Test Peta Sulut

Tag: Partai Solidaritas Indonesia

  • Kadinkes Sulut Dicecar MJP Perihal Test Antigen di Bandara

    test.petasulut.com/, SULUT – Terus berperan aktif dalam hal koordinasi dan pengawasan, Komisi IV DPRD Sulut kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, selasa (18/01) diruang rapat komisi IV.

    Pada kesempatan itu, berbagai pertanyaan pun diutarakan para wakil rakyat komisi IV. Namun pembahasan mengerucut ke persoalan rapid test antigen covid-19.

    Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mengorek terkait pemeriksaan rapid test antigen yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut di Bandar Udara (Bandara) Sam Ratulangi.

    “Pemeriksaan rapid test di airport Sam Ratulangi Manado, tolong dijelaskan ibu kadis. Kebijakan diambil Pemprov Sulut dalam rangka menjamin kesehatan warga dalam menghadapi Covid-19. Yang saya tahu, kebijakan ini diambil pasca kejadian 40 lebih penumpang dari luar daerah datang di Sulut dan kedapatan positif dan ada yang surat bodong, sampai ini viral. Kita agak tidak terlalu ketat dalam mengawasi kedatangan penumpang yang datang di Sulut,” tegas MJP dalam rapat tersebut yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Woworuntu didampingi Sekretaris Julius Jems Tuuk.

    Disampaikannya, pihaknya perlu data pasca pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Agar penanganan ini benar dikomandani oleh pemerintah pusat dan itu berjalan selaras dengan pemerintah daerah.

    Ia menanyakan, terkait sudah berapa banyak yang didapat dengan adanya pemberlakukan kebijakan pengetatan ini.

    “Ada berapa yang didapat Dinkes ketika selama pemberlakuan kebijakan pengetatan ini. Kasus covid yang didapati dari airport. Terus berapa alat yang digunakan dalam mendukung program pemerintah ini. Perlu ada transparansi data bahkan alokasi anggaran yang dituangkan. Dan bagaimana perencanaan ke depan melihat kebijakan yang diambil, kan ini perlu dievaluasi juga. Apakah ini benar-benar berdampak dalam penanganan covid-19. Ini perlu dijelaskan dinkes ke publik, supaya tidak ada anggapan hanya menghambur-hamburkan anggaran daerah saja,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini.

    Ia mengungkapkan, semua sudah mendengar prediksi akan adanya gelombang ketiga yang akan terjadi. Namun harapannya ancaman gelombang ketiga ini tidak terjadi.

    “Kita harus lihat lagi agar penanganan Covid-19 ini betul-betul kita taklukan lagi. Karena ini aduan banyak yang masuk bu kadis, mungkin ibu kadis banyak mendengar informasi di airport sana ribut soal antrian, ribut antar masyarakat dan petugas, ada yang tidak terkoordinasi, ada yang menyalahkan petugasnya ada yang menyalahkan Satpol PP. Itu teknis di lapangan yang menjadi perhatian kita bersama,” ujar anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.

    https://test.petasulut.com/kian-menjanjikan-mjp-porang-bakal-jadi-komoditas-primadona-yang-banyak-dicari/

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut Debby Kalalo menyampaikan, terkait dengan kebijakan Pemprov Sulut di pintu masuk Bandara Sam Ratulangi, dirinya sangat berterima kasih sekali kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw yang tetap melakukan kebijakan itu sampai saat ini. Bukan hanya di Bandara tapi juga di pelabuhan. Ini supaya mereka yang masuk ke Sulut benar-benar discreening terlebih dahulu.

    “Untuk saat ini, data dari Bandara (Sam Ratulangi, red) sejak bulan Juli 2021 sampai Desember dengan jumlah penumpang yang diperiksa itu 192.516. Jumlah yang positif 322 orang. Screening antigen di Pelabuhan Manado mulai bulan Juli sampai Desember, jumlah penumpang yang diperiksa 13.452 dan jumlah positif antigen itu ada 66 orang. Pelabuhan Bitung kami sebagian antigen lewat kantor kesehatan pelabuhan (KKP). Untuk alat kami mendapat bantuan alat antigen juga dari pusat krisis kesehatan. Untuk pengadaan antigen di bandara dan pelabuhan. Kami juga bantu di perbatasan Bolmut bagi yang masuk dari Gorontalo,” ungkap Kadis.

    (ABL)

  • Kian Menjanjikan, MJP: Porang Bakal Jadi Komoditas Primadona Yang Banyak Dicari

    test.petasulut.com/, SULUT – Petani Porang patut berbangga, karena Komoditas ini dinilai bakal paling banyak di cari kedepannya sehingga otomatis keberadaan tanaman porang di Indonesia semakin menjanjikan.

    Nilai ekspornya pun terinformasi terus diupayakan pemerintah pusat.

    Gambaran itu terlihat saat Kunjungan kerja DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan RI di Kantor Indonesia Design Development Center (IDDC) Jakarta, Jumat (7/1). Kunjungan kerja ini DPRD dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Kebijakan Ekspor Tanaman Porang.

    Anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) yang ikut dalam kunjungan kerja itu menjelaskan gambaran keberadaan komoditas itu di Indonesia. Dijelaskan MJP, nilai ekspor porang pada tahun 2020 mencapai Rp923,6 miliar hingga menjadikan komoditas porang ditetapkan sebagai mahkota masuk dalam program Gratieks.

    Presiden Jokowi meminta porang tidak lagi diekspor dalam bentuk umbi ke luar negeri, namun harus dalam bentuk olahan. Tanaman porang memiliki segudang manfaat sehingga akan menjadi komoditas utama yang banyak dicari.

    “Porang (Amorphophallus muelleri blume) memiliki peluang besar untuk diekspor. Di kalangan petani Indonesia pun, porang mulai menjadi primadona lantaran nilai ekonominya tinggi,” ungkap MJP.

    Nilai tanaman porang ini terletak pada kandungan senyawa glukomanan yang tinggi. Senyawa glukomanan memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai sumber bahan pangan yang sehat, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula darah, membantu mencegah kanker, menurunkan berat badan, sampai mengatasi sembelit.

    “Di sisi lain, senyawa glukomanan ini juga dapat dimanfaatkan untuk pelapis obat di bidang medis,” jelas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini.

    https://test.petasulut.com/mjp-langsung-merespon-aduan-publik-soal-putusnya-jalan-likupang-bitung-diduga-karena-msm/

    Anggota Komisi IV DPRD Sulut itu juga mengatakan, budidaya porang yang merupakan tanaman jenis umbi-umbian menjadi alternatif usaha yang memiliki potensi cukup besar dan menjanjikan untuk dikembangkan.

    “Pemerintah mendorong budidaya porang dengan standar Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP), seperti yang dipersyaratkan China yang menjadi salah satu tujuan ekspor,” papar wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.

    Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut itu juga menjelaskan, untuk kebutuhan ekspor, petani diharapkan tidak menggunakan pupuk kimia. Sebagaimana yang disyaratkan dalam protokol ekspor chip porang ke negeri China itu.

    “Hanya dengan cara ini maka porang bisa masuk pasar internasional dan mendapatkan harga yang bahkan jauh lebih bagus,” katanya.

    Selain itu dijelaskannya, Presiden Joko Widodo terus mendorong porang sebagai salah satu kluster unggulan yang berorientasi global. Porang terus dikembangkan di dalam negeri sebagai komoditas unggulan nasional.

    “Klusterisasi itu juga selaras dengan upaya Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang telah menetapkan delapan klaster pertanian, yaitu klaster padi, jagung, sawit, tebu, jeruk, tanaman hias, kopi dan porang,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kamis (6/1), DPRD Provinsi Sulut mengunjungi Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta. Kunjungan kerja dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Kebijakan Budidaya Umbi Porang.

    “Tanaman porang memiliki nilai strategis untuk dikembangkan, karena punya peluang yang cukup besar untuk diekspor. Catatan Badan Karantina Pertanian, ekspor porang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 254 ton, dengan nilai ekspor yang mencapai Rp 11,31 miliar ke negara Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia dan lain sebagainya,” urai MJP.

    Salah satu keterbatasan ekspor porang Indonesia terletak pada penyediaan bahan baku yang masih terbatas. Pemerintah terus mendorong potensi pengembangan budidaya porang. Pengembangan budidaya umbi porang yang merupakan produk lokal untuk ekspor sesuai dengan kebijakan Pemerintah pusat.

    “Kementerian Pertanian berupaya mendongkrak potensi produksi umbi porang untuk meningkatkan volume ekspor. Salah satunya melalui program budidaya porang seluas 32.000 Ha di 37 Kabupaten 10 Provinsi di Indonesia,” jelas MJP.

    Demi mewujudkan peningkatan komoditas porang, Kementerian Pertanian sudah mempersiapkan 5 cara bertindak atau yang lebih dikenal dengan istilah 5 CB.

    “CB 1 adalah mengembangkan kapasitas peningkatan produksi, CB 2 berkaitan dengan pangan lokal, CB 3 penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, CB 4 pengembangan pertanian modern dan CB 5 adalah gerakan tiga kali ekspor (Geratieks). Porang dan sarang burung walet sudah ditetapkan oleh Pemerintah pusat sebagai komoditas super prioritas untuk meningkatkan nilai ekspor pertanian,” tuturnya.

    (ABL)

  • Turut Merasakan, MJP Minta KBRI Wajib Fasilitasi Pemulangan Jenazah Grace Karundeng

    test.petasulut.com/, SULUT – Sulawesi Utara kembali diterjang kabar dukacita. Seorang mahasiswi asal Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yang menempuh pendidikan di Kanada dikabarkan meninggal dunia. Belum adanya informasi detail terkait penyebab kematiannya. Namun tanggapan publik pun bermunculan.

    Grace Karundeng yang diinformasikan meninggal dunia pada 8 Januari 2022 waktu setempat mendapat respon dari Anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Minut-Bitung, Melky Jakhin Pangemanan (MJP).

    MJP menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Sosok Grace yang kuliah di luar negeri dinilainya sebagai pribadi yang berprestasi. Daerah Sulut tentu merasa kehilangan.

    “Turut berdukacita sedalam-dalamnya. Sulawesi Utara kehilangan salah satu aset generasi muda yang berprestasi,” ungkap MJP, Senin (10/1), di ruang kerjanya.

    Arus desakan pun mengalir dari Anggota Komisi IV DPRD Sulut ini. Dirinya meminta agar bisa mengusut tuntas kasus tersebut. Dengan demikian tidak menimbulkan tanda tanya publik terkait kematiannya.

    “Saya mendorong agar harus diusut tuntas kasus ini,” tegas MJP.

    Selain itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut ini juga meminta supaya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) memfasilitasi pemulangan jenazah Grace Karundeng.

    “Dan membantu kebutuhan keluarga,” kuncinya.

    (Foto/Istimewa)

    Diketahui, Geace yang lahir 18 Mei 2003 ini diketahui menempuh studi di Humber College. Ia juga alumni Manado International School (MIS). Kabar yang beredar, tubuhnya ditemukan polisi setempat di Kanada dalam keadaan meninggal dunia. Sesuai informasi yang didapat dari kerabat keluarga yang ada di Maumbi dan Airmadidi, bahwa orang tua dari Almarhum Grace ayahnya bernama Audy Karundeng dan Ibunya bernama Yessie Sanches, beralamatkan kompleks Universitas Klabat Airmadidi.

    https://test.petasulut.com/mjp-bawa-persoalan-putusnya-jalan-likupang-bitung-di-paripurna-begini-tanggapan-dlh/

    Berita duka ini menjadi gempar dengan adanya postingan salah seorang dari Ontario Kanada yang adalah salah satu Warga Negara Indonesia berinisial EM lewat postingan di media sosial yang ia posting di grup-grup Sulut yang ia ikuti.

    Kabarnya, pihak keluarga sudah mengetahui dan saat ini masih dalam proses ke KBRI untuk memulangkan jenazah dari Kanada ke Indonesia, menyiapkan segala persyaratan agar jenazah bisa dipulangkan ke Indonesia seraya berharap pihak kepolisian bisa mengungkap misteri kematian anak mereka.

    (ABL)

  • MJP Langsung Merespon Aduan Publik Soal Putusnya Jalan Likupang-Bitung, Diduga Karena MSM

    test.petasulut.com/, SULUT – Akibat diguyur hujan lebat, ruas jalan Likupang-Bitung, tepatnya di Kayuwale Pinasungkulan terputus karena terjadinya longsor.

    Menurut masyarakat sekitar, putusnya akses jalan tersebut akibat terjadinya longsor dan diduga merupakan kelalaian dari perusahan tambang PT. MSM.

    Utamanya, masyarakat menilai bahwa ini akibat OPEN PIT PT MSM sehingga terputusnya akses jalan trans Likupang-Bitung.

    “Ini erosi akibat sungai yang di pindahkan pihak perusahaan MSM, harusnya ada antisipasi,” ucap warga, senin (3/1/2022).

    Akses jalan Likupang-Bitung yang putus akibat longsor

    Menyikapi aduan masyarakat, Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan pun langsung merespon.

    Dirinya mengatakan bahwa Pihak PT. MSM harus segera dan cepat memperbaiki jalan tersebut.

    "Saya mendesak pihak perusahaan untuk bertanggung jawab dan segera memperbaiki jalan itu. Mengingat akses jalan tersebut merupakan jalan utama. Jangan hanya mengejar keuntungan di daerah namun tidak memperhatikan dampak negatif bagi masyarakat kita,”ucap Personil Komisi IV DPRD Sulut itu.

    Tak hanya itu, Ketua PSI Sulut itu juga meminta pemerintah agar segera memperhatikan persoalan ini, karena ini urgent.

    "Pemerintah harus segera terjun ke lokasi untuk melakukan pemantauan menyeluruh terhadap perusahaan tambang PT. MSM yang telah melakukan aktifitasnya. Kenapa ruas jalan itu putus. Menurut laporan yang didapat bahwa terjadinya longsor karena adanya pengalihan alur sungai yang dilakukan MSM, pemerintah harus segera cek jangan sampai bertambah parah," Jelas MJP.

    https://test.petasulut.com/sosper-mjp-terbuka-soal-penggunaan-dana-kegiatan/

    Intinya, MJP meminta segera lakukan penanganan awal untuk akses jalan trans Likupang-Bitung yang terputus.

    (ABL)

  • Mongol ke PSI? Ini Jawaban Ketua DPW PSI Sulut, Melky Pangemanan

    test.petasulut.com/, SULUT – Beredarnya kabar bahwa Ronny Immanuel atau yang akrab disapa Mongol akan bergabung dengan PSI mencuat ke permukaan.

    Kabar itu santer terdengar karena kehadiran Mongol di kegiatan PSI Manado baru-baru ini.

    Bahkan Wakil Ketua Umum Garda Pemuda NasDem, Ivanhoe Semen melalui cuitannya mengatakan Mongol adalah sahabat seperjuangan.

    “Saya menghargai keputusannya, Selamat berkarya ditempat yang baru kaka Mongol,” kata Ivanhoe.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPW PSI Sulut Melky Pangemanan pun buka suara.

    Dirinya membenarkan bahwa Mongol hadir di konsolidasi PSI Manado.

    “Beliau (Mongol) menyampaikan punya naluri bersama dengan gerakan dan DNA PSI. Secara resmi akan kita (PSI) tunggu, Beliau harus memiliki KTA. Secara resmi Beliau harus mendaftar, kesediaan dia untuk berjuang dengan PSI, mungkin kita tunggu yah waktunya kapan tapi prinsipnya beliau mengatakan sesuai dengan semangat dan DNA dari PSI dan bersedia untuk memperjuangkan nilai-nilai dari PSI,” kata MJP, Jumat (29/10) usai mengadakan kegiatan DPRD Sulut yakni sosialisasi Perda Covid-19 dan Fakir Miskin dan Anak Terlantar di Kaasar, Minahasa Utara.

    Ditanya soal kehadiran Mongol di Konsolidasi PSI Manado, MJP mengatakan bahwa hal itu telah berkomunikasi dengan Ketua PSI Manado.

    “Prinsipnya Mongol sangat menghargai PSI dan merasa bahwa memiliki nilai yang sama dalam perjuangan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya,” tutup MJP.

    (ABL)

  • MJP Bantu Ringankan Beban Warga Minut Yang Tertimpa Musibah

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si bisa di bilang merupakan salah satu calon pemimpin masa depan Provinsi Sulawesi Utara.

    Sepak terjangnya dalam mengawal, memperjuangkan dan membantu masyarakat sangat tulus.

    Tak hanya itu, Wakil Ketua BAPEMPERDA DPRD Sulut itu juga adalah salah satu aktor penting dalam lahirnya beberapa Peraturan Daerah di tahun 2021 ini.

    Terbukti, Pada Kamis (22/7), Anggota DPRD MJP mengunjungi warga di Desa Watudambo Dua Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara yang rumahnya tertimpa pohon akibat cuaca ekstrim.

    Dimana, MJP menyerahkan bantuan sosial bagi keluarga yang tertimpa musibah.

    Menurut Personil Komisi IV DPRD Sulut ini bahwa Bantuan itu adalah bentuk kepedulian dan rasa solidaritas kepada sesama.

    “Diharapkan, bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah,” ungkap Politisi Dapil Minut-Bitung itu.

    Sebelumnya, MJP juga telah memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga Minut yang menjalani Isolasi Mandiri.

    (ABL)

  • Peduli, MJP Beri Bantuan Sembako Kepada Warga Yang Jalani Isoman

    test.petasulut.com/, SULUT – Sikap kepedulian terus dilakukan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara
    Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si.

    Terbukti, pada selasa (20/7) Anggota DPRD MJP mengantar langsung Bantuan Sembako bagi warga di Minahasa Utara yang sementara menjalani Isolasi Mandiri di rumah.

    MJP sekaligus berbincang singkat dan memberi semangat bagi warga yang berjuang untuk sembuh agar bisa beraktifitas kembali dengan normal.

    “Bantuan dari MJP adalah bentuk Solidaritas dan kepedulian kepada warga yang menjalani masa isolasi mandiri,” kata Personil Komisi IV DPRD Sulut itu.

    MJP berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak dan warga yang Isoman bisa segera pulih dan dapat kembali beraktifitas seperti sedia kala.

    (ABL)

  • Vaksinasi Anak Usia 12-17 Tahun, MJP: Ini Terobosan Yang Baik

    test.petasulut.com/, SULUT – Launching Pencanangan Vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak usia 12-17 Tahun di Sulawesi Utara telah resmi dilakukan Pemprov Sulut di 15 kabupaten dan kota, senin (5/7) hari ini.

    Mengenai hal itu, Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan memberi respons atas program vaksinasi untuk para anak remaja ini.

    Kepada awak media, MJP (Sapaan akrabnya) mengatakan bahwa ini program pemerintah yang sudah meluas untuk anak 12-17 tahun, dirinya menilai hal ini sangat baik dalam rangka mencapai Hard Imunity.

    “Sehingga nantinya aktifitas masyarakat juga lebih terjaga namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena sasarannya untuk anak 12-17 tahun, berarti mereka usia sekolah. Kalau ini sudah dilaksanakan vaksinasi secara massal kepada anak usia sekolah, ini juga bisa mendorong untuk nantinya ada pembelajaran tatap muka,” jelas MJP diruang kerjanya.

    Kemarin juga dirinya mengingatkan kepada dinas pendidikan daerah provinsi Sulut bahwa dikaji secara komperehensif terkait dengan tatap muka langsung.

    “Kalau bisa dioptimalkan dulu, ada inovasi baru terkait dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Nah, kalau program vaksinasi anak usia sekolah ini sudah berjalan dan sudah menyentuh seluruh peserta didik kita, praktis 12-17 tahun tersebut ini bisa ada kebijakan yang diambil dalam rangka untuk membuka kembali sekolah tatap muka,” jelas Personil Komisi IV DPRD Sulut itu.

    MJP menuturkan bahwa ini terobosan yang baik, untuk itu himbau juga kepada masyarakat. Orang tua yang memiliki anak usia 12-17 tahun untuk bisa memberikan pemahaman kepada generasi muda kita dan juga mensosialisasikannya agar menunjang program pemerintah.

    “Sehingga nantinya ini sasarannya anak usia 12-17 tahun ini bisa segera dilakukan program vaksinasi, menerima vaksin dan kita berharap sulawesi utara dapat jauh dari Covid-19,” tutup MJP.

    (ABL)

  • Kunker ke Kementerian ESDM, MJP Dorong Tinjau Kembali Ijin Tambang Mas Sangihe

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, di Jakarta dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Permasalahan Pemberian Ijin Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumat, (4/6).

    Kunker dari Anggota DPRD MJP tersebut didampingi dua staf pendamping sekretariat DPRD Sulut.

    Anggota DPRD MJP menyampaikan aspirasi masyarakat Sulawesi Utara terkait terbitnya Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Tambang Mas Sangihe (TMS).

    “UU Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Sedangkan pulau Sangihe hanya berukuran 736 Km2,” ungkap Politisi PSI itu.

    Personil Komisi IV DPRD Sulut itu juga mempertanyakan terbitnya ijin SK Produksi bernomor 163.K/MB.04/DJB/2021 yang ditanda tangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

    “UU No.1 Tahun 2014 mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk 9 jenis kepentingan yakni konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan dan pertahanan dan keamanan negara,” jelas MJP.

    Sangat disayangkan, Staf Kementerian ESDM yang ditugaskan menerima Anggota DPRD MJP belum bisa memberi keterangan dan jawaban yang pasti atas aspirasi yang disampaikan. Staf Kementerian ESDM akan segera melaporkan terkait aspirasi tersebut kepada pejabat Kementerian ESDM yang berwenang yakni Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI.

    MJP pun mendorong peninjauan kembali Ijin Usaha Pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM.

    “Pulau sangihe adalah milik kita semua warga Sulawesi Utara dan Indonesia. Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan hak-hak hidup rakyat,” tutupnya.

    (ABL)

  • Kopdar Anggota Legislatif PSI, MJP: Penguatan Kapasitas

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD MJP mengikuti Kopdar Anggota Legislatif PSI dalam rangka “Menghadapi Verifikasi KPU dan Sosialisasi Aturan Perilaku Anggota Legislatif terbaru”, Kamis (3/6) di Basecamp DPP PSI (Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat).

    Dalam pergelaran itu, Personil Komisi IV DPRD Sulut, MJP mengatakan maksud pelaksanaan Kopdar ini adalah untuk penguatan kapasitas sebagai anggota legislatif sekaligus laporan pertanggungjawaban Aleg PSI kepada pengurus DPP.

    “Seluruh Aleg PSI bekerja dengan transparan, akuntabel dan hadir bersama rakyat. Komitmen kuat kami adalah menjalankan Trilogi perjuangan PSI, menebar kebajikan, merawat keragaman dan mengukuhkan solidaritas. PSI akan selalu terdepan memerangi korupsi dan intoleransi di bumi pertiwi,” ungkap MJP.

    (ABL)