Test Peta Sulut

Blog

  • Deprov Sulut Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD TA 2022

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (19/10).

    Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay dan Billy Lombok serta dihadiri oleh Gubernur dan Wagub Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

    Agenda ini berlangsung setelah sebelumnya telah melewati roda pembahasan bersama tim TAPD. Para wakil rakyat akhirnya menyetujui usulan KUA-PPAS APBD tahun 2022.

    Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen menyampaikan, rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS ini telah melewati berbagai tahapan.

    “Dari komisi-komisi, kemudian pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut,” kata Silangen.

    “Hasil dari kesepakatan TAPD dan Banggar, kita sepakati dan diparipurnakan melalui penandatanganan nota kesepakatan pada hari ini,” jelas anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan  Nusa Utara ini.

    Tak hanya itu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyampaikan, ada sejumlah kesepakatan yang muncul dalam pembahasan antara Banggar dan TAPD. Seperti dana alokasi internet digabungkan di Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik.

    “Ada juga penambahan sub kegiatan baru tidak dicantumkan di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2022 untuk dituangkan dala penambahan. Inilah dasar penandatanganan KUA PPAS APBD 2022,” tuturnya.

    Pada kesempatan itu pula, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya melayangkan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Provinsi Sulut yang telah melakukan pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 bersama TAPD. Dengan demikian bisa disepakati melalui rapat paripurna.

    Ia menyampaikan, lewat usulan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 yang diajukan ke DPRD, Pemprov Sulut telah berkomitmen membantu masyarakat untuk dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat yang telah dimasukkan kepada Banggar.

    “Sekaligus telah memberikan masukan, koreksi dan mengusulkan program untuk disingkronkan dengan program nasional, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD),” ungkap Olly.

    Disampaikannya, KUA-PPAS menjadi dasar dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah, juga sebagai arah pembagian program. Seperti untuk pemulihan ekonomi sosial dan  ketahanan pangan. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan program utama dan peningkatan pemulihan ekonomi daerah, terjadi peningkatan perekonomian dan angka kemiskinan menurun 7,5 persen.

    “Sementara, indeks pembangun manusianya 7,3 persen. Olehnya, kebijakan makro daerah menjadi tanggung jawab bersama,” urai Olly.

    Turut hadir juga Sekprov Edwin Silangen, OPD, Tenaga ahli Fraksi dan insan pers.

    (ADVETORIAL)

  • Kasus Guru di Motoling Berproses, Ini Kata Kadis Pendidikan Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap siswi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Motoling, Minahasa Selatan (Minsel) Sulawesi Utara (Sulut) yang viral di media sosial diketahui telah berproses di Polres Minsel.

    Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Grace Punuh pun membenarkan hal tersebut.

    Grace Punuh mengatakan oknum guru yang bersangkutan telah diperiksa di Polres Minsel, sambil dimintai keterangan.

    “Ternyata yang mengaku sekitar 17 atau 18 Siswi. Tapi saat ini yang sudah dimintai keterangan ada 4 siswi. Ini agak miris,” kata Grace Punuh usai mengikuti rapat KUA PPAS TA 2022, Senin (18/10) diruang rapat paripurna DPRD Sulut.

    Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Grace Punuh

    Grace Punuh pun mengharapkan kepada seluruh kepala-kepala sekolah agar waspada. Jangan sampai terjadi lagi hal-hal memiriskan seperti ini.

    “Hal ini sangat mencoreng dunia pendidikan yang ada di sulawesi utara karena menyangkut moral. Saya beranggapan bahwa oknum yang bersangkutan punya kelainan, padahal oknum guru itu punya 4 anak. Bayangkan, depe anak mo trima yang dia da rasa. Kebutuhan sosial besar sekali, kasiang keluarganya harus menerima hal seperti ini,” tutur Grace Punuh.

    “Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk seluruh kepsek agar terus mengawasi, jangan terjadi lagi hal-hal miris seperti ini,” tutup Grace Punuh.

    (ABL)

    Video selengkapnya:

  • Sering Terjadi Bencana, STELLA Minta Adanya Penambahan Anggaran di BPBD

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Sulut, Stella Runtuwene mengatakan Rencana anggaran tahun 2022 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulut telah berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan perbandingan sekitar 641 juta. Harapannya di tahun anggaran 2022 ini, BPBD mendapat penambahan anggaran mengacu pada situasi daerah saat ini.

    Hal itu dikatakan Stella Runtuwene dalam rapat KUA PPAS TA 2022 bersama tim TAPD, Senin (18/10) diruang rapat paripurna DPRD Sulut.

    “Saya berhadap di BPBD ada penambahan anggaran. Kita lihat bersama bahwa pada beberapa hari ini Sulawesi Utara diguncang gempa bumi. Saya takutkan disini jangan terjadi sesuatu dan di BPBD tidak ada stok untuk penanggulangan,” kata Personil Komisi III DPRD Sulut itu dihadapan Ketua tim TAPD Edwin Silangen.

    “BPBD kemarin hearing dengan kita (Komisi III) dan mereka mengeluh soal logistik. Pas saat kejadian bencana awal tahun di tumpaan, minahasa selatan tidak adanya sentuhan dari BPBD, saya pun menanyakan soal itu dan pihak BPBD mengatakan kekurangan dana. Jadi sekali lagi saya katakan agar di BPBD ada penambahan anggaran, jangan pengurangan karena berdasarkan buku yang kami terima bahwa BPBD terjadi pengurangan anggaran,” jelasnya.

    Tujuan penambahan anggaran di BPBD Sulut, lanjut Politisi Partai Nasdem bahwa Sulawesi Utara sangat rentan dengan bencana. Akhir-akhir ini kita mendengar bencana dimana-mana.

    “Kiranya hal ini segera diperhatikan. Jangan sudah terjadi bencana, dana tidak ada dan mereka tidak tahu dan bingun harus bantu masyarakat bagaimana. Mohon diperhatikan,” kata Aleg Dapil Minsel-Mitra.

    Rapat pembahasan KUA PPAS 2022 di DPRD Sulut

    Menanggapi itu, Edwin Silangen mengatakan bahwa kalau kepala dinas mengeluh soal kekurangan dana, yang goblok itu kadisnya.

    ‘karena kalau bencana, apapun yang terjadi sepanjang kabupaten/kota itu mengeluarkan SK bahwa ini darurat bencana, pasti kita bantu dan bukan dana dari BPBD tapi dana dari belanja tidak terduga,” ucapnya.

    Tak hanya itu, Edwin Silangen juga menuturkan terkait pengurangan anggaran di BPBD sebesar 641 juta, menurut pengalaman dirinya dalam gerak pelaksanaan pemerintahan daerah di tahun 2020 di masa pandemi covid-19.

    “Dan sekarang ini pun terjadi refocusing, tetap badan bencana tetap ditambah anggaran. Jadi saya kira ini jadi pertimbangan juga. Trima kasih ibu stella yang sudah menyampaikan itu,” tutupnya.

    (ABL)

  • KUA PPAS 2022, NICK LOMBAN Beri Sejumlah Catatan Strategis ke Eksekutif

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam pembahasan KUA PPAS tahun 2022 bersama Tim TAPD Pemprov Sulut, senin (18/10) Anggota DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban mengusulkan serta mempertanyakan sejumlah keluhan masyarakat.

    “Terkait prioritas pembangunan yang ada di kebijakan umum anggaran, bahwa disini ada terkait adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana. Memang yang saya baca di berikan eksekutif bahwa dinas kehutanan terjadi penambahan anggaran (kami DPRD apresiasi) tapi juga terkait BPBD yang telah dibicarakan sebelumnya bahwa memang bukan terfokus pada bencananya tapi soal mitigasi bencananya. Mungkin ini jadi masukan untuk eksekutif, minimal anggaran di BPBD dipertahankan seperti sebelumnya,” jelasnya.

    Ketua Fraksi partai NasDem itu juga menuturkan perihal penguatan UMKM dan industri pengolahan yang ada di dinas Koperasi dan Disperindag.

    “Di 2 dinas ini, dibandingkan dengan anggaran yang di tata pada tahun sebelumnya tidak mengalami penambahan yang cukup signifikan. Jangankan kenaikan, kalau dilihat hanya sama saja. Jika memungkinkan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kiranya bisa ditambahkan anggarannya di 2 dinas tersebut. Karena di 2 dinas ini menurut hemat saya akan menjadi pendorong pemulihan ekonomi,” jelas NAL.

    Rapat pembahasan KUA PPAS 2022 di DPRD Sulut

    Berikutnya terkait kewajiban pemerintah daerah, Lanjut Nick dalam hal pendidikan dan kesehatan.

    “Saya meminta jawaban terkait kewajiban pendidikan yaitu 20 persen. Apakah rancangan KUA PPAS ini dalam hal pagunya sudah sesuai, sudah 20 persen untuk pendidikan. Untuk kesehatan, 10 persen diluar gaji,” tanyanya.

    Tak hanya itu, Personil Komisi II DPRD Sulut itu juga menyampaikan bahwa waktu lalu dirinya sudah menyampaikan terkait jalan-jalan produksi di kabupaten/kota terlebih khusus di Bitung dan Minut dan hal itu sudah di dengar oleh Sekprov melalui assisten dan akan diupayakan dalam APBD Induk 2022.

    “Dan melihat anggaran yang ada di dinas pertanian ini cukup lumayan, saya berharap bisa terealisasi minimal di beberapa titik, pengembangan di jalan-jalan produksi ini juga dalam rangka mendorong produktifitas petani dalam mewujudkan ketahanan pangan,” katanya.

    Menanggapi itu, Ketua tim TAPD Edwin Silangen mengatakan bahwa pendidikan mandatorinya 31 persen dari 20 persen dan kesehatan 21 persen, jadi ada 11 persen disana.

    “Terkait aspirasi yang disampaikan, jalan-jalan produksi nantinya akan disesuaikan setelah tentu berita acara yang akan kita tandatangani dari hasil notulen,” kata Edwin.

    (ABL)

  • Hajar China 3-0, INDONESIA Juarai Thomas Cup 2020

    test.petasulut.com/, SPORT – Selama 19 tahun menunggu, akhirnya tren positif diraih Pebulutangkis Indonesia. Dimana para atlet bulutangkis putra Indonesia menjuarai Thomas Cup 2020.

    Dimana dalam laga final melawan Skuat China, Indonesia memang dengan skor telak 3-0.

    Pada partai pertama yakni Tunggal Putra, Anthony Ginting berhasil menang atas tunggal putra China, Lu Guang dengan rubber game 18-21, 21-14 dan 21-16.

    Poin pertama dari Indonesia atas China ini menambah kepercayaan diri dari pasangan putra Indonesia yang turun di laga kedua.

    Terbukti, double men Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto berhasil mengalahkan pasangan putra china He Ti Jing/Zhao HD dengan skor menyakinkan yakni 21-12 dan 21-19.

    Di partai ketiga, Jonathan Christie sempat kerepotan melawan tunggal putra china Li Shi Feng. Namun, mental Jojo (sapaan akrabnya) yang sudah ter-asa tak membuat dirinya goyah.

    Alhasil, Jojo pun menyudahi perlawanan Feng dengan skor 21-14, 18-21, 21-14.

    Dengan hasil ini, Indonesia pun menang telak atas china dengan 3x kemenangan beruntun. 2 partai terakhir pun otomatis tidak dimainkan karena tidak mempengaruhi kemenangan Indonesia.

    Kemenangan Skuat Bulutangkis putra Indonesia ini memecahkan kebuntuan gelar Thomas Cup yang pada terakhir kali Indonesia menjuarainya pada tahun 1994.

    (ABL)

  • Polemik PT BDL, ALFIAN BARA usul DPRD Sulut Turun Lapangan

    test.petasulut.com/, SULUT – Polemik perusahaan tambang PT Bulawan Daya Lestari (BDL) yang berada di kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow yang terinformasi tidak mengantongi ijin operasional karena belum dilakukannya perpanjangan ijin.

    Tak hanya itu, persoalan tanah adat serta kasus korban warga Toruakat yang meninggal dunia akibat bentrok dengan pihak perusahaan juga mencuat.

    Mengenai hal itu, Anggota DPRD Sulut Alfian Bara angkat bicara. Dirinya mengusulkan agar DPRD Sulut melalui lintas komisi segera turun lapangan guna menindaklanjuti persoalan ini.

    “Polemik PT BDL sudah menjadi isu nasional, tentunya DPRD Sulut harus turun tangan guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat BMR,” ucap personil Komisi II DPRD Sulut, kamis (14/10) di kantor DPRD Sulut.

    “Komisi I sampai IV DPRD Sulut harus turun. Karena semua Komisi mempunyai tugas masing-masing atas persoalan PT BDL. Komisi I mengenai Perijinan, Komisi II mengenai kehutanan, komisi III mengenai batas dan komisi IV mengenai tenaga kerja,” tambahnya.

    Ditanya soal bentrok yang mengakibatkan warga toruakat meninggal, Politisi Partai NasDem itu menuturkan bahwa masalah itu sementara berproses di kepolisian.

    “Kiranya pihak kepolisian dapat segera mengungkap siapa dalang dibalik pembunuhan yang terjadi. Kita beri kepercayaan kepada pihak kepolisian untuk masalah ini,” kata Aleg Dapil BMR itu.

    (ABL)

  • Bantu Pemerintah, LMN BMR Bagikan Masker Dan Vitamin Untuk Masyarakat

    test.petasulut.com/, SULUT – Pandemi Covid-19 yang terus menggerogoti daerah tak menyurutkan semangat Liga Mahasiswa NasDem (LMN) Bolaang Mongondow Raya untuk membantu masyarakat dalam hal proteksi diri.

    Terbukti, LMN BMR Dibawah komando
    Ketua ivan mango dan Sekretaris Frinly Tumuju Pada rabu (13/10) melaksanakan kegiatan pembagian masker dan vitamin C.

    Terpantau, kegiatan ini dilaksanakan di pusat Kota Kotamobagu tepatnya di seputaran bundaran paris.

    Pembagian masker dan vitamin C ini merupakan salah satu program kerja dari LMN BMR.

    Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membantu program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid 19 yg sampai saat ini masih mewabah.

    “Seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat yg masih tidak patuh dgn prokes, untuk itu LMN BMR tergerak untuk memberi edukasi kepada masyarakat agar lebih patuh menjalankan prokes dengan cara memberikan masker dan vitamin secara gratis,” ucap ivan mango

    “Kami berharap semoga kegiatan kami ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya bagi yg masih sering lupa memakai masker semoga dengan adanya pembagian masker ini bisa menjadi pengingat bahwa di situasi pandemi ini memakai masker adalah hal wajib agar bisa terhindar dari bahaya virus corona,” tambahnya.

    Pada saat pembagian masker lanjut Ivan, bahwa ada beberapa orang yang menolak karena mereka mengira masker dan vitamin itu untuk dijual.

    “Pada saat dikatakan bahwa itu gratis mereka menerima dengan sangat senang sambil mengucap terima kasih.
    Hal ini menandakan bahwa saat ini rakyat memang sedang mengalami kesusahan karena keterbatasan melakukan aktifitas. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar ekonomi bisa kembali bangkit dan rakyat semakin sejahtera,” pungkasnya.

    (ABL)

  • PUTRA JAYA Pertanyakan Insentif Pemuka Agama Bolmong Yang Belum Dibayar

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Peradah Bolmong Putra jaya pertanyakan Terkait belum dibayarkanya insentif pemuka agama Yang ada di bolaang mongondow.

    “Di Bolmong banyak mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat terkait hal ini, sehingga saya sebagai tokoh pemuda mempertanyakan ini kepada dinas terkait dalam hal ini Biro Kesra kabupaten bolaang mongondow,” ucap tokoh pemuda Putra Jaya.

    Putra juga menuturkan bahwa anggaran untuk para tokoh agama yang ada di Bolmong sudah tertata di dalam APBD.

    “Dari 1279 tokoh pembuka agama yang yang ada dari masing-masing agama yakni islam, kristen, Hindu dan lainnya.

    Harusnya lanjut Putra, jika ada kendala mengenai ini tentunya dinas terkait wajib menyampaikan agar program yang baik dari Pemda Bolmong tidak mengalami keterlambatan seperti saat ini.

    “Apalagi di dalam situasi pandemi covid 19 saat ini semua mengalami dampak. Oleh karena itu saya berharap untuk segera di realisasikan oleh pemda Bolmong,” tutupnya.

    (ABL)

  • Segera! Cek Penerima BSU Rp 1 Juta di Link kemnaker.go.id

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta tahun 2021 ini kembali disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    BSU ini disalurkan pemerintah melalui bank BUMN atau Himbara (Himpunan Bank Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

    Penyaluran BSU sebesar 1 juta rupiah ini diatur dalam Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Covid-19.

    Para pekerja atau buruh bisa mengecek status penerima subsidi gaji di link kemnaker.go.id atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

    Cara mencairkan BSU Rp 1 juta yaitu melalui pembukaan rekening kolektif atau burekol. Pencairan lewat rekening kolektif dapat dilakukan oleh penerima BLT subsidi gaji atau BSU yang tidak memiliki rekening di Himbara atau himpunan bank negara.

    1. Verifikasi Syarat Penerima BSU oleh BPJAMSOSTEK

    Verifikasi sesuai kriteria Permenaker RI Nomor 16 Tahun 2021, yaitu sesuai syarat penerima BLT subsidi gaji atau BSU sebagai berikut:

    -Warga negara Indonesia (memiliki NIK)
    -Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021
    -Memiliki upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan.
    -Pekerja di wilayah PPKM level 4 dan 3 yang ditetapkan pemerintah
    Diutamakan bagi pekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali pekerja di sektor pendidikan dan kesehatan.

    2. Validasi Administrasi dan Pembayaran BSU oleh Kemnaker

    Data yang divalidasi adalah data penerima kartu prakerja atau program keluarga harapan (PKH) dan program bantuan profuktif usaha mikro (UMKM). Data divalidasi berdasarkan kelengkapan, kesesuaian format, dan duplikasi data.

    3. Proses Pembayaran ke Rekening Prakerja oleh Bank Himbara

    Bank Himbara meliputi Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN

    Cara Cek Penerima BSU Rp 1 Juta di Kemnaker.go.id

    -Buka kemnaker.go.id
    -Buat akun dan lengkapi pendaftaran
    -Aktivasi akun menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor HP
    -Login dengan akun yang dibuat dan lengkapi profil hingga lokasi
    Cek notifikasi. Penerima BSU akan mendapat notifikasi setelah terdaftar sebagai penerima.

    Cara Cek Status Penerima BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta di BPJS Ketenagakerjaan

    -Buka bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
    -Pilih Menu, cek Status Calon Penerima BSU
    -Masukkan NIK, nama lengkap sesuai KTP, dan tanggal lahir
    -Tandai centang lalu pilih lanjutkan untuk melihat hasil status
    Keterangan di layar bagi penerima BLT subsidi gaji adalah “Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021.

    Sementara itu, keterangan di layar bagi pendaftar yang memasuki tahap verifikasi yaitu “Data Anda sedang dalam proses verifikasi sesuai kriteria Permenaker Nomor 16 tahun 2021.”

    (ABL)

  • Sudah Berproses di Sekretariat, Ini Pengganti Winsu di DPRD Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Sejak berpulangnya Almarhum Winsulangi Salindeho pada agustus 2021 lalu, satu kursi Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Golkar pun kosong sampai saat ini.

    Informasi yang didapat media ini pada beberapa pekan lalu, bahwa Partai Golkar Sulut sementara menyiapkan kelengkapan administrasi untuk melanjutkan usulan proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Namun kini, usulan PAW itu telah masuk babak baru yakni Partai Golkar telah memasukan surat usulan PAW Bu Winsu ke calon pengganti yaitu Meyke Lavarence di Sekretariat DPRD.

    “Yah, PG sudah menyurat ke Sekretariat DPRD Sulut,” ucap Ketua Fraksi Golkar Raski Mokodompit, Rabu (13/10) di kantor DPRD Sulut.

    Diketahui, pada pemilihan legislatif dapil Nusa Utara pada tahun 2019 lalu alm. Winsulangi Salindeho memiliki suara terbanyak yakni 12.036 diikuti Meyke Lavarence memiliki suara terbanyak kedua yakni 8.472 suara.

    Dilain sisi, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu pun membenarkan hal itu, dimana surat usulan PAW Bu Winsu ke calon pengganti yaitu Meyke Lavarence telah masuk di Sekretariat DPRD.

    ” Surat usulan PAW alm. Winsulangi Salindeho kami (Sekretariat DPRD Sulut) sudah terima dan sesuai aturan yang menggantikan almarhum adalah suara terbanyak kedua. Kita juga sudah mengecek ke KPU memang ibu Meyke Lavarence memiliki suara terbanyak kedua dan akan diproses setelah semua dokumen lengkap dan sementara proses penelitian dokumen, “ujar Kawatu.

    (ABL)