Test Peta Sulut

Tag: dinas kesehatan

  • Penanganan Covid-19 di Sulut Semakin Membaik

    test.petasulut.com/, SULUT – Penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara berangsur-angsur membaik.

    Hal itu dibuktikan dengan rilis data covid-19 yang terus di update pemerintah Provinsi Sulut dimana penambahan kasus Covid-19 mengalami penurunan yang signifikan.

    Terlebih, jumlah kasus sembuh virus corona di Sulut terus bertambah.

    Update terakhir per tanggal 25 oktober 2021 yang dirilis Pemerintah Provinsi Sulut, dimana penambahan kasus covid-19 hanya 1 kasus sedangkan penambahan kasus sembuh berjumlah 31 orang.

    Untuk total sementara kasus posifit covid-19 berjumlah 43.484 kasus dan kasus sembuh berjumlah 33.075 orang sehingga kasus aktif sampai dengan saat ini yakni 377 kasus.

    Untuk Peta sebaran Covid-19 Sulawesi Utara di 15 kabupaten dan kota, semuanya masuk Zona Kuning (Risiko Rendah).

    Sumber: Insta Pemprov Sulut

    Berdasar dari hal itu, Penanganan covid-19 di Sulut untuk saat ini dinilai cukup membaik.

    “Pemerintah Provinsi Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wagub Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandouw sangat fokus dalam memberantas pandemi covid-19,” ucap seorang warga manado yang tak mau disebutkan namanya, selasa (26/10).

    Tak hanya itu, dirinya juga mengatakan bahwa waktu lalu Dinas Kesehatan Sulut sempat mendapat kritikan-kritikan pedas dari masyarakat maupun Anggota Dewan tapi tak menyurutkan semangat mereka untuk selalu fokus dalam penanganan covid-19.

    “Ditambah juga Pemprov Sulut sampai dengan detik ini fokus pada kegiatan vaksinasi didukung pula oleh para kepala-kepala daerah di 15 kabupaten/kota. Saya rasa sinergitas antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin membaik dan terorganisir,” ucapnya lagi.

    Tapi, lanjutnya masyarakat juga jangan sampai terlena dengan hasil sementara ini, tetap patuhi protokol kesehatan secara ketat karena pemerintah sudah habis-habisan dalam memberantas wabah covid-19 di Sulut.

    “Pemerintah tak henti-hentinya mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran wabah Covid-19. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan sering mencuci tangan pakai sabun atau Handsanitizer,” Tutupnya.

    (ABL)

  • Terima Aspirasi Komunitas PPKM, NICK Dorong Pemerintah Fokus Pada Pemulihan Ekonomi

    test.petasulut.com/, SULUT – Komunitas Pejuang Penuntut Keadilan Masyarakat (PPKM), kamis (19/8) siang tadi, menyambangi kantor DPRD Sulut guna menyerukan keluhan serta aduan masyarakat terkait kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19.

    Keluhan serta aduan yang di sampaikan komunitas PPKM ini diantaranya mengenai kebijakan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), vaksinasi dan berbagai keluhan terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit.

    Pada kesempatan itu, Ketua Fraksi NasDem Sulut Nick Adicipta Lomban mengakui dan membenarkan bahwa begitu banyak persoalan yang dihadapi masyarakat terkait polemik penanganan Covid-19.

    “Melihat aspirasi yang ada, saya  sebagai Anggota Komisi II DPRD Sulut, penting saya hadir ditempat ini. Saya hadir juga sebagai perwakilan Partai Nasdem karena saya Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD Sulut. Tadi sudah disampaikan permasalahan penanganan Covid-19 memang benar ada. Saya membenarkan betul itu yang terjadi di masyarakat. Tetapi, perlu diketahui bahwa sebagai wakil rakyat kami bekerja di masyarakat,” kata Lomban dihadapan komunitas PPKM.

    Semenjak dilantik menjadi Anggota DPRD Sulut, lanjut nick bahwa seluruh dedikasi diberikan guna melaksanakan tugas kedewanan.

    “Hampir seluruh yang saya punya diberikan kepada masyarakat, bukan saja pada saat pandemi. Jadi saya percaya, teman-teman yang duduk dari 45 anggota dewan ini pendapatan mereka diberikan untuk masyarakat,” tuturnya.

    Lanjut Personip Komisi II DPRD Sulut, terkait vaksinasi yang dilakukan pemerintah semata-mata untuk melindungi masyarakat.

    “Tapi pada kenyataannya proses vaksinasi itu di dapatkan menyusahkan masyarakat. Itu perlu dilakukan evaluasi. Bersama masyarakat menyampaikan itu kepada pemerintah,” lanjut Aleg Dapil Bitung-minut itu.

    Lomban juga menyampaikan, begitu banyak keluhan UMKM yang terdampak pandemi. Tapi, hal tersebut juga menjadi konsen Komisi II DPRD  Sulut agar nantinya dapat pulih kembali.

    “Sehingga kemarin saat penyusunan RPMJD, harus menjadi kompas dalam pemulihan ekonomi. APBD-P (Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah) Perubahan juga harus sebesar-besarnya untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” katanya.

    Lebih lanjut, APBD 2022 harus berpihak untuk pemulihan ekonomi.

    “APBD 2022 harus berpihak bukan semata-mata kesehatan dan penanggulangan Covid-19 tapi akan didorong untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” tandasnya.

    Diketahui, yang turut hadir menerima aspirasi dari komunitas PPKM yakni Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan, Careig Runtu, Hilman Idrus dan Asisten I Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Edison Humiang, Dinas Kesehatan Sulut serta Pihak RS Kandou.

    (ABL)

  • Fokus Sejahterakan Rakyat, Komisi IV Deprov Agendakan RDP Dinkes Dan Dikda

    test.petasulut.com/, SULUT – Terus fokus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat, dalam hal ini untuk melayani dan mensejahterakan rakyat.

    Komisi IV DPRD Sulut melaksanakan rapat internal Komisi IV DPRD Sulut guna membicarakan hal-hal yang urgent untuk diawasi dan ditindaklanjuti, selasa (22/6).

    Kepada wartawan, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien waworuntu mengatakan bahwa dalam rapat internal tadi, komisi IV membicarakan beberapa hal yang penting.

    “Diantaranya, Komisi IV akan agendakan untuk rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut,” kata Politisi Partai NasDem itu usai rapat internal Komisi IV.

    Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu

    Aleg Dapil Minahasa-Tomohon itu juga menjelaskan bahwa maksud penjadwalan agenda pertemuan Dinkes dan Dikda provinsi Sulut dalam rangka terkait dengan dana DAK dan Anggaran Covid-19.

    “Untuk Dikda sendiri, Kami Komisi IV akan menanyakan proses pembelajaran peserta didik via online, apakah proses tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak, serta apakah ada terobosan baru dari Dikda sendiri terkait proses belajar mengajar ini,” ucapnya.

    Diketahui, rapat internal komisi IV tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Braien Waworuntu dan Sekretaris Komisi IV Ir Julius Jems Tuuk serta dihadiri Personil Komisi IV Melky Pangemanan dan Yusra Alhabsyi.

    (ABL)

  • Update Vaksinasi Covid-19 di Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan berbagai upaya meminimalisir mata rantai penyebaran Covid-19 di Sulut.

    Salah satunya adalah melakukan kegiatan Vaksinasi Covid-19, hal ini sekaligus menunjang program pemerintah Pusat.

    Pemprov Sulut melalui Dinas Kesehatan Daerah pun terus mengupdate kegiatan Vaksinasi yang sementara dilaksanakan di sulawesi utara.

    Terbukti, sampai pada 13 Maret 2021, untuk sasaran awal Vaksinasi SDMK berjumlah 21.782 orang dan yang sudah bergulir vaksin dosis pertama berjumlah 26.647 orang dengan presentasi capaian 122.33 % dan untuk vaksin dosis kedua 18.683 orang dengan presentasi capaian 85.77%.

    Berikutnya, untuk sasaran awal vaksinasi pelayanan publik, berjumlah 194.979 orang, sementara bergulir untuk dosis tahap pertama sudah mencapai 20.796 orang dengan presentasi capaian 10.67%, untuk dosis tahap kedua sudah 1.224 orang dengan presentasi capaian 0.63%.

    Dan untuk sasaran awal vaksinasi lansia berjumlah 172.736 orang, yang sudah di vaksin tahap pertama yakni 3.123 orang dengan presentasi capaian 1.81% dan untuk dosis vaksin tahap kedua mencapai 99 orang dengan presentasi capaian 0.06%.

    Total sasaran vaksinasi di Sulut mencapai 389.497 orang.

    Sumber: Insta Pemprov Sulut

    Pemerintah provinsi sulut pun menekankan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman dan halal.

    Terlepas dari itu, Pemprov pun tan henti-hentinya menghimbau agar tetap mengikuti protokol kesehatan yakni 3M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Memakai Masker).

    (ABL)

  • WALUKOW: Staf Ahli Sebatas Memberikan Pendapat Bukan Mengoreksi Anggota DPRD

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan polemik yang terjadi saat rapat konsultasi mengenai Ranperda Protokol Covid-19, Henry Walukow dari Fraksi Demokrat pun memberikan pandangannya dihadapan pansus, pimpinan DPRD Sulut, Fraksi bersama Biro Hukum dan Dinas Kesehatan.

    Walukow mengatakan bahwa usulan-usulan yang di sampaikan Fraksi dirapat ini adalah untuk menyempurnakan Rancangan peraturan Daerah tentang Protokol Covid-19.

    “Jadi saya minta pimpinan DPRD akomodir usulan-usulan yang disampaikan. Terakomodir atau tidak itu hal teknis,” ucapnya saat melakukan interupsi, Senin (22/2).

    “Perlu diingat Komisi IV yang menjadi pansus dalam Ranperda ini, keterwakilan Fraksi Demokrat hanya koordinator Komisi,” tambahnya.

    Terkait staf ahli yang melakukan koreksi terhadap anggota DPRD, Menurut Walukow bahwa mengacu pada tata tertib DPRD dicatat bahwa staf ahli hanya memberikan pendapat saja dan bukan koreksi.

    “Jangan ada kata koreksi untuk Anggota DPRD,” Singkatnya.

    (ABL)

  • Fraksi Golkar Walk Out, MJP: Itu Pilihan Politik Mereka

    test.petasulut.com/, SULUT – Ada yang menarik dalam rapat konsultasi Pimpinan DPRD, Fraksi bersama biro hukum dan dinas kesehatan terkait Ranperda Protokol Covid-19, senin (22/2).

    Ditengah rapat, Fraksi Partai Golkar melakukan aksi walk out.

    Aksi walk out tersebut karena dipicu oleh pernyataan Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang mengatakan bahwa sudah ada 3 fraksi yang memasukan pendapat fraksi dan tinggal 2 fraksi yang belum memasukannya yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat. Jadi sesuai mekanisme, tahapan bisa kita lanjutkan.

    Kepada wartawan, MJP mengatakan bahwa setiap fraksi mempunyai sikap politik masing-masing.

    “Perlu diingat bahwa tahapan pembahasan sudah selesai. Ada dimana waktu tahap pembahasan?,” ungkap MJP.

    MJP juga mengingatkan untuk disiplin prosedur.

    “Harus disiplin prosedur. Secara formal kita telah penuhi. Pembahasan sudah selesai dan hasil fasilitasi dari Kemendagri telah ditindaklanjuti dalam rapat sinkronisasi dan pendapat akhir fraksi telah diterima,” tukasnya.

    Mengenai Ketua FPG tidak setuju dengan Ranperda tersebut, MJP kembali menegaskan jika itu pilihan politik mereka.

    “Intinya kita butuh produk hukum daerah dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Sulawesi Utara,” tutupnya.

    (ABL)