Test Peta Sulut

Blog

  • Tatap 2022, BW Berkomitmen Lebih Fokus Perjuangkan Aspirasi Rakyat

    test.petasulut.com/, SULUT – Menatap tahun 2022, Anggota DPRD Sulut Braien Waworuntu bertekad untuk lebih fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    Ketua Komisi IV DPRD Sulut mengatakan akan menjalankan dengan benar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta memanfaatkan momen untuk mendengarkan harapan dan keluh kesah masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil).

    “Ini merupakan kewajiban bagi saya anggota DPRD untuk terus berjuang untuk rakyat. Dan ini merupakan komitmen sejak awal, yang saya yakini akan terus diperjuangkan,” Ucap Braien, rabu (5/1).

    Kendati demikian, BW mengakui bahwa ada banyak PR yang harus dikerjakan ditahun ini.

    “Di sektor kesehatan, masyarakat masih saja mengeluhkan masalah pelayanan. Sosial, masyarakat masih membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk meringankan beban di segi ekonomi kemasyarakatan. Pendidikan, ada sejumlah sekolah yang belum layak digunakan untuk proses belajar mengajar serta kurangnya tenaga pendidik serta masih banyak lagi PR yang harus kita telaah satu per satu,” Jelasnya.

    Tak hanya itu, Braien juga menuturkan bahwa setiap tiga bulan, anggota Dewan turun ke Dapil untuk bertemu konstituen, menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan.

    “Dari suara-suara masyarakat yang berhasil dihimpun contohnya, berbagai isu seperti fasilitas umum (fasum), harapan dibina, bahkan dukungan moral disampaikan oleh masyarakat, itu juga yang wajib saya perjuangkan,” Katanya.

    “Mendengarkan keluh-kesah, aspirasi warga, itu memang tugas anggota Dewan. Dalam kegiatan ini kita fokus mendengarkan untuk kemudian disalurkan. Bukan sekedar mengadakan pertemuan tanpa berbuat apa – apa. Seluruh keluhan masyarakat dan harapan akan ditindaklanjuti secara maksimal,” Ungkapnya.

    https://test.petasulut.com/perayaan-nataru-berlangsung-aman-bw-apresiasi-polda-sulut/

    Untuk itu, di tahun 2022 ini Braien Waworuntu berjanji dan berkomitmen akan lebih fokus memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mendasar dari masyarakat.

    Realisasi anggaran untuk program-program yang disetujui, disebutkan, bisa tahun ini, bisa juga kemungkinan saat anggaran perubahan.

    “Kita tidak memberi janji semata. Semua yang vital, kita akan perjuangkan. Tapi apa yang memang tidak masuk skala prioritas, tidak bisa disalurkan, tetap kita sampaikan. Dan kita perjuangkan,” katanya.

    Apalagi, lanjut BW, berjalan tiga tahun ini kita masih diperhadapkan dengan wabah covid-19 yang terus berkembang, dana-dana pun mau tidak mau terjadi refocusing, tentunya ini juga sedikit memperlambat pembangunan infrastruktur di daerah.

    “Maka dari itu, saya himbau kepada masyarakat untuk turut mendukung kerja pemerintah dalam memberantas wabah covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kiranya daerah kita ini bisa segera pulih sehingga apa yang direncanakan pemerintah maupun DPRD juga cepat terealisasi,” Tutupnya.

    (ABL)

  • Pendalaman Tugas Anggota DPRD, ROCKY WOWOR Cs Ikut Bimtek di DPP PDIP

    test.petasulut.com/, SULUT – Tugas dan fungsi pokok (Tupoksi) Anggota DPRD wajib dilaksanakan bagi setiap wakil rakyat.

    Memperjuangkan aspirasi masyarakat tentu bukan hal yang mudah, karena harus melalui berbagai tugas seperti melaksanakan rapat, kunjungan lapangan dan sebagainya.

    Tentunya para wakil rakyat harus matang dalam setiap langkah yang akan dilakukan.

    Terkait itu, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berencana akan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di DPP PDIP Jakarta guna pendalaman tugas anggota DPRD.

    Adapun personil di Fraksi PDIP DPRD Sulut ini berjumlah 18 Anggota Dewan dan diketuai Rocky Wowor.

    Dikatakan oleh Rocky, giat tersebut diikuti oleh seluruh anggota fraksi PDIP se Indonesia dan berlangsung selama empat hari dimulai tanggal 8 hingga 11 Januari 2022.

    “DPP mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2018,tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten/ Kota serta Undang- undang nomor 9 Tahun 2015,tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Wowor saat dihubungi via ponsel, Rabu (5/12/2022).

    https://test.petasulut.com/atur-tugas-jaga-kantor-dprd-sulut-dipastikan-tidak-akan-kekosongan-anggota-dprd/

    Meneruskan pesan DPP, menurur Wowor, giat ini dilangsungkan bertujuan peningkatan kwalitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

    “Selain itu, berbarengan menyukseskan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 PDI Perjuangan,” tegas Wowor.

    (ABL)

  • Perayaan Nataru Berlangsung Aman, BW Apresiasi Polda Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu mengapresiasi jajaran Polda Sulut di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Mulyatno. Dimana pengamanan perayaan Natal 2021 dan tahun baru 2022 di Sulut berjalan aman dan lancar tanpa ada gangguan berarti.

    Terbukti, situasi aman dan lancar ini juga terlihat di pusat-pusat perbelanjaan seperti toko, mal dan perbankan. Begitu juga arus lalu lintas mudik Natal dan Tahun Baru baik di sejumlah ruas jalan, pelabuhan, terminal dan bandara semua kondusif.

    “Atas nama pribadi dan lembaga DPRD Sulut, saya mengucapkan terimakasih atas kinerja dari jajaran Polda Sulut, tapi juga TNI dan stakeholder lainnya yang telah bersama-sama melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dalam rangka pengamanan ibadah Natal dan tahun baru. Itu semua berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes),” Ucap Politisi Partai NasDem Sulut, rabu (5/1) diruang kerjanya.

    “Terima kasih atas dukungan dan kekompakan Pak Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ada di daerah ini,” katanya lagi.

    https://test.petasulut.com/dukung-polda-sulut-bw-ajak-warga-bantu-amankan-nataru/

    Tak hanya itu, Aleg Dapil Minahasa-Tomohon itu juga mengapresiasi seluruh masyarakat Sulut yang mampu menjaga komitmen untuk tetap mempertahankan daerahnya agar kondusif, serta menerapkan disiplin protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah penularan COVID-19.

    “Semua pihak memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kondisi aman dan nyaman. Dan kita semua berhasil mewujudkannya,” Tekannya.

    Braien berharap, tahun 2022 ini dapat dijalani dengan baik, aman dan pembangunan berjalan lancar.

    “Saya berharap juga, kita semua bisa dapat saling menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama yang terjaga dengan baik. Pun saya mengajak seluruh umat beragama untuk terus merajut persaudaraan,” Pungkas Waworuntu.

    (ABL)

  • MJP Bawa Persoalan Putusnya Jalan Likupang-Bitung di Paripurna, Begini Tanggapan DLH

    test.petasulut.com/, SULUT – Aduan masyarakat perihal putusnya jalan trans Likupang-Bitung menggema di paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).

    Dugaan adanya kelalaian PT Meares Soputan Mining (MSM) ikut berhembus. Masalah itupun disorot wakil rakyat Gedung Cengkih.

    Nada kritik tersebut disampaikan Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) saat memberikan interupsi pada Rapat Paripurna DPRD Sulut, terkait dengan Penyampaian Laporan Hasil Reses 3 Tahun 2021 Anggota DPRD Sulut dan Buka Tutup Masa Sidang, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (4/1).

    Dirinya menyampaikan, di daerah Likupang dan Bitung ada aduan masyarakat yang perlu dilakukan tindakan secara cepat. Memang diakuinya aspirasi tersebut tidak sempat terinventarisir ke dalam aspirasi reses sebelumnya. Namun aspirasi itu dinilai sangat genting untuk segera ditindaklanjuti.

    “Dua hari lalu ada akses jalan yang putus dari Likupang ke Girian. Ini menghubungkan Desa Pinenek sampai Pinasungkulan. Ini jadi akses utama dari Likupang (Kabupaten Minahasa Utara, red) ke kota Bitung, ini diduga PT MSM sehingga terjadi longsor. Mereka melakukan aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat kita dan lingkungan kita sehingga jalan ini putus,” sorot MJP.

    Dirinya menyampaikan, diharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut memberikan dorongan dan desakan kepada pihak terkait yang bertanggung-jawab.

    “Apakah akan ditindaklanjuti perusahaan tersebut atau kebijakan yang diambil pemerintah atau BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional) yang menyelesaikan tanggung jawab ini, supaya akses jalan bisa dilalui masyarakat kita,” ungkapnya.

    “Karena ini memang sangat merugikan ekonomi masyarakat kita. Karena ini juga diduga ada pengalihan alur sungai oleh PT MSM,” kuncinya.

    Akses jalan Likupang-Bitung yang putus akibat longsor

    Terkait aspirasi reses, Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw mengatakan, ini nantinya akan dilakukan elaborasi lebih lanjut atau penggarapan secara cermat terkait berbagai aspirasi tersebut.

    "Kembali kami menerima masukkan terkait reses. Hadir di sini pak pelaksana harian Sekprov (Sekretaris Provinsi) Gammy Kawatu. Ini menjadi tugas pak Sekprov untuk mengelaborasi lebih lanjut, semua hasil reses yang masuk di kita (Pemprov Sulut, red) kali ini. Prioritas-prioritas mana yang akan di-under-line (digarisbawahi, red) dan mana yang menjadi kewenangan kita," ungkap Wagub dalam kesempatan rapat paripurna itu.

    Sementara ketika akan dikonfirmasi terkait masalah dugaan pengalihan sungai oleh PT MSM, via telpon dan pesan whatsapp, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut, Marly Gumalag tidak bisa dihubungi. Begitu pula saat berkunjung ke kantor DLH Provinsi Sulut, Rabu (5/1), kadis tidak berada di tempat.

    https://test.petasulut.com/mjp-langsung-merespon-aduan-publik-soal-putusnya-jalan-likupang-bitung-diduga-karena-msm/

    Namun hasil penelusuran media ini di lingkungan DLH Provinsi Sulut, terungkap beberapa hal terkait aktivitas PT MSM. Adapun informasi yang didapat wartawan media ini, ternyata sudah ada persetujuan untuk pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baru untuk PT MSM. Namun masih sementara berproses dan masih ada di DLH. Di dalam AMDAL yang baru itu disetujui untuk pengalihan sungai, pengalihan jalan dan relokasi penduduk.

    "Hanya saja belum keluar AMDAL ini, sudah terjadi perisitiwa (longsor, red). Untuk pengalihan sungai, proses AMDAL itu kan dari DLH diberikan ke DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu) dan terakhir ke balai sungai yang merupakan teknisnya. Sepengetahuan kami belum dialihkan untuk sungai itu. Karena harus keluar dulu persetujuan yang dari balai sungai. Kita belum turun lapangan. Pastinya kita akan cek on the spot," ungkap sumber yang didapat dari DLH Provinsi Sulut.

    "Selama proses itu belum sampai ke Balai Sungai dan Balai Sungai mengeluarkan persetujuan maka pengalihan sungai itu belum bisa dilakukan. Jadi ini kejadian longsor masuk di areal Izin Usaha Pertambangan PT MSM. Bahkan di tempat eksplorasinya," tambah sumber.

    (ABL)

  • Usai libur Tahun baru, Wawali RS Sidak Absensi ASN Pemkot Manado

    test.petasulut.com/, Manado.- Momen libur Natal dan Tahun baru 2022 telah usai, saatnya kembali ke aktifitas sehari-hari. senin 3 januari merupakan hari pertama masuk kerja bagi Aparatur Sipil Negara ASN.

    Mamastikan hal itu Wakil Wali Kota Manado dr.Richard Sualang mengadakan sidak di beberapa Kantor Dinas di lingkungan Kantor Wali Kota Manado, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Infokom, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas PTSP dan Dinas, Bapenda. (Selasa,04/01/22).

    Foto Ist

    Ini merupakan salah satu tugas dan kewenangan Wakil Wali Kota yang membantu kepala daerah dalam menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. "Ujarnya

    https://test.petasulut.com/aa-rs-tinjau-taman-berkat-dan-renovasi-gedung-dprd-dalam-sehari/

    Dalam sidak Wawali Richard memperhatikan beberapa hal diantaranya mengecek sekaligus memantau kehadiran pegawai setelah libur tahun baru, mengecek kegiatan dan program apa saja di awal tahun serta mengevaluasi mengenai radius absensi pegawai yang harus diperkecil jangkauannya.

  • Awal Tahun Walikota AA Turlap di Lokasi Rawan Banjir

    test.petasulut.com/, Manado.- Mengawali Tahun 2022 Walikota Manado Andrei Angouw langsung tancap gas melihat titik-titik rawan banjir di kota Manado. Selasa (03/02/22).

    Walikota menelusuri daerah-daerah rawan banjir serta mendengar langsung keluhan warganya dimulai dari kelurahan Ranomuut Pall ll sampai perbatasan Kelurahan Perkamil.

    Walikota Andrei membawa langsung Kadis PUPR Kota Manado Johny Suwu untuk melihat parit-parit dan drainase yang mungkin tersumbat ataupun yang mau diperbaiki, dimana dilokasi Ranomuut (eks pacuan kuda) sering terjadi luapan air naik kejalan.

    Ikut terlihat dilapangan Sekcam Paal II, Lurah dan beberapa Ketua Lingkungan ketika Walikota bersama Kadis PUPR menyusuri parit-parit dilokasi hingga ke jembatan Maesa.

    (RK)

  • Gelar Rapat Internal, Ini Agenda Komisi I DPRD Sulut Sepanjang Bulan Januari

    test.petasulut.com/, SULUT – Mengawali tahun 2022, Komisi I DPRD Sulut bidang pemerintahan langsung action menggelar rapat, selasa (4/1) diruanh rapat Komisi I.

    Terinformasi bahwa tapat Komisi I tersebut bersifat Internal.

    Rapat tersebut di pimpin langsung ketua komisi I Vonny Paat didampingi Wakil ketua Herol Kaawoan, Sekretaris Mohammad Wongso, Anggota Arthur Kotambunan.

    Usai rapat, Ketua Komisi I Vonny Paat mengatakan bahwa rapat internal ini dilakukan guna membahas agenda kegiatan di sepanjang bulan Januari tahun 2022.

    https://test.petasulut.com/fokus-sejahterakan-rakyat-komisi-iv-deprov-agendakan-rdp-dinkes-dan-dikda/

    “Beberapa rencana agenda pun berhasil didapat, diantaranya pelaksanaan rapat paripuna didalamnya ada badan musyawarah (Bamus), lintas komisi 1 dan 3, dan silahturahmi dengan Pangdam 13 Merdeka. Pun, pembahasan paripurna sebentar pukul 12 siang, dan rapat lintas komisi guna membahas lahan yang ada di Molas pukul 15.00 Wita,” jelas Paat ketika diwawancarai awak media.

    “Kemudian, ada agenda lainnya yaitu bertemu dengan pangdam yang baru, karena mereka bagian dari mitra kerja komisi 1,” Tambah anggota legislatif dari dapil VI Minahasa-Kota Tomohon ini.

    Intinya, Paat menekankan bahwa pembahasan Komisi 1 DPRD Sulut hanya fokus pada seputar agenda di bulan Januari ini.

    (ABL)

  • MJP Langsung Merespon Aduan Publik Soal Putusnya Jalan Likupang-Bitung, Diduga Karena MSM

    test.petasulut.com/, SULUT – Akibat diguyur hujan lebat, ruas jalan Likupang-Bitung, tepatnya di Kayuwale Pinasungkulan terputus karena terjadinya longsor.

    Menurut masyarakat sekitar, putusnya akses jalan tersebut akibat terjadinya longsor dan diduga merupakan kelalaian dari perusahan tambang PT. MSM.

    Utamanya, masyarakat menilai bahwa ini akibat OPEN PIT PT MSM sehingga terputusnya akses jalan trans Likupang-Bitung.

    “Ini erosi akibat sungai yang di pindahkan pihak perusahaan MSM, harusnya ada antisipasi,” ucap warga, senin (3/1/2022).

    Akses jalan Likupang-Bitung yang putus akibat longsor

    Menyikapi aduan masyarakat, Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan pun langsung merespon.

    Dirinya mengatakan bahwa Pihak PT. MSM harus segera dan cepat memperbaiki jalan tersebut.

    "Saya mendesak pihak perusahaan untuk bertanggung jawab dan segera memperbaiki jalan itu. Mengingat akses jalan tersebut merupakan jalan utama. Jangan hanya mengejar keuntungan di daerah namun tidak memperhatikan dampak negatif bagi masyarakat kita,”ucap Personil Komisi IV DPRD Sulut itu.

    Tak hanya itu, Ketua PSI Sulut itu juga meminta pemerintah agar segera memperhatikan persoalan ini, karena ini urgent.

    "Pemerintah harus segera terjun ke lokasi untuk melakukan pemantauan menyeluruh terhadap perusahaan tambang PT. MSM yang telah melakukan aktifitasnya. Kenapa ruas jalan itu putus. Menurut laporan yang didapat bahwa terjadinya longsor karena adanya pengalihan alur sungai yang dilakukan MSM, pemerintah harus segera cek jangan sampai bertambah parah," Jelas MJP.

    https://test.petasulut.com/sosper-mjp-terbuka-soal-penggunaan-dana-kegiatan/

    Intinya, MJP meminta segera lakukan penanganan awal untuk akses jalan trans Likupang-Bitung yang terputus.

    (ABL)

  • Bansos Cair Lagi! 2022 Ini Pemerintah Siapkan Dana Rp 414 Triliun

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Seluruh masyarakat sangat terpukul akibat dampak Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih saja menggerogoti berbagai negara di belahan bumi.

    Di Indonesia sendiri, Pemerintah sangat gencar memberantas wabah virus corona ini, dengan menerapkan berbagai kebijakan yang wajib ditaati dan didukung masyarakat.

    Seiring dengan itu, pemerintah juga fokus untuk membantu masyarakat di sektor perekonomian.

    Terbukti, pada tahun 2022 ini Pemerintah bakal kembali salurkan bantuan sosial (bansos).

    Tercatat anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 mencapai Rp414 triliun.

    Utamanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui empat program baru dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 yang akan dibiayai melalui strategi front loading pada awal tahun.

    "Di tahun 2022 ini, alokasi program PEN yang akan kami dorong yaitu Rp414,1 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022 di Jakarta.

    https://test.petasulut.com/pemanfaatan-dana-pen-runtuwene-fokus-pada-kebutuhan-masyarakat-bukan-kepentingan/

    Adapun bansos yang akan disalurkan di tahun 2022 antara lain, BLT Desa, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Bansos PKH, dan Dukungan Program Kehilangan Pekerjaan.

    Dilain sisi, Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani bahwa anggaran bakal dipakai untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM.

    Artikel ini telah tayang di economy.okezone.com dengan judul "bansos cair lagi di 2022, pemerintah siapkan dana rp 414 triliun"

    (ABL)

  • Terus Disesuaikan, Begini Aturan Baru Sekolah Tatap Muka Tahun 2022

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini mulai terkendali, Pemerintah pun kembali melakukan penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Pembelajaran tatap muka di Masa Pandemi Covid-19.

    Dilansir dari Kompas.com, sejumlah aturan baru Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ditetapkan berdasarkan SKB Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, pada 21 Desember 2021.

    Kemendikbud Ristek menyebut, SKB ini berisi penyesuaian aturan PTM Terbatas yang lebih baik dan rinci, dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama.

    Dalam SKB Empat menteri terbaru, disebut bahwa mulai Januari 2022 seluruh satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 1,2 dan 3 wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria.

    Orang tua/wali peserta didik dapat tetap memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya sampai semester gasal (ganjil) tahun ajaran 2021/2022 berakhir.

    Namun, mulai semester dua yang akan berlangsung pada Januari 2022, semua siswa wajib mengikuti PTM terbatas seusai dengan wilayah PPKM.

    https://test.petasulut.com/pembelajaran-tatap-muka-mulai-berjalan-mjp-harus-ada-kajian-yang-baik/

    Mengacu Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19, berikut aturan baru terkait sekolah tatap muka di tahun 2022:

    Aturan PTM untuk tiap wilayah PPKM

    1. PPKM Level 1-2
    Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 50 persen di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:

    – setiap hari

    – jumlah peserta didik 100 persen

    – lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari

    Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 50 persen paling banyak 80 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 40 persen paling banyak 50 persen di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:

    – setiap hari secara bergantian

    – jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas

    – lama belajar paling banyak 6 (enam) jam pelajaran per hari

    Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia di bawah 40 persen di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka dilaksanakan:

    – setiap hari secara bergantian

    – jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas

    – lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari

    2. PPKM Level 3
    Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 10 persen di tingkat kabupaten/kota, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan:

    – setiap hari secara bergantian

    – jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas

    – lama belajar paling banyak 4 (empat) jam pelajaran per hari

    Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 40 persen dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia di bawah 10 persen, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.

    3. PPKM Level 4
    Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 4, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh.

    Ekstrakulikuler dan pembukaan kantin
    Dalam aturan terbaru, kantin sekolah belum diperbolehkan untuk beroperasi. Kegiatan olahraga dan ekstrakulikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas.

    Syarat mengikuti PTM
    Berikut syarat bagi warga satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas:

    – Tidak terkonfirmasi Covid-19 maupun tidak menjadi kontak erat Covid-19.

    – Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid) harus dalam kondisi terkontrol.

    – Tidak memiliki gejala Covid-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.

    PTM dihentikan jika?
    Penghentian sementara PTM di satuan pendidikan sekurangkurangnya 14×24 jam apabila terjadi:

    – Klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan tersebut

    – Angka positivity rate hasil surveilans epidemioloogis sebesar 5 persen atau lebih

    – Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam

    – pada aplikasi PeduliLindungi sebanyak 5 persen atau lebih

    Apabila setelah dilakukan surveilans, bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity di bawah 5 persen, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi selama 5×24 jam.

    Sumber: Kompas.com

    (ABL)