Test Peta Sulut

Tag: fraksi nasdem sulut

  • Ikuti Inpres, NICK Tekankan APBD 2022 Harus Memuat Jamsostek

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat Banggar DPRD Sulut bersama dengan TAPD, Ketua Fraksi Partai NasDem Nick Adicipta Lomban menjelaskan poin penting yang perlu di lakukan Pemerintah Provinsi Sulut.

    “Terkait Inpres Nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi program Jamsostek, dimana Instruksi Presiden itu mengamanatkan diperkuat dengan statement Kemendagri bahwa dalam APBD 2022 harus memuat tentang jamsostek ini, terlebih khusus bagi para pekerja-pekerja Non ASN, termasuk THL dan lain sebagainya,” jelas Anggota Banggar DPRD Sulut itu, senin (15/11) di kantor DPRD Sulut.

    Ketua Fraksi NasDem Sulut, Nick Adicipta Lomban

    Lanjut Aleg Dapil Bitung-Minut, Tadi juga sudah direspon TAPD, kurang lebih ada 18 ribuan dilingkup pemprov Sulut, itu akan masuk dalam program pesona dan perkasa.

    “Ini diharapkan harus diseriusi. Dan tetap sebagai ketua Fraksi NasDem dan sebagai anggota banggar, kami tetap akan awasi karena sifatnya instruksi dari Presiden. Berarti ini hal yang krusial untuk kemudian di cover dalam APBD 2022. Ini juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terlebih khusus untuk pekerja Non ASN,” Jelas Personil Komisi II DPRD Sulut.

    Ditanya pekerja seperti apa yang akan di cover, Nick menuturkan bahwa dalam Inpres itu menekankan tentang lingkup pemerintah provinsi juga BUMD.

    “Jadi di Inpres itu menekankan pekerja dalam lingkup pemerintah provinsi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” Tutup Nick Lomban.

    (ABL)

  • Sambut Natal, NICK Desak Pertamina Beri Jaminan Ketersediaan LPG dan BBM

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Sulut melalui lintas komisi bersama pihak pertamina, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulut Nick Lomban menegaskan agar Pihak Pertamina memberi jaminan ‘aman’ untuk stok ketersediaan BBM dan LPG Subsidi di penghujung tahun 2021 ini.

    Karena Nick menilai bahwa perayaan hari raya Natal bagi umat kristiani sudah dekat otomatis kebutuhan masyarakat akan Gas LPG dan BBM meningkat.

    “Hampir dipenghujung tahun selalu terdengar warga kesulitan mendapatkan BBM dan LPG Subsidi,” ucap Personil Komisi II DPRD Sulut, Nick lomban, selasa (19/10).

    “Jangan sampai persoalan ini kembali mendengung, perwakilan Pertamina di Sulut harus mampu memberikan jaminan ketersediaan stoknya aman,” tegas Politisi muda ini.

    RDP DPRD Sulut melalui lintas komisi Bersama Pihak Pertamina, Hiswana Migas Manado dan Pemprov Sulut

    Menurut Nick Lomban, Pertamina harusnya mampu melakukan kalkulasi terhadap kebutuhan warga di triwulan akhir tahun.

    “Jangan nanti sudah timbul kerisauan pasar baru kemudian mencari solusi,” tukas mantan Nyong Sulut ini.

    Terlebih lagi menurut Aleg Dapil Bitung-Minut Nick Lomban bahwa ketersediaan solar subsidi seperti menghilang di SPBU, dirinya memdesak akan pertamina segera carikan solusi.

    Dilain sisi, Sales Area Manager Pertamina Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) Tito Rivanto mengatakan, dalam waktu tujuh hari tidak ada lagi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulut.

    “Beri kami waktu tujuh hari ke depan, kami jamin tidak ada antrian panjang di SPBU, asalkan DPRD membantu untuk mendapatkan penambahan kuota dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas),” ucapnya.

    (ABL)

  • Reses NICK LOMBAN, Masalah Pertanian Dan BPJS Jadi Keluhan Warga Paslaten

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban melanjutkan kegiatan reses II Tahun 2021 dengan menyambangi warga desa Paslaten, Minahasa Utara, Jumat (27/8).

    Protokol Covid-19 pun tetap di jalankan secara ketat sesuai dengan himbauan pemerintah. Dimana kehadiran konstituen sangat terbatas.

    Nick mengawali pertemuan tersebut dengan menjelaskan tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD.

    “Tugas Anggota dewan yakni fungsi pengawasan, Bugdeting dan Legislasi. Saya juga duduk Komisi II bidang Perekonomian,” ucapnya.

    Disisi lain, warga Paslaten pun sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut guna menyuarakan keluhan-keluhan mereka.

    Berikut Aspirasi yang disampaikan warga:

    – Seorang warga mengeluhkan dana duka di BPJS Ketenagakerjaan. Waktu lalu ada seorang hamba Tuhan yang meninggal umur 75 tahun dan kebetulan telah mengantongi kartu BPJS, tapi setelah ditanya ke pihak terkait jawabannya adalah almarhum telah melewati umur tapi menurut warga awal pembuatan kartu BPJS ini tidak dijelaskan mengenai batas umur.

    – Meminta bantuan pupuk untuk para petani di desa Paslaten.

    – Pembuatan jalan perkebunan yang tembus Munte.

    Nick menjawab memang setahu dirinya bahwa di BPJS Ketenagakerjaan itu ada batasan umur tapi kalau memang almarhum masih mengantongi kartu BPJS itu salahnya di administrasi BPJS itu sendiri.

    “Seharusnya pihak BPJS dari awal harus menyampaikan hal ini. Keluhan dan masalah ini akan menjadi masukan untuk saya walaupun ini tetap akan dipertanyakan ke pihak BPJS. Nantinya saya akan koordinasikan dengan Komisi IV yang merupakan mitra kerja BPJS, nanti kalau sudah ada jawabannya pasti saya akan sampaikan,” jelasnya.

    Terkait permintaan bantuan pupuk, nick mengatakan bahwa nantinya ada program dari dinas pertanian terkait hal itu.

    ” Saya secara pribadi akan memberikan pupuk untuk diberikan khusus oma yang meminta tadi karena saya tidak mungkin bisa mengcover semuanya sambil mencari solusi bersama-sama untuk semua. Masalah pupuk ini memang bukan saja di desa paslaten tapi di banyak daerah mengeluh hal yang sama. Saya juga duduk di Komisi II sementara mendalami hal itu. Dalam kelompok tani itu ada yang namanya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dari RDKK itu kemudian diakumulasi dan diajukan ke pusat, pusat setujui berapa banyak, jatah subsidi yang akan diberikan di Sulut. Kendalanya walaupun sudah diusulkan sekian banyak tetapi masih saja kurang,” jelas Nick.

    “Dan juga kalau memang didesa Paslaten ada yang betul-betul petani dan tidak membuat kelompok tani, agak susah mendapatkan bantuan. Karena memang kalau menerima bantuan, syarat awalnya harus bentuk kelompok,” tambahnya.

    Terkait jalan perkebunan yang tembus Munte, Nick menjawab pastinya hal ini akan disuarakan.

    “Semua aspirasi ini saya sudah catat dan nantinya akan dibacakan menjadi laporan reses saya, supaya bisa direalisasikan. Kalau belum bisa tahun ini, sabar! Ini karena masih di masa pandemi covid-19 banyak anggaran di refocusing. Tapi untuk hal-hal yang paling urgent yang paling menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat, kebutuhan petani tolong kejar terus itu, mengenai pupuk dan jalan-jalan produksi dan tentang BPJS Ketenagakerjaan ini pasti saya akan perjuangkan,” tutupnya.

    Diketahui, pada reses itu pula secara pribadi Nick membagikan bahan pokok berupa beras kepada semua warga yang hadir.

    (ABL)

  • Nick: Terpenting, RPJMD Menjadi Kompas Guna Pemulihan Ekonomi

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026, Fraksi NasDem Sulut diketahui telah menerima RPJMD ini namun ada sejumlah catatan-catatan kritis untuk diperbaiki.

    “Catatan tersebut antara lain mengenai indeks lingkungan hidup, soal ketenagakerjaan lokal, hal ini mesti harus mendapat prioritas dalam RPJMD,” kata Ketua Fraksi NasDem, Nick Adicipta Lomban, SE kepada awak media usai mengikuti rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (10/8).

    Nick juga mengungkapkan yang terpenting saat ini RPJMD tersebut menjadi kompas dalam rangka pembangunan sulawesi utara kedepannya.

    ” Yang paling penting dalam catatan, RPJMD dapat menjadi kompas guna pemulihan ekonomi kedepan, selain itu kesehatan dan penanganan pandemi Covid 19 kedepan harus menjadi perioritas,” terang Personil Komisi II DPRD Sulut itu.

    Selain itu, Politisi Dapil Bitung-Minut ini juga menyoroti terkait masalah dirumah sakit, partai NasDem ikut peduli keadaan sejumlah rumah sakit di Sulut berkaitan penanganan covid yang mendapat komplain masyarakat.

    ” Kami ingin memperbaiki masalah penanganan covid di sejumlah rumah sakit, yang menjadi keluhan masyarakat, dan ini menjadi catatan Kami fraksi nasdem, bukan cuma itu kami juga ikut menyoroti soal insetif tenaga kerja kesehatan, selain itu terhadap komisi terkait partai NasDem menaruh perhatian,” tukasnya.

    Selanjutnya Nick juga mengapresiasi kepada Wakil Gubernur yang sudah menjawab hal itu.

    “Ini juga merupakan kolaborasi eksekutif dan legislatif untuk mengatasi permasalahan yang ada ditengah masyarakat secara cepat dan tepat,” tandasnya.

    (ABL)

  • Paripurna RPJMD, Fraksi NasDem Sulut Beri Catatan Strategis

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Sulut menggelar rapat paripurna Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Utara tahun 2021-2026, Kamis (5/8).

    Rapat tersebut dipimpin Oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay serta dihadiri Wakil Gubernur Steven Kandouw.

    Pada kesempatan itu, Fraksi NasDem DPRD Sulut melalui Ketua Fraksi Nick Lomban menyampaikan pandangan umum fraksinya dengan mengapresiasi dan mendukung setiap program pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandow dalam setiap program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

    “Jika pembangunan itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara Partai NasDem siap mendukung dan bersinergi untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera, ” tandas Lomban.

    Partai Nasdem juga berharap setiap rencana pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dapat memperhatikan kelestarian yang berwawasan lingkungan sehingga dapat meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup daerah Provinsi Sulawesi Utara menjadi lebih baik.

    Selain itu lanjutnya, apa yang tertuang dalam RPJMD dapat memberi dampak yang bermanfaat khususnya dalam menekan angka kemiskinan di daerah.

    Fraksi NasDem juga meminta pemerintah daerah terutama dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan dapat lebih melibatkan dan memprioritaskan pekerja lokal.

    ” Fraksi NasDem juga mengapresiasi bahwa Sulawesi Utara adalah satu satunya provinsi yang memiliki dua kawasan ekonomi khusus yakni KEK Bitung dan KEK Pariwisata khusus Likupang sehingga kami berharap pembangunan kedua KEK ini dapat selaras dan mendukung Sulawesi Utara sebagai super hub dan pintu gerbang Indonesia di Asia Pasifik, ” ujar legislator Dapil Bitung – Minut ini.

    Disisi lain dalam rangka pemerataan pembangunan, Fraksi NasDem berharap agar ada perhatian lebih baik bagi daerah-daerah wilayah kepulauan Maupun perbatasan terluar untuk pembangunan jaringan listrik penerangan, fasilitas komunikasi internet dan lain-lain namun dengan memperhatikan skala prioritas, proporsionalitas kemampuan keuangan daerah.

    ” Kami berharap strategi arah kebijakan RPJMD ini sudah dilakukan kajian mendalam berkaitan dengan masalah pemulihan ekonomi, sosial dan kesehatan akibat Pandemi covid 19. ” pungkas NAL sapaan akrabnya.

    (ABL)

  • Sepakat, Ini Pemahaman Fraksi NasDem Perihal Ranperda Disabilitas Dan Sampah Plastik

    test.petasulut.com/, SULUT – Fraksi Partai NasDem Sulut memberikan jawaban serta tanggapan terkait dua Ranperda Prakarsa DPRD Sulut yakni Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas dan pengendalian sampah plastik.

    Dimana Fraksi NasDem menyimpulkan sekaligus menyetujui kedua Ranperda itu untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan undang-undang yang berlaku.

    Sebelumnya, Gubernur Sulut melalui Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian/penjelasan DPRD terhadap Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas dan pengendalian sampah plastik mengatakan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas prakarsa DPRD ini diharapkan dapat menjangkau pemenuhan kesamaan kesempatan untuk penyandang disabilitas, dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Termasuk disitu penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan kesetaraan terhadap kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas dan adil, sejahtera lahir dan batin serta bermartabat.

    Dan juga, terkait Ranperda pengendalian sampah plastik.

    “saya mengapresiasi inisiatif dari DPRD perihal Ranperda pengendalian sampah plastik. Harapannya agar ranperda ini segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi Perda. Harapan juga pak Gubernur TPA Regional segera selesai sudah didukung juga oleh regulasi yang terbaik sehingga kerja sama antar kabupaten kota langsung terjadi. Karena kita tahu persis pada pengelolaan nanti harus juga ada regulasi-regulasi lanjutan untuk juga pembagian-pembagian kewenangan, hak maupun pembagian keuntungan di lintas kabupaten dengan pemerintah provinsi,” jelas Wagub.

    Rapat Paripurna DPRD Sulut

    Ketua Fraksi NasDem, Nick Adicipta Lomban mengatakan, setelah mendengar dan mencermati tanggapan Gubernur Sulut melalui Wagub perihal dua Ranperda Prakarsa DPRD Sulut, Fraksi NasDem mengapresiasi respons positif dan sependapat dengan Gubernur Sulut terkait Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas.

    “Fraksi NasDem juga mengapresiasi dan memastikan bahwa BAPEMPERDA dalam hal ini telah membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk partisipasi masyarakat dengan mengundang dan mendengarkan aspirasi dari perwakilan-perwakilan kelompok organisasi Disabilitas yang ada di Sulut,” Ucap Nick saat memberikan jawaban fraksi, Senin (12/7) diruang rapat paripurna DPRD Sulut.

    Dalam pemahaman Fraksi NasDem lanjut Lomban, esensi dari ranperda ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan, penghormatan dan memberikan kesempatan maupun ruang yang seluas-luasnya kepada para penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan mengembangkan potensi serta membangun masyarakat yang inklusif khususnya di provinsi Sulut.

    “Oleh karena itu Fraksi NasDem berharap ranperda ini dapat diselesaikan secara cermat dan tepat serta pembahasan yang mengedepankan prinsip fokus dan serius, sehingga kita dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan bermanfaat,” jelasnya.

    Terkait Ranperda tentang pengendalian sampah plastik, Fraksi NasDem mengapresiasi terkait respons dan pendapat dari Gubernur yang disampaikan oleh Wagub.

    “Fraksi NasDem juga mengapresiasi atas langkah-langkah kebijakan yang sudah sebelumnya diambil oleh pemerintah provinsi Sulut. Bapak Gubernur dan Wagub tentang pengendalian sampah,” kata Personil Komisi II DPRD Sulut itu.

    “Fraksi NasDem juga sepakat dalam pengelolaan sampah plastik mengedepankan tiga prinsip utama yaitu REDUSE, REUCE dan RECYCLE sehingga Fraksi NasDem berharap agar ranperda ini dapat diselesaikan secara cermat dan tepat. Atas apa yang telah disampaikan ini, Fraksi NasDem menyepakati dan setuju kedua Ranperda ini untuk kemudian dibahas ketahap selanjutnya,” tutup Politisi Dapil Bitung-Minut itu.

    (ABL)

  • Ranperda Irigasi, Fraksi NasDem Beri Catatan Penting

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan RPJMD Provinsi Sulut tahun 2021-2026 serta Penyampaian dan Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Irigasi sekaligus Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda dimaksud, Jumat (28/5), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

    Pada rapat itu, semua fraksi membacakan dan menyerahkan pemandangan umum fraksi perihal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait irigasi.

    Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melalui ketua fraksi Nick Adicipta Lomban pun berharap tidak ada benturan kewenangan.

    Saat Penyerahan Pandangan umum dari Fraksi NasDem Sulut di Rapat Paripurna DPRD Sulut

    Namun Ia mengatakan bahwa intinya Fraksi Partai Nasdem menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk ke tahap lebih lanjut.

    “Dengan catatan, ranperda ini harus dapat dipastikan harus mempunyai jaringan-jaringan irigasi, terbebas dari bangunan-bangunan yang menggangu aktivitas yang merusak irigasi,” kata Nick dalam rapat paripurna.

    “Kami berharap ranperda ini mengkaji terkait hukum dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota dan tidak adanya saling berbenturan,” tambahnya.

    (ABL)

  • Fraksi NasDem Komit Mengawal Harapan Alumni Kedok Unsrat Soal Pemberian Nama RSUD

     test.petasulut.com/, SULUT – Pemberian Nama RSUD Provinsi Sulawesi Utara (Prov Sulut) yang berlokasi di Jl. Bethesda menjadi pembicaraan publik.

    Mengenai hal itu, para Senior alumni fakultas kedokteran unsrat mendatangi kantor DPRD Sulut guna bertemu dengan para politisi dari Fraksi NasDem, Selasa (4/4).

    Mereka berharap agar RSUD Provinsi Sulawesi Utara (Prov Sulut) yang berlokasi di Jl. Bethesda diberi nama tokoh yang berjasa di bidang kesehatan bahkan pendidikan di Sulut.

    Sebelumnya diketahui bahwa para dokter senior tersebut sudah menyambangi Fraksi PDIP dan Golkar dalam hal usulan tersebut.

    Pada kesempatan itu, mereka mengatakan bahwa pemberian nama tokoh yang berjasa tersebut adalah suatu kebanggaan tersendiri untuk mendokrak nama baik Sulawesi Utara di kanca Nasional maupun mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI dalam Permenkes 3 tahun 2020 yang didalamnya pemberian nama rumah sakit mengandung nilai dan norma agama, sosial budaya dan etika dan bahkan pada ayat 4 dan 4 b menyatakan bahwa pemberian nama rumah sakit dilarang menggunakan nama orang yang masih hidup.

    Dengan demikian, para dokter senior ini mengusulkan 3 nama yang dianggap layak dipertimbangkan untuk dijadikan nama rumah sakit tersebut.

    Adapun nama yang diusulkan antara lain Dr. Marie Thomas, Prof DR dr. D S Kapojos dan Prof Arnold Mononutu.

    “Nama-nama tersebut kami anggap layak dijadikan nama RSUD Provinsi Sulawesi Utara tersebut karena menginggat bahwa mereka sangat berjasa di bidang kesehatan bahkan pendidikan di Sulawesi Utara. Dr Marie adalah dokter pertama di Indonesia, Dr Kapojos adalah dokter yang menyumbangkan tanah untuk pendirian RS, sedangkan Prof Mononutu adalah bagian dari pemerintah pusat yang menjadi pahlawan nasional,” Jelasnya.

    Perwakilan juga menyatakan bahwa permohonan tertulis mereka tersebut sudah ditembuskan ke menteri kesehatan, pimpinan DPRD Sulut dan bahkan Forkopimda Sulut.

    Menanggapi hal tersebut, Fraksi Nasdem melalui ketua Fraksi Nick Lomban dan Mohammad Wongso yang menerima langsung kedatangan para dokter senior tersebut mengapresiasi bahkan mengambil sikap untuk berkomitmen mengawal usulan mereka.

    “Kami fraksi Nasdem berkomitmen mengawal usulan ini. Dan mungkin saya rasa anggota DPRD Sulut pasti setuju dengan usulan ini. Nantinya kami akan menyampaikan kepada komisi IV untuk pembahasan usulan ini,” Imbuh Lomban.

    (ABL)

  • Terkait Asana Kawanua, NAL Minta Penjelasan

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait Asana Kawanua, Wakil Ketua Pansus LKPJ, Nick Adicipta Lomban mempertanyakan dan meminta penjelasan oleh Badan Penghubung terkait hal itu.

    “Kami (Pansus LKPJ Tahun 2020) ingin mendapatkan penjelasan terkait Asana Kawanua, bagaimana dia berproses karena Komisi II sudah beberapa kali mempertanyakan tentang itu agar jelas,” tanya Lomban kepada Kaban Christian Singal, Senin (26/4).

    Menjawab itu, Kaban Penghubung Pemprov Sulut Christian Singal mengaku saat ini sudah dalam proses persiapan untuk lelang.

    “Untuk Asana Kawanua sudah dalam tahapan ditunjuk panitia lelang. Bulan Mei depan akan dilaksanakan lelang,” kata Singal.

    Dirinya mengaku bahwa proses lelang lalu tidak ada peminat.

    “Awalnya peminat tidak ada. Tapi saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang kelihatan serius. Sudah tiga kali mereka datang,” sambungnya.

    Terkait nilai PAD yang nantinya bakal diperoleh Pemprov Sulut, Singal mengaku bahwa hal itu ada di biro perekonomian.

    “Kalau yang lalu dengan Aerohotel setiap bulan Rp 200 juta atau 2,4 Miliar pertahun. Tapi saat inikan ada pandemi covid-19. Untuk nilainya kedepan itu ada di biro perekonomian,” pungkasnya.

    (ABL)

  • Harga Rica Masih Tinggi, NICK Dorong Pemerintah Gerak Cepat

    test.petasulut.com/, SULUT – Sampai dengan saat ini, harga rica di pasaran masih dikisaran 100 ribu rupiah per kilogram bahkan di beberapa tempat harganya lebih besar.

    Hal itu membuat masyarakat resah. Bagaimana tidak, rica merupakan bahan pokok yang tergolong paling banyak dikonsumsi masyarakat.

    Masyarakat pun meminta pemerintah maupun DPRD gerak cepat mencari solusi.

    Terkait hal itu, Personil Komisi II DPRD Sulut, Nick Adicipta Lomban pun terang-terangan mengatakan akan segera menkonsultasikan hal itu di Komisi II DPRD Sulut bersama pimpinan komisi II dan anggota lainnya.

    "Saya pasti akan segera berkoordinasi dengan seluruh personil Komisi II DPRD Sulut. Karena ini urgent untuk ditindaklanjuti," ucap Ketua Fraksi NasDem Sulut itu, Selasa (30/3) kepada media test.petasulut.com/ saat diwawancarai di kantor DPRD Sulut.

    Tak hanya itu, politisi Dapil Bitung-Minut itu juga mengatakan agar pemerintah provinsi Sulut dalam hal ini Dinas terkait untuk bisa mengambil langkah cepat, dalam artian mencari solusi.

    “Langkah cepat perlu dilakukan, karena persoalan terkait meroketnya harga rica dipasaran sudah berlarut-larut. Apalagi di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, aktifitas dan pekerjaan warga pada umumnya sangat terbatas otomatis berdampak pada penghasilan mereka,” tutupnya.

    (ABL)