Test Peta Sulut

Tag: komisi pemberantasan korupsi

  • Kunker KPK di Minut, Bupati Joune Ganda: Deteksi Lebih Dini Potensi Terjadinya Korupsi

    test.petasulut.com/, SULUT – Bupati Joune Ganda bersama Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerima Kunjungan Kerja KPK (KPK) dalam rangka Monitoring Centre for Prevention (MCP) atau Monitoring Dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terentegrasi dan Manajemen Aset Daerah di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat bupati lantai 3 pemkab Minut,Jum’at (18/6/21).

    Turut hadir dalam kunjungan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wahyudi (Kasatgas Wilayah IV) KPK RI bersama jajaran.

    Pada kesempatan itu, Bupati Minut Joune Ganda mengapresiasi kunjungan tersebut.

    “Karena pemerintahan Daerah lebih Transparan dan Akuntabel Dalam Penyelanggaraan Tata Kelola Pemerintahan serta untuk mencegah atau mendeteksi lebih dini potensi-potensi terjadinya Korupsi. Pembenahan-pembenahan terutama E-Planning, E-Budgeting dan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah),” ujarnya.

    “Karena itu Saya menyambut baik kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan peran serta pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam mencegah korupsi,” tutup JG.

    Dalam kegiatan itu, Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 ketat pun tetap dijalankan.

    (BG)

  • 51 Pegawai Tak Lulus TWK, JT Dukung Keputusan KPK

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Prov Sulut) Ir. Julius Jems Tuuk menanggapi serius perihal polemik yang terjadi di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, ada 51 pegawai dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada beberapa waktu lalu.

    Dihadapan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Andi purwana dan Rusvian, Politisi partai PDIP itupun menyatakan sikap mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah terkait keputusan strategis dalam hal pemberantasan korupsi.

    Sikap tersebut disampaikan Legislator perwakilan Bolmong Raya ini disela-sela kegiatan Audiensi dan koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan KPK bersama seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut di ruang rapat paripurna gedung kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang terletak dibilangan Jl Raya Manado-Bitung, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Rabu (16/6) siang.

    “Saya, Ir. Julius Jems Tuuk Dapil Bolmong Raya menyatakan sikap mendukung. Sekali lagi mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Ketua KPK bapak Firli dan pemerintah terkait dengan keputusan strategis dalam hal pemberantasan korupsi. Di mana, kalau tidak salah lihat, ada 51 orang yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan,” ucap sekretaris Komisi IV DPRD Sulut itu.

    “Sekali lagi, saya sampaikan kembali, mendukung keputusan dari bapak Firli dan kawan-kawan dan pemerintah,” pungkas JT sapaan akrabnya.

    (ABL)

  • KPK Ingatkan Anggota DPRD Sulut Jangan Ada ‘Uang Ketok’ dan ‘Titip Proyek’

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam audiensi dan koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang digelar oleh tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Satgas Pencegahan dan Penindakan KPK bersama Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, rabu (16/6).

    Tim KPK, Andi Purwana mengatakan salah satu tugas wakil rakyat yakni fungsi anggaran merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap perencanaan yang dilakukan bersama eksekutif harus sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada.

    ”Jangan ada lagi uang ketok palu, uang ketok-ketok, uang apa, titip – titip proyek jangan ada lagi, ” ujar Andi Purwana mengingatkan.

    Meski demikian ia juga memahami setiap anggota DPRD pasti akan memperjuangkan pembangunan proyek di daerah pemilihan masing – masing yang menjadi aspirasi masyarakat.

    Selain itu kata Purwana proses perencanaan pembangunan di Provinsi itu harus sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

    ” Nggak boleh juga misalnya saya di Sitaro ayo kita bangun ini, sementara anggarannya terbatas. Bapak/ibu yang duduk disini kan 45 orang harus bisa meramu itu tahun ini yang mana dulu kemudian tahun berikut apa, ” ujarnya.

    (ABL)

    Video selengkapnya:

  • KPK Datangi Kantor DPRD Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi Pemberantasan Korupsi, rabu (16/6) siang, mendatangi Kantor DPRD Sulut guna audiensi dan koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di pemerintah provinsi Sulut.

    Tim KPK itupun diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

    Pada pertemuan itu, ketua DPRD Sulut Andi Silangen menyambut baik kedatangan direktorat koordinasi dan supervisi wilayah IV KPK, yakni Bapak Andi purwana dan Rusvian dalam rangka audiensi dan koordinasi.

    “Penghargaan tinggi saya sampaikan kepada tim KPK yang hadir langsung di kantor DPRD Sulut untuk beraudiensi dan tentunya mensosialisasikan hal hal yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tentunya ini penghargaan dan kehormatan bagi DPRD, karena kesempatan berkoordinasi langsung sekaligus mendapatkan arahan dan masukan sehingga segenap pimpinan dan anggota DPRD dan sekretariat DPRD terhindar dari tindakan korupsi,” jelas silangen.

    “Kami segenap pimpinan dan anggota DPRD berkomitmen dan sangat mendukung berbagai upaya dan langkah pemberantasan dan pencegahan korupsi. Untuk itu, kami anggota DPRD mengharapkan arahan dan masukan dari bapak Andi dan Rusvian agar kinerja DPRD Sulut untuk melayani masyarakat tanpa korupsi dapat terwujud,” tambahnya.

    Pada kesempatan itu, direktorat koordinasi dan supervisi wilayah IV KPK, yakni Andi purwana memberikan arahan perihal program pemberantasan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah.

    (ABL)