Tag: ANGGOTA DPRD SULUT

  • Pokir BW Jalan Manado-Tomohon Masuk Prioritas Pembangunan Pemerintah

    test.petasulut.com/, SULUT – Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang paling diperhatikan Pemerintah Pusat dalam pembangunan.

    Buktinya, dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Provinsi Sulut, sebanyak 10 program kegiatan pembangunan daerah mendapatkan bantuan pusat melalui APBN.

    Proyek Prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022 yang dimaksud adalah:

    1. Pembangunan pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional Likupang.
    2. Pembangunan dan penataan pasar di Kota Manado.
    3. Normalisasi sungai yang bermuara di Kota Manado.
    4. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 medis Manado.
    5. Pembangunan jalan lingkar Pulau Karakelang.
    6. Pembangunan tanggul pengaman pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
    7. Pembangunan tanggul pengaman sungai Andagile Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
    8. Pemenuhan Energi Listrik di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud.
    9. Feasibility study pembangunan jalan alternatif Manado-Tomohon.
    10. Pembangunan melalui kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan pihak swasta yaitu Triple-Helix pembangunan ketahanan pangan (food estate) untuk industri peternakan sapi dengan Lokus Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ruang lingkup antara lain pendirian Institute of Future Farming Systems di Manado dan pembangunan Rumah Potong Hewan.

    Berdasarkan hal tersebut, Gubernur Olly baru-baru ini sempat mengatakan bahwa dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 juga telah diterima Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD yang diwarnai dengan aspirasi masyarakat yang dimasukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

    Tanggapan pun datang dari Lembaga DPRD Sulut yakni Ketua Komisi IV Braien Waworuntu. Dimana dirinya mendukung kesepuluh program prioritas pembangunan tahun 2022 yang tercipta dalam Musrembang.

    “Pasca selesainya masa reses Anggota DPRD Sulut, seluruh Pokok-Pokok Pikiran DPRD pun dimasukan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” kata Braien, jumat (23/4).

    “Dari sejumlah POKIR yang saya masukan, langsung ditindaklanjuti dan dimasukan sebagai salah satu program prioritas pembangunan tahun 2022 yakni Perbaikan dan pembangunan Jalan yang menghubungkan Kelurahan Kinilow dengan Desa Kali Pineleng yang merupakan sarana penunjang Pariwisata (Feasibility study pembangunan jalan alternatif Manado-Tomohon),” tambah Waworuntu.

    Politisi Partai NasDem itupun berharap agar proyek pembangunan daerah Sulut ini dapat berjalan sesuai dengan koridor.

    “Dalam rangka untuk kemajuan daerah, memang perlu adanya pembangunan yang baik dan benar. Pembangunan infrastruktur, SDM, Pariwisata menjadi hal yang perlu ada perhatian. Keberpihakan pemerintah pusat untuk daerah Sulut kiranya menjadi langkah maju menuju masyarakat sejahtera,” tutup Politisi Dapil Minahasa-Tomohon itu.

    (ABL)

  • Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi, JT: Kurangnya Sosialisasi Jadi Persoalan

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan bantuan pertanian khususnya pupuk bersubsidi yang dicanangkan pemerintah pusat untuk para petani dinilai sulit dan rumit.

    Hal itu dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk, Selasa (20/4).

    Dimana menurutnya, pemberlakuan sistem yang baru ini prosesnya terlalu rumit dan tidak memberikan manfaat bagi petani, terlebih lagi pihak pemerintah kurang melaksanakan sosialisasi sehingga menimbulkan polemik di kalangan petani.

    “Prosesnya terlalu sulit, terlebih lagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota tidak terdengar melakukan sosialisasi. Penyaluran bantuan pemerintah memberikan banyak prasyarat, contohnya penyaluran pupuk bersubsidi dari Kementrian Pertanian. Syaratnya bagus tetapi kondisi real di lapangan tidak memenuhi itu,” kata legislator DPRD Sulut daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR).

    Ia menjelaskan, untuk mendapatkan bantuan pertanian harus ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pekerjaannya terekam petani.

    “Selain itu harus ada Kartu Petani dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan  Kelompok Tani),” ungkap politis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

    Menurutnya, sistem yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya baik. Akan tetapi untuk situasi sekarang ini belum tepat dilaksanakan.

    “Ada yang benar-benar petani namun KTP-nya tertera pekerjaan wiraswasta. Cuma karena tidak ingin malu saja pekerjaannya petani,” tuturnya.

    Lebih lanjut Tuuk mengatakan, pemerintah membuat sistem tersebut supaya pupuk tidak dimonopoli kelompok tertentu.

    “Tapi sistem sebagus apapun bisa dimanfaatkan. Kalau sistem seperti itu kemudian petani tidak bisa mengakses bantuan, untuk apa sistem ini. Tujuan sistem supaya mempermudah akses petani memiliki bantuan pertanian, untuk membuat Kartu Tani, KTP harus tertera juga petani. Sementara salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan adalah Kartu Tani,” ketusnya.

    Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut ini menyampaikan, syarat untuk RDKK harus ada kelompok tani dan terdaftar di website kementerian. Dibuktikan dengan sertifikat. Sistim ini membuat petani tidak dapat apa-apa.

    “Ditambah lagi kurang sosialisasi dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota atau dalam kata lain sebagian besar tidak dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini terungkap dalam reses. Memang juga diharapkan agar petani jangan dibuat manja, semuanya musti ditanggung pemerintah,” bebernya.

    Pada waktu lalu juga ada beberapa petani di Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari, Kota Bitung, mengeluhkan perihal bantuan pupuk tersebut.

    “Di kelurahan tendeki ada 60% petani penggarap dan 40% adalah petani, sayangnya dari dinas pertanian tidak akan memberi bantuan jika tidak memiliki kartu anggota, padahal untuk mendapatkan kartu saja sangat sulit, diusulkan atau mendaftar tahun ini, tahun depan baru KTA-nya di dapat, padahal bantuan seperti bantuan pupuk sangat penting bagi petani,” jelas seorang petani Jemmy Pantouw.

    Pantouw pun berharap jika memang untuk dapat bantuan pupuk harus punya Kartu tani, maka seharusnya proses pembuatan Kartu itu tidak memakan waktu lama.

    (ABL)

  • DPRD Sulut Gelar Paripurna Tutup-Buka Masa Reses Tahun 2021

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan (AKD) DPRD sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2021 dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Pertama Tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna pada Senin (19/4), di ruang paripurna DPRD Sulut.

    Sidang Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay, Billy Lombok dan Dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Sulut Steven Kandouw.

    Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulut, Andy Silangen menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Muslim.

    “Izinkanlah saya atas nama rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadan ini bagi seluruh umat Muslim yang ada di Sulut. Lewat momentum ini saya mengajak memperkuat jalinan silaturahmi dan kebersamaan serta memperat ikatan antara kita sebagai modal utama dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan di provinsi Sulut,” kata Silangen.

    Ia menambahkan, pada momentum ibadah puasa untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

    “Atas rahmat dan anugerah kita masih diberikan kehidupan serta kesehatan di tengah-tengah masih berhadapan dengan pandemi Covid-19 yang sampai pada saat ini masih melanda seluruh dunia, melanda bangsa dan negara termasuk Sulut yang kita cintai,” tuturnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dirinya pun mengapresiasi kinerja anggota DPRD karena tetap menjaga performa maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan selama masa persidangan pertama. Antara lain dalam menyerap aspirasi masyarakat, mengawal dan mengawasi kinerja pemerintahan daerah serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, walaupun masih menghadapi situasi pandemi Covid-19.

    “Memasuki masa persidangan yang kedua nanti saya berharap performa yang baik ini dapat semakin ditingkatkan. Kita perlu mengingat pada diri masing-masing bahwa kita adalah representasi masyarakat. Kita berada di sini karena telah dipilih dan dipercaya oleh masyarakat sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan masyarakat. Pada sisi lain, kita dituntut untuk menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan karena kita adalah representatif rakyat,” katanya.

    Ia pun meminta untuk terus menjaga sikap sebagai pejabat publik, tempat diletakkan banyak harapan rakyat.

    “Marilah kita terus berbenah diri dan meningkatkan performa kinerja kedewanan kita sehingga kita terus memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat, menjawab setiap permasalahan yang ada di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan kepada kita,” pintanya.

    Lebih lanjut Silangen mengatakan, DPRD Sulut memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw beserta seluruh jajaran pemerintah provinsi Sulut yang tetap memperlihatkan kinerja maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam kondisi Covid-19 yang terjadi saat ini.

    “DPRD Sulut selaku mitra strategis pemerintah Sulut sepenuhnya mendukung serta siap sedia memberikan rekomendasi yang solutif terhadap berbagai persoalan dan upaya serta kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulut, khususnya upaya penangan dan pencegahan pandemi Covid-19, serta kebijakan pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi,” tuturnya.

    Ia menambahkan, DPRD mendorong pemerintah Sulut untuk berinovasi dan berkreasi meskipun di tengah tantangan dan halangan di berbagai sisi dan mengajak kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut agar terus mengingat kepada seluruh masyarakat untuk mewaspadai dan berhati-hati dengan ancaman bibit badai siklon tropis yang mengakibatkan cuaca ekstrem yang terjadi akhir-akhir ini.

    “DPRD juga berharap pemerintah daerah menyusun langkah-langkah taktis mitigasi bencana untuk mengatasi potensi-potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu,” tutupnya.

    Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan apresiasi atas kinerja DPRD Sulut karena telah menunjukkan eksistensi pemenuhan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

    “Pemerintah dan rakyat Sulut sampai saat ini berbangga karena para pimpinan dan segenap anggota DPRD Sulut senantiasa konsisten menunjukkan eksistensi pemenuhan tugas dan tanggung jawab dalam menjadi komponen pembangunan bangsa di Bumi Nyiur Melambai,” kata Dondokambey.

    Ia menambahkan, DPRD Sulut mampu menjalin koordinasi dan sinergitas yang positif dengan pemerintah Sulut untuk mengawal pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, termasuk dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

    “Sangat diharapkan kegiatan pada tahun 2020 akan menjadi bahan bagi DPRD Sulut untuk bersama dengan pemerintah daerah menyusun langkah strategis rencana kerja dan rencana kebijakan ke depan sehingga seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut Dondokambey mengungkapkan, dengan aspirasi masyarakat dan tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah daerah maupun DPRD Sulut masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan yang menyebabkan tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi sehingga kemudian senantiasa perlu disusun dengan mempertimbangkan aspek disparitas kebutuhan dan kemampuan kapasitas pemerintah daerah.

    “Untuk memenuhinya ini menjadi persoalan bagi pemerintah provinsi Sulut dalam tahun 2020, APBD pemerintah provinsi Sulut dengan Pilkada yang ada kurang lebih 353 miliar, APBD dialokasikan untuk kegiatan Pilkada. Tiba-tiba terjadi Covid-19, kita diwajibkan untuk semua kegiatan-kegiatan yang direncanakan direkofusing untuk menangani pandemi Covid-19,” tandasnya.

    Diketahui, Rapat Paripurna ini tetap menerapkan protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran Wabah Covid-19.

    (ABL)

  • Reses, JAK: Aspirasi Masyarakat Yang Masuk, Akan Disampaikan di Lembaga DPRD

    test.petasulut.com/, SULUT – Pada minggu kemarin, seluruh anggota DPRD Sulut telah melaksanakan Reses I tahun 2021.

    Kewajiban itupun dilaksanakan oleh Politisi Partai Golkar Sulut, James arthur Kojongian.

    Dimana dirinya menyerap aspirasi di beberapa titik lokasi, diantaranya Tatapaan sampai dengan di pusat kota Amurang.

    “Disana saya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari masyarakat, apa saja yang menjadi program-program prioritas pembangunan di kabupaten Minahasa Selatan,” ucap JAK, senin (19/4) diruang kerjanya.

    Aleg Dapil Minsel-Mitra itu juga mengatakan Aspirasi yang masuk berupa infrastruktur jalan maupun bagaimana relokasi pasar Amurang yang akan pindah ditempat yang baru.

    “Ini merupakan sebuah tahapan-tahapan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan sesuai dengan keinginan, tapi juga untuk para pedagang yang akan pindah dipasar amurang yang baru,” kata JAK

    “Intinya hasil reses berjalan dengan baik, masyarakatpun menerima dan sayapun menyerap aspirasi masyarakat agar nanti dalam paripurna buka-tutup masa reses nanti, hasil reses ini akan diparipurnakan, serta juga akan masuk dalam pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan di lembaga DPRD,” Tambahnya.

    Dalam pergelaran Reses I tahun 2021 ini, JAK mengakui telah menerima dana reses dan tunjangan reses dari lembaga DPRD Sulut.

    “Bahkan juga ada beberapa tunjangan seperti perjalanan dan uang harian juga diberikan. Tetap dibiayai oleh lembaga DPRD Sulut, dari sekwan memberikan,” tutup JAK.

    (ABL)

  • Pemerintah Pusat Janji Selesaikan Persoalan Akses Internet di Desa

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Desa di Provinsi Sulawesi Utara, DPRD Sulut melakukan Kunker ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Jumat (16/4) di Jakarta.

    Kunjungan DPRD Sulut itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Andi Silangen dan didampingi Anggota DPRD Melky Pangemanan, Arthur Kotambunan, Hilman Idrus dan Melisa Gerungan.

    Kunjungan kerja diterima oleh Ir. Sofyan Hanafi, M.Si, Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

    Sebagai Informasi, Program Prioritas Pembangunan Desa untuk Tahun Anggaran 2021 yakni Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, Bidang Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

    Pada kesempatan itu, Ir. Sofyan Hanafi, M.Si, Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemendes PDTT memberi informasi kepada DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk bisa mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara lebih khusus di wilayah Kepulauan agar bisa memaksimalkan program Pemerintah Pusat, diantaranya program untuk memenuhi kebutuhan internet di suatu wilayah atau Desa.

    “Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan di Desa yang tidak memiliki jaringan internet,” kata Hanafi.

    Hanafi juga Menginformasikan bahwa Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo RI bersama Kemendes PDTT bertanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital bagi seluruh wilayah Indonesia.

    “BAKTI bekerjasama dengan Kemendes PDTT menjalankan beberapa strategi yaitu realisasi proyek strategis nasional (PSN) Palapa Ring, perluasan pembangunan BTS, penyediaan akses internet di wilayah 3T, daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesi serta pembangunan ekosistem digital,” jelasnya.

    Menanggapi itu, Melky Pangemanan mengatakan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan menyampaikan hasil pertemuan dengan Kemendes PDTT kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

    “Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan lebih pro aktif dalam mencari informasi dan membangun komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat mengingat ada banyak program dalam rangka pemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas MJP kepada Media test.petasulut.com/

    (ABL)

  • Gerak Cepat, Komisi III Deprov Temukan Penyebab Banjir di Paniki Baru

    test.petasulut.com/, SULUT – Langkah cepat dilakukan Komisi III DPRD Sulut, perihal aduan warga Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan terkait dampak banjir yang terjadi di lokasi tersebut baru-baru ini.

    Dimana, Komisi III langsung meninjau aliran sungai yang menjadi titik utama penyebab banjir di wilayah tersebut.

    Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III Berty Kapojos didampingi Wakil Ketua Yongki Limen, Sekretaris Stella Runtuwene, anggota Ayub Ali Albugis, Agustien Kambey bersama pihak Balai Sungai.

    Peninjauan itu pun menemukan salah satu penyebab terjadinya banjir di lokasi tersebut dikarenakan adanya penyempitan dan pendangkalan sungai yang ada.

    “Jelas karena masalah ini hujan sedikit saja bisa menyebabkan banjir. Saluran tidak mampu menampung volume air yang ada saat banjir,” ujar Berty Kapojos, Jumat (16/4/21) siang kepada awak media.

    Dalam penanganannya, lanjut Kapojos, pihaknya meminta proposal langsung dari perangkat desa untuk bisa diteruskan serta ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

    “Jadi, Hukum Tua bisa memasukkan proposal melalui DPRD Sulut agar masalah ini bisa segera diperhatikan,” tuturnya.

    Kapojos menambahkan, pembangunan drainase di Desa Paniki Baru tersebut sudah sangat mendesak karena setiap kali musim hujan masyarakat selalu merasakan dampak banjir.

    ” Dalam pantauan kami di lokasi ternyata hampir tidak ada saluran induk disana, kami juga berupaya dan sudah bicara dengan pihak balai sungai untuk pembuatan saluran, ” ujar mantan Ketua DPRD Minut ini.

    Ditambahkannya, Desa Paniki Baru merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Manado sehingga dalam waktu dekat komisi III juga akan berkonsultasikan dengan pemerintah kota dalam hal ini Dinas PU agar nantinya proses pembangunan bisa berjalan dengan baik.

    “Desa Paniki Baru memang masuk wilayah Minahasa Utara tetapi aliran air akan melewati wilayah Manado, itu yang akan kami konsultasikan dengan pemerintah kota apalagi saat ini sudah terbangun sinergitas antara Propinsi dan Kota Manado tentu ini sangat memudahkan kami memperjuangkan aspirasi masyarakat. ” tandas politisi PDIP ini.

    Sementara itu, Pjs. Hukum Tua Desa Paniki Baru Lenda Mokalu mengaku akan menjadikan masalah tersebut sebagai salah satu prioritas.

    “Karena saya sendiri baru dilantik sebagai Pjs Hukum Tua sehari sebelum kunjungan ini,” kata Mokalu.

    (ABL)

  • Temui Pemerintah Min-Tom, HVK Sampaikan Aspirasi Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohon melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Tomohon perihal penyampaian aspirasi masyarakat pasca kegiatan Reses I tahun 2021, Senin (12/4) kemarin.

    Seperti yang dikatakan Herol Vresly Kaawoan, Wakil ketua komisi 1 DPRD Provinsi Sulut, Dapil Minahasa Tomohon.

    Dimana, dalam penyampaian hasil resesnya di enam lokasi yakni Desa Kaima, Sinuian, Parepei kecamatan remboken, Desa tempok selatan kecamatan tompaso kabupaten Minahasa.

    Serta Kota tomohon, di Kelurahan Woloan satu kecamatan Tomohon Barat dan Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Selatan.

    Aspirasi yang ditemui adalah
    soal infrastruktur, penggunaan jaring soma di danau tondano, bantuan alat pertanian kultifator petani desa parepei, pembuatan jalan pertanian,
    kelangkaan pupuk, jalan lingkar danau desa kaima sampai desa Sendangan, Revitalisasi bendungan/irigasi sedap mata desa sendangan tompaso, balai desa sinuian, musrembang tahun kemarin di kelurahan kampung jawa
    tomohon belum terealisasi.

    Pertemuan Seluruh Anggota DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohn Dengan Pemerintah Kota Tomohon

    “Saya sudah sampaikan langsung aspirasi masyarakat ini kepada bupati minahasa Dr. Ir Roy roring Msi
    Asisten 1 Denny mangala dan
    juga kepada Wakil walikota tomohon, Wenny Lumentut SE dan jajarannya,” kata Politisi Partai Gerindra itu, Selasa (13/4) kepada media test.petasulut.com/.

    “Intinya, pemerintah Minahasa dan Tomohon menyambut baik aspirasi yang kami sampaikan ini,” tambah HVK.

    (ABL)

  • Transparan, MJP Kembalikan Sisa Dana Reses Rp.5.725.000

    test.petasulut.com/, SULUT – Masa Reses I Tahun 2021 Anggota DPRD Sulut diketahui sudah selesai dilaksanakan.

    Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara
    Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si pun langsung melaporkan secara terperinci pemakaian dana reses sekaligus mengembalikan sisa dana reses yang tidak terpakai.

    “Bersama staf pendamping Reses, saya menyelesaikan Laporan Administrasi dan Keuangan dalam pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2021,” kata Personil Komisi IV DPRD Sulut itu, Rabu (14/4) di ruangan kerjanya.

    Diketahui, Dana Reses yang disiapkan bagi setiap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Rp. 45.000.000 (Anggaran diserahkan kepada Staf Pendamping) dengan rincian :
    – ATK Rp. 1.000.000

    – Belanja Cetak Rp. 500.000

    – Belanja Penggandaan Rp. 500.000

    – Belanja Makan Minum Kegiatan Rp. 37.000.000 (Termasuk Pajak)

    – Jasa Sewa Tempat/Ruangan/Mebel Rp. 6.000.000 (Termasuk Pajak)

    Adapun rincian anggaran yang digunakan anggota DPRD MJP dalam Reses I Tahun 2021 :

    – Belanja Makan minum = Rp. 34.000.000

    – Belanja Sewa Mebel = Rp. 3.500.000

    – Belanja Cetak dan Penggandaan = Rp. 925.000

    – Belanja ATK = Rp. 850.000

    Total = Rp. 39.275.000

    Anggota DPRD MJP juga mendapatkan Uang Tunjangan Reses Rp. 12.750.000 (Sudah dipotong PPh 15%) dan Uang Perjalanan Dinas dalam daerah selama 6 hari dalam pelaksanaan Reses dengan jumlah Rp. 5.424.000

    Anggota DPRD MJP melalui staf pendamping Reses mengembalikan Rp. 5.725.000, anggaran Reses yang tidak terpakai dalam Kegiatan Reses I Tahun 2021.

    “Transparan kepada publik. Siap kerja siap diawasi,” tegasnya.

    (ABL)

  • Gelar Reses, WALUKOW Bertekad Perjuangkan Aduan Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut, Henry Walukow melaksanakan tanggung jawabnya sebagai representasi masyarakat dengan melakukan reses I tahun 2021.

    Penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Sulut tersebut berdasarkan peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD.

    Politisi Partai Demokrat itu menyambangi beberapa tempat yakni Sukur, Tatelu, Paslaten Lumpias dan Pinilih Kabupaten Minahasa Utara.

    Sejumlah aspirasi masyarakat pun disampaikan diantaranya:

    – Masyarakat meminta Support pemerintah terhadap Ijin Pertambangan Rakyat Batu Emas Tatelu agar kiranya ijin dapat diperpanjang serta meminta proteksi pemerintah terhadap lahan yang digarap masyarakat yang rencananya akan dibeli oleh PT. MSM/TTN.

    – Perihal Sarana-Prasarana, pembuatan dan perbaikan Drainase di sepanjang jalan Sukur-Likupang dan drainase di jalan Tatelu-Klabat (Jalan Provinsi), perbaikan Jalan lorong dan produksi hasil pertanian (APBD Pemerintah Minut).

    – Aspirasi Masyarakat Desa Paslaten, Lumpias dan Pinilih dalam rangka rencana membuka lahan milik warga dapat menjadi area pertambangan rakyat.

    Menanggapi hal itu, Personil Komisi I DPRD Sulut itu mengatakan akan membawa keluhan, aduan dan masukan dari masyarakat ini ke lembaga DPRD.

    “Memang ada aspirasi yang masuk  merupakan kewenangan kabupaten, tapi tak mengapa tetap itu akan dikoordinasikan dengan Pemkab Minut.  Tapi untuk aspirasi yang merupakan kewenangan Provinsi pastinya akan saya kawal dan perjuangkan,” ucap Politisi Dapil Minut-Bitung, Selasa (13/4) kepada media test.petasulut.com/.

    (ABL)

  • Sarwa Bertekad Perjuangkan Keluhan Warga Werdhi Agung Utara

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut, I Nyoman Sarwa melanjutkan tanggung jawabnya sebagai representasi masyarakat dengan menyerap aspirasi warga Werdhi Agung Utara Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow, Senin (12/4).

    Penjaringan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD Sulut tersebut berdasarkan peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD.

    Dalam kunjungan itu, Legislator Nyoman Sarwa di terima langsung oleh kepala desa werdhi agung utara dan jajaran.

    Banyak aspirasi yang di terima, diantaranya:

    – Terkait perlunya tersier di desa werdhi agung utara, Apalagi memang ketika musim penghujan semua air dari hulu bermuaranya di desa werdhi agung utara, karena desa ini berada di hilir. Besar harapan masyarakat bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi terkait hal ini.

    – Masyarakat meminta bantuan alat musik tradisional bali/baleganjur untuk melestarikan seni dan budaya, selain itu juga untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung ke desa werdhi agung utara.

    – Masyarakat berharap pada pemerintah kabupaten maupun provinsi bisa mengalokasikan anggaran untuk membangun monumen gunung agung di desa werdhi agung bersatu untuk dijadikan ikon wisata.

    – Terkait BPJS ketenagakerjaan,  petugas keagaman yang ada didesa ini belum ada yang terakomodir. Kiranya pemerintah provinsi melalui dinas terkait bisa mensosialisasikan agar lebih detail.

    Menanggapi sejumlah aspirasi yang di sampaikan masyarakat werdhi agung utara, Anggota DPRD sulut Nyoman Sarwa mengatakan akan menyampaikan aspirasi ini pada pemerintah dalam rapat paripurna istimewa di lembaga DPRD nantinya.

    “Karena memang jelas tugas dan fungsi kami sebagai anggota DPRD itu adalah  legislasi, pengawasan dan badgeting dan eksekutornya ada pada pemerintah provinsi sulut,” ungkap Politisi Partai NasDem Sulut itu.

    “Apalagi semuanya sudah menggunakan sistem elektronik seperti SIPD (sistem informasi pemerintah daerah),” tambahnya.

    Sarwa mengakui bahwa aspirasi tidak ada yang tiba saat tiba akal. Apalagi aspirasi masyarakat tidak pernah disampaikan, bagaimana pemerintah tahu akan kendala tersebut.

    “Inilah tugas kami anggota DPRD turun disini untuk mendengar keluh kesah masyarakat. Intinya semua aspirasi yang disampaikan ini akan diperjuangkan untuk bisa terealisasi,” Tandasnya.

    (ABL)