test.petasulut.com/, SULUT – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama dengan pihak PLN Suluttenggo, selasa (28/9) Personil Komisi III DPRD Sulut, Sherly Tjanggulung mengeluhkan perihal sering terjadinya pemadaman listrik di Nusa Utara.
“Akibat dari itu, warga Nusa Utara pun mengeluh karena berdampak pada salah satunya alat-alat elektronik yang mengalami kerusakan,” kata Sherly dihadapan General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki bersama jajaran.
Politisi Partai NasDem itu juga menuturkan bahwa sebagai penyambung lidah rakyat, tentunya persoalan ini harus disuarakan di lembaga ini, apalagi saat ini hadir pihak PLN yang bertanggung jawab untuk segera menindaklanjuti keluhan dari masyarakat kepulauan.
“Saat saya turun reses, warga di Desa Moronge Kepulauan Talaud mengeluhkan soal pemadaman listrik yang sering terjadi. Saya meminta agar pihak PLN dapat turun ke lokasi dan melihat langsung permasahalan ini,” kata Aleg Dapil Nusa Utara itu.
GM PLN Suluttenggo, Leo Basuki bersama jajaran saat RDP dengan Komisi III DPRD Sulut
Menanggapi itu, General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan ini.
“Kami (PLN) akan menindaklanjuti permasalahan ini, sekaligus memantau langsung kinerja PLN di kepulauan,” tutupnya.
Terpantau, RDP Komisi III DPRD Sulut ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos didampingi Wakil Ketua Stella Runtuwene dan Anggota Komisi Yongkie Limen, Amir Liputo, Raski Mokodompit, Toni Supit dan Agustien Kambey.
test.petasulut.com/, SULUT – Guna memudahkan masyarakat dalam akses langsung ke PLN, contohnya membayar tagihan, membuat aduan, bayar listrik bulanan, pengisian token listrik dan lainnya, pihak PLN kini menghadirkan aplikasi yang dinamakan ‘PLN Mobile’.
Hal itu diungkapkan General Manager (GM) PLN Suluttenggo Leo Maria Basuki Bremani saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Selasa (28/9) dengan Komisi III DPRD Sulut.
Pada kesempatan itu, GM Basuki menjelaskan manfaat PLN Mobile yang merupakan aplikasi untuk setiap orang maupun pelanggan dapat memiliki akses langsung ke PLN.
” Akses langsung yang dimaksud adalah mau pasang baru, tambah daya, simulasi sampai bayar tagihan, laporan gangguan semuanya, bahkan juga bisa dilakukan rating seperti taxi online dimana kita bisa melihat datangnya petugas gangguan kapan apakah kerjanya bagus atau ngga, itu bisa dilakukan rating disitu, ” terang mantan Vice President Perencanaan dan Pengembangan Produk Inovatif di Departemen Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Kantor Pusat ini.
Ia berharap setiap warga maupun pelanggan PLN di Sulut dapat mengakses atau men – download fitur tersebut lewat aplikasi play store yang ada di smart phone.
“Ini memudahkan kami bahkan memonitor kinerja kami bagaimana petugas di lapangan melaksanakan kerjanya, “tandas Basuki.
Diketahui PLN terus mengembangkan versi terbaru PLN mobile sebagai aplikasi berbasis Android dengan cara meningkatkan kualitas dari sisi layanan dan penggunaan yang lebih user friendly.
Aplikasi yang sudah ter-download oleh lebih dari 170.000 pengguna ini memiliki fitur yang dapat memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan listrik dalam satu genggaman.
Disisi terkait adanya sejumlah masukan yang disampaikan pimpinan dan anggota komisi III menjadi perhatian khusus pihaknya bersama jajaran PLN Sulutenggo dalam hal perbaikan pelayanan.
” Memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami, ada beberapa daerah yang membutuhkan layanan terutama di daerah kepulauan termasuk beberapa aset PLN yang mengganggu jalan umum, tapi kami sudah jelaskan seharusnya sejak awal duduk bersama hingga hal – hal ini tidak terjadi, ” tutup Basuki.
Diketahui, pergelaran RDP tersebut dipimpin langsung oleh ketua komisi III Berty Kapojos didampingi Wakil ketua Stella Runtuwene, Amir Liputo, Razky Mokodompit,Tonny Supit, Sherly Tjanggulung dan Ronald Sampel dan dihadiri pihak PLN Suluttenggo.
test.petasulut.com/, SULUT – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama dengan pihak PLN Suluttenggo, Wakil ketua komisi III DPRD Sulut stella runtuwene meminta kepada pihak PLN untuk adanya penerangan jalan di Bunag, Minahasa Tenggara.
“Pada waktu saya turun laksanakan kegiatan reses di Bunag Mitra, masyarakat disana minta untuk adanya penerangan jalan. Jalannya disana sudah lumayan bagus tapi penerangan jalannya yang minim, saya lewat juga disana dan memang kenyataannya bahwa penerangan jalan disana sangat minim. Kalau bisa ada penerangan disana,” ungkap Runtuwene, selasa (28/9) dihadapan GM PLN UIW Suluttenggo bersama jajaran.
General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki
Menanggapi itu, General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki mengatakan bahwa untuk penerangan jalan di bunag mitra itu nanti permintaannya disuarakan dulu kepada pemda mitra yang bupatinya kalau tidak salah James Sumendap dan pihaknya nanti akan memberikan listriknya.
“Tentunya kami (PLN) sangat happy kalau ada permintaan listrik karena kami kedepankan pelayanan,” ucap Basuki.
test.petasulut.com/, SULUT – Guna melakukan fungsi pengawasan, Komisi III DPRD Sulut dalam waktu dekat ini akan melakukan peninjauan lapangan di beberapa lokasi pembangunan.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut Berty Kapojos pun membenarkan akan hal itu.
Dirinya mengatakan bahwa pada minggu berjalan ini akan turun ke lapangan meninjau proyek yang sementara berjalan yakni Ringroad 3.
“Ada juga rencana untuk melihat proyek dari balai sungai yang ada di minahasa utara menuju ke likupang, dalam rangka KEK likupang,” jelas Politisi Partai PDIP itu, selasa (3/8) di ruang komisi III DPRD Sulut usai rapat pansus Ranperda Irigasi.
“Tapi kita akan melihat kalau masih zona merah, pastinya akan ditunda dulu. Intinya rencana dekat Komisi III adalah itu,” tambah Aleg Dapil Minut-Bitung itu.
test.petasulut.com/, SULUT – Walaupun ditengah krisis Covid-19 yang melanda Sulawesi Utara tapi tak menyurutkan tugas dan tanggung jawab para Anggota DPRD Sulut untuk terus bekerja.
Terbukti, pada selasa (27/7) siang tadi, Komisi III DPRD Sulut menggelar rapat internal komisi di ruang serbaguna kantor DPRD Sulut.
Rapat dipimpin secara fisik oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos serta dihadiri Wakil ketua komisi III Stella Runtuwene, Anggota Komisi Serly Tjanggulung, Ayub Ali dan Raski Mokodompit.
Yang hadir secara virtual yakni Ronald Sampel, Toni Supit dan Boy Tumiwa.
Usai rapat, Berty kapojos mengatakan bahwa dengan adanya Covid-19 ini memang pembatasan-pembatasan itu sesuai dengan himbauan pemerintah, dimana kita DPRD yang hadir rapat tinggal 25% yang masuk kantor.
“Tetapi fungsi pengawasan itu tentunya tetap kita akan laksanakan, tetapi melihat daerah-daerah yang Zona hijau, sehingga pelaksanaan pengawasan itu tetap berjalan terus, tapi juga protokol kesehatan menjadi yang utama. Itulah inti dari rapat internal komisi III tadi,” jelas Berty kepada wartawan.
Ada juga pembangunan-pembangunan lanjut BK, yang sedang dan sementara berjalan sekarang. Fungsi pengawasan tetap dijalankan.
“Apalagi sekarang kita akan memasuki APBD-Perubahan dan APBD induk tahun 2022. Tadi juga ada usul dari pak Raski, dimana terjadi musibah tanah longsor di Bolmong tentunya musti ada perhatian dari pada perwakilan rakyat yang ada di komisi III,” tutupnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut, Stella Runtuwene mengingatkan kepada pemerintah provinsi Sulut soal dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dialokasikan untuk proyek padat karya kiranya dapat dilaporkan secara menyeluruh.
Hal itu diingatkan Stella saat rapat Pembahasan pertanggungjawaban Anggaran dalam APBD 2020, antara TAPD Sulut bersama Banggar DPRD Sulut pada Rabu (16/6) siang.
“Ini sangat penting dilakukan agar Banggar dapat mensosialisasikannya ke masyarakat soal pemanfaatan dana PEN,” ungkap Anggota Banggar, Stella Runtuwene.
Politisi Partai NasDem Sulut itu juga menuturkan bahwa perlu ada laporan secara tertulis terkait pemanfaatan dana PEN agar bisa dilihat proyek padat karya mana saja yang dibiayai oleh dana PEN.
” Untuk mendapatkan resume yang nantinya dapat dicocokan dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, kami minta data laporan proyek padat karya,” ungkap Sekretaris Fraksi NasDem itu.
Tak hanya itu, Aleg Dapil Minsel-Mitra itu juga mengatakan bahwa perlunya sebuah laporan, mengingat kebijakan penetapan anggaran program yang dilaksanakan lewat APBD sering terjadi politik kepentingan, padahal ada banyak aspirasi masyarakat yang sifatnya mendesak dan telah lama bahkan bertahun-tahun terbengkalai, namun sering lupa diakomodir padahal sangat mendesak dan dibutuhkan masyarakat.
” Kami berharap skala prioritas program yang ditetapkan lebih mengutamakan urgensi dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bukan pada kepentingan,” kata Runtuwene.
Diketahui, terkait APBD Sulut tahun anggaran 2020 yang laporan pertanggungjawabannya sementara dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Sulut, terjadi dua kali Refocusing, sehingga pemerintah lebih mengutamakan bagaimana melaksanakan penanganan kesehatan untuk masyarakat serta melaksanakan proyek strategis.
test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut Dapil Nusa Utara Toni Supit memberikan tanggapan terkait persoalan seorang Dokter ASN di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara (Sulut).
Dimana, Dokter ASN Sitaro tersebut diketahui telah di pecat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Kepada wartawan, Toni Supit mengatakan bahwa Dokter Vany Tamansa sudah diberikan tahapan-tahapan peringatan karena tidak melakukan tugasnya.
“Jadi prosesnya, tentu dilakukannya pemecatan. Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKD) seperti itu,” kata Supit, selasa (8/6) di kantor DPRD Sulut.
Personil Komisi III DPRD Sulut itu juga membenarkan bahwa sebelum dipecat, Dokter yang bersangkutan sempat turun pangkat.
“Jadi kalau yang bersangkutan sudah dipecat, tentunya melalui ketentuan-ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Kalau dia (Dokter ASN sitaro yang dipecat) tidak masuk-masuk kan itu menjadi preseden buruk buat yang lain. Kenapa dia boleh dan yang lain tidak boleh,” jelasnya.
Politisi Partai PDIP itu juga membenarkan bahwa Dokter ASN yang bersangkutan sudah dua tahun tidak masuk kantor.
“Alasan cilaka dari motor itu sudah lama. Dari jaman saya Bupati Sitaro, Dokter Vany Tamansa sempat saya angkat jadi direktur rumah sakit. Tetapi apel aja tidak mau datang. Jadi intinya saya sudah tanya ke BKD terkait hal ini dan BKD menjawab semuanya sudah melalui tahapan dan sudah melalui proses peringatan, penurunan pangkat dan lainnya sampai pada pemecatan,” jelasnya lagi.
Cuitan ASN Sitaro yang di pecat beredar luas di Media Sosial
Sebelumnya, Dokter ASN Sitaro itu sempat melakukan cuitan melalui media sosial perihal pemecatan dirinya.
Kitau baru tau kote di SITARO ada ASN yg nda masuk 7 bln sangsi cuma penundaan berkala. Kita baru 1 bln 15 hari nda masuk kerja alasan sakit jth dari motor saat pulang dari POSYANDU…..So dapa sangsi.. Penurunan Pangkat dari IVa ke IIIC…. padahal bukti fisik sudah di kirim…otomatis gaji turun dari 4.100.000 ke 3.100.000… plus gaji langsug di blokir kira kira dorang pake jalur manakang kong sampe cuma penundaan berkala.??????? Yg nda masuk akal le yg tanda tangan kita pe penurunan pangkat kabid golongan Illc. Mohon maaf ya bagi yg terkait didlmnya.. Kita hanya masyarakat kecil yg ingin keadilan diperlakukan secara sama.. Tidak ada perbedaan. Semoga SITARO lebih baik lagi kedepan.
Tak hanya itu, Akun Vany Tan juga melanjutkan ungkapan hatinya melalui postingan FB. Dimana di dalam isi postingannya berisi pemecatan dirinya tertanggal 7 April 2021 yang disertai foto-foto SK pemecatannya.
Saya sebagai pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu Bupati EVAGELIAN SASINGEN SE yg sudah memberikan waktu dan tempat kepada saya utk mengabdi sebagai ASN di Kepupaten Kep Siau Tagulandang Biaro selama 14 thn masa kerja. selama saya bekerja dan mengabdi sebagai ASN saya rasa sudah berikan yg terbaik untk Kab SITARO tapi… Saya juga tidak bisa menghalangi kepada ibu selaku pimpinan yg memegang kekuasaan tertinggi di kab SITARO untuk memberi penilaian ttg kinerja saya sehingga dilayangkan surat PEMECATAN kepada saya tertanggal 7 April 2021..
saya Aminkan apa yg sudah terjadi ada dlm rencana TUHAN.. hari ini mgkn kita tidak mengerti tapi suatu saat kita akan di buat mengerti.. Melepaskan yg baik kita percaya Tuhan pasti sediakan yang terbaik..
Pesan untuk semua teman2 ASN agar bekerjalah dgn baik tunjukan kinerja anda karena ketika engkau tidak dibutuhkan lagi engkau tidak akan pernah menyesal karena engkau sudah brikan yg terbaik untuk Kab SITARO yg engkau Cintai.
Doa kami sekeluarga agar Kab SITARO akan terus maju.. Dan tetap mengedepankan Keadilan bagi seluruh Rakyat…khususnya trg yg ada di SITARO.
TYM semua jajajaran PEMKAB SITARO PAKATITI TUHEMA, PAKANANDU MANGENA, BOLENG BALANG SINGKAHINDO.
test.petasulut.com/, SULUT – Komisi III DPRD Sulut pada Senin, (7/6) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulut.
Kepala BPPW Sulut Rus’an M. Nur Taib usai mengikuti RDP dengan Komisi III DPRD Sulut tersebut langsung di hampiri awak media untuk di mintai keterangan terkait pembangunan di daerah kepulauan dalam hal ini Nusa utara.
Ru’san mengatakan bahwa sejauh ini BPPW Sulut sedang mengoptimalkan pembangunan di Nusa Utara.
“Kita optimalisasi jaringan dalam kota yang sudah lama sudah tua kita ganti, dan pekerjaannya sudah sementara jalan, Di tiga Kabupaten ini juga ada program pemberdayaan dari kami yaitu padat karya atau yang dikenal Pamsimas yang kami laksanakan di tiga daerah kepulauan yaitu Sangihe, Talaud dan Sitaro” ujar Taib di ruangan rapat Komisi III DPRD Sulut.
Dia juga menambahkan, “Tahun ini juga ada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang kita laksanakan di Kabupaten Sitaro.” Tambahnya.
Taib juga menjelaskan bagaimana mekanisme yang dilakukan sehingga ada pembangunan disuatu daerah.
“Setiap usulan program kegiatan semuanya dari kabupaten/kota itu sendiri melalui BAPPEDA di input melalui aplikasi SIPA yang terkoneksi ke Pusat, Programnya seperti apa, mereka siapkan lahan. Kalau menyangkut air minum disiapkan perecanaannya nantinya diuji di Jakarta dan kalau sudah siap bisa di programkan, karena usulan program memang harus dari daerah, kami hanya melakukan verifikasi karena dia punya password sendiri dalam aplikasi tersebut.” Jelas Kepala Balai.
Selebihnya Ia menuturkan bahwa BPPW siap menerima usulan program apa saja.
“Pada dasarnya kami siap menerima usulan untuk setiap program pembangunan di wilayah kepulauan maupun daerah lainnya dengan memenuhi persyaratan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuannyang ada.” Tutup Rus’an Taib.
test.petasulut.com/, SULUT – Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut, Stella Runtuwene meminta Dinas ESDM Sulut adanya menambah anggaran khusus untuk penerangan jalan di Sulawesi Utara.
Diketahui, kuota penerangan jalan atau lampu jalan untuk Sulut hanya sekitar 70 sampai 80 unit saja.
“kuota lampu jalan ini sangat-sangat kurang. Untuk itu, melalui dinas terkait supaya meningkatkan anggaran penerangan jalan,” ungkap Sekretaris Fraksi NasDem Sulut itu, Senin (1/6) diruang kerjanya.
Politisi Dapil Minsel-Mitra itu mengakui bahwa Jatah penerangan jalan melalui aspirasinya hanya lima sampai tujuh unit saja.
Cuma ibu sendiri punya aspirasi hanya mendapat lima sampai tujuh penerangan jalan,” ungkapnya.
Lanjut Stella, memang kalau di Minsel itu besar tapi dana untuk penerangan masih kurang.
“Jadi saya meminta Dinas ESDM khusus untuk penerangan jalan agar supaya ditingkatkan lagi. Karena begitu banyak jalan yang gelap, daerah sana ada kampung dan juga hutan, tapi di kampung-kampung itu tidak ada lampu penerangan jalan makanya itu kami sudah usulkan ke dinas ESDM agar supaya peningkatan lampu jalan tambah lagi karena kemarin hanya sedikit,” jelas Stella.
“Kami dari komisi III DPRD Sulut sudah bahas dengan ESDM, makanya untuk saat ini baru sedikit unit penerangan jalan, nanti akan ada di anggaran berikut,” tutupnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Pemberian nama RSUD ODSK yang terletak di jalan Bethesda Manado dan Rumah Sakit Khusus Mata yang berada di Kelurahan Bumi Nyiur Manado terus dibicarakan di publik.
Dimana, legalitas nama RS ODSK menjadi pembicaraan.
Seperti yang diungkapkan Wakil ketua komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene. Dirinya mengkritisi soal legalitas pemberian nama RS ODSK.
Dikatakannya anggaran pembangunan dua rumah sakit tersebut dibiayai melalui pinjaman daerah ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memiliki nilai yang tidak sedikit.
" RS mata juga pake nama ODSK padahal pake uang rakyat dan rakyat yang harus tanggung selama 5 tahun kedepan pinjaman 100 M untuk bangun,
Ini nama kan sudah melekat di pemerintahan skrg," ungkap Politisi NasDem saat dikonfirmasi Minggu (25/4/) melalui nomor WhatsApp.
Hal ini menurut dia penting disampaikan ke publik agar masyarakat dapat mengetahui bahwa anggaran pembangunan dua buah rumah sakit dengan total pinjaman Rp.400 miliar harus dikembalikan lagi ke PT.SMI.
Legislator Dapil Minsel Mitra ini juga merinci anggaran sebesar 300 milyar pembangunan RSUD lewat PT SMI melalui perjanjian pinjaman 17 Oktober 2018 dengan nilai obligasi/jumlah pinjaman sebesar Rp.300 milyar serta jangka waktu pinjaman 5 thn disertai prosentasi bunga 7,89 persen.
Sementara untuk RS Khusus Mata Sulawesi Utara lewat sumber dana pinjaman yang sama dengan perjanjian pinjaman 12 Februari 2019 sebesar Rp.100 miliar, jangka waktu pengembalian 5 tahun serta prosentase bunga 8.53 persen.
" Yang perlu dipertanyakan disini, kenapa harus pake nama ODSK karena nama tersebut sudah sangat melekat pada pemerintahan saat ini kalau kepanjangannya kita nda tahu."
" Jangan seolah – olah milik pasangan yang terpilih yaitu pemerintahan saat ini bahkan terkesan milik dari pribadi. Masyarakat harus tau itu adalah uang masyarakat yang sampe sekarang kita masih bayar hutang. Tidak eloklah kita memakai nama itu seolah-olah bangun dengan uang pribadi" tandas Stella.
Ia bahkan mengusulkan sebaiknya pemberian nama kedua rumah sakit tersebut diambil dari para pejuang kesehatan yang banyak memberi diri untuk masyarakat Sulut atau nama pahlawan asal Sulawesi Utara.
Disisi lain ia menghawatirkan dengan nilai pinjaman serta beban bunga sebesar itu justru akan membebani rumah sakit pada akhirnya berimbas pada masyarakat.
" Yang perlu ditekankan disini bahwa kita masih ngutang, masyarakat musti bayar sampai beberapa tahun kedepan. Saya ngomong berdasarkan data-data karena data ini juga dari mereka dari buku yang dibagikan," tegasnya.
Selain itu ia menilai penempatan RSUD di kota Manado kurang tepat karena fasilitas rumah sakit di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara sudah banyak tersedia.
" Kenapa RSUD yang ada sekarang tidak di bangun di daerah Bolmong Raya yang menurut saya disana masih kurang fasilitas RS-nya, sehingga banyak yang harus berobat ke pusat kota Manado. Harusnya ada pemerataan karena kalau kita hitung fasilitas kesehatan di pusat kota ada belasan rumah sakit yang tersedia disini." pungkas Stella.
