test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Prov Sulut) Ir. Julius Jems Tuuk menanggapi serius perihal polemik yang terjadi di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, ada 51 pegawai dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada beberapa waktu lalu.
Dihadapan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Andi purwana dan Rusvian, Politisi partai PDIP itupun menyatakan sikap mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah terkait keputusan strategis dalam hal pemberantasan korupsi.
Sikap tersebut disampaikan Legislator perwakilan Bolmong Raya ini disela-sela kegiatan Audiensi dan koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan KPK bersama seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut di ruang rapat paripurna gedung kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang terletak dibilangan Jl Raya Manado-Bitung, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Rabu (16/6) siang.
“Saya, Ir. Julius Jems Tuuk Dapil Bolmong Raya menyatakan sikap mendukung. Sekali lagi mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Ketua KPK bapak Firli dan pemerintah terkait dengan keputusan strategis dalam hal pemberantasan korupsi. Di mana, kalau tidak salah lihat, ada 51 orang yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan,” ucap sekretaris Komisi IV DPRD Sulut itu.
“Sekali lagi, saya sampaikan kembali, mendukung keputusan dari bapak Firli dan kawan-kawan dan pemerintah,” pungkas JT sapaan akrabnya.
(ABL)
Leave a Reply