Test Peta Sulut

Tag: Presiden RI

  • Secara Virtual Walikota Manado Ikuti Rakor Nasional Pengendalian Inflasi Bersama Presiden Jokowi

    Manado, test.petasulut.com/ – Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021, dilakukan secara virtual dengan Tema : Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Stabilitas Harga Pangan.

    Walikota Manado Andrei Angouw ikut menghadiri secara virtual rapat tersebut dari ruang kerjanya di kantor Walikota Manado. Rabu (25/8).

    Presiden Indonesia Joko Widodo dari Istana Negara membuka secara resmi kegiatan tersebut dan berdampingan secara fisik oleh Ketua BPK RI, Gubernur BI, Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto serta Ketua OJK.

    Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara, kepala daerah baik Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia serta jajaran TPID se-Indonesia.

    Presiden RI Joko Widodo saat dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi

    Mengawali sambutan Presiden Jokowi, Hadir untuk mendengarkan laporan dari Gubernur Bank Indonesia. Setelah itu Presiden menyampaikan Sambutan.

    Dalam sambutannya Presiden Jokowi menyampaikan terkait pertumbuhan ekonomi secara Nasional yang berada pada kisaran 7,2 % dengan tingkat inflasi yang terkendali.

    Tak hanya itu, Presiden juga memaparkan mengenai sektor pertanian nasional, pasar komoditas, ekspor dan lain sebagainnya menjadi perhatian dalam kondisi perekonomian semua disinggung Presiden.

    Adapun harapan dari Presiden agar Lembaga Teknis dapat melakukan pendampingan kepada para petani dilapangan. Tujuannya adalah supaya Petani dapat melaksanakan kegiatan pertanian dengan baik agar supaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ditengah masyarakat yang sedang berjuang melawan pandemi seperti saat ini.

    Rangkaian acara pun hingga berjalan dipenghujung, kemudian dilanjutkan dengan dialog Nasional bersama Presiden Jokowi yang dipandu oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Kegiatan pun berakhir setelah mendengar Arahan dan tanggapan terhadap beberapa pertanyaan yang dilontarkan saat dialog berjalan saat itu.

  • Deklarasi Dukung Ganjar Jadi Kandidat Presiden 2024 Berkumandang

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Walau masih tiga tahun lagi pergelaran Pilpres 2024, namun riuh dukungan terus bergelora di tanah air.

    Dimana, Sahabat Ganjar Jabodetabek pada Minggu (22/8) menggelar deklarasi untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden 2024.

    Diketahui, dalam acara bertajuk “Indonesia Memanggil Ganjar Pranowo untuk RI-1 2024” itu berlangsung di Kantor Sekretariat Sahabat Ganjar Jabodetabek, Gedung Cyber 2, Jalan Hr. Rasuna Said Jakarta.

    Dikutip dari JPNN.Com, Ketua Umum Sahabat Ganjar Jabodetabek, Arfian mengatakan deklarasi diikuti oleh beberapa kalangan baik akademisi, eskpatriat, dan mantan anggota DPRD serta partisipan lapisan masyarakat di antaranya Dr. H. Suparno, SH, MH.

    Sahabat Ganjar Jabodetabek Deklarasi Dukung Ganjar Kandidat Presiden 2024, Foto: Sahabat Ganjar Jabodetabek

    Arfian yang juga Ketua Umum AITI (Asia Intelektual Teknologi Indonesia) ini menjelaskan seluruh kegiatan ini merupakan bentuk konkret pada visi misi Ganjar Pranowo yang nasionalis, pemersatu, adil dan pro pada kesejahateraan umum.

    Tampak juga hadir dalam deklarasi tersebut, Tamba, Carlos Melgares Baron selaku Sekretaris Sahabat Jabodetabek dan jajaran pengurus dan simpatisan Sahabat Ganjar Jabodetabek.

    Setelah Deklarasi, tim Sahabat Ganjar Jabodetabek dikatahui melaksanakan beberapa kegiatan antara lain pembagian Sembako 300 paket di wilayah bantaran rel kereta api Manggarai dan sekitar Taman makam Pahlawan Kalibata. Selain itu, pembacaan doa untuk negeri di TMP Kalibata Jakarta. (ABL)

    Berikut ini isi lengkap Deklarasi Sahabat Ganjar:

    Dengan penuh rasa syukur dan mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Esa; Kami segenap Sahabat Ganjar dari bermacam- macam lapisan masyarakat; dengan kesungguhan hati dan kesukarelaan menyatakan:

    Pertama, mendukung dan mengawal Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024.

    Kedua, berkomitmen untuk bekerja sama dengan maksimal mengantarkan Ganjar Pranowo maju ke Pemilihan Presiden 2024.

    Ketiga, sebagai mitra dari Ganjar Pranowo dalam menyosialisasikan kinerja dan kegiatannya baik melalui media sosial maupun kegiatan off air secara langsung kepada masyarakat agar tercipta sentimen positif yang berkesinambungan.

    Keempat, mewujudkan visi misi organisasi Sahabat Ganjar dengan cara yang positif dan beradab.

    Kelima, menyatakan siap sedia menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Jakarta, 22 Agustus 2021

    DPD Sahabat Ganjar Jabodetabek

    Arfian (Ketua)

    Carlos M V (Sekretaris)

  • DPRD Sulut Gelar Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden RI

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka memperingati HUT ke-76 Proklamasi Republik Indonesia, DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar dua kali rapat paripurna sekaligus.

    Yakni agenda mendengarkan pidato Presiden pada sidang tahunan MPR RI serta pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN 2022 dan nota keuangan, Senin (16/8) pagi.

    Agenda rapat ini tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat guna meminimalisir penyebaran covid-19.

    Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Silangen, didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok serta dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven Kandouw.

    Usai membuka rapat paripurna, ketua DPRD mengarahkan ke siaran langsung melalui media elektronik ke sidang paripurna yang sedang berlangsung di Senayan, Jakarta.

    Diketahui, sejumlah poin disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pada sidang tahunan MPR RI, diantaranya Presiden Jokowi mengakui kesadaran, partisipasi dan gotong royong masyarakat dinilai semakin baik di bidang kesehatan.

    Presiden juga mengapresiasi lembaga pemerintah lintas sektor yang membuat kapasitas kesehatan meningkat pesat.

    Kemudian, Jokowi menilai kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di semakin tinggi. Dilihat dari kebiasaan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

    Kemudian mengenai vaksinasi, Jokowi mengatakan antusiasme masyarakat sangat tinggi. Menurutnya pandemi ini telah menguatkan institusi sosial di masyarakat.

    Selanjutnya, presiden mengatakan Kerja sama antarlembaga serta kepemimpinan responsif dan konsolidatif menjadi kunci dalam menangani pandemi.

    Di samping itu, presiden berterimakasih pada lembaga legislatif dan pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal. Bahkan TNI/Polri terus mendisiplinkan protokol kesehatan, 3T, vaksinasi serta isolasi terpusat.

    Rapat paripurna DPRD Sulut itu juga dihadiri Anggota DPRD Sulut, Forkopimda Sulut, Sekprov Sulut Edwin Silangen dan Sekwan Glady Kawatu serta undangan lainnya yang hadir melalui fisik dan virtual.

    (ADVETORIAL)

  • Pemerintah Mulai Mengalirkan APBD Ke Nusa Utara

    test.petasulut.com/, SULUT – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo waktu lalu sempat mengatakan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka daerah kesatuan.

    Hal itu menjadi fokus pemerintah pusat karena daerah pinggiran atau perbatasan menunjukan kondisi minimnya pembangunan di wilayah tersebut.

    Hal ini sebagai dampak dari pembangunan yang selama ini hanya menitikberatkan pada kawasan perkotaan yang dianggap pusat pertumbuhan.

    Kebijakan Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran dianggap sangatlah tepat, karena daerah pinggiran berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dan harus menjadi titik perhatian utama pemerintah. Tidak hanya membangun jalan, pemerintah harus mendirikan puskesmas, sekolah, pasar, SDM, pembangkit listrik, dan Infrastruktur lainnya.

    Sinergitas antar pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota pun menjadi bagian utama dalam pembangunan.

    Khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah saat ini mulai memfokuskan diri untuk membangun daerah Perbatasan yakni Nusa Utara.

    Hal itu dibenarkan oleh Anggota DPRD Sulut, Winsulangi Salindeho.

    Memang waktu lalu, Politisi Dapil Nusa Utara itu sempat mengeluarkan statement di hadapan Eksekutif maupun media massa, dimana dirinya mengatakan bahwa Nusa Utara itu hanya ada di Peta dan tidak ada di APBD.

    Statement singkat itupun sempat menjadi pembicaraan publik.

    Namun, saat ini sudah berbeda karena menurut Winsu bahwa pemerintah provinsi Sulut mulai mengalirkan anggaran di Nusa Utara.

    “Itu dulu. Sekarang, Pemerintah mulai mengalirkan APBD ke Nusa Utara,” ucap Salindeho kepada media test.petasulut.com/, Jumat (21/5).

    (ABL)

  • Pemerintah Pastikan THR Cair 10 Hari Sebelum Idul Fitri

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Terkait dengan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menandatangani peraturan pemerintah.

    PP tersebut diteken Presiden Jokowi pada Rabu (28/4) lalu.

    “Ya saya telah mendatangani PP yang menetapkan tentang THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara baik itu PNS, CPNS, TNI-POLRI dan pejabat negara, pensiunan penerima pensiun, penerima tunjangan. kemarin, hari rabu 28 april saya sudah tanda tangani,” kata Presiden Jokowi, dilansir dari Merdeka.com

    Jokowi menjelaskan bahwa pemberian THR ini adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.

    Sehingga, lanjutnya, Program ini diharapkan bisa meningkatkan daya ungkit di masyarakat.

    “Pemberian THR ini untuk salah satu program pemerintah untuk mendorong peningkatan konsumsi, daya beli yang diharapkan daya ungkit ekonomi kita, dan bulan ramadan dan idulfitri jadi momentum pertumbuhan ekonomi masyarakat, bisa menaikan ekonomi kita,” bebernya.

    Presiden Jokowi pun menambahkan, THR tersebut akan mulai diberikan pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri.

    “THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum hari raya, untuk gaji ke-13 menjelang tahun ajaran baru anak sekolah,” bebernya.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan, gaji ke-13 untuk ASN, TNI dan Polri akan cair pada Juni 2021 mendatang.

    (ABL)

  • Survei Capres 2024: PRABOWO Unggul

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Walau Pemilihan Presiden akan digelar pada tahun 2024 nanti, namun saat ini sedang ramai dibicarakan publik.

    Sejumlah nama-nama kandidat pun mencuat.

    Berdasarkan hasil survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Prabowo Subianto muncul dengan elektabilitas tertinggi. Dalam simulasi tertutup, angka yang diraup Ketua Umum Gerindra itu mencapai 20,8%.

    Posisi kedua diisi Anies Baswedan dengan 13,1% dan disusul Ganjar Pranowo dengan 12%. Ada pula Ridwan Kamil yang mengekor di 6,7%.

    Adapun, dalam simulasi terbuka, Prabowo juga menempati posisi teratas dengan elektabilitas 13,4%, tertinggi dibandingkan tokoh-tokoh lainnya.

    Kendati unggul, Direktur Eksekutif SMRC Sirajuddin Abbas mengungkapkan posisi Prabowo saat ini belum meyakinkan.

    Pasalnya, nilai yang dikantongi menteri pertahanan itu masih lebih rendah ketimbang elektabilitas Joko Widodo tiga tahun menjelang Pilpres 2019 lalu. Kala itu, Jokowi memiliki elektabilitas hingga 30%.

    “Kalau pada Maret 2021 ini elektabilitas 20%, berat bagi Prabowo untuk menang dalam Pilpres 2024,” ujar Abbas melalui keterangan resmi, Jumat (2/4). Dikutip dari Kontan.co.id

    (ABL)

  • Ini Pandangan BILLY Lombok Soal Dicabutnya Perpres Investasi Miras

    test.petasulut.com/, SULUT – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang baru saja ditetapkan, dicabut oleh Presiden RI Joko Widodo.

    Perpres yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras) yang telah dicabut oleh presiden itu membuat masyarakat bertanya-tanya.

    Berbagai elemen di masyarakat pun memberikan pandangan mereka terhadap langkah yang diambil Presiden RI.

    Salah satunya datang dari penghuni Gedung Cengkih yakni Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok.

    Lombok mengatakan Perpres investasi miras sepenuhnya kewenangan Presiden dan hak Presiden juga ketika mencabut beberapa butir setelah mengakomodir berbagai masukan.

    “Tapi, ada Perpres atau tidak, fakta bahwa market-nya tetap ada, perdagangan lokal tetap diisi justru oleh berbagai merek dari luar, sedangkan di Sulut ada kepentingan petani yang perlu dibela, salah satunya adalah cap tikus,” ungkap Lombok, Kamis (4/3/2021).

    Untuk itu, Lombok berharap, negara tetap harus hadir.

    “Minuman beralkohol erat kaitannya dengan etika dan mabuk-mabukan, tapi toh produk seperti Soju dan lain sebagainya justru mendapat peluang emas, produk lokal ruang geraknya justru dipersempit,” ucap Politisi Dapil Minsel-Mitra itu.

    Sekretaris DPD Demokrat Sulut itu juga menambahkan bahwa baiknya pemerintah memberi regulasi yang lebih jelas atau regulasi tertentu diberikan kewenangan kepada masing-masing provinsi sesuai kebutuhan.

    “Bila di Sulut pemerintah memberi bantuan laboratorium pertanian misalnya, cap tikus bisa berkembang, kadar alkoholnya mungkin bisa lebih rendah dan variasi rasa bisa bermacam-macam. Dan yang paling penting ialah investasi melibatkan pedagang lokal serta pro terhadap petani lokal,” pungkasnya.

    (ABL)

  • Presiden Cabut Perpres Izin Investasi Miras

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang baru saja keluar, dicabut oleh Presiden RI Joko Widodo.

    Perpres yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras) yang telah dicabut oleh presiden itu membuat masyarakat bertanya-tanya.

    Presiden Jokowi pun membeberkan putusannya di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang dilihat di Jakarta, Selasa (2/3).

    “Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Presiden Jokowi.

    “Dalam perpres yang terbit pada 2 Februari 2021 itu, ada peraturan turunan UU Cipta Kerja. Perpres itu memang tidak mengatur khusus miras melainkan soal penanaman modal,” tambah Presiden.

    Namun, disebutkan dalam beleid tersebut bahwa industri miras di daerah tertentu di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

    Presiden Jokowi menyebut keputusan pencabutan investasi miras diambil setelah mendengar berbagai masukan.

    “Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ujar Presiden.

    Lampiran III Perpres No. 10/2021 menyebutkan investasi miras hanya diperbolehkan di Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

    Tetapi, penamanan modal untuk industri di luar daerah-daerah tersebut dapat dilakukan bila ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

    Hal tersebut termuat dalam Lampiran III angka 31 dan angka 32 huruf a dan b.

    (ABL)

  • Jokowi Beri 2 Jempol Untuk Olly, Pertanda Sulut Jadi Prioritas

    test.petasulut.com/, SULUT – Ada kejadian yang berbeda saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven Kandouw di Istana Negara, waktu lalu.

    Dimana, sempat tertangkap kamera saat Presiden RI Joko Widodo mengangkat jempol diikuti senyum kepada sahabat baiknya Olly Dondokambey sembari mengucapkan selamat kepada pasangan yang telah memasuki periode kedua kepemimpinan di Sulut.

    Menanggapi itu, Staf Khusus Gubernur Drs. Ruben Saerang mengatakan, dua jempol Jokowi menandakan ikatan emosional yang kuat antara seorang Jokowi dengan Olly Dondokambey.

    “Ucapan selamat tanpa kata, hanya dengan dua jempol sarat makna. Ikatan emosional yang terjalin antara seorang Presiden Jokowi dan Gubernur Olly memang sudah dibuktikan pada kepemimpinan periode pertama ODSK. Dalam bahasa sederhana, torang boleh bilang, apa Pak Olly minta, Pak Presiden langsung iyakan dan realisasikan. Hal itu sudah terbukti dan bukan isapan jempol belaka,” kata Saerang yang juga mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut ini, Minggu (21/2/2021).

    Dikatakan Saerang, Indonesia memiliki 34 provinsi, masing-masing kepala daerah, Gubernur berupaya untuk meyakinkan pemerintah pusat, presiden dengan program-program unggulan mereka.

    Tetapi, katanya, tidak semua daerah akan mendapat prioritas dan pengutamaan.

    “Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan OD-SK, selalu mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah pusat khususnya dari Presiden. Semua ini tidak lepas dari kemampuan lobby seorang Olly Dondokambey yang selalu mengedepankan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Ruben Saerang

    Oleh karena itu, tambah Saerang, dua jempol Jokowi pada pelantikan di Istana Negara Jakarta beberapa waktu lalu memberikan optimisme dan jaminan bahwa Jokowi siap mendorong percepatan pembangunan di Sulut di bawah kepemimpinan OD-SK.

    Dijelaskannya pula, sejumlah megaproyek yang digagas dan dicanangkan OD-SK pada periode kedua, 2021 hingga 2024, dipastikan akan berjalan dengan dengan baik.

    “Olly-Steven telah membuktikan bahwa pada masa pandemi, Sulut bisa bangkit dengan terobosan peningkatan eksport ke sejumlah negara di dunia,” katanya.

    Menurut Saerang yang juga politisi senior, salah satu kekuatan kesinambungan kepemimpinan OD-SK adalah keharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernur.

    “OD-SK memiliki kerendahan hati dan saling menghargai satu sama lain. Pak Steven sangat mengerti posisi dan kedudukannya sebagai Wakil Gubernur sehingga selalu mendapat kepercayaan dari Gubernur, pemimpin daerah di Sulut mesti banyak belajar dari keteladanan ODSK dalam memimpin dan membangun daerah,” tambahnya.

    (ABL)

  • Presiden Jokowi Resmi Melantik Olly-Steven Sebagai Gubernur/Wagub Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Pasangan Gubernur-Wagub Sulut Olly Dondokambey-Steven Kandouw hari ini, Senin (15/2) telah resmi dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

    Diketahui, pada hari ini juga Presiden Jokowi melantik 2 gubernur dan wagub terpilih periode 2021-2024 yakni Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wagubnya Steven Kandouw serta Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Wagub Yansen TP.

    Agenda pelantikan dimulai sejak pukul 09.10 WIB.

    Pergelaran ini pun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

    Agenda pelantikan ini dihadiri sejumlah pejabat negara lainnya seperti Wapres Ma’ruf Amin hingga Mendagri Tito Karnavian.

    Foto Istimewa

    Pelantikan dilakukan berdasarkan keputusan presiden Nomor 19P/2021 dan Nomor 21P/2021 tentang pengangkatan dan pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara masa jabatan 2021-2024.

    “Memutuskan menetapkan dan seterusnya kesatu terhitung sejak pelantikan, mengesahkan pengangkatan 1. Zainal Arifin Paliwang sebagai Gubernur Kalimantan Utara masa jabatan 2021-2024. 2. Yansen TP sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Utara masa jabatan 2021-2024.” kata petugas protokol Istana yang membacakan Keputusan Presiden.

    Deklarasi Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, di Manado.

    “3. Olly Dondokambaey sebagai Gubernur Sulawesi Utara masa jabatan 2021-2024. 4. Steven Kandow sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara masa jabatan 2021-2024,” tambahnya.

    Lebih lanjut, masing-masing dari mereka sesuai ketentuan Keppres diberikan gaji pokok dan tunjangan kepala dan wakil kepala daerah sesuai peraturan yang berlaku.

    Setelah pembacaan Keppres, para gubernur dan wakil gubernur yang baru saja dilantik tersebut diambil sumpah jabatan. Pada kesempatan itu, seperti biasa, Jokowi memimpin pengambilan sumpah jabatan.

    Setelah rangkaian pelantikan selesai, peserta yang hadir mengucapkan selamat pada gubernur dan wagub yang baru saja dilantik.

    (ABL)