Test Peta Sulut

Tag: KOMISI 1 DPRD SULUT

  • HVK Dorong Discapil Provinsi Lebih Intens Lakukan Pembinaan di Kab/Kota

    test.petasulut.com/, SULUT – Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Herol Kaawoan mengatakan pada umumnya kinerja dari kedua mitra kerja (Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil dan Badan Pengelola Perbatasan) sejauh ini berjalan dengan baik.

    Hal itu dikatakan Herol usai RDP Komisi I DPRD dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulut dan Badan Pengelola Perbatasan, rabu (16/6).

    RDP Komisi I DPRD Sulut bersama Discapil dan Badan Pengelola Perbatasan

    Cuma dalam RDP tadi, Herol menyoroti soal Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, dimana sebagai tugas dan fungsi melakukan pembinaan ke discapil kabupaten/kota.

    “Discapil Provinsi harus melakukan pembinaan di Discapil Kabupaten dan Kota terkait pelayanan, dimana anggaran juga yang ditata dalam monitoring dan evaluasi lumayan besar, tapi saya kritisi tadi output nya Discapil itu kurang,” kata HVK.

    HVK pun mendorong Discapil Provinsi lebih intens dan lebih giat lagi dalam melakukan pembinaan ke Discapil Kabupaten/kota.

    (ABL)

  • Komisi I DPRD Sulut Apresiasi Kerja Hebat Inspektorat

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi I DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (13/4).

    Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi I Vonny Paat mengapresiasi kerja hebat Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dibawah kepemimpinan Drs. Mecky M. Onibala, M.Si.

    Menurut Paat, kerja Inspektorat berjalan dengan baik dalam hal pengawasan bahkan juga kinerjanya.

    “Tentunya apresiasi kepada pihak Inspektorat yang telah melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka pengawasan dan kerjanya,” tutur Paat.

    Politisi PDIP itu juga mengatakan bahwa peran positif Inspektorat memberi nuansa tersendiri bagi pelayanan pemerintahan yang hebat yang digaungkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

    Pun, mereka berharap kinerja tersebut akan terus dipertahankan oleh Mecky Onibala dkk.

    Menanggapi hal tersebut, Mantan Pjs Bupati Minahasa Selatan tersebut tak mau berbesar hati. Saat diwawancarai, dirinya sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan.

    “Saya berterima kasih, bukan saya yang menilai tapi rakyat dalam hal ini anggota DPRD,” jawabnya.

    Dia menjelaskan berjalan dengan baiknya kerja Inspektorat ditentukan dalam tugas pokok Inspektorat dalam bidang pengawasan, yaitu mengawal program-program atau kebijakan yang akan dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

    “Mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi kami kawal. Jadi sebelum diperiksa oleh BPK dikawal terus oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Kalau perlu tidak ada catatan,” tutupnya.

    (ABL)

  • HVK Kutuk Pelaku Bom di Gereja Katedral Makassar

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan ledakan bom di pintu gerbang Gereja Katedral, di Jalan Kajaolalido, MH Thamrin, Kota Makassar yang terjadi pada Minggu pagi, 28 Maret 2021.

    Besar dugaan bahwa tragedi yang terjadi itu adalah bom bunuh diri.

    Berbagai elemen masyarakat pun memberikan pandangannya terkait hal itu.

    Seperti yang dikatakan Anggota DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan.

    Dimana dirinya mengatakan bahwa sebagai masyarakat tentunya mengutuk keras atas kejadian di Gereja Katedral makasar Sulawesi selatan.

    "Dan sekiranya pihak berwajib secepatnya dapat mengusut tuntas perkara ini agar supaya tidak menjadi kepanikan masyarakat pada umumnya," ucap HVK Kepada Media test.petasulut.com/.

    Lanjutnya, sebagai Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum, Ham dan kamtibmas meminta semua element masyarakat mari kita tetap tenang dan jangan terprovokasi dengan keadaan, jangan menyebarkan berita hoaks, menutup akses penyebarluasan gambar atau foto dan Video di tempat kejadian perkara.

    “Mari bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian dengan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut. Yakin dan percaya pihak kepolisian mampu menyelesaikan perkara ini secepat mungkin,” jelas Politisi partai Gerindra itu.

    “Kita doakan bersama agar supaya pihak kepolisian dapat menyelesaikan perkara ini,” tambah Aleg Dapil Minahasa-Tomohon itu.

    (ABL)

  • Pantau Realisasi DanDes 2020, HVK Dorong Pembuatan BumDes

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Koordinasi terkait Realisasi dana desa tahun 2020 dari kementerian Desa yang dialokasikan untuk kabupaten Bolsel sebanyak 81 Desa Sebesar 70 Miliar sekian, Komisi I DPRD Sulut lakukan kunjungan kerja, Sabtu (27/3).

    Kunker Komisi I tersebut di dampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut, Mutu B. Mokoginta dan di terima langsung kepala Dinas PMD kabupaten bolsel Eka Frie H. Van Gobel S.Stp dan jajarannya.

    Dalam pemaparan kadis
    kabupaten bolsel, di minta oleh Kementerian Desa menjadi Pilot Project dalam penanggulangan Kemiskinan.

    “Salah satu strateginya dengan
    memaksimalkan dan memberdayakan kelompok kelompok masyarakat desa dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat,” ucap Eka.

    Dan dari hasil pemantauan langsung komisi 1 pada umumnya Realisasi dana desa di kabupaten bolsel sudah berjalan dengan baik.

    “Komisi 1 DPRD provinsi sulut akan terus mengawal bantuan dana desa yang ada di provinsi Sulut agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat guna,” Herol Vresly Kaawoan, Anggota DPRD Provinsi Sulut kepada media test.petasulut.com/.

    HVK Juga terus mendorong Desa yang ada di Sulawesi utara jadi mandiri dengan membuat (Bumdes) Badan usaha milik Desa.

    “Supaya kelak desa tersebut dapat memberi income Untuk kesejahteraan bersama dan membantu pemerintah atau negara mencapai target indonesia bebas dari negara miskin sehingga ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” Jelas HVK.

    (ABL)

  • Serapan Anggaran Terhebat, KAAWOAN: Biro Pemerintahan Patut Diberikan Reward

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam Rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Sulut bersama dengan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Anggota Komisi I DPRD Sulut, Herol Kaawoan mengapresiasi kinerja Biro Pemerintahan dalam hal serapan anggaran.

    Kaawoan menilai Serapan anggaran yang tinggi tahun 2020 jadi penyebab, dirinya mendorong agar DPRD memberikan reward.

    “Saya anggota DPRD Sulut dari komisi 1 saat RDP (rapat dengar pendapat) dengan biro pemerintahan dan otda saya mengapresiasi atas serapan anggaran tahun 2020 mereka yang hampir 100 persen yakni 99,5 persen,” ungkap Herol, Selasa (23/3).

    Menurutnya, selama RDP dengan SKPD terkait mungkin hanya biro pemerintahan yang serapan anggarannya paling hebat. Dirinya mendorong agar biro ini perlu untuk diberikan reward.

    “Juga berterima kasih karena pelantikan kabupaten kota provinsi yang sudah berjalan baik. Jadi umumnya kinerja biro pemerintahan dan otda berjalan baik. Mungkin bisa diberikan reward dari segi pemberian anggaran atau kenaikan pangkat (bagi kepala biro, red),” ujarnya.

    (ABL)

  • Maraknya Penyalahgunaan DanDes, WALUKOW: Aksi Turlap Getol Dilakukan

    test.petasulut.com/, SULUT – Melonjaknya aparat desa yang terjerat korupsi sangat memprihatinkan.

    Dimana, sesuai data Indonesia Corruption Watch (ICW) sedikitnya 330 aparat desa terjerat korupsi sepanjang 2020. Fakta ini memperkuat indikasi masih maraknya praktik penyalahgunaan dandes yang terus terjadi.

    Menanggapi persoalan itu, Anggota Komisi I DPRD Sulut, Hendry Walukow pun menyikapi serius.

    Walukow mengatakan, pihaknya sangat serius terkait dengan pengelolaan dandes. Aksi turun lapangan untuk pengawasan getol dilakukan.

    “Kita sangat care dengan masalah ini, sekitar satu bulan lebih kita turun ke desa-desa kita turun di lapangan untuk pengawasan dandes,” tegas Walukow, Selasa (23/3), di ruang kerjanya.

    Walukow mengaku, Komisi I menaruh perhatian sangat besar terhadap persoalan ini. Mereka turun bukan hanya ke tingkatan dinas namun ambil sampel ke tingkat desa.

    “Karena memang ini harus dipersiapkan juga SDM (sumber daya manusia) yang ada di desa. Pemerintah juga harus siapkan sumber daya yang ada di desa. Harus melakukan penguatan kapasitas. Dalam rangka penguatan pengelolaan dandes,” ujar Walukow.

    Menurutnya, anggaran dandes ini sangat luar biasa karena mengalami kenaikan drastis. Padahal sebelumnya hanya sekitar puluhan juta namun kini mencapai 1 miliar lebih.

    “Bahkan ada yang beberapa lokasi jumlahnya fantastis. Persiapan SDM yang mengelola dandes itu harus banyak pelatihan-pelatihan. Kita turun sampai di Bolmong (Bolaang Mongondow). Baik bantuan BLT (bantuan langsung tunai) kepada penerima manfaat dan padat karya. Sampai kita mengawasi ‘on the spot’ turun dan foto,” pungkasnya.

    (ABL)

  • INR Minta Libatkan Komisi I DPRD Sulut Pada Kegiatan Kesbangpol

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Sulut Dengan Badan Kesbangpol Provinsi Sulut, Senin (1/3) pagi, dimana Personil Komisi I Imelda Novita Rewah mengapresiasi kinerja tim cyber Kesbangpol sekaligus mempertanyakan seberapa jauh eksistensi tim cyber.

    “Dan juga saya mempertanyakan perihal ormas yang dinilai masih berstatus ilegal namun masih aktif, bagaimana peran Pihak Kesbangpol mengenai hal itu? dan apakah tahun 2021 ini ada Verifikasi untuk ormas” Ucap INR.

    Tak hanya itu, Rewah juga menuturkan tahun lalu dirinya melihat banyak rencana program yang akan dilaksanakan Kesbangpol tapi dengan adanya recofusing sehingga banyak kegiatan yang tertunda.

    “Adapun kegiatan-kegiatan Kesbangpol waktu lalu tapi tidak melibatkan komisi I, contohnya kegiatan bela negara, program pengembangan wawasan kebangsaan, penguatan idealogi Pancasila dan berbagai kegiatan lainnya,” katanya.

    “Saya harap di kegiatan yang akan datang, Kesbangpol bisa turut mengundang atau melibatkan komisi I. Untuk sekarang memang kegiatan tatap muka mungkin tidak dilaksanakan, namun jika ada kegiatan yang bersifat virtual, saya minta libatkan Komisi I,” tambah Politisi PDIP Sulut itu.

    Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Sulut Dengan kesbangpol

    Menanggapi hal itu, Kaban Kesbangpol Steven Liow mengatakan bahwa tim cyber masih ada.

    “Kinerja dari tim cyber kami (Kesbangpol) guna untuk menjaga stabilitas daerah tetap bagus. Mengenai ormas Ilegal akan tertibkan, kami juga telah menyurat ke DPP ormas yang bersangkutan apalagi ada penyalahgunaan kewenangan pasti ditindak. Untuk Verifikasi ormas sementara dilakukan satu atau dua bulan kedepan pasti akan disampaikan,” ucapnya.

    Liow juga menanggapi perihal kegiatan Kesbangpol, dirinya mengatakan kedepan pasti akan libatkan Komisi I.

    “Pasti di kegiatan yang akan datang, Kesbangpol akan libatkan Komisi I DPRD Sulut,” pungkasnya.

    (ABL)

  • RDP Komisi I Deprov Bersama Kesbangpol Berjalan ‘Rileks’

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi I DPRD Sulut menggelar RDP dengan Badan Kesbangpol, Senin (1/3) pagi.

    Maksud pergelaran tersebut yakni mencari tahu Penyerapan anggaran tahun 2020 sekaligus rencana kerja tahun 2021.

    Kaban Kesbangpol Steven Liow pun memaparkan anggaran yang terpakai pada tahun 2020 dan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

    Ketua Komisi I Vonny Paat pun menanggapi baik apa yang disampaikan Kesbangpol.

    “Rata-rata semua program kegiatan dalam tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan Kesbangpol Sulut berjalan baik walaupun harus diakui ada pemangkasan akibat recofusing anggaran untuk penanganan covid 19 meskipun memang ada sedikit catatan yang harus disempurnakan, namun secara keseluruhan sangat baik, ” tandas ketua komisi I Vonny Paat.

    Lanjut Paat, komisi I akan terus mengawal setiap program Kesbangpol terutama dalam pelaksanaan realisasi anggaran 2021 sebesar 16 Milyar.

    ” Kami akan terus mengawal khususnya dalam tiga bulan ini untuk melaksanakan program kegiatan yang akan mereka laksanakan, apakah memang betul semua program itu dilaksanakan dengan baik atau tidak untuk tahun 2021, ” ujar Politisi PDIP ini kepada Wartawan.

    Hal senada disampaikan anggota komisi I dari Fraksi Demokrat Hendry Walukow.

    Menurut Walukow, suksesnya pelaksanaan Pilkada tahun 2020 tidak lepas dari peran Kesbangpol Sulut dalam menjaga kondusifitas maupun stabilitas daerah terutama sinergitas dengan aparat terkait TNI/Polri.

    ” Patut diapresiasi kinerja Kesbangpol dibawah pimpinan Pak Steven Liow dalam melaksanakan sosialisasi maupun pembinaan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi kemasyarakatan sehingga keamanan dan kondusifitas pelaksanaan Pilkada 2020 bisa berlangsung sukses” beber legislator Dapil Minut- – Bitung ini.

    Menanggapi hal tersebut, Kaban Kesbangpol Steven Liow didampingi sekretaris Badan Johny Alexander Suak menyampaikan terima kasih atas perhatian komisi I yang sejak awal terus mengawal kinerja Kesbangpol meski diakuinya ada sejumlah kritik yang disampaikan para wakil rakyat tersebut, namun hal itu menjadi motivasi bagi jajaran Kesbangpol untuk bekerja lebih baik lagi.

    ” Secara prinsip saya bersyukur mendapat kepercayaan bapak Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Bapak Steven Kandouw untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat dan kegiatan urusan pemerintahan umum sehingga progran Kesbangpol Sulut boleh berjalan dengan baik.
    Saya juga agak terkejut mereka (komisi I) menyampaikan bahwa meski anggaran terbatas akibat recofusing namun program kami berjalan maksimal, ” ujar sosok birokrat handal Pemprov Sulut ini.

    Meski demikian menurutnya semua program yang dilaksanakan Kesbangpol tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat

    ” Ini juga tidak lepas dari peran masyarakat sangat dewasa dalam berpolitik sehingga terlihat sangat signifikan peningkatannya.
    Begitupun teman-teman organisasi masyarakat (ormas) sudah mengerti dan memahami bagaimana menyampaikan aspirasi maupun pendapat, ” beber Liouw.

    Disisi lain Liow menjelaskan, keseimbangan program di setiap kegiatan yang dilaksanakan seperti kegiatan kebangsaan, kelembagaan organisasi, ormas LSM, terlebih kerukunan serta toleransi di Sulut terus perkuat.

    Begitu pun sinergitas dengan TNI/ Polri terus dilaksanakan, sehingga menurutnya sampai saat ini stabilitas tetap terjaga dengan baik karena Sulut memiliki pemimpin daerah yang hebat serta tokoh-tokoh masyarakat yang sangat memahami situasi di daerah ini terlebih di masa Pandemi covid 19.

    Tak hanya itu, Mohammad Wongso pun menanyakan bagaimana syarat dari Kesbangpol memberikan bantuan ke ormas.

    Liow menjawab bahwa ada beberapa tahap yang wajib dilakukan ormas.

    “Salah satunya, adalah ormas tersebut harus legal sesuai dengan data yang ada,” singkatnya.

    (ABL)

  • Perpres 10 Tahun 2021, HEROL: Dampak Positif Untuk Petani Aren Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Herol Vresly Kaawoan menyambut baik atas keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No 10 tahun 2021.

    Dimana Herol mengatakan bahwa terbitnya Perpres No.10 tahun 2021 tersebut memberikan impact positif terhadap pemulihan di sektor perekonomian khususnya di Sulawesi Utara.

    “Dalam rangka pemulihan ekonomi Perpres No.10 tahun 2021 ini sangat membuka peluang terhadap para petani pohon aren di Sulut, karena legalitas terhadap produksi dan pemasaran minuman beralkohol,” ungkap Bendahara DPD Pemuda Tani Indonesia Sulut.

    “Walaupun di sisi lain ada dampak negatifnya terhadap produksi minuman beralkohol. Tapi tidak usah saya jelaskan lagi dampak negatifnya, karena kita sama-sama sudah tahu dampaknya bila di konsumsi berlebihan,” tambah politisi muda Partai Gerindra Sulut ini.

    Kata Kaawoan yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulut Bidang Lingkungan Hidup Perubahan Iklim dan Kehutanan, dalam situasi ini kita harus dapat menimbang antara pertumbuhan ekonomi dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat miras.

    “Oleh dan sebab itu, kehadiran Perpres sudah selayaknya dijabarkan oleh masing-masing pimpinan daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota, dengan menindaklanjuti lewat pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati/wali kota,” ungkapnya.

    Dia pun mengingatkan, kajian atau materinya harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada.

    “Tentunya juga bisa menghadirkan unsur-unsur yang terkait, dalam proses pembentukan regulasi tersebut. Misalnya mengundang Forkopimda dan tokoh masyarakat, untuk menyelaraskan materi dan keadaan atau kondisi masyarakat,” tandas Kaawoan.

    (ABL)

  • WALUKOW Apresiasi Dinas PMD Minsel Terkait Penyaluran Dandes

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi I DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja di dinas PMD Minsel, Kamis, (25/2/21).

    Maksud kunker tersebut adalah untuk mengetahui progres pengelolaan maupun penyaluran Dandes di 167 Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

    Pada kegiatan itu, Anggota Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow memberi apresiasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD) Kabupaten Minahasa Selatan yang mendapat penghargaan terbaik dalam penyaluran Dana Desa (Dandes).

    "Patut diapresiasi kinerja PMD Minsel karena ternyata mereka berhasil menjadi pengelola dana terbaik se Sulut bahkan tercepat dalam hal penyalurannya tahun 2019 yang diterima tahun 2020. Diharapkan tahun 2021 prestasi ini bisa dipertahankan, “ucap Walukow kepada test.petasulut.com/.

    Meski demikian, ia berharap kedepan pembinaan dan pendampingan serta pengawasan sangat perlu ditingkatkan sehingga kedepan tidak hanya di kabupaten Minsel yang berprestasi namun juga diikuti kabupaten lainnya di Sulut.

    Walukow juga menambahkan, dalam pertemuan komisi I bersama jajaran Dinas PMD Minsel ada beberapa kendala yang disampaikan Kepala Dinas khususnya standarisasi penerima bantuan.

    ” Permasalahan yang dikemukakan Kadis PMD Minsel bahwa standarisasi dan klasifikasi penerima bantuan langsung tunai harus ada regulasi tetap biar jadi standarisasi penetapan bagi keluarga penerima manfaat, “ujar Politisi Partai Demokrat ini.

    Iapun mendorong pemerintah menyiapkan regulasi sesuai standarisasi penilaian agar bantuan tersebut bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    ” Ini bagi saya juga penting karna kategori keluarga penerima manfaat harus jelas karna keluarga yang perlu dibantu kategorinya bisa berbeda di setiap desa, selain itu bisa saja keluarga tersebut klasifikasi paling susah dikampung A tetapi kalau dibandingkan dengan kampung atau desa B bisa beda klasifikasinya sehingga data – data penerima harus diverifikasi di update, dengan demikian baik itu BLT, bantuan sosial maupun bantuan lain lebih tepat sasaran, ” pungkas Walukow.

    (ABL)