test.petasulut.com/, SULUT – Dalam laporan Pansus DPRD Pembahas Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun 2020, Pansus diketahui telah mengeluarkan catatan-catatan strategis yang menjadi bahan acuan untuk bisa di realisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sulut.
Salah satunya di sektor pendidikan. Dimana dalam laporan pansus tersebut, menyinggung perihal pelatihan tenaga pendidik di sekolah luar biasa.
Catatan pansus DPRD Sulut pembahas LKPJ Gubernur tahun 2020 untuk Dinas Pendidikan itu berisikan, “DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN DISABILITAS, MAKA DINAS TERKAIT PERLU MELAKUKAN PELATIHAN BAGI TENAGA PENDIDIK YANG MENDAMPINGI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN DISABILITAS YANG ADA DI SEKOLAH LUAR BIASA,”
Penyampaian Laporan Pansus ini merupakan hasil pembahasan yang berisikan catatan-catatan strategis serta rekomendasi, sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk kemajuan Sulut kedepan.
Ketua Pansus LKPJ 2020 Rocky Wowor pun sempat berpesan bahwa catatan-catatan yang diberikan kepada Pemprov bersifat krusial dan penting.
“Semua catatan-catatan yang diberikan tadi semuanya itu krusial dan penting. Apa yang dituangkan dalam laporan DPRD (32 halaman) itu penting semua,” ungkap Wowor usai paripurna DPRD Sulut Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomemdasi LKPJ GUBERNUR TAHUN 2020, selasa (11/5) lalu.
Tak hanya itu, Wakil ketua Pansus Nick Adicipta Lomban juga mengatakan bahwa catatan yang diberikan itu akan diawasi DPRD.
“Fungsi pengawasan tetap dijalankan oleh DPRD Sulut. Kiranya apa yang menjadi masukan ini bisa direalisasikan oleh Pemprov dalam hal ini dinas terkait,” kata Nick.
test.petasulut.com/, SULUT – Pansus LKPJ Tahun 2020 melalui ketua pansus Rocky Wowor menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna DPRD Sulut PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI LKPJ GUBERNUR TAHUN 2020 selasa (11/5) siang tadi, Pansus telah memberikan banyak catatan untuk pemerintah provinsi Sulut.
“Semua catatan-catatan yang diberikan tadi semuanya itu krusial dan penting. Apa yang dituangkan dalam laporan DPRD (32 halaman) itu penting semua,” ungkap Wowor saat konferensi pers.
Disinggung soal wilayah kepulauan, Ketua Fraksi PDIP itu menjawab bahwa tadi ada teman-teman kita di kepulauan yang mengusulkan untuk jalan lirung yang berada di kabupaten Talaud.
” Jalan lirung itu bagian dari jalan provinsi. Kami dari DPRD telah mengusulkan, Tadi juga pak Gubernur telah menjawab terkait jalan ini,” ungkapnya.
Terkait Anjungan Sulut di Taman Mini Indonesia Indah, Rocky menuturkan LKPJ ini membahas untuk tahun anggaran 2020, sedangkan untuk pembangunan Anjungan Sulut TMII tidak ada penganggaran di tahun 2020.
“Hal itu diakibatkan karena ada dua kali gagal tender, kenapa? Karena Jakarta pada tahun lalu Lockdown sehingga tidak ada pekerja dan setelah dua kali di tender tidak ada peminat. Jadi ditahun 2020 tidak ada dana yang masuk di TMII, oleh sebab itu tidak dibahas berkelanjutan di pembahasan LKPJ tapi hanya memberikan saran dari pansus agar kedepan ketika ditender diharapkan itu kualitas terjaga dan terlaksana dengan baik,” tutup Wowor.
Diketahui, Pansus LKPJ Tahun 2020 telah memberikan berbagai saran, catatan serta rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang nantinya menjadi acuan untuk direalisasikan.
test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Provinsi Sulut melalui Pansus LKPJ Tahun 2020 kembali melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Minahasa, Minsel, Mitra, BMR dan Kota Kotamobagu pada Rabu 5 mei dan Kamis 6 mei 2021.
Kunjungan kerja itu dilakukan dalam rangka monitoring kegiatan dilapangan dan realisasi capaian perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.
Turun lapangan ini dipimpin langsung oleh ketua Pansus Rocky Wowor didampingi Wakil Ketua Pansus Nick Adicipta Lomban serta para anggota pansus lainnya.
Kepada Wartawan, Rocky Wowor mengatakan bahwa Kunker dilaksanakan dalam 10 titik kunjungan.
“RSUD Noongan Kabupaten Minahasa, Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara, SMK Motongkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, SMA Negeri 1 Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan, Balai Benih Holtikultura Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan, Kelurahan Mogolaing Kota Kotamobagu, Jalan Desa Sinsingon – Desa Insil – Desa Mobuya Kabupaten Bolaang Mongondow, KPH IV Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, SMK Negeri 1 Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dan SMK Negeri 1 Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan,” tutur Ketua Fraksi PDIP Sulut itu.
Foto: Beberapa titik lokasi yang dikunjungi Pansus LKPJ
Disisi lain, Wakil Ketua Pansus Nick Adicipta Lomban mengatakan bahwa monitoring ini dilaksanakan guna memastikan realisasi program sebagaimana disampaikan masing-masing pimpinan OPD saat pembahasan.
“Dari semua titik lokasi ini, nantinya akan ditarik kesimpulan terhadap LKPJ sebagai bentuk rekomendasi,” tutup Ketua Fraksi NasDem Sulut.
test.petasulut.com/, SULUT – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun anggaran 2020 kembali melanjutkan aktifitas turun lapangan dengan menyambangi beberapa lokasi di Kota Tomohon, jumat (30/4).
Salah satunya, bertemu langsung dengan Pemerintah Kota Tomohon yakni Wakil Walikota Tomohon, Wenny Lumentut.
Maksud pertemuan tersebut guna menindaklanjuti hasil pembahasan dengan pemprov Sulut, disesuaikan dengan keadaan dilapangan.
Kedatangan Pansus LKPJ itupun disambut hangat oleh Wenny Lumentut.
Kepada Wartawan, WL (Sapaan Akrabnya) mengatakan bahwa sangat berterima kasih atas kehadiran DPRD Sulut yakni Pansus LKPJ Tahun 2020.
“Pemerintah Kota Tomohon pastinya membutuhkan topangan dalam segi pengawasan terhadap anggaran Pemprov yang masuk ke Kota Tomohon,” katanya.
“Semua anggaran yang masuk untuk kota Tomohon, mari kita bersama-sama mengawasi sampai pada tahap realisasi guna menuju Tomohon lebih baik,” tambah WL.
Diketahui, sebelumnya DPRD Sulut melalui Pansus telah menyambangi Daerah Manado, Minut dan Bitung.
test.petasulut.com/, SULUT – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2020 diketahui telah selesai melakukan pembahasan dengan seluruh OPD Pemprov Sulut.
Pembahasan itu dimulai sejak Rabu 21 April sampai Senin 26 April 2021.
Ketua Pansus, Rocky Wowor
Adapun struktur kepemimpinan dan anggota Pansus adalah Rocky Wowor (Ketua), Nick Lomban (Wakil Ketua), Raski Mokodompit (Sekretaris), Victor Mailangkay, Billy Lombok, Vonny Paat, Sandra Rondonuwu, Melissa Gerungan, Hilman Idrus, Herry Rotinsulu, Agustine Kambey, Stella Runtuwene, Braien Waworuntu, Cindy Wurangian, Ronald Sampel, Sjenni Kalangi dan Amir Liputo.
Rapat Pansus Dengan Sekretariat DPRD Sulut
Dalam pembahasan yang dipimpin oleh Ketua Pansus Rocky Wowor yang berlangsung selama beberapa hari itu, terlihat pansus LKPJ bekerja serius dan penuh ketelitian menguliti serta menelaah LKPJ dari setiap instansi OPD Pemprov.
Berbagai catatan-catatan penting pun disampaikan pansus pada beberapa OPD yang kurang maksimal dalam kinerja, perihal perencanaan sampai pada tahap realisasi anggaran.
Anggota Pansus, Sandra Rondonuwu
Sejumlah poin penting pun dibahas diantaranya, masalah batas pengembalian kredit mikro yang diberikan oleh Bank Sulutgo (BSG) untuk petani dan peternak singkat.
Hal Itu disampaikan Sandra Rondonuwu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), saat rapat dengan Bank Sulutgo, Selasa (20/4/2021) lalu.
“Saya terima keluhan para petani maupun peternak, mengeluhkan soal batas pengembalian kredit dari Bank Sulutgo yang hanya enam bulan saja,” ucapnya.
Ketua Fraksi NasDem Sulut, Nick Adicipta Lomban
Sementara itu Wakil Ketua Pansus LKPJ, Nick Lomban, saat pembahasan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), menyinggung soal sub sektor pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 sentuh Rp 2,5 miliar.
“Ini saya minta penjelasan terkait lokasi-lokasi dan seberapa manfaat dari program penanganan Covid-19 di Disperindag sebanyak Rp 2,5 miliar,” kata politisi Partai Nasdem, Kamis (22/4/2021).
Rocky Wowor
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2020, Rocky Wowor, usai semua pembahasan menjelaskan kesimpulan Pansus yang dilaksanakan sejak pembahasan Selasa (20/4/2021) dan berakhir pembahasannya Senin (26/4/2021). Pihaknya melihat karena terjadi refocusing anggaran di setiap SKPD, ada banyak program yang tidak terlaksana. Seluruh SKPD tidak ada satu pun yang tidak direfocusing.
“Jadi program-program kami DPRD bersama eksekutif di tahun 2020 sebagian besar direfocusing. Itu yang menjadi persoalan. Jadi, kita tahu bersama dasar refocusing itu adalah Perppu 1 tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19,” ucap Ketua Pansus.
Anggota DPRD Sulut, Stella Runtuwene
Setelah pembahasan, Pansus akan turun lapangan, dimulai Rabu (28/4/2021) hingga Selasa (4/5/2021). Finalisasi, Pansus akan memberi laporan sehingga ini akan dimasukkan ke Badan Musyawarah (Banmus) untuk jadwal rapat paripurna.
Rapat Pansus Dengan Badan Penghubung
“Sebenarnya tahapan paripurna direncanakan pada tanggal 7 atau 8 tetapi untuk paripurna harus diputuskan di Banmus. Kami juga melihat di laporan LKPJ tahun lalu tidak ada rekomendasi untuk sekretariat dewan tetapi kami hanya lihat dari sisi bagaimana sinergitas antara dewan dan sekretariat. Karena Sekwan sering menunjang kinerja anggota DPRD,” pungkas dia.
test.petasulut.com/, SULUT – Pansus LKPJ Tahun 2020 diketahui telah menyelesaikan pembahasan dengan seluruh mitra kerja Pemprov Sulut.
Pembahasan yang berlangsung selama 4 hari itu menyisahkan beberapa catatan-catatan penting yang dianggap perlu dievaluasi kedepannya.
Usai pembahasan dihari terakhir, Ketua Pansus Rocky Wowor mengungkapkan secara keseluruhan berdasarkan hasil kesimpulan sementara pembahasan LKPJ banyak program di hampir semua perangkat daerah tidak terlaksana akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid 19.
” Program-program yang kami (DPRD) sahkan bersama eksekutif di tahun anggaran 2019 untuk APBD tahun 2020 sebagian besar direfocusing itu yang menjadi permasalahan, karena kita tau bersama dasar refocusing itu adalah Perpu I tahun 2020 yang mengamanatkan Pemerintah merefocusing anggaran untuk covid 19″, ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut ini kepada wartawan Senin ( 26/4/21).
Namun demikian ia menyesalkan ada perangkat daerah yang justru menyisahkan anggaran yang cukup besar padahal pemerintah Provinsi mati-matian melakukan penghematan untuk dialihkan ke penanganan covid 19.
” Memang ada satu dinas yang kami sentil kemarin karena kita ini punya semangat, semua dana benar-benar sudah matang perencanaannya. Jadi apa yang direfocusing dan apa yang tersisa.” katanya.
“Karena semua dana yang dialokasikan untuk penanganan covid jangan sampailah tersisa dengan anggaran yang cukup besar karena kita tau bersama tahun lalu pemerintah sangat membutuhkan anggaran penanganan covid 19. Kami sudah sentil kepada Dinas yang bersangkutan kemarin kenapa ada sisa anggaran yang besar, padahal tahun 2020 kemarin DPRD bersama Pemerintah Provinsi kesulitan
mencari program-program mana yang harus dipilah diprioritaskan dan program-program yang dipending,” sesalnya.
Sementara untuk agenda turun lapangan, Pansus LKPJ menjadwalkan mulai Rabu hingga Selasa pekan depan kemudian dilanjutkan dengan finalisasi untuk memberikan laporan kepada ketua DPRD yang nantinya dimasukan dalam pembahasan Banmus untuk jadwal paripurna.
test.petasulut.com/, SULUT – Terkait Asana Kawanua, Wakil Ketua Pansus LKPJ, Nick Adicipta Lomban mempertanyakan dan meminta penjelasan oleh Badan Penghubung terkait hal itu.
“Kami (Pansus LKPJ Tahun 2020) ingin mendapatkan penjelasan terkait Asana Kawanua, bagaimana dia berproses karena Komisi II sudah beberapa kali mempertanyakan tentang itu agar jelas,” tanya Lomban kepada Kaban Christian Singal, Senin (26/4).
Menjawab itu, Kaban Penghubung Pemprov Sulut Christian Singal mengaku saat ini sudah dalam proses persiapan untuk lelang.
“Untuk Asana Kawanua sudah dalam tahapan ditunjuk panitia lelang. Bulan Mei depan akan dilaksanakan lelang,” kata Singal.
Dirinya mengaku bahwa proses lelang lalu tidak ada peminat.
“Awalnya peminat tidak ada. Tapi saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang kelihatan serius. Sudah tiga kali mereka datang,” sambungnya.
Terkait nilai PAD yang nantinya bakal diperoleh Pemprov Sulut, Singal mengaku bahwa hal itu ada di biro perekonomian.
“Kalau yang lalu dengan Aerohotel setiap bulan Rp 200 juta atau 2,4 Miliar pertahun. Tapi saat inikan ada pandemi covid-19. Untuk nilainya kedepan itu ada di biro perekonomian,” pungkasnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Terkait Pembangunan Anjungan Sulut di TMII, Anggota DPRD Sulut Cindy Wurangian menjelaskan perjalanan dari pembangunan Anjungan Sulut di Taman Mini tersebut.
“Dari awal, desain anjungan Sulut yang baru ini didesain dari Biro perlengkapan yang pada waktu itu namanya masih biro perlengkapan yang merupakan mitra kerja dari komisi II, kemudian namanya diganti menjadi biro infrastruktur sehingga mitranya berubah ke Komisi III sampai saat ini namanya sudah berubah lagi,” jelas Ketua Komisi II DPRD Sulut itu, dihadapan Seluruh Anggota Pansus LKPJ Tahun 2020 dan Kaban Penghubung Christian Singal, Senin (26/4) di ruang paripurna DPRD Sulut.
Lanjut Wurangian, pada waktu lalu dirinya mengingat bahwa desain ini butuh waktu diselesaikan karena memerlukan persetujuan dari setneg.
“Data-data gambar maupun CD masih ada di saya, semuanya. Jadi pada saat itu, desainnya sudah disetujui. Apakah saat ini semuanya sudah berjalan sesuai desain itu? Kalau pak Kaban tadi menyampaikan sudah ada perubahan dan lain sebagainya, ini disetujui oleh siapa? Perubahan-perubahan ini disetujui oleh siapa? Apakah disetujui oleh DPRD melalui komisi III? atau disetujui oleh pimpinan DPRD? dan apakah perubahan-perubahan desain itu disetujui juga oleh Setneg? Karena saya ingat betul bahwa setiap perubahan dan pembangunan yang kita rencanakan harus mendapat persetujuan dari setneg tentang tiang-tiang yang tadi disinggung,” jelas Cindy.
“Saya sebenarnya tidak ingat yah bahwa ada tiang-tiang seperti itu pada desain awal, karena pada waktu lalu dipaparkan pada Komisi II kelihatannya begitu bagus sehingga kita menyetujui, 60 miliar 500 juta yang akan dikerjakan secara bertahap yakni 3 tahun,” tambahnya.
Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian
Wurangian juga menambahkan bahwa sudah selesainya tahap demi tahap dengan dana 60 miliar 500 juta yang juga ada proporsinya kabupaten dan kota.
“Nah, kami (Anggota DPRD) berkunjung ke sana beberapa waktu lalu, yang seharusnya bangunan ini masih baru, kenapa kok kualitasnya seperti itu? Ada banyak foto-foto, lantai yang baru jadi kelihatan bangunannya sudah berabad-abad padahal baru jadi, begitu juga dengan atap yang bocor dan bahkan atapnya sudah jatuh, jadi banyak sekali sarana yang dibangun disana yang harusnya masih baru tapi kelihatannya sudah seperti bangunan yang sangat tua. Pengawasannya seperti apa? Apakah ini masuk di badan penghubung juga atau mungkin tidak masuk dirananya badan penghubung, mohon dijelaskan?,” tanya Cindy.
Menanggapi pertanyaan dari Politisi Golkar itu, Kaban Penghubung mengatakan terkait perubahan desain, jadi dari badan penghubung, PU dan Inspektorat melakukan review dengan upaya penghematan anggaran sehingga jika dilihat dari struktur dari tiang-tiang tersebut masih bisa di sesuaikan akhirnya disesuaikan sehingga dari penyesuaian-penyesuaian itu didapati bangunan yang baru.
“Contohnya, diawal desain cuma 2 rumah ada sekarang menjadi 3 rumah adat. Dan untuk tiang-tiang, sebenarnya besaran tiang-tiang itu sudah diperkecil, sehingga ada penghematan anggaran,” kata Kaban.
Sampai berita ini dimuat, tidak ada penjelasan dari Kaban Penghubung perihal adakah persetujuan Setneg atas perubahan desain dari pembangunan Anjungan Sulut di TMII.
test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat pansus LKPJ 2020 dengan Badan Penghubung Provinsi Sulut, Senin (26/4), Kaban Penghubung Christian Singal mengatakan bahwa Pembangunan anjungan Sulut di TMII sudah tepat sasaran atau sudah memenuhi kriteria dari perencanaan awal.
Menanggapi itu, anggota Pansus LKPJ 2020 Stella Runtuwene mengatakan bahwa kata tepat sasaran itu diukurnya dari mana? Karena semuanya yang disampaikan barusan seolah-olah sudah sesuai.
“Namun itu sangat bertolak belakang dari apa yang sudah kita Anggota DPRD kunjungi disana, yang kita lihat secara langsung,” ucap Runtuwene.
Menanggapi itu, Kanan Christian Singal menjelaskan pembangunan Anjungan Sulut di TMII itu direncanakan pembangunannya secara 3 tahun berturut-turut.
“Pembangunannya mulai dari 2018, 2019 dan 2020. Anggaran yang ada pada badan penghubung itu sudah sesuai dengan perencanaan awal. Memang diawal pembangunan tahun 2018, itu dilakukan oleh biro perlengkapan, tahap kedua yakni 2019 itu diserahkan ke badan penghubung,” jelasnya.
“Jadi tahun 2019, kami Badan penghubung sudah melakukan pembangunannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi memang kelihatannya belum selesai karena masih ada tahap ketiga yang belum dilaksanakan,” tambahnya.
Kaban Penghubung, Christian Singal
Diketahui, dalam rencana awal total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk anjungan Sulut TMII itu sebesar 60 miliar lebih dalam 3 tahun pembangunan.
Pada tahun 2020, lanjut Singal bahwa itu gagal lelang karena persoalan pandemi Covid-19.
“Jadi ditahun 2020, sebanyak dua kali gagal tender. Akhirnya ditunda ditahun 2021,” singkatnya.
Ketua pansus Rocky Wowor pun menyimpulkan bahwa status pembangunan Anjungan Sulut TMII belum selesai, masih ada tahap 3.
Stella pun melakukan interupsi dengan mengatakan bahwa tadi disampaikan ada 2 kali gagal lelang ditahun 2020 karena pandemi. Jadi kalau gagal lelang itu tidak sampai 2 kali seperti ini. Berarti kita niat untuk lelang.
“Memang penting sekali agar kita juga hadir dan bersama-sama ke anjungan Sulut TMII guna melihat secara langsung pembangunannya. Karena menurut saya itu, kita membangun sesuatu harus punya tujuan, fungsinya untuk apa? Dan benar-benar alokasi dana itu tepat sasaran. Itu yang terpenting, Jangan hanya kita membangun-membangun tapi tidak kena sasaran, menurut saya melihat pembangunan itu sangat-sangat pemborosan karena sangat disayangkan kalau fisiknya hanya terdiri dari tiang-tiang seperti itu, tidak ada manfaatnya, itu sangat boros anggaran,” jelas Stella.
“Kalau tiang-tiang itu fungsinya hanya untuk menyangga rumah yang terdiri dari rumah kayu, buat apa kita buang anggaran sebesar itu, kita buat tiang-tiang segitu banyaknya dan ruangan itu tidak ada fungsinya sama sekali. Semuanya itu harus melalui perencanaan yang matang, jangan mubazir seperti itu karena masih banyak masyarakat Sulut yang berteriak, intinya perhatikan betul pembangunan Anjungan itu,” ucap Stella geram.
Kaban menuturkan tiang-tiang itu akan difungsikan sebagai ruang galery.
“Memang desain awal pembangunan itu ada pada biro perlengkapan, badan penghubung hanya mengikuti desain awal itu sampai dengan tiang-tiang,” katanya.
Namun anehnya, Kaban Penghubung mengatakan dan mengakui bahwa desain awal itu sudah dirubah.
“Memang sebenarnya tiang-tiangnya itu lebih besar dari itu kalau mengikuti desain awal,” tuturnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Pemberian nama RSUD ODSK yang terletak di jalan Bethesda Manado dan Rumah Sakit Khusus Mata yang berada di Kelurahan Bumi Nyiur Manado terus dibicarakan di publik.
Dimana, legalitas nama RS ODSK menjadi pembicaraan.
Seperti yang diungkapkan Wakil ketua komisi III DPRD Sulut Stella Runtuwene. Dirinya mengkritisi soal legalitas pemberian nama RS ODSK.
Dikatakannya anggaran pembangunan dua rumah sakit tersebut dibiayai melalui pinjaman daerah ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memiliki nilai yang tidak sedikit.
" RS mata juga pake nama ODSK padahal pake uang rakyat dan rakyat yang harus tanggung selama 5 tahun kedepan pinjaman 100 M untuk bangun,
Ini nama kan sudah melekat di pemerintahan skrg," ungkap Politisi NasDem saat dikonfirmasi Minggu (25/4/) melalui nomor WhatsApp.
Hal ini menurut dia penting disampaikan ke publik agar masyarakat dapat mengetahui bahwa anggaran pembangunan dua buah rumah sakit dengan total pinjaman Rp.400 miliar harus dikembalikan lagi ke PT.SMI.
Legislator Dapil Minsel Mitra ini juga merinci anggaran sebesar 300 milyar pembangunan RSUD lewat PT SMI melalui perjanjian pinjaman 17 Oktober 2018 dengan nilai obligasi/jumlah pinjaman sebesar Rp.300 milyar serta jangka waktu pinjaman 5 thn disertai prosentasi bunga 7,89 persen.
Sementara untuk RS Khusus Mata Sulawesi Utara lewat sumber dana pinjaman yang sama dengan perjanjian pinjaman 12 Februari 2019 sebesar Rp.100 miliar, jangka waktu pengembalian 5 tahun serta prosentase bunga 8.53 persen.
" Yang perlu dipertanyakan disini, kenapa harus pake nama ODSK karena nama tersebut sudah sangat melekat pada pemerintahan saat ini kalau kepanjangannya kita nda tahu."
" Jangan seolah – olah milik pasangan yang terpilih yaitu pemerintahan saat ini bahkan terkesan milik dari pribadi. Masyarakat harus tau itu adalah uang masyarakat yang sampe sekarang kita masih bayar hutang. Tidak eloklah kita memakai nama itu seolah-olah bangun dengan uang pribadi" tandas Stella.
Ia bahkan mengusulkan sebaiknya pemberian nama kedua rumah sakit tersebut diambil dari para pejuang kesehatan yang banyak memberi diri untuk masyarakat Sulut atau nama pahlawan asal Sulawesi Utara.
Disisi lain ia menghawatirkan dengan nilai pinjaman serta beban bunga sebesar itu justru akan membebani rumah sakit pada akhirnya berimbas pada masyarakat.
" Yang perlu ditekankan disini bahwa kita masih ngutang, masyarakat musti bayar sampai beberapa tahun kedepan. Saya ngomong berdasarkan data-data karena data ini juga dari mereka dari buku yang dibagikan," tegasnya.
Selain itu ia menilai penempatan RSUD di kota Manado kurang tepat karena fasilitas rumah sakit di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara sudah banyak tersedia.
" Kenapa RSUD yang ada sekarang tidak di bangun di daerah Bolmong Raya yang menurut saya disana masih kurang fasilitas RS-nya, sehingga banyak yang harus berobat ke pusat kota Manado. Harusnya ada pemerataan karena kalau kita hitung fasilitas kesehatan di pusat kota ada belasan rumah sakit yang tersedia disini." pungkas Stella.
