Test Peta Sulut

Tag: berita hari ini

  • Mantap! Walikota Manado Terpilih Andrei Angouw Asik Selfie Saat Disuntik Vaksin

    test.petasulut.com/, SULUT – Kegiatan Vaksinasi Covid-19 terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sulut, terbukti pagi tadi sekira pukul 10.00 di Graha Gubernuran Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (12/3).

    Walikota Manado terpilih Andrei Angouw pun turut mensukseskan kegiatan vaksin covid-19 ini dengan menerima suntikan dosis pertama vaksin Sinovac.

    Setelah melalui tahapan screning dari tim media Dinas Kesehatan Sulut, Andrei Angouw dinyatakan layak menerima suntikan vaksin.

    Dari pantauan wartawan, ada pemandangan menarik ketika mantan Ketua DPRD Sulut itu menerima suntikan dari tim medis, Angouw dengan santai memegang telepon genggam miliknya dan asik berselfie ria, sampai tim medis selesai memberikan suntikan.

    Terlihat tenang, Angouw yang diwawancarai usai menerima suntikan mengajak warga masyarakat untuk tidak takut menerima suntikan vaksin,

    “Kita bersama-sama bergandengan tangan memutus mata rantai dari virus covid-19, caranya selain selalu patuhi protokol kesehatan yah dengan mau disuntik vaksin. Pokoknya jangan takut, vaksin ini aman dan halal” ucap Angouw.

    Dirinya pun berharap seluruh lapisan masyarakat mendapatkan suntikan vaksin demi menekan jumlah pasien positif covid-19.

    “Vaksin Covid-19 Aman dan Halal,” singkatnya.

    (ABL)

  • DPRD Sulut Pending Pembayaran Gaji JAK

    test.petasulut.com/, SULUT – Perihal dengan status James Arthur Kojongian di DPRD Sulut, pihak sekretariat Dewan untuk sementara mem-pending pembayaran gaji Legislator Partai Golkar itu.

    Langkah ini dilakukan guna menghindari agar tidak terjadi Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

    Terkait hal tersebut, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu melalui Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Dammy Tendean membenarkan hal itu.

    Dirinya mengatakan, pending terhadap pembayaran gaji sambil menunggu SK pemberhentian karena itu yang menjadi acuan.

    ” Meski tidak dibayarkan namun dananya tetap ada di kas negara, dan ketika sudah ada SK, maka langsung direalisasikan sesuai ketentuan, ” jelas Tendean, Rabu (10/3).

    Lanjut Tendean, Alasan pending pembayaran gaji juga dilakukan atas dasar usulan pemberhentian dari posisi Wakil Ketua DPRD serta didasarkan pada pengalaman sebelumnya dimana ada Anggota DPRD mengajukan pengunduran diri sebagai wakil rakyat.

    “Pembayaran akan kembali dilakukan setelah terbitnya SK dari Mendagri dan sudah diterima oleh sekertariat,” kata Tendean.

    Pendingnya pembayaran gaji James Arthur Kojongian terhitung mulai Februari 2021.

    (ABL)

  • BPK RI Sulut Terima LKPD T.A 2020 Unaudited Dari BMR, Mitra Dan Kotamobagu

    test.petasulut.com/, SULUT – Setelah pada hari kemarin dilakukan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited dari 13 pemerintah daerah, pada hari ini Selasa (9/3) bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, dilaksanakan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Kotamobagu.

    Penyerahan tersebut dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow, Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap, SH. dan Walikota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara.

    Pada pergelaran itu, hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Welty Komaling, Ketua DPRD Minahasa Tenggara Marty Mareyke Ole, dan Ketua DPRD Kota Kotamobagu
    Meiddy Makalalag.

    Pelaksanaan kegiatan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited tahun ini lebih cepat dibandingkan pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 lalu.

    Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA.,CFrA., CSFA dalam sambutannya menyatakan bahwa BPK akan segera melaksanakan Pemeriksaan Terinci Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

    “Dan juga mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki catatan-catatan yang diberikan pada saat Pemeriksaan Pendahuluan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020,” ucap Karyadi.

    Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi menerima LKPD T.A 2020 Unaudited dari Pemerintah Kabupaten BMR dan Kotamobagu

    Disamping itu, Bupati Bolaang Mongondow Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow menyatakan berkeinginan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    “Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan upaya – upaya ekstra untuk menyelesaikan catatan – catatan, khususnya di bidang Aset dengan melakukan penelusuran aset dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado untuk melakukan penilaian aset tetap yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow,” pungkasnya.

    (ABL)

  • Saling Menjaga, JEMS TUUK Ajak Masyarakat Untuk Lakukan Vaksinasi Covid-19

    test.petasulut.com/, SULUT – Kegiatan Vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, diapresiasi sekretaris komisi IV DPRD Sulut Julius Jems Tuuk.

    Hal ini dikatakan politisi PDIP usai menerima suntikan vaksin Sinovac tahap I yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Sulut, Senin (8/3).

    Dikatakannya, sebagai warga negara dirinya sangat mendukung upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam memutus rantai penyebaran virus corona saat ini.

    “Saya Julius Jems Tuuk, mengikuti anjuran pemerintah, melaksanakan vaksin covid-19. Dan saya percaya, vaksin ini akan melindungi tubuh saya dari penyakit,” ucap Tuuk.

    Ia juga ikut mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk mengikuti anjuran pemerintah melalui program vaksinasi nasional, guna saling menjaga kesehatan bersama.

    “Jadi untuk masyarakat Sulawesi Utara, ikuti anjuran pemerintah. Untuk saling menjaga kesehatan kita bersama dan untuk kemajuan Indonesia, ” kunci JT sapaan akrabnya.

    Diketahui pelaksanaan vaskinasi covid 19 di kantor DPRD Sulut sukses dilaksanakan dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 195 orang.

    (ABL)

  • BPK Perwakilan Sulut Terima LKPD T.A 2020 Unaudited Dari 13 Pemerintah Daerah

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menggelar Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited dari 13 Pemerintah Provinsi Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan
    Talaud, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandanng Biaro, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon, Senin (8/3).

    Turut hadir pada kegiatan ini yakni Gubernur Olly Dondokambey, Ketua DPRD Provinsi Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiskus Andi Silangen, Bupati/Walikota serta unsur pimpinan DPRD dari 12 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

    Pelaksanaan kegiatan Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2020 Unaudited tahun ini lebih cepat dibandingkan pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 lalu.

    Masing-masing Kepala Daerah menyerahkan LKPD T.A 2020 Unaudited kepada BPK

    Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey, SE mengatakan, melalui Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akan diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di pemerintah daerah, baik Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh Kabupaten Kota akan mengalami peningkatan.

    Disamping itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bapak Karyadi, S.E.,M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA. menyatakan bahwa Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

    “Pada tahun ini akan dilaksanakan Long Form Audit Report (LFAR) yang dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” ucapnya.

    Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sehingga secara keseluruhan mengalami kenaikkan yang signifikan dimana telah mencapan 75%.

    ” Diharapkan pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.” tandas Karyadi.

    (ABL)

  • TUMIWA: Akhir Bulan Maret, Ranperda Tatib di Kirim ke Kemendagri

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan Ranperda Tata Tertib DPRD Sulut, yang sejauh ini diketahui sudah dalam tahap penyempurnaan tapi belum ada penjelasan resmi dari Pansus Tatib, kapan Ranperda ini akan dirampungkan.

    Mengenai hal itu, Panitia Khusus (Pansus) melalui ketua Pansus Tatib Boy Tumiwa buka suara.

    Kepada wartawan, Tumiwa mengatakan bahwa Ranperda Tatib DPRD Sulut sementara dalam perumusan bahasa hukum.

    ” Rencananya akhir bulan Maret 2021 ini, Ranperda ini sudah dikirim ke Kementerian dalam negeri untuk difasilitasi,” ucap Tumiwa, Senin (8/3) diruang kerjanya.

    Lanjut Boy, Pembahasan Ranperda inikan sudah selesai, tinggal ada perbaikan-perbaikan yang akan dirumuskan kembali.

    “Tapi perbaikan tersebut tidak banyak. Beda dengan Perda yang biasanya harus mulai dari awal, tapi untuk Tatib ini tinggal beberapa hal yang ditambahkan. Contohnya, Tata cara penetapan Pimpinan DPRD, itukan hanya memasukan UU didalamnya dan juga contohnya atribut DPRD dimasukan secara rinci kedalam Ranperda ini,” tutupnya.

    (ABL)

  • Harga Cabe Rawit Melonjak, WURANGIAN: Ini Masalah Klasik

    test.petasulut.com/, SULUT – Lonjakan harga Cabe Rawit saat ini menyentuh harga Rp.100 ribu per kilogram

    Kenaikan harga ini pun dinilai menjadi tolak ukur kinerja dinas terkait, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulut dan asisten yang membidangi.

    Mengenai hal itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Cindy Wurangian pun angkat bicara.

    Kepada wartawan, Srikandi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan, kenaikan harga cabai rawit merupakan masalah klasik yang selalu terjadi.

    “Masalah klasik yang selalu terjadi, tapi sampai sekarang tetap terjadi tanpa ada solusi yang nyata. Seharusnya ini salah satu tolok ukur penilaian kinerja dinas-dinas terkait, termasuk asisten yang membidangi,” kata Wurangian, Jumat (5/3).

    Ia menambahkan, untuk pemanggilan dinas terkait masih dikomunikasikan oleh Komisi II DPRD Sulut.

    “Masih dikomunikasikan,” singkatnya.

    Terpisah, salah satu pedagang di pasar tradisional mengatakan, harga cabai rawit memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan menyentuh harga Rp 100 ribu per kilogram.

    “Harga rica (cabai) sekarang memang naik, kalah-kalah harga cengkih. Biasanya banyak pedagang rica di pasar ini mar sekarang so jadi kurang. Harga rica sekarang sampai Rp 100 ribu per kilogram. Ini juga berakibat kurang pembeli,” ungkap si pedagang.

    Saat berita ini diturunkan harga cabai cenderung turun dikisaran harga 60 ribu rupiah/kg.

    (ABL)

  • Lowongan CPNS 2021, Ini Passing Grade Yang Harus di Penuhi

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Ditahun 2021 ini, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan pengumuman terkait dibukanya kembali lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 di semua kementerian lembaga.

    Diketahui, dalam Tes Calon PNS 2021 telah menyediakan 1,3 juta lowongan dengan formasi lebih banyak tersedia di daerah daripada pusat.

    Dikutip dari Detikcom, Selain memenuhi ketentuan, lowongan CPNS 2021 hanya bisa diisi mereka yang lolos seleksi. Syarat lolos seleksi adalah memenuhi passing grade cpns 2021, misalnya seperti yang tercantum dalam Permenpan Nomor 24 Tahun 2019.

    “Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil,” tulis aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

    Passing grade dalam Permenpan 24/2019 yang diterapkan dalam seleksi CPNS 2019, bisa jadi pertimbangan bagi yang ingin mengisi lowongan CPNS 2021. Peserta CPNS mengikuti tiga Tes Kompetensi Dasar (TKD).

    Passing grade CPNS:

    -Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 126

    -Tes Intelegensia Umum (TIU) 80

    -Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 65

    Ketentuan passing grade CPNS 2019 berlaku pada formasi khusus tenaga pengamanan siber (cyber security). Peserta seleksi lowongan CPNS 2021 sebaiknya memenuhi ketentuan ini, sehingga berpeluang menjadi abdi negara.

    Ketentuan passing grade CPNS berbeda untuk lulusan berpredikat cum laude, penyandang disabilitas, dan putra-putri Papua. Berikut ketentuannya,

    1. Lulus dengan pujian (cum laude)

    Aturan passing grade ini berlaku juga untuk peserta CPNS lulusan luar negeri (diaspora). Nilai kumulatif TKD minimal adalah 271 dengan TIU paling rendah 85.

    1. Penyandang disabilitas

    Ketentuan passing grade TKD minimal untuk kelompok inI adalah 260, dengan skor TIU paling rendah 70.

    1. Putra dan putri Papua

    Untuk peserta dari dari kelompok ini, passing grade TKD minimal adalah 260 dengan TIU paling rendah 60.

    Aturan passing grade CPNS juga berbeda untuk tenaga kesehatan dan profesi di kapal, berikut penjelasannya:

    1. Passing grade CPNS TKD 271 dan TIU 80

    Aturan ini mungkin berlaku juga untuk lowongan CPNS 2021. Batas nilai belaku bagi peserta yang ingin mengisi lowongan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dokter, dokter gigi, dan instruktur penerbang.

    1. Passing grade CPNS TKD 260 dan TIU 70

    Ketentuan yang bisa jadi berlaku kembali di seleksi lowongan CPNS 2021 ini berlaku untuk jabatan rescuer, bosun, jenang kapal, juru mesin kapal, juru minyak kapal, juru mudi kapal, kelasi, kerani, oiler, nakhoda, mualim kapal, kepala kamar mesin kapal, masinis kapal, mandor mesin kapal, juru masak kapal, dan pengamat gunung api.

    (ABL)

  • Terjadwal, Besok Sekretariat DPRD Sulut Gelar Kegiatan Vaksin Covid-19

    test.petasulut.com/, SULUT – Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus melakukan berbagai upaya dalam hal memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sekaligus menunjang program pemerintah pusat dalam mensukseskan kegiatan Vaksinasi Covid-19.

    Terbukti, pada besok hari, Senin (8/3) Setwan Sulut akan melakukan kegiatan Vaksinasi dilingkaran Anggota DPRD, ASN, THL, karyawan dan juga pers yang bertugas di lingkup kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

    Kepada Wartawan, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu melalui Kepala Bagian (Kabag) Umum John Paerunan menyampaikan bahwa, Senin (8/3/2021) besok, akan dilaksanakan vaksinasi covid-19.

    “Berdasarkan penyampaian dari dokter Steaven Dinkes Sulut, bahwa vaksinasi akan dilaksanakan di ruang Paripurna Hari Senin tgl 8 Maret 2021, di mulai jam 10.00 hingga sore,” ujar Paerunan.

    Dikatakan Paerunan, pelaksanaan vaksinasi ini untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum di vaksin, seluruh ASN, THL jajaran Setwan, dan juga wartawan yang meliput di DPRD Sulut.

    “Bagi yang belum di vaksin, silahkan besok bergabung. Untuk keluarga, belum masuk jadwal,” kata Paerunan.

    (ABL)

  • Bahas Penanganan Banjir Manado, Komisi III Deprov Gelar RDP

    test.petasulut.com/, SULUT – Menindaklanjuti keluhan warga soal bencana banjir Kota Manado, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi utara (sulut) kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di ruang paripurna DPRD sulut BPJN XV, Dinas Kimpraswil provinsi Sulut, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, masyarakat Malendeng ,Tingkulu,Taas kota Manado serta pengembang perumahan, Jumat (5/3).

    Pada pertemuan tersebut adalah membahas penanganan banjir di kota Manado.

    RDP yang di pimpin langsung oleh ketua komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos di dampingi Amir Liputo, Yongkie Limen, Agustien Kambey yang juga adalah legislator dapil Manado.

    Pelaksanaan penertiban bangunan di atas sungai dan sempadan sungai di pertanyakan Amir Liputo, dimana hal ini merupakan satu dari rekomendasi yang harus di laksanakan dalam penanganan banjir di kota manado.

    Menanggapi hal itu, kepala sub bidang perumahan pemukiman perhubungan bapelitbang kota manado, Brury Bangun mengakui belum di laksanakannya rekomendasi tersebut.

    “Dalam penanganan penanggulanan banjir di kota manado memang khususnya penertiban bangunan sempadan sungai bahkan di atas sungai memang belum di laksanakan”ungkapnya.

    Senada dengan itu, lurah malendeng Anwar Halidu mengatakan bahwa penertiban bangunan memang kurang hingga perlu di tingkatkan lagi.

    “Sudah sejak lama masyarakat membangun dan mengambil badan sungai hingga terjadi penyempitan sungai”ucapnya.

    Sementara itu perwakilan masyarakat yang hadir meminta tindakan langsung dan kepastian solusi jangka pendek yang sangat mendesak untuk segera di laksanakan.

    Di ketahui usai RDP komisi III langsung turun ke lapangan meninjau lokasi pengembang PT. SMA yang di keluhkan warga.

    (ABL)