Test Peta Sulut

Tag: ANGGOTA DPRD SULUT

  • Tatap 2022, BW Berkomitmen Lebih Fokus Perjuangkan Aspirasi Rakyat

    test.petasulut.com/, SULUT – Menatap tahun 2022, Anggota DPRD Sulut Braien Waworuntu bertekad untuk lebih fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    Ketua Komisi IV DPRD Sulut mengatakan akan menjalankan dengan benar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta memanfaatkan momen untuk mendengarkan harapan dan keluh kesah masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil).

    “Ini merupakan kewajiban bagi saya anggota DPRD untuk terus berjuang untuk rakyat. Dan ini merupakan komitmen sejak awal, yang saya yakini akan terus diperjuangkan,” Ucap Braien, rabu (5/1).

    Kendati demikian, BW mengakui bahwa ada banyak PR yang harus dikerjakan ditahun ini.

    “Di sektor kesehatan, masyarakat masih saja mengeluhkan masalah pelayanan. Sosial, masyarakat masih membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk meringankan beban di segi ekonomi kemasyarakatan. Pendidikan, ada sejumlah sekolah yang belum layak digunakan untuk proses belajar mengajar serta kurangnya tenaga pendidik serta masih banyak lagi PR yang harus kita telaah satu per satu,” Jelasnya.

    Tak hanya itu, Braien juga menuturkan bahwa setiap tiga bulan, anggota Dewan turun ke Dapil untuk bertemu konstituen, menjaring informasi, menghimpun seluruhnya untuk kemudian disalurkan.

    “Dari suara-suara masyarakat yang berhasil dihimpun contohnya, berbagai isu seperti fasilitas umum (fasum), harapan dibina, bahkan dukungan moral disampaikan oleh masyarakat, itu juga yang wajib saya perjuangkan,” Katanya.

    “Mendengarkan keluh-kesah, aspirasi warga, itu memang tugas anggota Dewan. Dalam kegiatan ini kita fokus mendengarkan untuk kemudian disalurkan. Bukan sekedar mengadakan pertemuan tanpa berbuat apa – apa. Seluruh keluhan masyarakat dan harapan akan ditindaklanjuti secara maksimal,” Ungkapnya.

    https://test.petasulut.com/perayaan-nataru-berlangsung-aman-bw-apresiasi-polda-sulut/

    Untuk itu, di tahun 2022 ini Braien Waworuntu berjanji dan berkomitmen akan lebih fokus memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mendasar dari masyarakat.

    Realisasi anggaran untuk program-program yang disetujui, disebutkan, bisa tahun ini, bisa juga kemungkinan saat anggaran perubahan.

    “Kita tidak memberi janji semata. Semua yang vital, kita akan perjuangkan. Tapi apa yang memang tidak masuk skala prioritas, tidak bisa disalurkan, tetap kita sampaikan. Dan kita perjuangkan,” katanya.

    Apalagi, lanjut BW, berjalan tiga tahun ini kita masih diperhadapkan dengan wabah covid-19 yang terus berkembang, dana-dana pun mau tidak mau terjadi refocusing, tentunya ini juga sedikit memperlambat pembangunan infrastruktur di daerah.

    “Maka dari itu, saya himbau kepada masyarakat untuk turut mendukung kerja pemerintah dalam memberantas wabah covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kiranya daerah kita ini bisa segera pulih sehingga apa yang direncanakan pemerintah maupun DPRD juga cepat terealisasi,” Tutupnya.

    (ABL)

  • MJP Bawa Persoalan Putusnya Jalan Likupang-Bitung di Paripurna, Begini Tanggapan DLH

    test.petasulut.com/, SULUT – Aduan masyarakat perihal putusnya jalan trans Likupang-Bitung menggema di paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).

    Dugaan adanya kelalaian PT Meares Soputan Mining (MSM) ikut berhembus. Masalah itupun disorot wakil rakyat Gedung Cengkih.

    Nada kritik tersebut disampaikan Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) saat memberikan interupsi pada Rapat Paripurna DPRD Sulut, terkait dengan Penyampaian Laporan Hasil Reses 3 Tahun 2021 Anggota DPRD Sulut dan Buka Tutup Masa Sidang, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (4/1).

    Dirinya menyampaikan, di daerah Likupang dan Bitung ada aduan masyarakat yang perlu dilakukan tindakan secara cepat. Memang diakuinya aspirasi tersebut tidak sempat terinventarisir ke dalam aspirasi reses sebelumnya. Namun aspirasi itu dinilai sangat genting untuk segera ditindaklanjuti.

    “Dua hari lalu ada akses jalan yang putus dari Likupang ke Girian. Ini menghubungkan Desa Pinenek sampai Pinasungkulan. Ini jadi akses utama dari Likupang (Kabupaten Minahasa Utara, red) ke kota Bitung, ini diduga PT MSM sehingga terjadi longsor. Mereka melakukan aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat kita dan lingkungan kita sehingga jalan ini putus,” sorot MJP.

    Dirinya menyampaikan, diharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut memberikan dorongan dan desakan kepada pihak terkait yang bertanggung-jawab.

    “Apakah akan ditindaklanjuti perusahaan tersebut atau kebijakan yang diambil pemerintah atau BPJN (Balai Pelaksana Jalan Nasional) yang menyelesaikan tanggung jawab ini, supaya akses jalan bisa dilalui masyarakat kita,” ungkapnya.

    “Karena ini memang sangat merugikan ekonomi masyarakat kita. Karena ini juga diduga ada pengalihan alur sungai oleh PT MSM,” kuncinya.

    Akses jalan Likupang-Bitung yang putus akibat longsor

    Terkait aspirasi reses, Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw mengatakan, ini nantinya akan dilakukan elaborasi lebih lanjut atau penggarapan secara cermat terkait berbagai aspirasi tersebut.

    "Kembali kami menerima masukkan terkait reses. Hadir di sini pak pelaksana harian Sekprov (Sekretaris Provinsi) Gammy Kawatu. Ini menjadi tugas pak Sekprov untuk mengelaborasi lebih lanjut, semua hasil reses yang masuk di kita (Pemprov Sulut, red) kali ini. Prioritas-prioritas mana yang akan di-under-line (digarisbawahi, red) dan mana yang menjadi kewenangan kita," ungkap Wagub dalam kesempatan rapat paripurna itu.

    Sementara ketika akan dikonfirmasi terkait masalah dugaan pengalihan sungai oleh PT MSM, via telpon dan pesan whatsapp, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut, Marly Gumalag tidak bisa dihubungi. Begitu pula saat berkunjung ke kantor DLH Provinsi Sulut, Rabu (5/1), kadis tidak berada di tempat.

    https://test.petasulut.com/mjp-langsung-merespon-aduan-publik-soal-putusnya-jalan-likupang-bitung-diduga-karena-msm/

    Namun hasil penelusuran media ini di lingkungan DLH Provinsi Sulut, terungkap beberapa hal terkait aktivitas PT MSM. Adapun informasi yang didapat wartawan media ini, ternyata sudah ada persetujuan untuk pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baru untuk PT MSM. Namun masih sementara berproses dan masih ada di DLH. Di dalam AMDAL yang baru itu disetujui untuk pengalihan sungai, pengalihan jalan dan relokasi penduduk.

    "Hanya saja belum keluar AMDAL ini, sudah terjadi perisitiwa (longsor, red). Untuk pengalihan sungai, proses AMDAL itu kan dari DLH diberikan ke DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu) dan terakhir ke balai sungai yang merupakan teknisnya. Sepengetahuan kami belum dialihkan untuk sungai itu. Karena harus keluar dulu persetujuan yang dari balai sungai. Kita belum turun lapangan. Pastinya kita akan cek on the spot," ungkap sumber yang didapat dari DLH Provinsi Sulut.

    "Selama proses itu belum sampai ke Balai Sungai dan Balai Sungai mengeluarkan persetujuan maka pengalihan sungai itu belum bisa dilakukan. Jadi ini kejadian longsor masuk di areal Izin Usaha Pertambangan PT MSM. Bahkan di tempat eksplorasinya," tambah sumber.

    (ABL)

  • MJP Langsung Merespon Aduan Publik Soal Putusnya Jalan Likupang-Bitung, Diduga Karena MSM

    test.petasulut.com/, SULUT – Akibat diguyur hujan lebat, ruas jalan Likupang-Bitung, tepatnya di Kayuwale Pinasungkulan terputus karena terjadinya longsor.

    Menurut masyarakat sekitar, putusnya akses jalan tersebut akibat terjadinya longsor dan diduga merupakan kelalaian dari perusahan tambang PT. MSM.

    Utamanya, masyarakat menilai bahwa ini akibat OPEN PIT PT MSM sehingga terputusnya akses jalan trans Likupang-Bitung.

    “Ini erosi akibat sungai yang di pindahkan pihak perusahaan MSM, harusnya ada antisipasi,” ucap warga, senin (3/1/2022).

    Akses jalan Likupang-Bitung yang putus akibat longsor

    Menyikapi aduan masyarakat, Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan pun langsung merespon.

    Dirinya mengatakan bahwa Pihak PT. MSM harus segera dan cepat memperbaiki jalan tersebut.

    "Saya mendesak pihak perusahaan untuk bertanggung jawab dan segera memperbaiki jalan itu. Mengingat akses jalan tersebut merupakan jalan utama. Jangan hanya mengejar keuntungan di daerah namun tidak memperhatikan dampak negatif bagi masyarakat kita,”ucap Personil Komisi IV DPRD Sulut itu.

    Tak hanya itu, Ketua PSI Sulut itu juga meminta pemerintah agar segera memperhatikan persoalan ini, karena ini urgent.

    "Pemerintah harus segera terjun ke lokasi untuk melakukan pemantauan menyeluruh terhadap perusahaan tambang PT. MSM yang telah melakukan aktifitasnya. Kenapa ruas jalan itu putus. Menurut laporan yang didapat bahwa terjadinya longsor karena adanya pengalihan alur sungai yang dilakukan MSM, pemerintah harus segera cek jangan sampai bertambah parah," Jelas MJP.

    https://test.petasulut.com/sosper-mjp-terbuka-soal-penggunaan-dana-kegiatan/

    Intinya, MJP meminta segera lakukan penanganan awal untuk akses jalan trans Likupang-Bitung yang terputus.

    (ABL)

  • ALFIAN BARA Apresiasi Kegiatan Donor Darah Yang Diselenggarakan GP NasDem Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Politisi Partai NasDem Provinsi Sulut, Alfian Bara Men-support penuh kegiatan donor darah yang dilaksanakan Garda Pemuda NasDem Sulut, kamis (28/10) di Kantor DPW NasDem Sulut.

    Dirinya mengatakan kegiatan baik tersebut merupakan upaya GP NasDem Sulut untuk mendukung program pemerintah serta pemenuhan ketersediaan darah, terutama dimasa pandemi COVID-19, yang mana sekarang ini membuat cadangan atau jumlah darah yang tersedia cenderung menurun, sedangkan kebutuhan darah di masyarakat cenderung meningkat.

    ”Kegiatan donor darah ditengah pandemi COVID-19 merupakan kegiatan yang sangat mulia dan luhur,” ucap Aleg Dapil BMR itu, saat memantau langsung gerakan donor darah GP NasDem.

    ”Momen donor darah di hari Sumpah Pemuda ini merupakan moment yang tepat untuk memotivasi masyarakat agar tidak perlu khawatir dan ragu untuk mendonorkan darahnya dimasa pandemi karena protokolnya sangat menjamin bahwa kegiatan bisa berlangsung dengan baik dan aman,” terangnya.

    Diketahui, gerakan donor darah ini dilakukan GP NasDem Sulut dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun.

    Apresiasi juga disampaikan Personil Komisi II DPRD Sulut itu untuk Ketua GP Nasdem Nick Lomban, Sekretaris GP NasDem Braien Waworuntu, Ketua DPP NasDem Ivanhoe Semen dan Ketua DPW NasDem Sulut Max Lomban terlebih kepada semua masyarakat yang telah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan donor darah tersebut.

    Ia berharap kegiatan tersebut bisa diteruskan dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat serta menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya.

    ”semoga hal baik ini bisa terus dilanjutkan oleh Partai NasDem Sulut. Terus jaga kesolidan kita guna menuju Indonesia dan Sulut yang lebih baik dan sehat,” Tutup Alfian Bara.

    (ABL)

  • Tunjang Kinerja 45 Anggota Dewan, Sekretariat Deprov Miliki Birokrasi Singkat Dalam Penyampaian Aspirasi

    test.petasulut.com/, SULUT – Demi menunjang Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut dalam menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    Sekretariat DPRD Sulut merancangkan dan memiliki birokrasi singkat guna mempermudah masyarakat Sulut dalam proses penyampaian aspirasi.

    Kepada wartawan, Sekwan Glady Kawatu melalui Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Sekretariat DPRD Sulut Ronny Geruh menjelaskan prosesur memasukan aspirasi ke DPRD Sulut.

    Warga ataupun Organisasi yang ingin memasukan aspirasi dapat dibawah langsung ke Kantor Sekretariat DPRD Sulut di Jalan Raya Manado – Bitung
    Kelurahan Kairagi I, Kecamatan Mapanget Kota Manado.

    Membuat surat perihal aspirasi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sulut.

    “Surat ini dapat dimasukan ke lantai I bagian penerimaan tamu dan aspirasi di bagian depan kantor untuk kemudian dimasukan kepada Sekwan,” kata Ronny.

    Berikut Prosesur untuk proses aspirasi sampai pada tahapan Pemanggilan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan atau Tinjauan Lapangan.

    Hari Pertama Surat Aspirasi Dimasukan ke Lantai I Hula Sekretariat DPRD sulut yang dilanjutkan kepada Sekertaris Dewan untuk pencatatan administrasi.

    Hari Kedua Sekwan meneruskan kepada ketua DPRD Sulut untuk ditindaklanjuti penugasan kepada komisi terkait dengan aspirasi.

    Hari Ketiga Diserahkan ke Bagian Persidangan untuk pembuatan surat ke Komisi terkait.

    Hari keempat dan kelima diserahkan ke komisi untuk ditindak lanjuti penjadwalan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan atau Tinjauan lapangan.

    Hari keenam dijalankan undangan/surat panggilan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan atau Tinjauan lapangan.

    Untuk diketahui, di DPRD Sulut terdapat empat komisi yaitu :

    Komisi I Membidangi Politik Pemerintahan

    Komisi II Mebidangi Keuangan Dan Perekonomian

    Komisi III Membidangi Pembangunan

    Komisi IV Membidangi Kesejahteraan Rakyat

    Dalam berbagai kesempatan, Sekwan Glady Kawatu kerap menyampaikan optimalisasi kerja sekretariat dewan untuk menopang kinerja 45 anggota dewan dalam pelayanan terhadap kepentingan warga.

    Selain itu, untuk permudah penyampaian aspirasi warga, menurut Glady Kawatu ditahun 2022 pihaknya akan mengjadirkan Elektronik Aspirasi.

    “Dengan Elektronik Aspirasi, masyarakat tidak perlu repot-repot harus datang ke kantor dewan tapi cukup dengan memasukannya lewat aplikasi tersebut,” lugas Glady.

    Menurutnya Ini dilakukan mendukung komitmen Ketua dan anggota DPRD Sulut.

    “Ini untuk menuju DPRD yang makin hebat, makin bersih adn berwibawa sebagaiman visi Ketua DPRD Bpk.Dr.Ftansciskus Andy Silangen,” tandasnya.

    (ABL)

  • Pekan Ini Komisi III DPRD Sulut Turlap ke Ringroad 3

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna melakukan fungsi pengawasan, Komisi III DPRD Sulut dalam waktu dekat ini akan melakukan peninjauan lapangan di beberapa lokasi pembangunan.

    Ketua Komisi IV DPRD Sulut Berty Kapojos pun membenarkan akan hal itu.

    Dirinya mengatakan bahwa pada minggu berjalan ini akan turun ke lapangan meninjau proyek yang sementara berjalan yakni Ringroad 3.

    “Ada juga rencana untuk melihat proyek dari balai sungai yang ada di minahasa utara menuju ke likupang, dalam rangka KEK likupang,” jelas Politisi Partai PDIP itu, selasa (3/8) di ruang komisi III DPRD Sulut usai rapat pansus Ranperda Irigasi.

    “Tapi kita akan melihat kalau masih zona merah, pastinya akan ditunda dulu. Intinya rencana dekat Komisi III adalah itu,” tambah Aleg Dapil Minut-Bitung itu.

    (ABL)

     

  • Lonjakan Kasus Covid-19 di Sulut, Ini Pesan FABIAN KALOH

    test.petasulut.com/, SULUT – Lonjakan besar-besaran kasus positif covid-19 di sulawesi utara pada pekan terakhir ini membuat sebagian besar masyarakat maupun pemerintah was-was.

    Mengenai hal itu, Politisi Partai PDIP Fabian Kaloh pun angkat bicara.

    Dirinya mengatakan jika jumlah kasus positif terus bertambah, maka tenaga kesehatan bisa kewalahan termasuk fasilitas serta tempat untuk rawat inap juga akan overload.

    ” Satu – satunya cara adalah dengan meningkatkan partisipasi segenap komponen masyarakat, dengan terus memberikan edukasi agar warga sadar jika pandemi Covid-19 ini sangat berbahaya,” kata Kaloh.

    Personil Komisi I DPRD Sulut itu juga mengatakan penerapan protokol kesehatan harus menjadi hal penting dan wajib dilakukan yakni menerapkan 5 M dengan cara Memakai Masker, Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta, Membatasi mobilisasi dan interaksi.

    “Mobilitas serta interaksi penduduk yang tinggi ditengah keramaian dan kerumunan terbukti menjadi pemicu ledakan-ledakan kasus pandemi di satu wilayah,” kata Kaloh.

    Harusnya kita sudah punya eksperience ditahun 2020 lalu, pengalaman itu bisa kita lakukan sekarang, tidak karena takut dibubarkan petugas, tapi sadar bahwa Covid-19 ini sangat membahayakan bahkan menjadi ancaman bagi diri sendiri, keluarga bahkan orang lain.

    “Mari kita bergotong royang mencegah penularan Covid19, karna hanya dengan kesadaran yang tinggi dapat menciptakan sikap gotongroyong dalam mengendalikan Covid-19,” tegas Aleg Dapil Bitung-Minut itu.

    “Meski menjadi sebuah regulasi yang wajib ditaati, diharapkan kepada petugas maupun aparat dilevel Kelurahan dan Desa, Kepala Lingkungan dan RT, harus lebih tegas lagi memberlakukan PPKM, tentu dengan cara cara persuasif dan edukatif, tidak terkesan dipaksakan sehingga bisa menimbulkan persoalan baru ditengah masyarakat,” tutup Fabian.

    (ABL)

  • Disemayamkan di DPRD Sulut, Suasana Haru Meliputi Kepergian Alm. Teddy Kumaat

    test.petasulut.com/, SULUT – Suasana haru terlihat saat upacara pelepasan jenazah almarhum Teddy Kumaat yang disemayamkan di ruang paripurna DPRD Sulut, Jumat (25/6) siang.

    Diketahui, Alm. Teddy Kumaat sendiri merupakan Mantan Wakil Walikota Manado Periode tahun 2020-2005 dan juga Mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut periode 2014-2019 dari Partai PDIP.

    Pun, Almarhum Teddy Kumaat meninggal pada usia 56 tahun.

    Jenasah disambut dengan penuh penghormatan oleh beberapa legislator DPRD Sulut bersama Sekertaris Dewan Glady Kawatu beserta seluruh staff DPRD Sulut, dan Wartawan yang bertugas meliput di DPRD Sulut.

    Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen pun bertindak sebagai Inspektur upacara pelepasan almarhum Teddy Kumaat.

    Legislator DPRD Sulut dan Sekretariat DPRD Sulut pada kesempatan itu memberikan lagu puji-pujian dihadapan Alm. Teddy Kumaat beserta keluarga besar yang hadir.

    Lagu Puji-pujian dinyanyikan Seluruh Legislator DPRD Sulut dan Sekretariat DPRD Sulut yang hadir pada Acara Pelepasan Alm. Teddy Kumaat

    Silangen dalam sambutannya, memberikan penguatan iman kepada keluarga dengan mengimani dan melihat peristiwa yang luar biasa dimana Tuhan berkenan apa yang dialami keluarga.

    ”Dihari ini, teristimewa di Sulut, putra sulut telah dipanggil pulang yakni yang kekasih Alm. Teddy Kumaat. Pengabdiannya untuk Manado dan Sulut patut diberi penghargaan tinggi. Karya pengabdian beliau sungguh luar biasa. Alm. Teddy Kumaat penuh belas kasihan terhadap sesama. Semua yang dikerjakan beliau untuk daerah patut diapresiasi. Kematian adalah awal hidup kekal,” jelas Silangen.

    ”Kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Sulut dengan ini melepas kepergian jenazah Alm. Teddy Kumaat disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas segala karya dan jasa yang telah diberikan selama bertugas di DPRD Sulut. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan kiranya diberikan ketabahan dan kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam menghadapi dukacita ini. Semoga keluarga diberi penghiburan sejati dari Tuhan Yesus Kristus,” tambahnya.

    Diketahui, persemayaman almarhumah dihadiri sejumlah Legislator DPRD Sulut yakni Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Anggota DPRD Sulut Rocky Wowor, Berty Kapojos, Heri Rotinsulu, Imelda Rewah, Hilman Idrus, Fanny Legoh, Arthur Kotambunan, Careig Runtu, Winsulangi Salindeho, Yongkie Limen dan Cindy Wurangian.

    (ABL)

  • KPK Ingatkan Anggota DPRD Sulut Jangan Ada ‘Uang Ketok’ dan ‘Titip Proyek’

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam audiensi dan koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang digelar oleh tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Satgas Pencegahan dan Penindakan KPK bersama Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, rabu (16/6).

    Tim KPK, Andi Purwana mengatakan salah satu tugas wakil rakyat yakni fungsi anggaran merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap perencanaan yang dilakukan bersama eksekutif harus sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada.

    ”Jangan ada lagi uang ketok palu, uang ketok-ketok, uang apa, titip – titip proyek jangan ada lagi, ” ujar Andi Purwana mengingatkan.

    Meski demikian ia juga memahami setiap anggota DPRD pasti akan memperjuangkan pembangunan proyek di daerah pemilihan masing – masing yang menjadi aspirasi masyarakat.

    Selain itu kata Purwana proses perencanaan pembangunan di Provinsi itu harus sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

    ” Nggak boleh juga misalnya saya di Sitaro ayo kita bangun ini, sementara anggarannya terbatas. Bapak/ibu yang duduk disini kan 45 orang harus bisa meramu itu tahun ini yang mana dulu kemudian tahun berikut apa, ” ujarnya.

    (ABL)

    Video selengkapnya:

  • SALINDEHO: Ijin TMS Hanya 42 Hektar, NYANDA PAKE RIBU!

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait polemik Tambang Mas Sangihe, Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho mengatakan bahwa menolak adanya aktifitas tambang di sangihe.

    “Saya kemarin baru balik dari tahuna, saya sempat bercerita dengan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten dengan meminta penjelasan secara resmi dari pemerintah kabupaten terkait persoalan tambang itu,” ungkap Salindeho, Rabu (9/6) kepada wartawan di kantor DPRD Sulut.

    “Dan Kadis itu menjawab bahwa memang potensi pertambangan di sangihe itu kurang lebih 62.000 hektar. Tetapi ijin untuk TMS itu cuma 42 hektar, nyanda pake ribu,” katanya.

    Winsu juga menuturkan bahwa peran dari pemerintah provinsi Sulut sangat dibutuhkan.

    “Untuk apakah di stop, dicabut atau dibiarkan. Saya sampai saat ini belum tahu apa dasar sampai dikeluarkannya ijin untuk PT. TMS, apakah rekomendasi dari Bupati atau dari provinsi, saya belum tahu,” tutupnya.

    (ABL)