Test Peta Sulut

Category: Politik dan Pemerintahan

  • ODSK Resmi Terpilih, JHON DUMAIS Optimis Rakyat Sulut Makin Sejahtera

    test.petasulut.com/, SULUT – Pasca terpilihnya kembali pasangan Olly Dondokambey-Steven Kandouw sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut lewat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang digelar KPU Sulut di, kamis (21/01) siang tadi.

    Berbagai harapan masyarakat untuk membangun Sulawesi Utara lebih hebat kini ada di pundak Olly-Steven.

    Seperti yang di sampaikan Wakil Ketua OKK DPW Perindo Sulut, Jhon Albert Oktavianus Dumais.

    Dirinya mengatakan bahwa tinggal selangkah lagi maka Komitmen dan Pembuktian Sulut semakin Maju, Hebat dan Sejahtera akan segera terealisasikan .

    “Dimana tinggal menunggu penjadwalan oleh DPRD Sulut, baru segera akan dilantik oleh Presiden Pak Jokowi,” Ungkap Mantan Anggota DPRD Sulut itu.

    Besar harapan kita semua, lanjut Dumais sebagai pendukung kepemimpinan OLLY-STEVEN di Periode kedua ini segera akan bekerja se-efektif mungkin untuk mewujudkan Sulut semakin diperhitungkan di kawasan Timur Indonesia sebagai pintu gerbang di Utara Indonesia.

    “Kita optimis dengan Kemampuan jaringan yang dimiliki oleh Pasangan OLLY-STEVEN maka berbagai Mega proyek akan segera terealisasikan untuk kesejahteraan rakyat SULUT,” pungkasnya.

    (ABL)

  • Kapan ODSK di Lantik? Ini Jawaban Ketua DPRD Sulut Andi Silangen

    test.petasulut.com/, SULUT – Olly Dondokambey-Steven Kandouw secara resmi terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut lewat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang digelar KPU Sulut di Grand Kawanua Convention Center, kamis (21/01) siang tadi.

    Pertanyaan pun muncul, kapan akan diadakannya Pelantikan untuk pasangan Olly-Steven ini?

    Mengenai hal itu, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen pun menjawab.

    Ia mengatakan bahwa di rapat pleno terbuka tadi dirinya telah menerima Berita Acara (BA) penetapan yang diserahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut. Nantinya DPRD Sulut akan segera menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemberhentian secara hormat Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2021.

    ” Kami sudah menerima Berita Acara penetapan dari KPU dan segera akan kami tindak lanjuti dengan menggelar agenda paripurna pemberhentian untuk selanjutnya diusulkan pelantikan kembali,” ungkap Silangen kepada wartawan usai kegiatan rapat Pleno terbuka.

    “DPRD Sulut hanya mengusulkan, semua tergantung Mendagri. Intinya, untuk pelantikan tinggal menunggu SK Mendagri,” tambah Silangen.

    (ABL)

  • Pembangunan Gedung Covid RSUD Walanda Maramis, Sandra Rotty: Apabila Bermasalah, Saya Siap Diperiksa Kejaksaan

    test.petasulut.com/, SULUT – Bau tidak sedap di proyek rehabilitasi gedung covid 19 yang diketahui berbanderol 3,8 Milyar yang ditenderkan akhir tahun 2020 lalu tercium masyarakat.

    Dimana, Gedung yang dibangun dengan Dana Insentif Daerah (DID) tersebut disinyalir sarat penyimpangan.

    Menanggapi hal ini direktur RSUD Walanda Maramis Sandra Rotty mengaku siap berhadapan dengan aparat hukum apabila pembangunan gedung ini bermasalah.

    Hal ini dikatakan Sandra Rotty saat menggelar konferensi pers di RSUD Walanda Maramis, Jumat (15/1).

    Dihadapan puluhan wartawan, Sandra menjelaskan bahwa pembangunan gedung ini sudah sesuai dengan kontrak dan telah dibayarkan seluruhnya kepada kontraktor. Soal kasipnya waktu pengerjaan yang hanya dilaksanakan dalam jangka 1 bulan menurutnya tidak masalah karena faktanya pekerjaan tersebut bisa diselesaikan tepat waktu.

    “Saya siap diperiksa kejaksaan jika pembangunan gedung ini bermasalah. Yang pasti pembangunan gedung rehabilitasi covid ini sudah sesuai dengan kontrak dan telah dikerjakan tepat waktu oleh pihak ketiga.”tegas Sandra.

    Sandra mengingatkan bahwa pembangunan gedung ini sangat berguna untuk masyarakat Minahasa Utara terutama yang terpapar covid 19. Apalagi dibeberapa rumah sakit yang ada di Sulawesi Utara, RSUD Walanda Maramis salah satu yang memiliki ruang khusus untuk covid 19 ini, sehingga apapun yang nantinya terjadi akibat pembangunan ruang rehabilitasi ini, pihaknya siap bertanggung jawab.

    Terkait pengerjaan proyek tersebut, Penjabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Yunan Muarof mengaku sudah dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Airmadidi untuk dimintai penjelasan soal pekerjaan rehabilitas ruang covid tersebut.

    “Kami sudah dipanggil Kejaksaan untuk dimintai keterangan dan data terkait pembangunan gedung rehabilitasi covid ini.”kata Yunan.

    Perlu diketahui bahwa, pembangunan gedung rehabilitasi covid 19 berbaderol 3,8 Milyar ini ditenderkan tanggal 02 November 2020. Berdasarkan data LPSE Kabupaten Minahasa Utara, proyek tersebut untuk pembangunan konstruksi, namun dalam pengerjaannya terdapat pengadaan alat kesehatan dan sejumlah alat penunjang lain seperti lift dan hipa filter yang menurut informasi keseluruhan alat tersebut di banderol 1,8 Milyar.

    Proyek 3,8 Milyar yang ditenderkan tersebut, 2 Milyar untuk rehabilitasi gedung dan 1,8 milyar untuk pengadaan Alkes dan alat penunjang. Terkait hal ini, Sanda Rotty beralasan jika proyek tersebut tidak bisa dipisahkan karena gedung dan alat penunjang harus menjadi satu kesatuan sehingga tendernya tidak dipisahkan antara pengadaan barang dan konstruksi.

    (FT)

  • Operasi Protokol Kesehatan, Camat Madidir Altin Tumengkol: Masih Banyak Warga Yang Melanggar

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, pemerintah Kecamatan Madidir bersama dengan Satgas Covid Madidir, Polsek Maesa, Satpol PP, Puskesmas Paceda, dan Kodim1310 Bitung, gelar Operasi diadakan di Jl.Wolter Monginsidi tepatnya depan GPDI Berea Wangurer, senin (18/01).

    Dalam operasi tersebut, tim satgas Covid madidir temukan banyak yang melanggar protokol kesehatan, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat memakai masker.

    Petugas langsung menindak tegas bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, sanksi yang diberikan ada beberapa pilihan, membersihkan lingkungan, mengangkat pasir, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, membacakan Pancasila, atau denda sebanyak 100.000 Rupiah.

    Operasi Protokol covid-19 pemerintah kecamatan madidir bersama tim

    Camat Madidir, Altin Tumengkol berharap masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah guna mencegah penyebaran virus covid-19.

    “Hal ini kita lakukan karena sudah perintah langsung dari Presiden Jokowidodo agar dapat menekan penyebaran virus covid-19, terbukti saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar betapa pentingnya kita menggunakan masker ketika keluar dari rumah,” kata Altin.

    Dirinya juga mengajak kepada masyarakat yang ada di Kota Bitung khususnya di Kecamatan Madidir mari bersama pemerintah kita bersatu melawan penyebaran virus covid-19 ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan, toh ini buat keselamatan kita bersama.

    “Kegiatan seperti ini akan rutin dilaksanakan, agar masyarakat akan selalu ingat dengan protokol kesehatan,” tutupnya.

    (FT)

  • Musim Hujan, Ketua DPRD MANADO Imbau Kepada Warga Manado Agar Waspada

    test.petasulut.com/, SULUT – Mengantisipasi terjadinya banjir dan tanah longsor, Ketua DPRD Kota Manado AAltje Dondokambey menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada di musim penghujan.

    “Hindari daerah rawan yang sering terjadi banjir dan tanah longsor. Keselamatan yang utama,” imbau Aaltje.

    Ditambahkan srikandi PDIP ini, pihaknya pun menghimbau pemerintah untuk kerja ekstra dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

    “Pemerintah harus memperhatikan segala kebutuhan dari warga korban bencana. Hal itu menjadi tugas pemerintah. Sama halnya yang disampaikan ibu ketua, warga diharapkan waspada dan mari kita terus berdoa, agar kota ini dihindarkan dari bencana alam,” ungkapnya.

    (ABL)

  • PDIP Sulut Kembali Berbagi Kepada Korban Bencana Alam Manado

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna membantu korban bencana alam banjir dan tanah longsor di kota manado, DPD PDIP sulut kembali berinisiatif menyalurkan bantuan makanan dan juga diakonia kepada masyarakat yang terdampak.

    Kepada wartawan, Bupati Minahasa selatan terpilih Frangky Wongkar mengatakan bahwa DPD PDIP Sulut hari ini senin (18/01) berencana membagikan diakonia kepada keluarga korban yang meninggal dan kepada masyarakat yang terkena musibah banjir dan tanah longsor.

    “Dari kemarin, Kantor PDIP Rike telah membuka dapur umum dan setiap saat kami membagi makanan kepada masyarakat yang mengalami banjir,” ucap Wongkar di dampingi Ketua Fraksi PDIP Rocky Wowor, Hilman Idrus, Sandra Rondonuwu dan Novi Lumowa.

    Wongkar juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk ada kesadaran apabila ada hujan lebat agar segera menghindar dari tempat yang berpotensi longsor.

    “Dari semua ini kita juga harus selalu berdoa dan bermohon kepada Tuhan agar selalu terlindung dari marag bahaya. Jadi skali lagi bentuk yang kami lakukan ini adalah bentuk kepedulian dan tanggungjawab dari PDIP Sulut terhadap kemanusiaan yang ada di kota manado,” jelasnya.

    Diketahui, PDIP Sulut mempunyai Baguna yang tersebar di 15 kabupaten/kota guna membantu masyarakat yang terkena bencana alam.

    “PDIP terkenal dengan sikap gotong royong, 3 pilar bergerak yakni partai, eksekutif dan legislatif,” tambah Frangky.

    (ABL)

  • AA Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Manado

    test.petasulut.com/, SULUT – Kota Manado dan sekitarnya sampai hari ini terus di guyur hujan lebat, beberapa lokasi pun terdampak banjir dan tanah longsor.

    Bahkan, 6 orang telah menjadi korban akibat terjangan tanah longsor.

    Pemerintah pun sampai hari ini pula terus pro aktif mengawasi dan membantu warga yang terdampak.

    Mengenai hal itu, gerak cepat pun dilakukan oleh Walikota terpilih Andrei Angouw untuk membantu korban banjir di sebagian daerah Manado, Sabtu (17/1).

    Andrei Angouw yang juga bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sulawesi Utara (Sulut) ini langsung menginstruksikan kader serta pendukungnya membuat dapur umum guna menyiapkan makanan bagi para korban banjir dan longsor.

    Wakil Walikota Manado terpilih yang juga Ketua DPC PDIP Manado, dr Richard Sualang mengatakan, Andrei Angouw telah mengintruksikan setiap pimpinan dan kader PDIP untuk membantu korban bencana.

    “Pak Andrei langsung menginstruksikan pendirian dapur umum di kantor DPD PDIP di Rike, disini kami berswadaya serta gotong royong menyiapkan makanan untuk disalurkan ke warga yang terdampak banjir serta longsor,” kata Sualang saat meninjau lokasi dapur umum.

    Sualang menuturkan, hingga Minggu sore sudah ribuan makanan berupa nasi bungkus dan air mineral berhasil disalurkan.

    “Bantuan ini memang tidak seberapa tapi setidaknya kami hadir untuk meringankan beban warga,” tutur Sualang, yang langsung turun memantau pada beberapa lokasi banjir di Tuminting.

    Lexi dan Bram warga Komo Luar yang menerima bantuan menyampaikan terima kasih atas kepedulian PDIP Manado.

    “Jujur kami bukan pendukung PDIP bahkan Pilwako lalu kami tak memilih AARS tapi kami diberikan bantuan makanan, ini tandanya PDIP memang partai yang benar benar peduli rakyat, kami hanya bisa doakan semoga pak AARS menjadi pemimpin yang diberkati Tuhan dan jadi pemimpin buat semua warga Manado,” ujar keduanya.

    Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Sulut, Steven Kandouw mengatakan pihaknya menurunkan langsung tim Baguna DPD PDIP.

    “Kami menerjunkan langsung Tim Baguna DPD PDIP untuk pencarian korban pemberian bantuan sembako dan dapur umum, pada keluarga ke-6 korban yang meninggal dunia kami sampaikan turut berdukacita,” jelasnya.

    Dia menyatakan upaya membantu warga korban banjir dan longsor tersebut sebagai wujud implementasi dari Idiologi partai.

    “Tertawa dan menangis bersama rakyat. Apalagi ini bulan peringatan HUT Partai,” kata Kandouw.

    Pantauan di lokasi dapur umum siang hingga sore AARS turun langsung melakukan kordinasi dengan para pengurus dan relawan yang mengolah makanan. Terllihat juga sejumlah anggota DPRD Manado Jein Sumilat, Rosalita Manday, Ronny Makawata, Jimmy Gosal, pengurus DPC Allen Rantebua, serta sejumlah pengurus PAC Kota Manado.

    (ABL)

  • Sek GMBI Wilter Sulut Dave Lolowang Yakin JGKWL Mampu Mengubah Minut Lebih Hebat

    test.petasulut.com/, SULUT – Pasca terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara terpilih, Joune Ganda SE, dan Kevin William Lotulung SH.,MH, berbagai harapan pun di minta masyarakat guna membangun Minut lebih baik di segala sektor.

    Mengenai hal itu, sekretaris Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilter Sulut, Dave Christian Lolowang berharap agar JGKWL dapat membawa Minut lebih maju.

    Menurutnya di Minahasa Utara begitu banyak sektor yang bisa dikembangkan, dan hal itu yang di tunggu masyarakat.

    “Di Minahasa Utara ini kaya akan alam, begitu banyak yang bisa kita kembangkan, seperti yang kita ketahui bahwa di Minahasa Utara permasalahan saat ini tentang sampah marak di bicarakan oleh masyarakat, sekarang sampah ini kita bisa olah menjadi sesuatu yang berguna, bahkan bisa jadi mata pencarian” jelas Dave.

    “Sampah kering bisa kita daur ulang menjadi berbagai macam objek, contohnya sampah plastik bisa kita buat menjadi tas, keset kaki, souvenir dan masih banyak lagi,” ditambahkanya.

    Tak hanya itu, Dave juga menambahkan seperti di Yayasan Mareraean Bumi Lestari, ada banyak hal yang bisa kita temui, saat ini masyarakat banyak yang tidak tahu mengenai Sorgum padahal tanaman ini begitu bagus untuk petani, karena sorgum adalah tanaman serbaguna sebagai sumber pangan.

    “Sorgum merupakan tanaman urutan ke 5 setelah gandum, padi, jagung dan jelai, dan tanaman ini juga bisa menggantikan beras, adonan roti, mie, dan lainya. Saya yakin dengan JGKWL bahwa mereka berdua mampu mengubah Minut menjadi hebat, selain itu mereka sosok pemimpin muda yang bertanggung jawab, hal itu saya melihat dari program mereka saat sebelum pemilihan, sudah banyak yang di terealisasi, untuk itu mari kita bersama-sama JGKWL membangun Minut,” katanya.

    (FT)

  • Sah, Ini 3 Wakil Rakyat Pengganti Antar Waktu DPRD Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Sulut, 2021-2024, Kamis (14/01/21) pagi.

    Diketahui, dalam rapat paripurna ini ada 3 anggota DPRD Sulut yang akan menjadi pengganti antar waktu yakni Heri Rotinsulu yang menggantikan Hengky Honandar di dapil Minut-Bitung dari fraksi PDIP, Henry Walukow yang menggantikan Netty Pantouw di dapil Minut-Bitung fraksi Demokrat serta Herold Kaawoan pengganti Wenny Lumentut dapil Minahasa-Tomohon fraksi nyiur melambai.

    Mereka secara resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Sulut usai dilakukannya pengucapan sumpah dan janji yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen.

    Dilanjutkan dengan pengukuhan oleh rohaniwan. Lalu penandatangan berita acara pengucapan sumpah, dan diakhiri dengan penyematan tanda anggota DPRD oleh Ketua Dewan.

    Usai penyematan tanda anggota DPRD, ketiga wakil rakyat pun langsung menduduki kursi Anggota yang telah disiapkan di ruang paripurna.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Steven Kandouw Dalam Sambutannya berharap agar anggota Dewan pengganti dapat secepatnya beradaptasi di Gedung Cengkih ini.

    “Intinya tupoksi Anggota Dewan wajib dilakukan. Aspirasi dari konstituen kedepannya semoga bisa diperjuangkan. Anggota DPRD jangan ‘Wowo’,” ungkapnya.

    Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, tamu undangan dan insan pers.

    (ABL)

  • Kaban BKD Sulut Femmy Suluh: 2021, Rekrut P3K Prioritas Jabatan Guru

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi 1 DPRD Sulut melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Sulut, Senin (11/01/2021).

    Dalam rapat tersebut, personil komisi I mempertanyakan terkait tenaga guru yang akan dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), Bagaimana pihak BKD untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan kementerian pendidikan dimana guru diangkat menjadi P3K, karena saat ini banyak honor yang tidak memiliki SK.

    “bagaimana peran BKD menempatkan tenaga guru dan kesehatan di kepulauan, karena saat ini daerah kepulauan sangat kekurangan tenaga guru dan kesehatan, jika pun ada banyak sudah dijadikan sebagai kepala desa dan sebagainya.Terkait penerimaan institut pemerintahan dalam negeri (IPDN), kiranya BKD bisa memperhatikan daerah kepulauan, jangan samakan standar pengetahuan antar Manado dan kepulauan, kiranya mereka yang ikut IPDN dari kepulauan atau kabupaten lainnya diperhatikan,” jelas Winsulangi Salindeho.

    Senada dengan mantan Bupati Sangihe, Anggota DPRD Sulut dari dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR), Muslimah Mongilong mempertanyakan terkait nasib THL guru yang dirumahkan, ketika ditanya mereka menjawab nanti akan mengikuti P3K, terus bagaimana persyaratan akan P3K ini.

    Bukan itu saja, Muslimah meminta untuk tenaga honor guru, jangan hanya diterima mereka yang berijasah SMA/SMK, libatkan juga lulusan sarjana agar mereka bisa langsung menjadi tenaga pengajar. Hal ini, yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

    “Selain tenaga guru, saya pun meminta pihak BKD memperhatikan penerimaan IPDN, kiranya dari kabupaten bisa di loloskan dua orang, agar ketika mereka lulus nanti bisa kembali dan membangun akan daerah,” tambahnya.

    Menanggapi hal itu, Kepala BKD Sulut, Femmy Suluh menjawab.

    “Terkait dengan P3K dan sekarang ini sudah menjadi isu aktual, dan ramai di media dan kami mengikuti pengarahan kepala badan kepegawaian negara (BKN) pada live streaming, penjelasan beliau terkait rencana perekrutan P3K dengan porsi terbesar ada pada jabatan guru di tahun 2021 ini, filosofinya bahwa selama ini tidak terjadi pemerataan guru di provinsi maupun kabupaten/kota karena banyak guru yang diangkat, ketika bertugas beberapa tahun kemudian minta dipindahkan, dengan adanya P3K mengharapkan mereka yang berada di daerah itu, bisa mengabdi,” Ujarnya.

    Ia menambahkan, untuk saat ini tenaga guru dan kesehatan sangatlah kurang, dan untuk mengatasi itu kami sudah mengusulkan di penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dan P3K 2021.

    “Sedangkan P3K, kami masih menunggu petunjuk teknis (Juknis), nanti ketika sudah mendapatkan informasi pasti diikuti dengan persyaratannya, perbedaan PNS dan P3K hanya diumur saja, Jika PNS umur maksimal 35 tahun, jika P3K batasnya setahun sebelum masuk masa pensiun masih bisa, misalnya 56 sampai 57 tahun masih bisa karena kontrak masih bisa untuk setahun,” Ucapnya.

    “Untuk IPDN sendiri, kami berharap semua kabupaten/kota ada yang bisa diloloskan, tapi saat ini sudah menjadi kewenangan pusat, dimana setiap provinsi sulut itu memiliki kuota 10, dan 10 itu dipilih dari semua kabupaten/kota yang dinilai memenuhi syarat,” tambahnya.

    (ABL)