Test Peta Sulut

Tag: KOMISI III

  • Bahas Anjungan Sulut TMII, Komisi III Sesalkan Ketidakhadiran Pihak Ketiga

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna mempertanyakan progres pengerjaan proyek revitalisasi anjungan Sulut di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT Maju Karya Mapalus selaku pihak ketiga, Senin(19/4/21).

    Namun sayangnya, PT Maju Karya Mapalus selaku pihak ketiga tidak mengindahkan undangan Komisi III DPRD Sulut.

    Komisi III terus jemput bola dalam hal ini, karena menurut informasi pembangunan Anjungan Sulut di TMII tidak sesuai perencanaan bahkan dana pembangunan anjungan tersebut telah menghabiskan anggaran sebesar 40 milyar rupiah.

    Ketidakhadiran pihak ketiga tersebut disesalkan pimpinan dan anggota komisi III karena penjelasan mereka sangat dibutuhkan dan dianggap paling mengetahui persoalan teknis di lapangan.

    Wakil Ketua Komisi III Stella Runtuwene yang paling getol mengangkat masalah tersebut terlihat kecewa dengan sikap pandang enteng pihak kontraktor yang tidak bisa memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

    “ Saya tetap ingin hadirkan pihak ketiga karena percuma kalau kita bahas karena bapak (PPK) juga ada keterbatasan. Saya usulkan bikin pertemuan kembali dan hadirkan pihak ketiga, kalau mereka tidak hadir lagi kita panggil aja pihak berwenang untuk memeriksa,” tegas politisi NasDem ini.

    Kekecewaaan Legislator Dapil Minsel Mitra ini sangat beralasan karena dirinya sejak awal paling ngotot menyoroti fungsi ruangan anjungan terutama bagian galeri yang dianggap hanya buang-buang anggaran.

    “ Saya sangat mengapresiasi pemerintah daerah untuk membangun kembali anjungan di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta karena ini menggambarkan wajah Sulawesi Utara. Tapi saat turun melihat keadaan disana sangat disayangkan kalau kita membangun sesuatu dari yang lama berarti kita berharap sesuatu bangunan yang lebih baik lagi. Namun yang saya lihat disana kebanyakan tiang tiang yang tidak tahu fungsinya apa bahkan tangga yang dibuat di anjungan itu tidak kuat karena goyang “ ungkap Stella.

    Terkait penambahan anggaran yang di ajukan untuk proyek anjungan tersebut ia berharap pemerintah harusnya lebih fokus memperhatikan rakyat di daerah ini terutama pemanfaatan anggaran yang langsung menyentuh ke masyarakat yang perekonomiannya berdampak akibat pandemi Covid 19.

    “Dibandingkan dana yang harus keluar Sulut untuk bangun anjungan. Jangan kita bangun anjungan yang untuk sekarang ini kurang ada manfaatnya karena pandemi, fokus saja dalam daerah dulu dananya. Seperti yang dikatakan Pak Gubernur bahwa banyak yang direfocusing anggarannya, ” bebernya.

    ” Sebaiknya angaran sebesar itu digunakan untuk pemulihan ekonomi, kita perbaiki jalan-jalan yang rusak karena masih banyak keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan karena itu salah satu faktor yang menghambat perekonomian bilamana kondisi jalan rusak. Mohon jadi perhatian pemerintah, ” harapnya.

    Hal senada dikatakan anggota Komisi III Ayub Ali Albugis yang meminta penambahan anggaran proyek anjungan sebaiknya di pending.

    “ Penambahan anggaran belum mendesak, kalau kita curahkan ke anjungan lagi saya rasa belum ada manfaatnya.” tandas Ayub Ali.

    Politisi PAN ini juga ikut mempertanyakan tidak hadirnya pihak kontraktor namun hanya dihadiri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hengky Manumpil.

    “ Kalau bapak saja yang hadir di RDP ini mungkin tidak mengena sasaran, karena bapak sewaktu-waktu kami panggil mudah, tetapi pihak ketiga ini yang agak kesulitan, karena ini kami komisi III tanggung jawab moril. Masalahnya kami komisi III pernah berkunjung sidak lokasi melihat secara fisik tetapi ternyata jauh dari harapan. Tidak ada gunanya pertemuan ini kalau pihak ketiga tidak hadir, “ tandasnya.

    Sementara Sekretaris Komisi III Yongki Limen ikut mengkritisi bangunan anjungan terutama konstruksi pada bagian tangga sangat rapuh bahkan kualitas kayu yang digunakan.

    “ Saya melihat hasil yang ada terus terang mengecewakan sekali, contoh konstruksi tangga di gedung anjungan seperti bue-bue (ayunan ), saya saja takut naik. Begitupun bahan papan kayu di bangunan tersebut, karena pada pembangunan tahap pertama saya sangat keberatan. Kalau mau dibandingkan dengan rumah panggung buatan Woloan lebih bagus dibandingkan dengan kuaitas kayu di anjungan, belum lagi dengan anggaran 20 milyar finishingnya hanya cat vernis biasa.” jelas Politisi Golkar ini.

    “Saya bingung dengan dasar peritungan dengan anggaran semahal itu. Saya tahu ini karena saya juga memiliki latar belakang sebagai kontraktor. Sangat disayangkan bangunan tersebut milik masyarakat Sulut menggunakan uang rakyat, mereka pasti mempertanyakan kalau hasilnya seperti itu, Ini pemborosan anggaran namanya karena konstruksi bangunan di lantai satu dipenuhi tiang penyangga padahal bangunan di atasnya hanya rumah panggung. “ sesalnya.

    Disisi lain Amir Liputo anggota komisi III lainnya mempertanyakan gambar akhir bangunan anjungan yang belum pernah diperlihatkan oleh pihak ketiga dan PPK.

    “ Yang menjadi pertanyaan sampai saat ini komisi III belum mendapatkan gambar bangunan anjungan sampai pada penyelesian. Apakah ini ada gambar sampai selesai atau tiap tahun gambar baru lagi. Bagaimana kami akan mengawasi kalau gambar akhir sampai hari ini tidak ada. Saya juga akan mempertanyakan dalam rapat pembahasan LKPJ, salah satunya soal anjungan taman mini , saya minta tolong disainnya harus clear dan kita akan awasi sesuai disain, “ tukasnya.

    Pernyataan Liputo ikut didukung personil komisi III Rasky Mokodompit yang sepakat untuk mempertanyakan persoalan tersebut dalam rapat pembahasan LKPJ, terutama masalah perencanaan dan gambar akhir penyelesaian anjungan.

    “ Komisi III sangat menseriusi hal ini karena kami tidak menginginkan terjadi hal-hal ataupun masalah yang lebih besar kedepan, “ ucap ketua Fraksi Golkar ini.

    Di akhir Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua komisi Berty Kapojos diputuskan untuk mengagendakan kembali rapat dengan pihak kontraktor dan PPK namun harus disertai dengan gambar disain akhir secara keseluruhan yang nantinya diserahkan kepada komisi III.

    “ Kami berharap pertemuan berikut pihak kontraktor dihadirkan sekaligus disain gambar akhir anjungan diserahkan kepada komisi III, serta berharap kita semua khususnya komisi III dapat menyelesaikan persoalan ini, “ ujar Kapojos.

    Situasi Anjungan Sulut TMII

    Sementara itu saat dikonfirmasi ketidak hadiran pihak kontraktor dalam RDP tersebut, PPK proyek anjungan Hendri Manumpil mengatakan pihaknya telah berusaha menghadirkan pihak ketiga namun pimpinan perusahaan tersebut ternyata mengalami kedukaan yang menyebabkan tidak bisa mengikuti rapat.

    “ Undangan sudah disampaikan namun tiba – tiba mendapat kabar bahwa pimpinan perusahaan PT. Maju Karya Mapalus mengalami kedukaan, “ ujar Manumpil.

    Seperti diketahui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2017 telah melakukan perencanaan pada anjungan Sulawesi Utara Dengan konsultan perencanaan PT. Bahana Nusantara dengan nilai Kontrak Rp 904 200.000,00 yang alokasi anggarannya berada di Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

    Dari hasil perencanaan, dibagi menjadi 3 zona dan dilaksanakan secara bertahap yaitu

    1. Tahap Pertama Zona 1, Auditorium dan rumah adat Walewangko pekerjaan konstruksi dilaksanakan pada tahun 2018 dengan penyedia PT Maju Karya Mapalus dengan nila ikontrak Rp 18.345 295 229, 11 dan Konsultan pengawas PT. Bintang Perkasa Sejati nilai kontrak Rp 363 000 000,00 Alokasi Anggaran pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sul Utara

    2. Tahap Kedua Zona 3, Rumah adat 3 etnis, area diorama dan pemasangan lift untuk pekerjaan konstruksi dilaksanakan pada tahun 2019 dengan penyedia PT Maju Karya Mapalus dengan nilai kontrak Rp 19.012.300 028 35 dan Konsultan pengawas PT. Bintang Perkasa Sejati.

    (ABL)

  • Gerak Cepat, Komisi III Deprov Temukan Penyebab Banjir di Paniki Baru

    test.petasulut.com/, SULUT – Langkah cepat dilakukan Komisi III DPRD Sulut, perihal aduan warga Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan terkait dampak banjir yang terjadi di lokasi tersebut baru-baru ini.

    Dimana, Komisi III langsung meninjau aliran sungai yang menjadi titik utama penyebab banjir di wilayah tersebut.

    Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III Berty Kapojos didampingi Wakil Ketua Yongki Limen, Sekretaris Stella Runtuwene, anggota Ayub Ali Albugis, Agustien Kambey bersama pihak Balai Sungai.

    Peninjauan itu pun menemukan salah satu penyebab terjadinya banjir di lokasi tersebut dikarenakan adanya penyempitan dan pendangkalan sungai yang ada.

    “Jelas karena masalah ini hujan sedikit saja bisa menyebabkan banjir. Saluran tidak mampu menampung volume air yang ada saat banjir,” ujar Berty Kapojos, Jumat (16/4/21) siang kepada awak media.

    Dalam penanganannya, lanjut Kapojos, pihaknya meminta proposal langsung dari perangkat desa untuk bisa diteruskan serta ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

    “Jadi, Hukum Tua bisa memasukkan proposal melalui DPRD Sulut agar masalah ini bisa segera diperhatikan,” tuturnya.

    Kapojos menambahkan, pembangunan drainase di Desa Paniki Baru tersebut sudah sangat mendesak karena setiap kali musim hujan masyarakat selalu merasakan dampak banjir.

    ” Dalam pantauan kami di lokasi ternyata hampir tidak ada saluran induk disana, kami juga berupaya dan sudah bicara dengan pihak balai sungai untuk pembuatan saluran, ” ujar mantan Ketua DPRD Minut ini.

    Ditambahkannya, Desa Paniki Baru merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Manado sehingga dalam waktu dekat komisi III juga akan berkonsultasikan dengan pemerintah kota dalam hal ini Dinas PU agar nantinya proses pembangunan bisa berjalan dengan baik.

    “Desa Paniki Baru memang masuk wilayah Minahasa Utara tetapi aliran air akan melewati wilayah Manado, itu yang akan kami konsultasikan dengan pemerintah kota apalagi saat ini sudah terbangun sinergitas antara Propinsi dan Kota Manado tentu ini sangat memudahkan kami memperjuangkan aspirasi masyarakat. ” tandas politisi PDIP ini.

    Sementara itu, Pjs. Hukum Tua Desa Paniki Baru Lenda Mokalu mengaku akan menjadikan masalah tersebut sebagai salah satu prioritas.

    “Karena saya sendiri baru dilantik sebagai Pjs Hukum Tua sehari sebelum kunjungan ini,” kata Mokalu.

    (ABL)

  • KAPOJOS Reses di Kalawat, Sejumlah Aspirasi Disampaikan Warga

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka masa reses I tahun 2020, Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos menyambangi Warga Desa Kalawat, Minahasa Utara, jumat (9/4) siang.

    Dalam pertemuan itu, Warga kalawat menyampaikan sejumlah aspirasi ke Politisi PDIP Sulut tersebut.

    – Reimon Kodoati Meminta disetiap reses Anggota DPRD ada uang transport untuk warga. Serta meminta penerangan jalan dan dibuatkan paving.

    – Masyarakat jaga 4 dan 5 meminta pembuatan drainase serta mengenai masalah sampah karena ketika hujan sampah akan berserakan di jalan.

    –  masyarakat meminta lewat pemerintah desa untuk dapat melihat masyarakat ekonomi dibawah, untuk bisa mendapat bantuan PKH atau KIP atau bantuan lainnya dan juga meminta fasilitas pendukung untuk lapangan olahraga.

    – Rudi Solang Kepala Jaga 6 meminta adanya kereja orang meninggal karena jarak desa kalawat dan pekuburan lumayan jauh.

    -Syane Laihan dari Jaga 10 meminta adanya mobil sampah.

    -Mane Karakan dari PKK meminta bantuan alat catering.

    Menanggapi sejumlah aspirasi itu, Politisi Dapil Minut-Bitung itu mengatakan untuk uang transport warga nanti diusulkan di lembaga DPRD.

    “Terkait penerangan jalan, saya usulkan memakai penerangan jalan memakai prabayar pulsa. Nanti saya akan berbicara dengan Hukum tua Kalawat,” jawab BK.

    Perihal masalah air, BK mengusulkan agar dibuat bak air nanti untuk pembayaran penarikan airnya dibayar patungan. Jika warga setuju, dirinya akan membantu mengurusinya.

    “Terkait banjir, saya duduk di Komisi III DPRD Sulut yang selalu berhadapan langsung dengan pihak balai jalan. Nanti saya akan mendorong balai jalan untuk melakukan survey di desa Kalasan terkait hal ini,” kata BK.

    Untuk aspirasi kesejahteraan perangkat desa Kalawat, Berty berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Minut.

    “Minimal perangkat desa bisa mendapat UMP. Dan untuk permintaan ibu ibu PKK bantuan alat ketering, nanti membuat kelompok dan dibuatkan pengajuan bantuan ke Pemerintah Provinsi atau kabupaten,” kata Kapojos.

    “untuk drainase, Saya pasti akan perjuangkan karena itu berkaitan dengan komisi III. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang adalah pejuang desa. Intinya semua aspirasi yang masuk, akan dibawa ke lembaga DPRD untuk diperjuangkan,” tutup Berty.

    Turut hadir, Hukum tua desa Kalawat Yolanda anita rawung.

    (ABL)

  • RDP Dengan Komisi III, Kabalai Praskim Tegaskan TPA Ilo-ilo Selesai Desember 2021

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam RDP Komisi III DPRD Sulut dengan Balai Prasarana Pemukiman (Praskim) Wilayah Sulut, Senin (29/3), Kepala Balai Prasarana Pemukiman (Praskim) Wilayah Sulut, Rus’an M. Nur Taib menegaskan bahwa tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Ilo-ilo Wori, Minahasa Utara (Minut) akan segera selesai pada bulan Desember ini.

    “Pembangunan TPA Regional Ilo-ilo kami targetkan bulan Desember 2021 ini selesai dan bisa berproduksi pada Desember ini”, ungkap Rus’an

    Bangunan yang yang dibangun di TPA itu memang hanya dibuat khsusus untuk Renville dan pelengkapnya ada bangunan lainnya yaitu dua kolam lindi, dimana kolam lindi menampung air dari bekas-bekas sampah yang sudah mengikuti proses yang ada.

    “Bukan itu saja yang kami bangun, adapun jalan masuk dan kantor operasional dari TPA ini, dan kami meyakini bulan Desember 2021 selesai, dan tahun 2022 bisa segera selesai,” jelasnya.

    Lanjut Rus’an pembangunan maupun proses lainnya itu bukan tanggungjawab dari Praskim, dan sisanya itu mungkin lebih tau dinas Perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan (Perkim) daerah Provinsi Sulut, maupun Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulut.

    “Kontrak kami hanya 2 Tahun dan kami sangat-sangat optimis pengerjaan di pembangunan TPA Regional Ilo-ilo akan segera rampung Desember 2021 ini,” tuturnya.

    Lahan di TPA Ilo-ilo regional Wori Minut bisa menampung sampah 1000 ton perhari, TPA ini dikusukan bagi 4 Kabupaten/Kota yaitu Kota Manado, Minut, Kota Bitung dan Minahasa.

    “Namun ketiga kabupaten/kota punya Tempat Pembuangan akhir di daerahnya masing-masing dan Masih mampu menampung, yang menjadi permasalahan saat ini hanya Kota Manado yang sudah tidak bisa menampung lagi sampah-sampahnya,” tandasnya.

    (ABL)

  • Diabaikan, 10 Tahun Warga Tumpaan Menunggu Pembangunan Bronjong

    test.petasulut.com/, SULUT – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kecamatan Tumpaan yakni Hukum Tua Desa Tumpaan bersama dengan beberapa perwakilan masyarakat mendatangi kantor DPRD Sulut guna menyampaikan aspirasi, Senin (15/3).

    Wakil ketua Komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene pun menerima perwakilan masyarakat desa Tumpaan sekaligus menanyakan aspirasi apa yang akan disampaikan.

    Hukum tua desa Tumpaan pun memberikan keluhan masyarakat dalam bentuk proposal, yang didalamnya terkait dengan permintaan masyarakat untuk pembuatan tanggul penahan tanah yang berlokasi di desa Tumpaan jaga 5 dan permintaan terkait pembuatan Bronjong sungai yang berlokasi di jaga 6.

    Masyarakat desa Tumpaan berharap ini dapat segera direalisasikan oleh pemerintah karena diketahui sudah 10 tahun pengajuan disampaikan tapi belum ada tindak lanjut dari pemerintah.

    Menanggapi keluhan itu, Politisi Partai Nasdem Sulut, Stella Runtuwene berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini.

    “Yang saya tahu diarea itu memang rawan longsor, waktu lalu kantor camat disitu sempat kena longsor, apalagi ini sudah 10 tahun tapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Memang hal ini sudah urgent,” kata Runtuwene.

    Foto situasi di Desa Tumpaan Jaga 5 dan 6

    Politisi dapil Minsel-Mitra itu juga mengatakan proposal permohonan yang telah diajukan ini akan ditindaklanjuti oleh komisi III DPRD Sulut.

    “Saya pastinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas PUPR Sulut dan Balai Sungai guna menanyakan sekaligus meminta mereka untuk melakukan langkah awal terkait hal ini. Koordinasi dengan Komisi III DPRD Sulut juga akan dilakukan,” pungkasnya.

    “Ini memang sudah mendesak, keselamatan masyarakat Desa Tumpaan Jaga 5 dan 6 dipertaruhkan,” tambah Stella.

    (ABL)

  • KAMBEY Harap PT. SMA Lakukan Pengerjaan Sesuai Dengan Janji

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut Agustien Kambey kembali menyoroti penanganan banjir di Manado terutama kolam resapan yang dibuat PT Sukses Mekar Abadi (SMA) yang dinilai ada kemiringan dan airnya tidak tertampung.

    Diketahui, usai Hearing waktu lalu, Komisi III DPRD Sulut langsung turun lapangan mengecek pengerjaan pihak PT.SMA terkait resapan air yang sudah dan sementara dibuat.

    “Waktu di RDP lalu, petugas pelaksana yang membuat kolam resapan air tidak sesuai dengan kenyataan. Buktinya, petugas tersebut menyebutkan bahwa besaran resapan yang dibuat yakni kedalaman 4 meter dan luas 75. Tapi ketika turun lapangan, ternyata kedalaman hanya 3 meter lebih, ini tidak sesuai apa yang disampaikan, ” Kata Agustin senin, (8/3) diruang kerjanya.

    Tak hanya itu, Kambey juga mengatakan, masalah ini harus disesuaikan dengan ijin yang dimiliki oleh PT SMA. Jadi, penyelesaian kolam-kolam resapan ini diberikan waktu 12 hari ke depan.

    “12 hari lagi Komisi III DPRD Sulut akan periksa kembali pembuatan kolam resapan ini. Inikan menjadi resapan yang permanen nantinya, guna mencegah air tidak mengalir ke perumahan Welong Kelurahan Malendeng,” ujarnya.

    “Pihak PT.SMA pun menyampaikan optimis menyelesaikan dalam jangka waktu itu. Jadi, Kami Komisi III akan lihat apakah sesuai dengan apa yang mereka sampaikan atau tidak. Karena ini menyangkut keamanan dan kenyamanan warga Malendeng, Taas dan Tingkulu,” tambahnya.

    (ABL)

  • Bahas Penanganan Banjir Manado, Komisi III Deprov Gelar RDP

    test.petasulut.com/, SULUT – Menindaklanjuti keluhan warga soal bencana banjir Kota Manado, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi utara (sulut) kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di ruang paripurna DPRD sulut BPJN XV, Dinas Kimpraswil provinsi Sulut, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, masyarakat Malendeng ,Tingkulu,Taas kota Manado serta pengembang perumahan, Jumat (5/3).

    Pada pertemuan tersebut adalah membahas penanganan banjir di kota Manado.

    RDP yang di pimpin langsung oleh ketua komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos di dampingi Amir Liputo, Yongkie Limen, Agustien Kambey yang juga adalah legislator dapil Manado.

    Pelaksanaan penertiban bangunan di atas sungai dan sempadan sungai di pertanyakan Amir Liputo, dimana hal ini merupakan satu dari rekomendasi yang harus di laksanakan dalam penanganan banjir di kota manado.

    Menanggapi hal itu, kepala sub bidang perumahan pemukiman perhubungan bapelitbang kota manado, Brury Bangun mengakui belum di laksanakannya rekomendasi tersebut.

    “Dalam penanganan penanggulanan banjir di kota manado memang khususnya penertiban bangunan sempadan sungai bahkan di atas sungai memang belum di laksanakan”ungkapnya.

    Senada dengan itu, lurah malendeng Anwar Halidu mengatakan bahwa penertiban bangunan memang kurang hingga perlu di tingkatkan lagi.

    “Sudah sejak lama masyarakat membangun dan mengambil badan sungai hingga terjadi penyempitan sungai”ucapnya.

    Sementara itu perwakilan masyarakat yang hadir meminta tindakan langsung dan kepastian solusi jangka pendek yang sangat mendesak untuk segera di laksanakan.

    Di ketahui usai RDP komisi III langsung turun ke lapangan meninjau lokasi pengembang PT. SMA yang di keluhkan warga.

    (ABL)

  • Antisipasi Banjir di Tingkulu-Taas, Komisi III Desak Balai Jalan Lakukan Penanganan Awal

    test.petasulut.com/, SULUT – Kota Manado beberapa waktu lalu diterjang banjir besar yang mengakibatkan beberapa lokasi terdampak banjir. Salah satu lokasi yang paling parah yakni di kelurahan tingkulu dan taas.

    Warga Tingkulu Taas pun mengeluhkan terkait belum adanya penanganan awal dari pemerintah guna mengantisipasi jika terjadinya banjir susulan.

    Mengenai hal itu, Komisi III pun langsung melakukan pertemuan dengan Instansi terkait yakni Balai Jalan, Balai Sungai serta mengundang perwakilan warga Tingkulu dan Taas, Senin (22/2)

    Dalam rapat tersebut, perwakilan warga Tingkulu Taas mendesak agar segera lakukan penangan awal guna mengantisipasi banjir susulan.

    “Bencana alam, kita tidak tahu kapan datangnya. Jadi saya meminta kepada pihak yang bertanggung jawab dan yang berwenang untuk segera melakukan penanganan awal,” katanya.

    “Benahi dulu aliran air dari arah gorong-gorong ringroad. Sudah 3 minggu warga menunggu penanganan dari pemerintah. Saya menilai balai jalan tidak siap. Saat ini kami warga sudah trauma kalau terjadi hujan lebat. Jadi dimohon segera lakukan penanganan,” tambahnya.

    Dihadapan pihak balai jalan, Personil Komisi III Amir Liputo menyampaikan bahwa sekarang ini masyarakat menanti akan menanganan jadi dirinya meminta agar yang menjadi kewenangan balai jalan segera dilakukan.

    “Tolong buatkan aliran air yang baik sampai ke tempat pembuangan. Jangan lupa, dulu di tempat itu belum ada gorong-gorong jadi mau tidak mau kita harus bertanggung jawab karena ini yang masyarakat minta. Kalau boleh dalam jangka waktu dekat, minimal memakai alat berat untuk pembersihan dari hulu sampai hilir agar air bisa mengalir. Karena ini sangat darurat,” jelas Liputo.

    “Jangan hanya beralasan kewenangan, harus cari jalan keluar,” katanya.

    Menanggapi itu, Pihak Balai Jalan Jimmy mengatakan bahwa hal ini akan segera dinaikan ke pimpinan dan hasilnya akan secepatnya disampaikan ke Anggota Komisi III dan warga.

    “Untuk alat, kebetulan di ringroad kami sementara mengerjakan saluran, jadi kalau memang bisa dialokasikan kesitu, pasti kita lakukan tinggal menunggu arahan pimpinan,” ungkapnya.

    Di akhir rapat, Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos berjanji akan mendesak kepala balai jalan untuk action dalam penanganan.

    “Walaupun kewenangan balai jalan hanya sepanjang 100 meter tapi itu bisa menjadi langkah awal mengantisipasi banjir di Tingkulu Taas,” katanya.

    Kapojos juga menuturkan bahwa pada Senin depan akan dilakukannya rapat lanjutan mengundang semua instansi terkait guna membicarakan penanganan jangkah panjang perihal pembenahan aliran air.

    (ABL)

  • Awali Tahun 2021, Komisi III Dekot Manado RDP Dengan Dinas PUPR dan Dishub

    test.petasulut.com/, MANADO – Komisi III DPRD Kota Manado menggelar Rapat dengar pendapat bersama para mitra kerja yakni Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Pemkot Manado, Selasa (12/1/2021).

    Hadir dalam rapat, jajaran Komisi III Royke Anter, Lucky Datau, Jurani Rurubua, Jean Sumilat, Frederik Tangkau, Mona Kloer bersama jajaran Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Pemkot Manado.

    Dalam Rapat kerja perdana tahun 2021, Ketua Komisi III Ronny Makawatan menjelaskan beberapa poin yang telah dibahas terkait pembangunan di Kota Manado.

    “Bahwa Taman God Bless Park belum selesai sampai akhir 2020 dikarenakan ada material yang harus dibeli dari pulau Jawa,” kata Ronny Makawata.

    Bahkan dikatakan, pembayaran kepada rekanan untuk proyek ini baru 20 persen.

    “Katanya akan dilunasi jika pekerjaan telah selesai 100 persen,” ujar Ronny Makawata.

    Selain itu dijelaskan, pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di kawasan Manado Town Square juga pembayarannya belum 100 persen.

    “Pekerjaan sudah 80 persen dengan pembayaran 75 persen. Katanya nanti dilunasi jika pekerjaan sudah 100 persen,” jelasnya.

    Ditegaskan, hal ini penting untuk diketahui karena beredar di media massa bahwa pekerjaan ini sudah tuntas.

    “Supaya publik tahu ini belum lunas,” tandasnya.

    (ABL)

  • Reses III 2020 STELLA RUNTUWENE, DAS, Talud Dan Lampu Jalan Jadi Keluhan Warga Buyungon

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Stella Runtuwene melanjutkan kembali kegiatan reses III tahun 2020 dengan menyambangi kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang, senin (30/11) Malam.

    Guna menjalankan kehidupan normal baru, Runtuwene tetap memperhatikan imbauan pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran CVD.

    Kehadiran konstituen berdasarkan keterwakilan, diantaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perempuan, kelompok petani, buruh serta aparat pemerintah kelurahan setempat.

    Adapun aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD Stella Runtuwene:

    • Lurah Buyungon petrus Ulaan meminta adanya pembuatan DAS ranoyapo dan pemasangan tiang listrik dari kebun lopana kecil tersambung ke batu dinding kilometer 3. Kalau ini terwujud, akan merupakan penghargaan kepada warga.
    • Ester meminta kalau boleh perjuangkan aspirasi warga untuk bisa mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang sudah mati, pemasangan lampu jalan di kelurahan buyungon.
    • Alex sumampouw mengusulkan pembuatan talud dan jalan setapak di desa Buyungon.

    Menanggapi hal itu, Stella Runtuwene mengatakan bahwa mengenai kartu BPJS, dimanapun kita berada BPJS itu bisa digunakan selagi BPJS kita aktif.

    “Kalau ada kendala saat pemakaian di RS, sudah pasti Kartu BPJS tersebut sudah non aktif dan pastinya saya akan berjuang untuk warga agar kartu BPJS yang sudah di non aktifkan agar bisa diaktifkan kembali,” ucapnya.

    Lanjut Wakil ketua komisi III DPRD Sulut, mengenai keluhan warga terkait DAS, Talud dan Lampu jalan itu merupakan tugas dari Komisi III, pasti diperjuangkan di gedung cengkih.

    “Keluhan warga buyungon, pasti saya akan membawa permintaan ini ke DPRD Sulut untuk dibahas bersama eksekutif dengan dinas-dinas terkait, kalaupun tidak bisa di buat pada tahun anggaran 2021 pasti akan terlaksana pada tahun 2022. Masyarakat juga harus memaklumi bahwa tahun ini kami semua diperhadapkan dengan wabah covid-19, pergeseran anggaran besar-besaran dilakukan guna pemakaian di covid-19,” jelas Stella seraya menghimbau kepada warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan jauhi kerumunan.

    Warga pun memberikan apresiasi kepada Stella Runtuwene atas atensi terhadap masyarakat Buyungon.

    (ABL)