Tag: UPT BP2MI Manado

  • Kunker ke Pemda Mitra, BP2MI Manado Sampaikan Peluang Kerja ke Luar Negeri

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka memaparkan peluang kerja ke luar negeri, UPT BP2MI Manado melaksanakan kunjungan kerja ke Pemda Minahasa Tenggara, jumat (25/6).

    Kunker oleh tim UPT BP2MI Manado dibawah kepemimpinan Kepala BP2MI Hendra Makalalag.

    Rombongan diterima oleh Asisten II Bupati Minahasa Tenggara Frits Mokorimban yang menyambut dengan antusias akan kunjungan ini.

    Pada kesempatan itu, dalam pemaparannya, Hendra menyampaikan tentang beberapa lowongan pekerjaan di negara-negara di Eropa dan Asia Timur, khususnya peluang kerja ke Jepang sebagai perawat dan perawat lansia melalui program G to G dan Specified Skilled Worker (SSW) yang bisa dimanfaatkan oleh putra-putri dari Minahasa Tenggara.

    “Jepang saat ini sedang membuka peluang kerja sebagai Nurse dan perawat lansia atau Care Worker bagi warga Indonesia lewat program SSW dan G to G. Dengan gaji mulai dari Rp 20 jutaan/bulan maka putra daerah Minahasa Tenggara sebaiknya memanfaatkan peluang ini karena bisa mensejahterakan keluarga dan daerah” ungkap Hendra.

    Hendra juga menyebutkan bahwa persyaratan utama untuk bekerja ke Jepang melalui program SSW cukup mudah,yaitu minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA/SMK, wajib memiliki kemampuan berbahasa Jepang setara N4, dan memiliki sertifikat skill sesuai dengan sektor yang dilamar.

    “Persyaratan usia dan pendidikan sudah pasti bisa dipenuhi oleh pemuda Minahasa Tenggara. Namun terkait kemampuan berbahasa Jepang dan skill jabatan yang dilamar akan menjadi tantangan bagi mereka karena rata-rata kemampuan berbahasa Jepang orang Indonesia masih minim. Sedangkan biaya pendidikan dan pelatihan bahasa Jepang terbilang cukup tinggi.” jelas Hendra.

    “Untuk itu UPT BP2MI Manado mengadakan silaturahmi dengan Pemda Minahasa Tenggara agar dapat melaksanakan amanat UU nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dimana pelatihan dan pendidikan bagi calon pekerja merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota” jelas Hendra.

    Menanggapi itu, Asisten II Bupati Minahasa Tenggara Frits Mokorimban mengatakan akan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Jepang bagi pemuda asal daerahnya.

    “Program SSW sangat bagus untuk dimanfaatkan oleh putra daerah Minahasa Tenggara untuk itu kami akan menindaklanjuti kunjungan hari ini dengan melakukan penandatanganan MoU dengan BP2MI segera setelah pembahasan draf MoU kami laksanakan,” tutup Frits.

    (ABL)

  • UPT BP2MI Manado Rapat Koordinasi Dengan Pemkot Tomohon Bahas Penempatan PMI ke Luar Negeri

    test.petasulut.com/, SULUT – UPT BP2MI Manado dan pemerintah kota Tomohon mengadakan rapat koordinasi dalam rangka membahas kesepakatan bersama yang akan dilakukan antara pemerintah kota Tomohon dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kamis (22/4).

    Dalam rapat yang diadakan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Tomohon ini, Hendra Makalalag menyampaikan perihal rencana strategis dari UPT BP2MI Manado untuk meningkatkan penempatan CPMI profesional pada beberapa jabatan yang ada di luar negeri khususnya di negara Jepang.

    “Saat ini Jepang sedang membuka peluang kerja di 14 sektor pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja sebanyak 345.150 orang dengan gaji mulai dari Rp. 20 jutaan per bulannya. Namun yang saat ini bisa diisi oleh pekerja asal Indonesia adalah di sektor perawat lansia, pertanian, industri pelayanan makanan, dan industri pengepakkan makanan dan minuman karena saat ini ke-4 industri ini yang sudah ada tesnya di Indonesia” jelas Hendra.

    Hendra juga menyebutkan bahwa kedepannya 10 sektor pekerjaan yang lain juga akan dapat diduduki oleh pekerja asal Indonesia.

    “Kedepannya 10 sektor pekerjaan yang lain juga pasti dapat diisi oleh PMI, kami tinggal menunggu tesnya dibuka di Indonesia” ujar Hendra.

    Tak hanya itu, Hendra juga mengatakan persyaratan untuk bekerja di Jepang sebenarnya cukup mudah.

    “Calon pekerja hanya cukup memenuhi beberapa persyaratan yaitu minimal berusia 18 tahun, memiliki ijazah SMA/SMK, memiliki kemampuan berbahasa Jepang setara N4, dan lulus dalam ujian sertifikat kemampuan sesuai sektor yang dilamar. Nah, untuk pelatihan bahasa dan kemampuan, sesuai dengan UU nomor 18 tahun 2017, harusnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Untuk itulah ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman untuk menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang sudah di amanatkan oleh UU ” jelas Hendra.

    Di temui di tempat penyelenggaraan acara, Pj. Sekda Tomohon Jemmy Ringkuangan mengatakan bahwa rapat koordinasi yang dilakukan hari ini merupakan bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk melaksanakan amanah UU No 18 tahun 2017.

    “Kami mengundang pihak UPT BP2MI Manado hari ini untuk membicarakan mengenai nota kesepahaman antara BP2MI dan Pemkot Tomohon untuk mendorong penempatan PMI profesional dan terampil ke luar negeri khususnya ke Jepang. Ini adalah bentuk kerjasama yang baik lintas kelembagaan untuk melaksanakan amanah UU No 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia” tukas Jemmy.

    Lebih lanjut Jemmy juga menyebutkan bahwa dengan adanya nota kesepahaman ini, maka pemkot Tomohon dapat mengurangi tingkat pengangguran serta dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan warganya.

    “Kami sangat antusias dengan peluang kerjasama ini karena dapat membantu daerah dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan. Untuk itu dalam waktu dekat ini kami akan segera untuk menindaklanjuti kerjasama penempatan antara BP2MI dan Pemkot Tomohon” tutup Jemmy.

    (ABL)

  • Bupati Minut dan BP2MI Sepakat Jalankan Kerjasama Penempatan dan Perlindungan PMI

    test.petasulut.com/, SULUT – UPT BP2MI Manado selaku perpanjangan tangan dari BP2MI pusat mengadakan pertemuan dengan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, pada Kamis (1/4/2021).

    Dalam pertemuan ini, Hendra Makalalag selaku Kepala UPT BP2MI Manado mensosialisasikan perihal UU Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia khususnya pasal 41 dimana pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) menjadi tugas dan tanggung pemerintah daerah kabupaten/kota.

    “Untuk provinsi Sulawesi Utara, baru ada dua pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah melaksanakan amanat UU nomor 18 tahun 2017 ini yaitu pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,” jelas Hendra.

    Lebih lanjut Hendra juga menyampaikan usulan pembentukan Kampung Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Minahasa Utara.

    “Adanya Kampung PMI dapat menjadi ajang untuk memberdayakan, meningkatkan pelindungan dan pelayanan terhadap CPMI, PMI dan keluarga PMI. Selain itu dapat juga berfungsi sebagai pusat edukasi bagi CPMI serta destinasi wisata di Minahasa Utara seperti Likupang yang sebagaimana kita ketahui telah ditetapkan sebagai destinasi wisata nasional. Pembentukan kampung PMI juga pastinya akan membawa dampak positif baik bagi PMI maupun bagi pemerintah daerah,” Ungkap Hendra.

    Menanggapi itu, Bupati Minut Joune Ganda menyambut baik pertemuan ini dan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi CPMI asal daerahnya serta membangun kampung PMI.

    Sudah sepatutnya seorang pemimpin melaksanakan kebijakan yang terbaik untuk rakyatnya, dan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU nomor 18 tahun 2017 yang telah disampaikan oleh kepala UPT BP2MI Manado maka pemda kabupaten Minahasa Utara berkomitmen untuk melaksanakannya,” ungkap Joune.

    Terkait anggaran pembiayaan pendidikan dan pelatihan, Joune menyampaikan bahwa kemungkinan dana akan diambil dari berbagai sumber Kemungkinan akan bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), dana desa, maupun dari anggaran APBD daerah.

    “Kami akan melihat mana yang terbaik,” kata Joune.

    “Yang terpenting adalah masyarakat akan terbantu dengan dana ini sehingga mereka yang telah mendapatkan pelatihan dapat segera ditempatkan di beberapa Negara yang saat ini sedang membutuhkan pekerja seperti Jepang,” tambah JG.

    Sedangkan untuk pembentukan kampung PMI, Joune menyebutkan akan menyediakan lahan seluas 2 hektar dan akan menggandeng BP2MI untuk bekerjasama mewujudkan kampung PMI ini Kampung PMI akan membawa dampak yang positif bagi warga Minahasa Utara.

    “untuk itu saya akan menyediakan lahan seluas 2 hektar untuk pembangunannya serta akan bermitra dengan BP2MI terkait teknis pelaksanaannya nanti,” pungkas Joune Ganda.

    Sebagai penutup Hendra Makalalag menyebutkan bahwa dari hasil pertemuan hari ini, dalam waktu dekat Bupati Joune akan menandatangani perjanjian kerjasama dengan BP2MI untuk mewujudkan komitmennya.

    “Bersama dengan pihak pemda Minahasa Utara, kami akan segera menyusun draf kerjasama yang akan ditandatangi nanti,” tutup Hendra.

    (ABL)

  • BP2MI Manado Sosialisasi Peluang Kerja ke Jepang, Makalalag: Tunjang Pemerintah Kurangi Pengangguran

    test.petasulut.com/, SULUT – UPT BP2MI Manado kembali mensosialisasikan peluang kerja ke Jepang sebagai Care Worker dengan mengambil tempat di kantor UPT BP2MI Manado.

    Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh sekitar 20 peserta, Jumat (19/2/2021).

    Pada kesempatan itu, dalam sambutannya Kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag menyebutkan bahwa program SSW Jepang dibuka untuk 14 sektor pekerjaan dengan total kuota kebutuhan pekerja hingga menyentuh angka 345 ribu orang yang dibagi dengan negara-negara Asia lainnya.

    “Untuk sosialisasi kali ini, UPT BP2MI Manado menggandeng lembaga pelatihan Gerontopia Niigata Manado sebagai lembaga yang mempersiapkan calon pekerja Care Worker program SSW dengan konsentrasi pelatihan bahasa dan kemampuan perawat lansia,” Jelas Makalalag.

    Di temui di tempat pelaksanaan acara, Hendra Makalalag menyebutkan bahwa kini setiap harinya UPT BP2MI Manado, kerap didatangi masyarakat yang gencar bertanya mengenai program SSW Jepang.

    “Setiap harinya kami banyak melayani masyarakat yang bertanya tentang program SSW, baik itu melalui telepon, media sosial, maupun yang datang langsung untuk bertanya ke kantor kami” sebutnya.

    Lebih lanjut Hendra menambahkan bahwa kedepannya UPT BP2MI Manado akan gencar melakukan sosialisasi peluang kerja ke luar negeri khususnya program SSW Jepang.

    “Karena melihat antusiasme ini, kedepannya kami akan gencar melakukan sosialisasi peluang kerja ke luar negeri karena ternyata minat masyarakat Sulawesi Utara untuk bekerja ke luar negeri cukup tinggi. Rencananya kami akan mengadakan sosialisasi peluang kerja ke luar negeri ini setiap 2 minggu sekali di kantor UPT BP2MI Manado secara gratis dan terbuka untuk umum”ungkapnya.

    Hendra juga menambahkan bahwa peluang kerja ke Jepang sebagai Care Worker lewat program SSW memang sangat menggiurkan.

    “Gajinya saja sudah menyentuh angka 20 juta/bulan, dengan izin tinggal selama 5 tahun dan persyaratan yang cukup mudah. Jadinya kami juga gencar melakukan sosialisasi dan promosi program ini karena bisa membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran dan menambah pemasukan bagi daerah lewat remitansi” tutupnya.

    (ABL)