Test Peta Sulut

Tag: STEVEN KANDOUW

  • BPK-RI Sulut Gelar Pembukaan PTL dan Keruda Semester II 2021

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulut pada senin (6/12) Pukul 15.00 WITA menggelar Pertemuan Telekonferensi Video Pembukaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Dan Pemantauan Kerugian Negara Kerugian Daerah Semester II Tahun 2021 melalui Zoom Meeting.

    Diketahui, kegiatan ini merupakan implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat (5) dan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

    Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E., M.M., Ak. CA., CFrA., CSFA. memimpin pertemuan tersebut.

    Hadir dalam Pertemuan Telekonferensi Video
    ini adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, dan para Wakil Kepala Daerah lainnya, diantaranya Wakil Bupati Minahasa Selatan, Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara.

    Selain para wakil kepala daerah, kegiatan
    diikuti pula oleh para Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Kota dan juga jajaran
    pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

    Pada kesempatan itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam sambutannya menyatakan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester I Tahun 2021 baru mencapai 77,57%.

    “Semester II Tahun 2021 ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah memberi kesempatan koordinasi yang lebih lama
    untuk pelaksanaan tindak lanjut yang diharapkan akan dapat mencapai angka 80%,” Ucap Karyadi.

    Wakil Gubernur dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

    “Dan yakin bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh pemerintah kabupaten dan kota juga pasti telah melakukan upaya untuk mewujudkan penyelesaian tindak lanjut yang optimal sebagai langkah membentuk Clean Goverment,” Tutur Wagub.

    (ABL)

  • Lauching Buku ‘Audit Itu Gampang’ Kepala BPK-RI Sulut, Karyadi Ungkap Auditor Tidak Sesulit Yang Dibayangkan

    test.petasulut.com/, SULUT – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara, Karyadi S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA menepis anggapan masyarakat maupun lembaga pemerintahan terkait sulitnya proses Audit.

    Hal itu dibuktikan karyadi dengan meluncurkan buku perdana dengan judul “Audit Itu Gampang”, kamis (2/12) di hotel peninsula manado.

    Kegiatan Bedah Buku tersebut pun dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Bupati/Walikota di 15 Kabupaten/Kota, Forkompimda, Dirut BSG Revino Pepah, unsur Pers dan undangan lainnya.

    Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan bila acara Bedah Buku jarang dilakukan.

    “Kalau yang lain itu biasa,” ujar Kandouw disambutan.

    Wagub Kandouw pun memuji kemampuan Kepala BPK Perwakilan Sulut, Karyadi dalam menulis sebuah buku.

    “Luar biasa! Tidak semua orang bisa,” puji Wagub.

    Masih disambutan Wagub, bila audit bukanlah hal yang muda. Namun demikian audit saat ini menjadi hal yang primer.

    Tak lupa Wagub mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK Sulut, Karyadi yang sudah membuat buku “Audit Itu Gampang”.

    ” Karena bisa menambah pengetahuan, audit itu konsolidasi. Atas nama wagub mengucap selamat kepada pak Karyadi yang mau menulis buku ini, mungkin kecil bagi pak Karyadi tapi sangat besar untuk kita,” tutup Wagub Kandouw.

    Karyadi sendiri disambutan sekaligus ulasan buku “Audit Itu Gampang” mengucapkan terima kasih kepada para undangan.

    Karyadi pun mengaku bila buku ini tepat di usia ke 50 tahun.

    Karyadi juga membenarkan perkataan Wagub Kandouw yang mengatakan bahwa menulis itu bukanlah hal muda dilakukan.

    “Benar kata pak wagub audit itu adalah hal yang menakutkan, menulis buku ternyata susah sekali karena menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti,” ucap Karyadi.

    Namun kembali ditegaskan Karyadi, auditor tidak sesulit yang bayangkan, ” tutup Karyadi yang sudah 25 tahun bekerja di lembaga audit.

    Untuk diketahui selain launching buku “Audit Itu Gampang Kepala BPK Sulut ini juga sudah melauncing album lagu yang bisa diakses lewat chanel youtobe miliknya.

    (ABL)

  • Penanganan Covid-19 di Sulut Semakin Membaik

    test.petasulut.com/, SULUT – Penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara berangsur-angsur membaik.

    Hal itu dibuktikan dengan rilis data covid-19 yang terus di update pemerintah Provinsi Sulut dimana penambahan kasus Covid-19 mengalami penurunan yang signifikan.

    Terlebih, jumlah kasus sembuh virus corona di Sulut terus bertambah.

    Update terakhir per tanggal 25 oktober 2021 yang dirilis Pemerintah Provinsi Sulut, dimana penambahan kasus covid-19 hanya 1 kasus sedangkan penambahan kasus sembuh berjumlah 31 orang.

    Untuk total sementara kasus posifit covid-19 berjumlah 43.484 kasus dan kasus sembuh berjumlah 33.075 orang sehingga kasus aktif sampai dengan saat ini yakni 377 kasus.

    Untuk Peta sebaran Covid-19 Sulawesi Utara di 15 kabupaten dan kota, semuanya masuk Zona Kuning (Risiko Rendah).

    Sumber: Insta Pemprov Sulut

    Berdasar dari hal itu, Penanganan covid-19 di Sulut untuk saat ini dinilai cukup membaik.

    “Pemerintah Provinsi Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wagub Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandouw sangat fokus dalam memberantas pandemi covid-19,” ucap seorang warga manado yang tak mau disebutkan namanya, selasa (26/10).

    Tak hanya itu, dirinya juga mengatakan bahwa waktu lalu Dinas Kesehatan Sulut sempat mendapat kritikan-kritikan pedas dari masyarakat maupun Anggota Dewan tapi tak menyurutkan semangat mereka untuk selalu fokus dalam penanganan covid-19.

    “Ditambah juga Pemprov Sulut sampai dengan detik ini fokus pada kegiatan vaksinasi didukung pula oleh para kepala-kepala daerah di 15 kabupaten/kota. Saya rasa sinergitas antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin membaik dan terorganisir,” ucapnya lagi.

    Tapi, lanjutnya masyarakat juga jangan sampai terlena dengan hasil sementara ini, tetap patuhi protokol kesehatan secara ketat karena pemerintah sudah habis-habisan dalam memberantas wabah covid-19 di Sulut.

    “Pemerintah tak henti-hentinya mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran wabah Covid-19. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan sering mencuci tangan pakai sabun atau Handsanitizer,” Tutupnya.

    (ABL)

  • DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda RPJMD 2021-2026

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Provinsi Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang rencana pembangunan jangkah menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2021-2026, selasa (10/8) diruang paripurna DPRD Sulut.

    Diketahui, pergelaran Rapat Paripurna ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat guna meminimalisir penyebaran covid-19.

    Kegiatan tersebut pun dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay dan Billy Lombok serta dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw.

    Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen mengawali pertemuan itu dengan mengatakan bahwa ditengah semaraknya suasana menyongsong hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik Indonesia ke-76 tahun, tanggal 17 Agustus tahun 2021, kiranya semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme serta patriotisme akan tetap menjadi bagian kita sekalian.

    “Walaupun ditengah pandemi Covid-19 yang belum mereda tetapi semangat juang dari pimpinan dan Anggota DPRD serta jajaran pemerintah sebagai penerus cita-cita bangsa patut menjadi langkah positif untuk kita bisa terus maju dalam upaya mensejahterakan rakyat Sulut,” kata Andi.

    Lanjut Silangen, Pembahas Ranperda tentang RPJMD tahun 2021-2026 dengan perangkat daerah terkait telah selesai.

    “Maka hari ini adalah rapat paripurna tingkat dua,” ungkapnya.

    Dalam rapat itu pula, Pansus Pembahas Ranperda RPJMD melalui Anggota DPRD Vonny Paat melaporkan hasil rumusan terkait ranperda ini.

    Adapun pendapat akhir Fraksi-fraksi yang telah dirangkum oleh pansus RPJMD yakni:

    – Adanya Korelasi yang sinergi antara penetapan prioritas program dengan kegiatan antar sektor.

    – Pemerintah percepat pemulihan ekonomi melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.

    – Fraksi-fraksi mendukung segala kebijakan pemerintah yang pro rakyat dengan senantiasa tetap melaksanakan fungsi pengawasan dengan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

    – RPJMD yang ditetapkan agar difokuskan pada rencana strategi 5 tahun kedepan dari Gubernur dan Wagub khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.

    – Sektor pelayanan kesehatan, kiranya pemerintah dapat meninjau pelayanan rumah sakit yang berada di Sulut dalam penetapan pasien dengan status meninggal akibat covid-19, karena ada sebagian masyarakat yang tidak menerima keputusan itu. Serta ketersediaan alat yang belum memadai seperti oksigen, ventilator dan tunjangan insentif nakes harus jadi perhatian pemerintah.

    – Pemerintah kiranya mencari terobosan untuk menggeliatkan kembali peran wirausaha dalam kegiatan pelaku usaha kecil menengah, UKM dan UMKM.

    – Melakukan riset untuk menentukan keunggulan kompetitif pariwisata sulut serta penelitian akan minat masyarakat terhadap pariwisata.

    – Apresiasi terhadap visi misi Gubernur dan Wagub Sulut untuk menjadikan sulut sebagai pintu gerbang indonesia ke asia pasifik, hal ini ditunjang dengan bandara internasional sam ratulangi serta pelabuhan internasional Bitung.

    -Terkait Pembangunan KEK Pariwisata Bitung dan Likupang, berharap pembangunan ini dapat selaras karena ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulut.

    – Perlu adanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di daerah daerah kepulauan, khususnya jaringan listrik, komunikasi dan internet.

    – mengusulkan dan mendorong adanya olahraga elektronik di Sulut.

    – Adanya pengembangan dibidang peternakan.

    – Untuk pengembangan wilayah di nusa utara, Fraksi-fraksi berpendapat perlu dipertimbangkan untuk daerah ekonomi perbatasan.

    -meningkatkan dan mengoptimalkan sosialisasi serta himbauan disertai tindakan dalam upaya membatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan terutama mengatasi sampah rumah tangga dan industri.

    “Kiranya Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda,” ungkap Paat.

    Menanggapi laporan Pansus RPJMD, Wakil Gubenur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan bahwa kritik dan saran ini sangat diperlukan.

    “Contohnya tadi, catatan-catatan yang disampaikan Anggota DPRD Vonny Paat. Ada 14 poin, disitu disebut ada pemulihan ekonomi, syukur di Sulut pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wagub.

    Pansus juga mengingatkan tentang kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, Wabug menjawab bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan regulasi yang pro rakyat.

    ” Rakyat di anak emaskan dan tidak di anaktirikan. Untuk strategi 5 tahun kedepan ini harus dimulai dengan fokus pada pelayanan publik pasca covid walaupun adanya PPKM, tetap hal ini akan diperhatikan. Pelayanan kesehatan juga yakni ketersediaan oksigen, ventilator serta tunjangan nakes. 3 hal ini yang terus saya lihat bermunculan di medsos, pastinya hal ini menjadi perhatian bapak gubernur,” jelas Steven.

    Untuk Pariwisata, Kandouw menyampaikan bahwa hal ini yang menjadi unggulan di Sulut, pastinya kita harus persiapkan dengan baik.

    “Terima kasih kepada pansus DPRD Sulut yang selalu terus mengingatkan hal-hal yang penting untuk kita jalankan dan kembangkan, kiranya kedepan daerah sulut bisa maju dan sejahtera,” tutupnya.

    Rapat itupun dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda RPJMD provinsi Sulut tahun 2021-2026 oleh Pimpinan DPRD Sulut dan Wakil Gubernur Sulut yang disaksikan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Para Assisten pemerintah Provinsi Sulut bersama jajarannya, Tokoh Masyarakat, Undangan dan Insan Pers yang hadir secara fisik maupun virtual.

    (ADVETORIAL)

  • Walikota Manado Turut Menyaksikan Gubernur Sulut Resmikan Lapangan Basket Di Koni

    Manado, test.petasulut.com/ – Walikota Manado Andrei Angouw usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Cempaka Resort Kolongan Maumbi. Langsung melanjutkan agenda berikutnya. yaitu, menghadiri serta menyaksikan langsung Peresmian Gedung Lapangan Basket Koni Sario. Jumat (16/7).

    Gedung tersebut di resmikan langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dengan berbagai seremonial peresmian, seperti pengguntingan pita, penandatanganan prasasti peresmian Gedung dan melakukan Lemparan pertama bola basket sebagai tanda bahwa gedung tersebut siap digunakan.

    Disaksikan Wagub Steven Kandouw yang juga sebagai Ketua Koni Sulut, serta didampingi para jajaran Pengurus Koni Sulut. Antara lain ketua harian Koni Theo Kawatu, Sekretaris Toni Kulit.

    Serta, Turut hadir dalam peresmian itu, Walikota Manado, Sekprov Sulut Edwin Silangen, Asisten I Pemprov Sulut Edison Humiang, Kadis Perkim Sulut Stive Kepel, Bupati Minut Joune Ganda dan Walikota Tomohon Caroll Senduk.

    Gedung yang diresmikan itu bertujuan agar Meningkatkan Olahraga Cabang Bola Basket di Sulut.

  • Bupati JOUNE GANDA Hadiri Peresmian Gedung Hall B Koni

    test.petasulut.com/, SULUT – Bupati Minahasa Utara Joune Ganda menghadiri peresmian Gedung Hall B Lapangan Basket di Koni Sario, jumat (16/7).

    Gedung itu diresmikan oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey ditandai dengan pengguntingan pita, penandatanganan prasasti peresmian Gedung dan shoot awal Bola Basket sebagai tanda bahwa Gedung ini siap dipakai untuk peningkatam Olah Raga Bola Basket di Sulawesi Utara.

    Peresmian Gedung ini disaksikan oleh Wagub Sulut, Steven Kandouw yang juga sebagai Ketua KONI Sulut serta didampingi para petinggi Koni Sulut seperti Ketua Harian KONI, Theo Kawatu dan Sekretaris KONI, Toni Kulit.

    Hadir juga dalam peresmian ini yakni Sekprov Sulut, Edwin Silangen, Asisten I Pemprov, Edison Humiang, Kadis Perkim Sulut, Steve Kepel dan Walikota Tomohon Caroll Senduk.

    “Semoga dengan diresmikannya Gedung Olahraga Hall B KONI ini bisa meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga dan menjaga kesehatan khususnya di masa pandemi ini,” ucap Joune Ganda.

    Pergelaran itu tetap mematuhi Protokol kesehatan guna pencegahan Covid-19.

    (ABL)

  • 2 Hari Terakhir, Kasus Sembuh Covid di Sulut Capai 567 Orang

    test.petasulut.com/, SULUT – Kasus Covid-19 di daerah nyiur melambai mengalami penurunan drastis. Bagaimana tidak, kabar baik ini berdasarkan data terkini covid-19 di Sulut yang pada dua hari terakhir (15 Mei dan 16 Mei 2021), kasus sembuh mencapai 567 orang dan tidak ada penambahan kasus positif Covid-19.

    Kesigapan dari pemerintah provinsi Sulut di bawah pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw patut di apresiasi.

    Pun, Peran dari tenaga medis dinilai mampu meredam wabah covid-19 tersebut.

    Hal ini juga tak luput dari peran masyarakat Sulut yang dengan sikap kooperatif melaksanakan berbagai himbauan pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

    Berikut data terkini covid-19 di Sulut tanggal 15 dan 16 Mei 2021:

    Update Covid-19 Sulut tanggal 15 Mei 2021 (Sumber: Instagram Pemprov Sulut)
    Update Covid-19 Sulut tanggal 16 Mei 2021 (Sumber: Instagram Pemprov Sulut)

    Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan sering mencuci tangan pakai sabun atau Handsanitizer pun tetap digaungkan pemerintah provinsi Sulut guna meminimalisir penyebaran Covid-19.

    (ABL)

  • Covid-19 Sulut Terus Alami Penurunan Signifikan

    test.petasulut.com/, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus meng-update data Covid-19 di Sulawesi Utara.

    Dimana, data Covid-19 di Sulut terus mengalami perubahan.

    Namun, di tiga hari terakhir ini ( 9-11 Mei 2021) wabah virus Corona ini mengalami penurunan yang signifikan.

    Dimana, Jumlah kasus Covid-19 yang sembuh tiap harinya mengalami peningkatan.

    Pada 9 Mei 2021, tidak ada penambahan kasus covid dan hanya ada kasus sembuh sebanyak 55 orang.

    10 Mei 2021, Kasus Positif hanya ada ketambahan 1 kasus sedangkan kasus sembuh sebanyak 6 orang.

    Dan di tanggal 11 Mei 2021, terjadi penambahan 6 kasus positif sedangkan kasus sembuh hanya 1 orang.

    Sumber: Instagram Pemprov Sulut

    Di Sulut sendiri, Kasus yang masih aktif berjumlah 1.574, kasus sembuh 13.568, meninggal 528. Dan untuk total positif covid-19 berjumlah 15.670.

    Pemprov Sulut dibawah pemerintahan Olly-Steven pun tak henti-hentinya mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran wabah Covid-19.

    Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan sering mencuci tangan pakai sabun atau Handsanitizer.

    (ABL)

  • Lewat Paripurna DPRD, BPK RI Berikan Opini WTP Untuk Pemprov Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020, Senin (3/5/2021).

    Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

    Pada kesempatan itu, Anggota IV BPK RI Ibu Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA. melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
    Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020 secara langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiscus Silangen, Sp.B-KBD., dan Gubernur
    Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E.

    Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

    Hadir mendampingi Anggota IV BPK RI, Auditorat Utama Keuangan Negara VI
    Bapak Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CSFA, CfrA. dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E., M.M., Ak. CA., CFrA., CSFA.

    Anggota IV BPK RI dalam sambutannya menyampaikan BPK Memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020.

    Lebih lanjut Anggota IV BPK RI menyatakan bahwa Pemeriksaan
    Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Pemeriksaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan.

    Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP, antara lain:

    1. Pengelolaan Dana BOS perlu perbaikan pada belum tersedianya mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari Dana BOS serta belum dilaksanakannya rekonsiliasi secara memadai.

    2. Kelemahan dalam sistem pengelolaan Aset Tetap yaitu masih adanya penatausahaan dan pengamanan aset yang tidak dilaksanakan secara maksimal.

    3. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan.

    Selain melaksanakan pemeriksaan LKPD, BPK juga menyerahkan LHP Long Form Audit Report (LFAR), yaitu melakukan pengujian atas efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat karya. Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK, sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

    Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengatakan pemerintah dan rakyat Sulut mengharapkan LHP dari BPK tahun ke tahun predikat WTP akan bertambah terus, sehingga pemerintah bisa berjalan dengan baik.

    “Tetapi menjadi satu catatan kepada kita tentunya, WTP ini bukan kata akhir seperti apa yang disampaikan Ibu Isma. Bagaimana kita melaksanakan tugas pemerintah yang betul-betul menjalankan sesuai yang ada. Transparansi harus dikedepankan sehingga masyarakat melihat secara langsung kinerja pemerintah,” kata Olly.

    Ia menambahkan, tidak ada batas-batas dan sekat-sekat antara pemerintah, DPRD dan masyarakat.

    “Saya berterima kasih karena apa yang kita lakukan sampai hari ini, kerja sama dengan legislatif, semua berjalan dengan apa yang menjadi tugas masing-masing sebagai eksekutif dan legislatif. Semuanya seperti yang diharapkan. Hari ini lima tahun pemerintahan Olly-Steven, semua mendapat predikat WTP,” ujar Olly.

     

    Menurutnya, meraih predikat WTP merupakan suatu kebanggaan dan tanggung jawab semakin lebih besar.

    “Mempertahankan lebih berat dari pada mengejar. Ini membanggakan tapi menjadi beban. Hal ini lebih digenjot karena masih ada catatan-catatan di dalam laporan dari BPK yang disampaikan tentang pengelolaan dana BOS. Tentunya ada yang harus ditingkatkan supaya tidak ada catatan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, pemprov Sulut akan membuat satgas pengawasan penyaluran dana BOS karena sekian banyak kepala sekolah mendapatkan penyaluran dari pemerintah pusat langsung ke rekening.

    “Tanpa melakukan pengawasan tentunya ini mendapat dampak tidak baik bagi kita. Lebih khususnya kepada masyarakat, karena dia tidak dapat pelayanan dengan baik. Apalagi dana BOS ini disalahgunakan,” lanjutnya.

    Dikatakannya, terkait penataan aset di beberapa pengadilan, pemprov bisa memenangkan gugatan dari beberapa pihak untuk aset-aset pemerintah.

    “Termasuk kompleks Bumi Beringin yang digugat dan kita bisa menang di keputusan MA (Mahkamah Agung). Ini bagian dari penataan aset yang harus kita lakukan,” terangnya.

    Lanjut Olly, untuk keterlambatan dan kekurangan pekerjaan di lapangan, menjadi catatan karena Pemprov Sulut mendapat dana dari pemerintah pusat untuk percepatan ekonomi nasional.

    “Tapi sayang turun ke pemprov pada bulan September dan waktunya sangat sempit untuk diselesaikan sesuai anjuran-anjuran pemerintah. Begitu juga program padat karya bagi kita, mekanismenya sangat sulit. Itu yang mengawatirkan, pemanfaatan dana APBN dan APBD di dalam program padat karya sehingga regulasinya dilakukan secara terbuka agar manfaat sesuai harapan pemerintah, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung,” lanjut Olly.

    Ia menambahkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta perubahannya, pemerintah Sulut telah menyerahkan LKPD tahun anggaran 2020 kepada BPK RI Perwakilan Sulut untuk dilakukan audit.

    “Kita bekerja dengan baik sehingga BPK RI melakukan audit sesuai dengan jadwal dan rencana kerja. Kami sangat berterima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan audit kepada LKPD pemerintah provisi Sulut, memberikan koreksi terhadap kelemahan serta memberikan langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang berjalan,” tutup Olly.

    Sementara itu, mewakili pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Andy Silangen memberikan ucapan selamat, juga apresiasi sebesar-besarnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Provinsi serta jajarannya, atas diterimanya opini terbaik dari BPK RI, yakni WTP kepada provinsi Sulut tahun 2021.

    “Semoga provinsi Sulut mempertahan itu dan bersama kabupaten kota terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.

    (ABL)

  • Pelantikan KNPI Sulut 9 April, Wagub Kandouw Dipastikan Hadir

    test.petasulut.com/, SULUT – Franciscus Enoch, SH dan beberapa unsur pengurus melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandow, Siang tadi, Rabu (7/4/2021), di Kantor Gubernur Sulut.

    Maksud audiensi tersebut, guna membicarakan terkait rangkaian pelantikan Jajaran pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Utara (Sulut) yang dipimpin Rio Dondokambey pekan ini.

    Dalam kesempatan tersebut Wagub Sulut memastikan akan hadir dalam pelaksanaan pelantikan KNPI Sulut.

    Franciscus memberikan apresiasi yang mendalam kepada Wagub karena telah meluangkan waktu dengan jajaran KNPI.

    Menurut dia, ini bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap kerja – kerja KNPI selama satu periode kedepan untuk  bersama – sama membangun Sulut.

    “Terima kasih pak Wagub. Ini menandahkan pemerintah juga ikut mendukung kepengurusan KNPI Sulut dibawa kepengurusan Rio Dondokambey,” kata Frans saat dimintai konfirmasi, Rabu (7/4/2021).

    Frans optimis kepemimpinan Ketua KNPI Rio Dondokambey dapat berkontribusi bagi kemajuan Sulut.

    Menurutnya pemuda merupakan tulang punggung bangsa dan Negara. Ada tanggung jawab yang harus kita laksanakan bersama.

    “Sulut pasti makin hebat. Ada banyak harapan bagi pemuda di Sulut, mari memnagun Sulut,”ajak mantan Ketau GAMKI Manado.

    Dijelaskan Frans, kedepan harapnya pemuda yang tergabung dalam kepengurusan KNPI Sulut mampu berelaborasi dan menjadi mitra pemerintah provnsi yang membangun.
    “Pemuda harus menjadi garda terdepan untuk memastikan warga Sulut mendapatkan keadilan dan kesejahtraan. Kami siap menjadi mitra yang baik bagi pemerintah,” kunci mantan Pengurus Pusat GMKI.

    Untuk diketahui, Pengurus KNPI Sulut Jumat 9 April akan dilantik oleh Ketum Noer Fajrieansyah, dan dihadiri oleh Wagub Sulut Steven Kandouw.

    (ABL)