Tag: vonny paat

  • Gelar Rapat Internal, Ini Agenda Komisi I DPRD Sulut Sepanjang Bulan Januari

    test.petasulut.com/, SULUT – Mengawali tahun 2022, Komisi I DPRD Sulut bidang pemerintahan langsung action menggelar rapat, selasa (4/1) diruanh rapat Komisi I.

    Terinformasi bahwa tapat Komisi I tersebut bersifat Internal.

    Rapat tersebut di pimpin langsung ketua komisi I Vonny Paat didampingi Wakil ketua Herol Kaawoan, Sekretaris Mohammad Wongso, Anggota Arthur Kotambunan.

    Usai rapat, Ketua Komisi I Vonny Paat mengatakan bahwa rapat internal ini dilakukan guna membahas agenda kegiatan di sepanjang bulan Januari tahun 2022.

    https://test.petasulut.com/fokus-sejahterakan-rakyat-komisi-iv-deprov-agendakan-rdp-dinkes-dan-dikda/

    “Beberapa rencana agenda pun berhasil didapat, diantaranya pelaksanaan rapat paripuna didalamnya ada badan musyawarah (Bamus), lintas komisi 1 dan 3, dan silahturahmi dengan Pangdam 13 Merdeka. Pun, pembahasan paripurna sebentar pukul 12 siang, dan rapat lintas komisi guna membahas lahan yang ada di Molas pukul 15.00 Wita,” jelas Paat ketika diwawancarai awak media.

    “Kemudian, ada agenda lainnya yaitu bertemu dengan pangdam yang baru, karena mereka bagian dari mitra kerja komisi 1,” Tambah anggota legislatif dari dapil VI Minahasa-Kota Tomohon ini.

    Intinya, Paat menekankan bahwa pembahasan Komisi 1 DPRD Sulut hanya fokus pada seputar agenda di bulan Januari ini.

    (ABL)

  • RDP Komisi I Deprov Bersama Kesbangpol Berjalan ‘Rileks’

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi I DPRD Sulut menggelar RDP dengan Badan Kesbangpol, Senin (1/3) pagi.

    Maksud pergelaran tersebut yakni mencari tahu Penyerapan anggaran tahun 2020 sekaligus rencana kerja tahun 2021.

    Kaban Kesbangpol Steven Liow pun memaparkan anggaran yang terpakai pada tahun 2020 dan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

    Ketua Komisi I Vonny Paat pun menanggapi baik apa yang disampaikan Kesbangpol.

    “Rata-rata semua program kegiatan dalam tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan Kesbangpol Sulut berjalan baik walaupun harus diakui ada pemangkasan akibat recofusing anggaran untuk penanganan covid 19 meskipun memang ada sedikit catatan yang harus disempurnakan, namun secara keseluruhan sangat baik, ” tandas ketua komisi I Vonny Paat.

    Lanjut Paat, komisi I akan terus mengawal setiap program Kesbangpol terutama dalam pelaksanaan realisasi anggaran 2021 sebesar 16 Milyar.

    ” Kami akan terus mengawal khususnya dalam tiga bulan ini untuk melaksanakan program kegiatan yang akan mereka laksanakan, apakah memang betul semua program itu dilaksanakan dengan baik atau tidak untuk tahun 2021, ” ujar Politisi PDIP ini kepada Wartawan.

    Hal senada disampaikan anggota komisi I dari Fraksi Demokrat Hendry Walukow.

    Menurut Walukow, suksesnya pelaksanaan Pilkada tahun 2020 tidak lepas dari peran Kesbangpol Sulut dalam menjaga kondusifitas maupun stabilitas daerah terutama sinergitas dengan aparat terkait TNI/Polri.

    ” Patut diapresiasi kinerja Kesbangpol dibawah pimpinan Pak Steven Liow dalam melaksanakan sosialisasi maupun pembinaan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi kemasyarakatan sehingga keamanan dan kondusifitas pelaksanaan Pilkada 2020 bisa berlangsung sukses” beber legislator Dapil Minut- – Bitung ini.

    Menanggapi hal tersebut, Kaban Kesbangpol Steven Liow didampingi sekretaris Badan Johny Alexander Suak menyampaikan terima kasih atas perhatian komisi I yang sejak awal terus mengawal kinerja Kesbangpol meski diakuinya ada sejumlah kritik yang disampaikan para wakil rakyat tersebut, namun hal itu menjadi motivasi bagi jajaran Kesbangpol untuk bekerja lebih baik lagi.

    ” Secara prinsip saya bersyukur mendapat kepercayaan bapak Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Bapak Steven Kandouw untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat dan kegiatan urusan pemerintahan umum sehingga progran Kesbangpol Sulut boleh berjalan dengan baik.
    Saya juga agak terkejut mereka (komisi I) menyampaikan bahwa meski anggaran terbatas akibat recofusing namun program kami berjalan maksimal, ” ujar sosok birokrat handal Pemprov Sulut ini.

    Meski demikian menurutnya semua program yang dilaksanakan Kesbangpol tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat

    ” Ini juga tidak lepas dari peran masyarakat sangat dewasa dalam berpolitik sehingga terlihat sangat signifikan peningkatannya.
    Begitupun teman-teman organisasi masyarakat (ormas) sudah mengerti dan memahami bagaimana menyampaikan aspirasi maupun pendapat, ” beber Liouw.

    Disisi lain Liow menjelaskan, keseimbangan program di setiap kegiatan yang dilaksanakan seperti kegiatan kebangsaan, kelembagaan organisasi, ormas LSM, terlebih kerukunan serta toleransi di Sulut terus perkuat.

    Begitu pun sinergitas dengan TNI/ Polri terus dilaksanakan, sehingga menurutnya sampai saat ini stabilitas tetap terjaga dengan baik karena Sulut memiliki pemimpin daerah yang hebat serta tokoh-tokoh masyarakat yang sangat memahami situasi di daerah ini terlebih di masa Pandemi covid 19.

    Tak hanya itu, Mohammad Wongso pun menanyakan bagaimana syarat dari Kesbangpol memberikan bantuan ke ormas.

    Liow menjawab bahwa ada beberapa tahap yang wajib dilakukan ormas.

    “Salah satunya, adalah ormas tersebut harus legal sesuai dengan data yang ada,” singkatnya.

    (ABL)

  • Kaban BKD Sulut Femmy Suluh: 2021, Rekrut P3K Prioritas Jabatan Guru

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi 1 DPRD Sulut melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Sulut, Senin (11/01/2021).

    Dalam rapat tersebut, personil komisi I mempertanyakan terkait tenaga guru yang akan dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Bagaimana pihak BKD untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan kementerian pendidikan dimana guru diangkat menjadi P3K, karena saat ini banyak honor yang tidak memiliki SK.

    “bagaimana peran BKD menempatkan tenaga guru dan kesehatan di kepulauan, karena saat ini daerah kepulauan sangat kekurangan tenaga guru dan kesehatan, jika pun ada banyak sudah dijadikan sebagai kepala desa dan sebagainya.Terkait penerimaan institut pemerintahan dalam negeri (IPDN), kiranya BKD bisa memperhatikan daerah kepulauan, jangan samakan standar pengetahuan antar Manado dan kepulauan, kiranya mereka yang ikut IPDN dari kepulauan atau kabupaten lainnya diperhatikan,” jelas Winsulangi Salindeho.

    Senada dengan mantan Bupati Sangihe, Anggota DPRD Sulut dari dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR), Muslimah Mongilong mempertanyakan terkait nasib THL guru yang dirumahkan, ketika ditanya mereka menjawab nanti akan mengikuti P3K, terus bagaimana persyaratan akan P3K ini.

    Bukan itu saja, Muslimah meminta untuk tenaga honor guru, jangan hanya diterima mereka yang berijasah SMA/SMK, libatkan juga lulusan sarjana agar mereka bisa langsung menjadi tenaga pengajar. Hal ini, yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

    “Selain tenaga guru, saya pun meminta pihak BKD memperhatikan penerimaan IPDN, kiranya dari kabupaten bisa di loloskan dua orang, agar ketika mereka lulus nanti bisa kembali dan membangun akan daerah,” tambahnya.

    Menanggapi hal itu, Kepala BKD Sulut, Femmy Suluh menjawab.

    “Terkait dengan P3K dan sekarang ini sudah menjadi isu aktual, dan ramai di media dan kami mengikuti pengarahan kepala badan kepegawaian negara (BKN) pada live streaming, penjelasan beliau terkait rencana perekrutan P3K dengan porsi terbesar ada pada jabatan guru di tahun 2021 ini, filosofinya bahwa selama ini tidak terjadi pemerataan guru di provinsi maupun kabupaten/kota karena banyak guru yang diangkat, ketika bertugas beberapa tahun kemudian minta dipindahkan, dengan adanya P3K mengharapkan mereka yang berada di daerah itu, bisa mengabdi,” Ujarnya.

    Ia menambahkan, untuk saat ini tenaga guru dan kesehatan sangatlah kurang, dan untuk mengatasi itu kami sudah mengusulkan di penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dan P3K 2021.

    “Sedangkan P3K, kami masih menunggu petunjuk teknis (Juknis), nanti ketika sudah mendapatkan informasi pasti diikuti dengan persyaratannya, perbedaan PNS dan P3K hanya diumur saja, Jika PNS umur maksimal 35 tahun, jika P3K batasnya setahun sebelum masuk masa pensiun masih bisa, misalnya 56 sampai 57 tahun masih bisa karena kontrak masih bisa untuk setahun,” Ucapnya.

    “Untuk IPDN sendiri, kami berharap semua kabupaten/kota ada yang bisa diloloskan, tapi saat ini sudah menjadi kewenangan pusat, dimana setiap provinsi sulut itu memiliki kuota 10, dan 10 itu dipilih dari semua kabupaten/kota yang dinilai memenuhi syarat,” tambahnya.

    (ABL)

  • FPT KPID Sulut Selesai, 7 Nama Yang Lolos Menunggu SK Gubernur

    test.petasulut.com/, SULUT – Pelaksanaan Fit and Proper Test (FPT) atau uji kelayakan dan kepatutan bagi 21 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulut telah selesai.

    Berlangsung selama dua hari, 6-7 Januari 2021, Komisi I DPRD Sulut pun telah menuntaskan FPT itu dengan baik.

    Kepada wartawan, ketua Komisi I Dra Vonny Paat mengatakan “ Hasil seleksi dalam waktu dekat akan diserahkan kepada Pemerintah Propinsi dan akan dibuatkan SK Gubernur bagi 7 anggota komisioner KPID yang lolos uji kelayakan dan kepatutan, “ ungkapnya Kamis (7/1) sore.

    Ditambahkannya tujuh nama yang lolos menjadi komisioner KPID tidak lagi diumumkan namun langsung dicantumkan dalam SK Gubernur.

    “ Dalam aturan tentang KPI nama-nama yang lolos tidak lagi melalui pengumuman. Gubernur akan mengeluarkan SK paling lambat 60 hari artinya bisa saja dua hari, tiga hari atau satu minggu SK-nya sudah ada, dan semuanya memiliki peluang yang sama tidak ada yang namanya incumbent maupun yang baru semuanya memiliki peluang, “terangnya.

    Berikut 21 nama kandidat anggota komisioner KPID Sulut yang mengikuti seleksi FPT,

    BOYKE D. SONDAKH, SE
    SANDRA P. BINAMBUNI SH, MH
    FLOORTJE V. S. PATEN
    TRUELLY I. RAMBERT, ST
    REIDY F. SUMUAL
    JEINER J. RAWUNG, S.PSI, M.PD
    GEYSBERT J. LUMEMPOW
    DICKY P. O. TUMBEL
    PENGASIHAN AMISAN, S.IP
    MEILANY RAUW, SE
    GABRIELLA H. WENUR, M.STAT
    JOUVIE N. ROMPIS, SE
    BOYKE R. PAPARANG, S.IP
    DRS. DES DENY RANTUNG
    INGGRID N. IMBANG, S.PT, M.SI
    MEYER TANOD, S.SOS
    HAMRI MOKOAGOW, S.PD
    IR. DOLFI G. KASENDA
    DOFLLIEN 0. PELLENG. SH, MH
    DRA. LILI SEHENI MUNI
    MERLYN C. P. WATULANGKOW, SH

    (ABL)

  • Timsel KPID Umumkan 21 Nama Yang Lolos

    test.petasulut.com/, SULUT – Setelah melalui berbagai tahapan, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis serta wawancara, Tim seleksi KPID Sulut pun mengumumkan 21 nama Calon yang lolos, senin (14/12) pagi di kantor DPRD Sulut.

    Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen pun mengawali pengumuman tersebut dengan mengatakan bahwa proses seleksi ini telah melalui tahapan sesuai perintah UU.

    “Dan tidak ada titipan-titipan nama, 21 nama yang lolos itu murni,” singkatnya.

    Usai pemaparan singkat dari Ketua Dewan, Ketua Komisi I DPRD Sulut pun membacakan 21 nama yang lolos.

    “21 nama yang lolos itupun akan mengikuti FPT bersama komisi I,” ucapnya.

    Turut hadir, Ketua tim seleksi KPID Vrekee Runtu, Sekretaris Komisi I Mohammad Wongso dan Sektertaris DPRD Sulut Glady Kawatu, SH, M.Si.

    (Ardybilly)