test.petasulut.com/, MANADO – Walikota Manado, Andrei Angouw bersama tim mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Sumompo, Kamis (06/01/22).
Terinformasi, kehadiran Walikota disini adalah untuk melihat kondisi TPA Sampah Sumompo serta aktifitas yang ada seperti bongkar aduk sampah dari truk-truk yang berasal dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Manado.
AA didampingi Kadis DLH Frangky Porawouw, Walikota melihat kondisi infrastruktur termasuk alat-alat berat yang tidak bisa beroperasi lagi. Kunjungan ini juga merupakan bahan kajian untuk penataan TPA Sumompo selanjutnya.
Seperti diketahui bahwa TPA Sumompo merupakan tempat pembuangan Akhir sampah-sampah di Kota Manado.
Sampah-sampah ini berasal dari sampah rumah tangga/rumah-rumah penduduk, dikumpul oleh petugas pengumpul sampah tingkat lingkungan, tingkat Kelurahan-kelurahan ke tingkat Kecamatan. Dari Kecamatan sampah yang terkumpul diangkut oleh truk sampah Kecamatan untuk dibawah ke TPA Sampah Sumompo.
test.petasulut.com/, NASIONAL – Yamaha selalu menghadirkan produk-produk motor yang laris manis di pasaran.
Seperti halnya Yamaha NMAX yang membuat heboh masyarakat sejak hadir pertama kali di tahun 2015.
Motor matic baru new version Yamaha NMAX 2022 mesin seperti Honda PCX anti masuk SPU desain anyar bikin penasaran. Sepertinya motor matic baru Yamaha NMAX dalam versi baru juga akan bikin heboh karena penampilannya berubah total.
Pastinya motor matic baru All New Yamaha NMAX 2022 ini juga mengusung penggerak yang berbeda dari sebelumnya.
Anehnya motor matic baru All New Yamaha NMAX 2022 ini justru menggunakan mesin penggerak meniru Honda PCX.
Pasti kagetkan kenapa motor matic baru NMAX 2022 malah meniru Honda PCX.
Padahal selama ini Honda PCX dianggap sebagai motor matic yang mesinnya belum menggunakan VVA atau VTEC.
Motor matic baru All New Yamaha NMAX 2022 versi listrik atau E01 Pastinya bikers tahu kan kalau Honda PCX muncul dalam 3 penggerak yang berbeda.
Pertama, Honda PCX full menggunakan mesin bensin, kedua PCX Hybrid dan ketiga PCX Elektrik yang disewakan ke perusahaan-perusahaan.
Nah, new version All New Yamaha NMAX ini menggunakan mesin seperti PCX elektrik yang full listrik.
Pabrikan Yamaha kabarnya akan memproduksi motor listrik terbaru yang bodinya seperti NMAX. Yamaha NMAX dalam versi anti minum bensin ini dirumorkan akan hadir pada tahun 2022.
Motor listrik tersebut adalah Yamaha E01 dan Yamaha E02 yang telah hadir sejak Tokyo Motor Show 2019 sebagai motor konsep.
Yamaha sendiri telah mengonfirmasi jika kedua motor listrik ini akan siap menuju proses produksi. Oleh pihak Yamaha telah diumumkan rencana produksi motor baru di tahun 2022 untuk pasar Eropa dan Asia.
Beberapa motor baru yang akan diproduksi akan mencakup Yamaha E01 dan E02.
Hal ini juga diperkuat pada bulan Mei tahun 2021, gambar paten kedua motor listrik ini juga telah diungkapkan.
Motor listrik Yamaha E02 adik Yamaha NMAX Apalagi yang menarik perhatian adalah Yamaha E01 brother. Desain motor listrik ini mengusung gaya skutik gambot layaknya Yamaha NMAX versi tenaga listrik.
Sedangkan Yamaha E02 terlihat lebih kompak dan mirip dengan motor matic Yamaha FreeGo atau Yamaha Fino.
Diprediksi motor listrik Yamaha E01 akan memiliki tenaga setara motor bermesin 125 – 150 cc. Kabarnya bakal menghasilkan tenaga sekitar 11kW atau sekitar 15 hp.
Sedangkan untuk motor listrik Yamaha E02 diklaim akan setara dengan motor bermesin 50 cc. Kemungkinan tenaga yang dihasilkan sebesar 4kW atau sekitar 5,3 hp.
test.petasulut.com/, SULUT – Terjadinya penurunan daya beli petani di provinsi Sulawesi Utara di benarkan Kepala Badan Pusat Stattistik (BPS) Sulawesi Utara (Sulut) Asim Saputra
Dimana menurutnya bahwa daya beli petani di Provinsi tersebut mengalami penurunan pada Desember 2021.
"Hal ini tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada Desember 2021 mengalami penurunan," kata Asim, di Manado, Rabu (5/1), dikutip dari Republika.co.id
Asim mengatakan, NTP di Sulawesi Utara pada Desember 2021 turun 0,26 persen dan menjadi 110,51 dibandingkan dengan November yang masih 110,80. Penurunan NTP tersebut karena kecepatan kenaikan Indeks yang dibayar petani (Ib) lebih tinggi dibanding Indeks yang diterima petani (It).
"Ib naik hingga mencapai 1,39 persen, sementara It hanya 1,12 persen," kata Asim.
Baik secara tahun kalender 2021 maupun YoY (tahun ke tahun) 2021, NTP telah naik sebesar 8,22 persen. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) sebaliknya menunjukkan pergerakan positif, naik 1,02 persen, dari nilai 110,55 pada November menjadi 111,68 pada Desember.
test.petasulut.com/, SULUT – Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kamis (6/1) di kantor DPRD Sulut.
Maksud kunker DPRD Mitra tersebut guna menjalin sinergitas serta berkonsultasi mengenai tupoksi Anggota DPRD.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Katrin Mokodaser mengatakan sinergitas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Provinsi menjadi program penting dilakukan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.
"Tujuannya untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terutama dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat," Ucapnya kepada wartawan.
Lanjutnya, Sekretaris DPRD Sulut tadi juga sudah menyampaikan bahwa ada reses tandem antara DPRD Provinsi dan Kebupaten dan ini sangat membantu, karena kalau kita reses kan masyarakat banyak menyampaikan aspirasi tidak hanya menjadi kewenangan Kabupaten tetapi juga Kewenangan Provinsi.
“Masyarakat juga banyak yang belum tahu program-program yang menjadi kewenangan Provinsi, jadi sinergitas ini sangat penting bagi kami sebagai anggota DPRD di Kabupaten Mitra. Kalau ada anggota DPRD Sulut yang turun sama – sama pasti masyarakat juga akan lebih banyak tahu,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Sekwan Provinsi Sulawesi Utara Glady Kawatu yang menerima rombongan para wakil rakyat Kabupaten Mitra ikut memberikan penjelasan terkait tugas dan fungsi sekretariat Dewan.
“Ada tiga fungsi utama anggota dewan yakni pengawasan, legislasi dan budgeting. Untuk menopang tugas anggota dewan tersebut, sekretariat membantu dalam hal pengelolaan administrasinya serta hak para anggota dewan,” pungkas Kawatu.
test.petasulut.com/, SULUT – Menatap tahun 2022, Anggota DPRD Sulut Braien Waworuntu bertekad untuk lebih fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut mengatakan akan menjalankan dengan benar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta memanfaatkan momen untuk mendengarkan harapan dan keluh kesah masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil).
“Ini merupakan kewajiban bagi saya anggota DPRD untuk terus berjuang untuk rakyat. Dan ini merupakan komitmen sejak awal, yang saya yakini akan terus diperjuangkan,” Ucap Braien, rabu (5/1).
Kendati demikian, BW mengakui bahwa ada banyak PR yang harus dikerjakan ditahun ini.
“Di sektor kesehatan, masyarakat masih saja mengeluhkan masalah pelayanan. Sosial, masyarakat masih membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk meringankan beban di segi ekonomi kemasyarakatan. Pendidikan, ada sejumlah sekolah yang belum layak digunakan untuk proses belajar mengajar serta kurangnya tenaga pendidik serta masih banyak lagi PR yang harus kita telaah satu per satu,” Jelasnya.
Tak hanya itu, Braien juga menuturkan bahwa setiap tiga bulan, anggota Dewan turun ke Dapil untuk bertemu konstituen, menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan.
“Dari suara-suara masyarakat yang berhasil dihimpun contohnya, berbagai isu seperti fasilitas umum (fasum), harapan dibina, bahkan dukungan moral disampaikan oleh masyarakat, itu juga yang wajib saya perjuangkan,” Katanya.
“Mendengarkan keluh-kesah, aspirasi warga, itu memang tugas anggota Dewan. Dalam kegiatan ini kita fokus mendengarkan untuk kemudian disalurkan. Bukan sekedar mengadakan pertemuan tanpa berbuat apa – apa. Seluruh keluhan masyarakat dan harapan akan ditindaklanjuti secara maksimal,” Ungkapnya.
Untuk itu, di tahun 2022 ini Braien Waworuntu berjanji dan berkomitmen akan lebih fokus memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mendasar dari masyarakat.
Realisasi anggaran untuk program-program yang disetujui, disebutkan, bisa tahun ini, bisa juga kemungkinan saat anggaran perubahan.
“Kita tidak memberi janji semata. Semua yang vital, kita akan perjuangkan. Tapi apa yang memang tidak masuk skala prioritas, tidak bisa disalurkan, tetap kita sampaikan. Dan kita perjuangkan,” katanya.
Apalagi, lanjut BW, berjalan tiga tahun ini kita masih diperhadapkan dengan wabah covid-19 yang terus berkembang, dana-dana pun mau tidak mau terjadi refocusing, tentunya ini juga sedikit memperlambat pembangunan infrastruktur di daerah.
“Maka dari itu, saya himbau kepada masyarakat untuk turut mendukung kerja pemerintah dalam memberantas wabah covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kiranya daerah kita ini bisa segera pulih sehingga apa yang direncanakan pemerintah maupun DPRD juga cepat terealisasi,” Tutupnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Tugas dan fungsi pokok (Tupoksi) Anggota DPRD wajib dilaksanakan bagi setiap wakil rakyat.
Memperjuangkan aspirasi masyarakat tentu bukan hal yang mudah, karena harus melalui berbagai tugas seperti melaksanakan rapat, kunjungan lapangan dan sebagainya.
Tentunya para wakil rakyat harus matang dalam setiap langkah yang akan dilakukan.
Terkait itu, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berencana akan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di DPP PDIP Jakarta guna pendalaman tugas anggota DPRD.
Adapun personil di Fraksi PDIP DPRD Sulut ini berjumlah 18 Anggota Dewan dan diketuai Rocky Wowor.
Dikatakan oleh Rocky, giat tersebut diikuti oleh seluruh anggota fraksi PDIP se Indonesia dan berlangsung selama empat hari dimulai tanggal 8 hingga 11 Januari 2022.
“DPP mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 2018,tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten/ Kota serta Undang- undang nomor 9 Tahun 2015,tentang Pemerintahan Daerah,” jelas Wowor saat dihubungi via ponsel, Rabu (5/12/2022).
Meneruskan pesan DPP, menurur Wowor, giat ini dilangsungkan bertujuan peningkatan kwalitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Selain itu, berbarengan menyukseskan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 PDI Perjuangan,” tegas Wowor.
test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu mengapresiasi jajaran Polda Sulut di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Pol Mulyatno. Dimana pengamanan perayaan Natal 2021 dan tahun baru 2022 di Sulut berjalan aman dan lancar tanpa ada gangguan berarti.
Terbukti, situasi aman dan lancar ini juga terlihat di pusat-pusat perbelanjaan seperti toko, mal dan perbankan. Begitu juga arus lalu lintas mudik Natal dan Tahun Baru baik di sejumlah ruas jalan, pelabuhan, terminal dan bandara semua kondusif.
“Atas nama pribadi dan lembaga DPRD Sulut, saya mengucapkan terimakasih atas kinerja dari jajaran Polda Sulut, tapi juga TNI dan stakeholder lainnya yang telah bersama-sama melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dalam rangka pengamanan ibadah Natal dan tahun baru. Itu semua berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes),” Ucap Politisi Partai NasDem Sulut, rabu (5/1) diruang kerjanya.
“Terima kasih atas dukungan dan kekompakan Pak Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno serta seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ada di daerah ini,” katanya lagi.
Tak hanya itu, Aleg Dapil Minahasa-Tomohon itu juga mengapresiasi seluruh masyarakat Sulut yang mampu menjaga komitmen untuk tetap mempertahankan daerahnya agar kondusif, serta menerapkan disiplin protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah penularan COVID-19.
“Semua pihak memiliki tanggung jawab dalam menciptakan kondisi aman dan nyaman. Dan kita semua berhasil mewujudkannya,” Tekannya.
Braien berharap, tahun 2022 ini dapat dijalani dengan baik, aman dan pembangunan berjalan lancar.
“Saya berharap juga, kita semua bisa dapat saling menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama yang terjaga dengan baik. Pun saya mengajak seluruh umat beragama untuk terus merajut persaudaraan,” Pungkas Waworuntu.
test.petasulut.com/, SULUT – Aduan masyarakat perihal putusnya jalan trans Likupang-Bitung menggema di paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).
Dugaan adanya kelalaian PT Meares Soputan Mining (MSM) ikut berhembus. Masalah itupun disorot wakil rakyat Gedung Cengkih.
Nada kritik tersebut disampaikan Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) saat memberikan interupsi pada Rapat Paripurna DPRD Sulut, terkait dengan Penyampaian Laporan Hasil Reses 3 Tahun 2021 Anggota DPRD Sulut dan Buka Tutup Masa Sidang, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (4/1).
Dirinya menyampaikan, di daerah Likupang dan Bitung ada aduan masyarakat yang perlu dilakukan tindakan secara cepat. Memang diakuinya aspirasi tersebut tidak sempat terinventarisir ke dalam aspirasi reses sebelumnya. Namun aspirasi itu dinilai sangat genting untuk segera ditindaklanjuti.
“Dua hari lalu ada akses jalan yang putus dari Likupang ke Girian. Ini menghubungkan Desa Pinenek sampai Pinasungkulan. Ini jadi akses utama dari Likupang (Kabupaten Minahasa Utara, red) ke kota Bitung, ini diduga PT MSM sehingga terjadi longsor. Mereka melakukan aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat kita dan lingkungan kita sehingga jalan ini putus,” sorot MJP.
Dirinya menyampaikan, diharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut memberikan dorongan dan desakan kepada pihak terkait yang bertanggung-jawab.
“Apakah akan ditindaklanjuti perusahaan tersebut atau kebijakan yang diambil pemerintah atau BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional) yang menyelesaikan tanggung jawab ini, supaya akses jalan bisa dilalui masyarakat kita,” ungkapnya.
“Karena ini memang sangat merugikan ekonomi masyarakat kita. Karena ini juga diduga ada pengalihan alur sungai oleh PT MSM,” kuncinya.
Akses jalan Likupang-Bitung yang putus akibat longsor
Terkait aspirasi reses, Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw mengatakan, ini nantinya akan dilakukan elaborasi lebih lanjut atau penggarapan secara cermat terkait berbagai aspirasi tersebut.
"Kembali kami menerima masukkan terkait reses. Hadir di sini pak pelaksana harian Sekprov (Sekretaris Provinsi) Gammy Kawatu. Ini menjadi tugas pak Sekprov untuk mengelaborasi lebih lanjut, semua hasil reses yang masuk di kita (Pemprov Sulut, red) kali ini. Prioritas-prioritas mana yang akan di-under-line (digarisbawahi, red) dan mana yang menjadi kewenangan kita," ungkap Wagub dalam kesempatan rapat paripurna itu.
Sementara ketika akan dikonfirmasi terkait masalah dugaan pengalihan sungai oleh PT MSM, via telpon dan pesan whatsapp, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut, Marly Gumalag tidak bisa dihubungi. Begitu pula saat berkunjung ke kantor DLH Provinsi Sulut, Rabu (5/1), kadis tidak berada di tempat.
Namun hasil penelusuran media ini di lingkungan DLH Provinsi Sulut, terungkap beberapa hal terkait aktivitas PT MSM. Adapun informasi yang didapat wartawan media ini, ternyata sudah ada persetujuan untuk pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baru untuk PT MSM. Namun masih sementara berproses dan masih ada di DLH. Di dalam AMDAL yang baru itu disetujui untuk pengalihan sungai, pengalihan jalan dan relokasi penduduk.
"Hanya saja belum keluar AMDAL ini, sudah terjadi perisitiwa (longsor, red). Untuk pengalihan sungai, proses AMDAL itu kan dari DLH diberikan ke DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu) dan terakhir ke balai sungai yang merupakan teknisnya. Sepengetahuan kami belum dialihkan untuk sungai itu. Karena harus keluar dulu persetujuan yang dari balai sungai. Kita belum turun lapangan. Pastinya kita akan cek on the spot," ungkap sumber yang didapat dari DLH Provinsi Sulut.
"Selama proses itu belum sampai ke Balai Sungai dan Balai Sungai mengeluarkan persetujuan maka pengalihan sungai itu belum bisa dilakukan. Jadi ini kejadian longsor masuk di areal Izin Usaha Pertambangan PT MSM. Bahkan di tempat eksplorasinya," tambah sumber.
test.petasulut.com/, Manado.- Momen libur Natal dan Tahun baru 2022 telah usai, saatnya kembali ke aktifitas sehari-hari. senin 3 januari merupakan hari pertama masuk kerja bagi Aparatur Sipil Negara ASN.
Mamastikan hal itu Wakil Wali Kota Manado dr.Richard Sualang mengadakan sidak di beberapa Kantor Dinas di lingkungan Kantor Wali Kota Manado, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Infokom, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas PTSP dan Dinas, Bapenda. (Selasa,04/01/22).
Foto Ist
Ini merupakan salah satu tugas dan kewenangan Wakil Wali Kota yang membantu kepala daerah dalam menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. "Ujarnya
Dalam sidak Wawali Richard memperhatikan beberapa hal diantaranya mengecek sekaligus memantau kehadiran pegawai setelah libur tahun baru, mengecek kegiatan dan program apa saja di awal tahun serta mengevaluasi mengenai radius absensi pegawai yang harus diperkecil jangkauannya.
test.petasulut.com/, Manado.- Mengawali Tahun 2022 Walikota Manado Andrei Angouw langsung tancap gas melihat titik-titik rawan banjir di kota Manado. Selasa (03/02/22).
Walikota menelusuri daerah-daerah rawan banjir serta mendengar langsung keluhan warganya dimulai dari kelurahan Ranomuut Pall ll sampai perbatasan Kelurahan Perkamil.
Walikota Andrei membawa langsung Kadis PUPR Kota Manado Johny Suwu untuk melihat parit-parit dan drainase yang mungkin tersumbat ataupun yang mau diperbaiki, dimana dilokasi Ranomuut (eks pacuan kuda) sering terjadi luapan air naik kejalan.
Ikut terlihat dilapangan Sekcam Paal II, Lurah dan beberapa Ketua Lingkungan ketika Walikota bersama Kadis PUPR menyusuri parit-parit dilokasi hingga ke jembatan Maesa.
