalangi kembali menyoroti kelangkaan pupuk bersubsidi serta bibit jagung.

    Hal itu terungkap saat Kalangi menyerap aspirasi masyarakat di Bolmong raya, dimana sebagian besar masyarakat petani BMR menjerit dikarenakan persoalan Pupuk dan bibit.

    Mengenai itu, Anggota Komisi II DPRD Sulut pun mempertanyakan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan selaku instansi terkait yang dinilai kurang tanggap mengantisipasi persoalan yang menjadi kebutuhan utama petani ini.

    Dikatakannya, semangat Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandow yang selalu mengkampanyekan ” Marijo bakobong” terkesan tidak ditunjang instansi teknis dengan banyaknya keluhan petani di lapangan.

    “Kebanyakan yang sering dikeluhkan petani saat saya turun lapangan terlebih saat reses, soal pupuk bersubsidi dan bibit jagung yang sulit mereka peroleh, kalaupun ada, penyaluran tidak sesuai permintaan petani.” ungkap politisi Partai Gerindra itu, senin (13/9) diruang kerjanya.

    Menyikapi persoalan tersebut Kalangi menegaskan, akan mengusulkan untuk mengagendakan hearing bersama Dinas Pertanian guna mengetahui pengkal persoalan penyebab kelangkaan tersebut.

    ” Akan segera diusulkan melalui komisi II untuk mengagendakan pertemuan dengan Instansi terkait agar persoalan yang dihadapi para petani kita dapat dicarikan solusi terutama bagaimana memenuhi ketersediaan pupuk dan bibit yang mereka butuhkan saat ini.” pungkas Kalangi.

    (ABL)

  • Reses MJP, Warga Tumaluntung Keluhkan Persoalan Data BST

    test.petasulut.com/, SULUT – Terus berupaya mengedepankan kesejahteraan rakyat, Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan menyerap aspirasi warga Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), kamis (26/8) di Kantor Hukum Tua Desa Tumaluntung.

    Diketahui, Penjaringan aspirasi ini hanya pertemuan dengan perwakilan desa setempat serta tetap mengikuti protokol Covid-19.

    Dalam pertemuan reses di Desa Tumaluntung, Politisi Partai Solidaritas Sulut itu, menerima aspirasi antara lain terkait tidak adanya sinkronisasi data Batuan Sosial Tunai (BST).

    MJP pun diminta memperhatikan persoalan tersebut.

    Warga mengatakan, data BST tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dikarenakan pada awal pandemi Covid-19 pihak desa telah diminta data-data dari pemerintah pusat untuk masyarakat sebagai penerima bantuan, akan tetapi data yang disodorkan tidak tepat sasaran.

    “Ternyata penyaluran tersebut tidak sesuai diharapkan dari desa. Hal ini meminta kejelasan data-data yang masuk karena di desa ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan layak dibantu tapi data yang keluar dari pusat tidak sesuai dengan data di desa,” kata warga.

    Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan mengatakan, nama penerima BST telah diusulkan oleh pemerintah pusat dari daerah, tapi data dari desa tidak keluar.

    “Yang saya mau sampaikan, persoalan hari ini di 15 kabupaten kota di Provinsi Sulut (Sulawesi Utara), DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ada di Pusdatin (Pusat Data dan Sistem Informasi) Kemensos tidak diperbaharui sejak tahun 2015,” kata Pangemanan yang juga personel Komisi IV DPRD Sulut.

    “Jadi jangan heran, jangan salahkan Hukum Tua kalau ada program reguler dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, jaring pengamanan sosial, jangan heran kalau ada yang sudah meninggal masih keluar nama, jangan heran orang yang sudah tidak layak terima tapi terima dan orang yang layak tidak terima,” tuturnya.

    Ditambahkannya, indikator yang dipakai pemerintah pusat adalah 14 indikator kemiskinan.

    “Kami sudah bicara, nantinya lewat peraturan daerah penanganan fakir miskin dan anak terlantar, pengaturan pelaksanaannya teknisnya bisa lewat peraturan gubernur,” tambah politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

    Dikatakan Pangemanan, DPRD Sulut akan mendorong pemerintah daerah lewat musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa, kabupaten, kota, membuat surat edaran untuk memfasilitasi, terlebih khusus untuk memverifikasi dan validasi data.

    “Kami sudah berkonsultasi ke Kemensos dan Kemendagri karena dana desa bisa dialokasikan untuk musrembangdes khusus verivali data. Kan nanti bisa dikonfrontasi langsung oleh Pemdes saat pertemuan. Mana yang layak menerima atau tidak,” terang legislator daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Minut dan Kota Bitung ini.

    Lebih lanjut, DPRD Sulut telah melakukan konsultasi dengan pemerintah agar BST diperpanjang.

    “Tetapi seharusnya diberikan kepada yang memang sangat membutuhkan. Data sebenarnya setiap minggu bisa dilakukan pemutakhiran dan masyarakat bisa mengkoreksi langsung. Pemerintah harus melakukan akselerasi pemutahiran data sembari kita melihat kondisi masyarakat yang kontekstual, yang makin susah pada hari ini,” tandasnya.

    (ABL)

  • Jaring Asmara, Rotinsulu Gelar Reses II Tahun 2021 di Kalawat

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Herry Rotinsulu menggelar Kegiatan Reses II Tahun 2021, Rabu (25/8), di Kantor Camat Kecamatan Kalawat. Permasalahan masyarakat pun dibedah.

    Rotinsulu mengatakan, salah satu fungsi dari Anggota DPRD Sulut adalah menyerap aspirasi masyarakat dan nanti akan di bawah.

    “Saya harap kegiatan yang berlangsung ditempatkan ini akan membenah persoalan masyarakat kemudian akan carikan solusi,” kata Rotinsulu yang juga personil Anggota Komisi II DPRD Sulut.

    Ditambahkannya, permasalahan yang didapati ditempat ini solusinya apakah akan diselesaikan dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, merespon dana CSR atau pun dana perbankan.

    “Oleh karena itu pada pertemuan hari ini saya mengundang Ketua KTNA (Kontak Tani Andalan Masyarakat) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Arly Dondokambey supaya boleh menyampaikan tentang bagaimana bisa mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) terlebih khusus dalam bidang pertanian,” tutur legislator daerah pemilihan Minut Bitung ini.

    Ditambahkannya, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini menciptakan berbagai dampak terlebih khusus di bidang ekonomi.

    “Kondisi perekonomian pada masa pandemi semua lapisan dirasakan baik lapisan bawah, menengah dan atas, berbeda yang dirasakan pada krisis tahun 1998. Akan tetapi sektor pertanian juga terbukti dapat meminimalisir hal tersebut, maka dari itu sektor pertanian hari dijadikan fokus untuk masyarakat,” terang politisi partai berlambang banteng moncong putih ini (PDIP).

    Selain itu, kehadiran di masa reses kali ini adalah membawa visi misi kabupaten Minut yakni mensejahterakan masyarakat.

    “Kehadiran saya sebagai anggota dewan adalah mensejahterakan rakyat sesuai dengan visi misi kabupaten Minut,” tandasnya.

    Pada kesempatan itu, beberapa aspirasi masyarakat pun di sampaikan yakni soal pengembangan desa wisata yang berada di desa kuwil dan desa maumbi, diminta untuk adanya bantuan dari segala sektor, contohnya di danai oleh dana desa, kabupaten, provinsi dan bahkan pusat.

    Ada pula aspirasi yang disampaikan terkait dibidang pertanian, infrastruktur dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

    Rotinsulu pun menegaskan akan memperjuangkan aspirasi ini untuk dibawah ke gedung cengkih.

    “Pasti akan diperjuangkan di lembaga DPRD Sulut,” singkatnya.

    Turut hadir, Camat kalawat, perangkat desa serta para tokoh masyarakat.

    (ABL)

  • WINSU Interupsi Paripurna, Minta Kebijakan Soal Uang Transport Reses

    test.petasulut.com/, SULUT – Ada yang menarik disela-sela pergelaran rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka penyampaian hasil LHP Pemprov Sulut Tahun Anggaran 2020, Senin (03/05/2021).

    Dimana, Anggota DPRD Sulut, Winsulangi Salindeho melakukan interupsi dengan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Sulut yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    Politisi Senior Partai Golkar ini juga mempertanyakan dua hal kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dihadiri langsung oleh Anggota IV BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

    “Gedung RSUD Sulut sangat bagus tapi disamping gedung RSUD ada bangunan yang yang kelihatannya bermasalah. Bisakah BPK memberikan saran penyelesaian gedung tersebut,”ujar Salindeho dihadapan Gubernur, Wakil Gubernur, BPK RI dan seluruh yang hadir.

    “Kedua, DPRD sering melaksanakan reses. Pada waktu lalu, DPRD boleh memberikan uang transport, tapi kemudian disalahkan BPK. masyarakat yang datang ke reses meninggalkan lahan pekerjaannya dengan menggunakan uang transportasi. Apa bisa ada kebijakan dari BPK soal uang transport ini,”tambahnya.

    (ABL)

  • FELLY Ingatkan Warga Eris, Cek KLIK Sebelum Pemakaian Produk

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Guna melaksanakan kewajiban, Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene turun kedapil, tepatnya di Desa Tandengan Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa, Rabu (21/4/2021) siang.

    Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi bersama BPOM, Felly memberikan informasi kepada warga eris menyangkut cara-cara yang tepat pengecekan obat, makanan, kosmetik dan lainnya, tujuannya agar masyarakat dapat dengan teliti mengkonsumsi maupun memakai produk dengan baik.

    Dalam sosialisasi tersebut juga, FER tetap mengedepankan protokol covid-19 guna pencegahan penyebaran virus ini.

    Pada Pemaparannya, Felly Estelita Runtuwene menyampaikan ketika kita akan belanja ingat cek KLIK selalu agar terlindungi dari obat dan makanan Ilegal, cek KLIK yaitu cek Kemasan, jangan beli produk dengan kemasan yang telah rusak atau penyot meski sedikit, cek Label, baca dahulu Label berisi informasi produk sebelum dibeli, cek Izin edar apakah produk tersebut sudah terdaftar apa belum dan yang terakhir cek kadaluarsa,

    “jangan beli atau konsumsi obat dan makanan yang telah kedaluarsa,”ujar Felly Runtuwene.

    Suasana sosialisasi di Eris Minahasa

    Selain itu, Felly Runtuwene juga berbagi tips kepada warga yang hadir dalam kegiatan sosialiasi tersebut saat berbelanja di warung, toko atau pasar.

    “Jika membeli produk makanan, sebaiknya tidak diisi di dalam kantong plastik secara bersamaan dengan produk lain yang mengandung bahan kimia seperti sabun, shampoo dan lain sebagainya. Hal ini berpotensi terjadi perpindahan zat kimia ke dalam makanan,” ujar Felly Runtuwene.

    Ia pun berharap, masyarakat yang hadir dalam sosialisasi tersebut untuk dapat menjadi perpanjangan tangan dari Komisi IX DPR RI dan juga Balai Besar POM di Manado kepada masyarakat lainnya dalam menyampaikan informasi yang diterima.

    “Intinya kegiatan ini adalah bagian dari tupoksinya untuk menjaring aspirasi warga SulawesI Utara dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI,” Katanya.

    “Jadi ini adalah bagian dari Tupoksi saya sebagai anggota DPR RI untuk menjaring aspirasi warga, selain itu bersama dengan Balai Besar POM di Manado kami mensosialisasikan bagaimana cara membeli produk obat dan makanan dengan aman agar tidak salah dalam mengkonsumsinya,” tambah Felly.

    (ABL)

  • Reses di Winangun, FER Apresiasi Perusahaan PMI di Manado

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Dalam rangka pelaksanaan Reses Seluruh Anggota DPR RI, Felly Estelita Runtuwene yang adalah Ketua Komisi IX DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja di Kelurahan Winangun, Kota Manado, Sulut, Selasa (20/4).

    Dalam kunjungan itu Felly meninjau kantor dan fasilitas pelatihan bahasa asing oleh perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Manado.

    Dalam kunjungan tersebut Ketua Komisi IX DPR RI itu didampingi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Manado, Hendra Makalalag.

    “Saya mengapresiasi perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang serius mempersiapkan calon PMI agar memiliki kemampuan bahasa asing sesuai negara penempatan,” kata Felly di sela-sela kunjungan.

    Tak hanya itu, Legislator NasDem dari dapil Sulawesi Utara itu juga memberi semangat kepada para calon yang sedang mengikuti pelatihan agar mempersiapkan kemampuan sehingga memiliki daya saing.

    Di waktu yang sama, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Manado, Hendra Makalalag menyampaikan pentingnya sinergi semua pihak untuk mempersiapkan calon PMI.

    “Masih ada kendala dalam pelatihan terkait dengan sumber daya instruktur yang terbatas,” imbuh Hendra.

    (ABL)

  • DPRD Sulut Gelar Paripurna Tutup-Buka Masa Reses Tahun 2021

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan (AKD) DPRD sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Pertama Tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna pada Senin (19/4), di ruang paripurna DPRD Sulut.

    Sidang Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay, Billy Lombok dan Dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Sulut Steven Kandouw.

    Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulut, Andy Silangen menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim.

    “Izinkanlah saya atas nama rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadan ini bagi seluruh umat Muslim yang ada di Sulut. Lewat momentum ini saya mengajak memperkuat jalinan silaturahmi dan kebersamaan serta memperat ikatan antara kita sebagai modal utama dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan di provinsi Sulut,” kata Silangen.

    Ia menambahkan, pada momentum ibadah puasa untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

    “Atas rahmat dan anugerah kita masih diberikan kehidupan serta kesehatan di tengah-tengah masih berhadapan dengan pandemi Covid-19 yang sampai pada saat ini masih melanda seluruh dunia, melanda bangsa dan negara termasuk Sulut yang kita cintai,” tuturnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dirinya pun mengapresiasi kinerja anggota DPRD karena tetap menjaga performa maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan selama masa persidangan pertama. Antara lain dalam menyerap aspirasi masyarakat, mengawal dan mengawasi kinerja pemerintahan daerah serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, walaupun masih menghadapi situasi pandemi Covid-19.

    “Memasuki masa persidangan yang kedua nanti saya berharap performa yang baik ini dapat semakin ditingkatkan. Kita perlu mengingat pada diri masing-masing bahwa kita adalah representasi masyarakat. Kita berada di sini karena telah dipilih dan dipercaya oleh masyarakat sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat. Pada sisi lain, kita dituntut untuk menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan karena kita adalah representatif rakyat,” katanya.

    Ia pun meminta untuk terus menjaga sikap sebagai pejabat publik, tempat diletakkan banyak harapan rakyat.

    “Marilah kita terus berbenah diri dan meningkatkan performa kinerja kedewanan kita sehingga kita terus memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat, menjawab setiap permasalahan yang ada di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada kita,” pintanya.

    Lebih lanjut Silangen mengatakan, DPRD Sulut memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi Sulut yang tetap memperlihatkan kinerja maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam kondisi Covid-19 yang terjadi saat ini.

    “DPRD Sulut selaku mitra strategis pemerintah Sulut sepenuhnya mendukung serta siap sedia memberikan rekomendasi yang solutif terhadap berbagai persoalan dan upaya serta kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulut, khususnya upaya penangan dan pencegahan pandemi Covid-19, serta kebijakan pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi,” tuturnya.

    Ia menambahkan, DPRD mendorong pemerintah Sulut untuk berinovasi dan berkreasi meskipun di tengah tantangan dan halangan di berbagai sisi dan mengajak kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut agar terus mengingat kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai dan berhati-hati dengan ancaman bibit badai siklon tropis yang mengakibatkan cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini.

    “DPRD juga berharap pemerintah daerah menyusun langkah-langkah taktis mitigasi bencana untuk mengatasi potensi-potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu,” tutupnya.

    Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi atas kinerja DPRD Sulut karena telah menunjukkan eksistensi pemenuhan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

    “Pemerintah dan rakyat Sulut sampai saat ini berbangga karena para pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulut senantiasa konsisten menunjukkan eksistensi pemenuhan tugas dan tanggung jawab dalam menjadi komponen pembangunan bangsa di Bumi Nyiur Melambai,” kata Dondokambey.

    Ia menambahkan, DPRD Sulut mampu menjalin koordinasi dan sinergitas yang positif dengan pemerintah Sulut untuk mengawal pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, termasuk dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

    “Sangat diharapkan kegiatan pada tahun 2020 akan menjadi bahan bagi DPRD Sulut untuk bersama dengan pemerintah daerah menyusun langkah strategis rencana kerja dan rencana kebijakan ke depan sehingga seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut Dondokambey mengungkapkan, dengan aspirasi masyarakat dan tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah maupun DPRD Sulut masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan yang menyebabkan tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi sehingga kemudian senantiasa perlu disusun dengan mempertimbangkan aspek disparitas kebutuhan dan kemampuan kapasitas pemerintah daerah.

    “Untuk memenuhinya ini menjadi persoalan bagi pemerintah provinsi Sulut dalam tahun 2020, APBD pemerintah provinsi Sulut dengan Pilkada yang ada kurang lebih 353 miliar, APBD dialokasikan untuk kegiatan Pilkada. Tiba-tiba terjadi Covid-19, kita diwajibkan untuk semua kegiatan-kegiatan yang direncanakan direkofusing untuk menangani pandemi Covid-19,” tandasnya.

    Diketahui, Rapat Paripurna ini tetap menerapkan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran Wabah Covid-19.

    (ABL)