Blog

  • Pemkot Manado Teken Kerjasama Dengan BPKP Dan BSG

    test.petasulut.com/, Manado – Pemerintah Kota Manado teken kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) guna pemanfaatan Kas Daerah secara online.

    Walikota Manado Bpk. Andrei Angouw mengawali aktivitasnya dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BPKP dan BSG di Kantor Bank SulutGo, Selasa (15/6). Hal itu pun dikutip di Halaman Facebook Pemerintah Kota Manado.

    Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Bank SulutGo itu menyangkut tentang Pemanfaatan Aplikasi Kas Daerah secara Online Sistem yang Terintegrasi dengan Aplikasi Simda Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Manado.

    Yang hadir dalam kegiatan tersebut ada Sekda Manado, Micler C.S Lakat, Dirut Bank SulutGo Revino Pepah, Kepala BPKP Setya Nugraha, serta Unsur direksi dan Jajaran Pimpinan BSG.

  • WONGSO: Ranperda BMD Sudah Tahap Finalisasi

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui panitia khusus (Pansus) Barang Milik Daerah (BMD) pemerintah provinsi Sulawesi Utara memasuki babak final.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua Pansus Mohammad Wongso seusai menggelar rapat koordinasi Pansus bersama pemerintah provinsi yang di hadiri oleh Asisten Administrasi Umum atau Asisten III Gemmy Kawatu didampingi Sekwan Glady Kawatu, Selasa (15/6).

    “Jadi Rapat ini dilaksanakan bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang sebelumnya pembahasan telah kami lakukan sampai pada turun lapangan mengecek langsung BMD yang ada. Pada saat ini, kami (Pansus) tinggal finalisasi terkait dengan aturan yang ada,” Jelas Wongso.

    Dirinya pun berharap, rancangan peraturan daerah (Ranperda) ini bisa segera menjadi peraturan daerah (perda) sehingga pemerintah provinsi bisa menjadikan ini sebagai acuan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama terkait dengan BMD.

    Pun, Politisi asal Bolaang Mongondow Raya ini menyebut bahwa Pansus akan mengejar waktu secepatnya untuk penetapan perda ini.

    “Kami usahakan secepatnya sudah selesai, ini tinggal penyesuaian saja di pemprov. Memang ada aturan yang harus disesuaikan lagi oleh Pansus dan itu menjadi sedikit kendala saat ini. Tapi kami mengusahakan secepatnya selesai perda ini. Dan untuk jadwal selanjutnya, kami (Pansus) akan mengatur waktu dengan pihak sekertariat pertemuan berikutnya. Rencananya besok, tapi kalo besok belum sempat nanti kami jadwalkan Senin dan/atau Selasa pekan depan ini sudah harus clear,” Tutup Politisi Partai Nasdem tersebut.

    Sebelumnya, Pansus bersama pemerintah Provinsi telah selesai membahas draft Ranperda tersebut. Pasal demi pasal telah selesai dibuat dan telah melalui pembahasan sampai pada turun lapangan untuk melihat langsung dilapangan.

    (ABL)

  • Harga Cengkih dan Kopra Naik, JAK Apresiasi Kerja Keras Pemprov

    test.petasulut.com/, SULUT – Harga Komoditi Kopra dan Cengkih di Sulut pada waktu lalu sempat anjlok. Masyarakat pun pada waktu itu berteriak kepada pemerintah untuk menaikkan kembali harga Kopra dan Cengkih.

    Namun kini, keseriusan pemerintah Provinsi Sulut dibawah pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandow (ODSK) dalam upaya peningkatan harga komoditi Kopra dan Cengkih patut mendapat acungan jempol.

    Dimana, harga pasaran kopra yang mencapai Rp.14 ribu/kg serta cengkih Rp/125 ribu/kg.

    Hal itupun diapresiasi oleh wakil rakyat Sulut James Arthur Kojongian.

    Politisi partai Golkar yang akrab disapa JAK ini menilai kerja keras pemerintahan ODSK untuk mensejahterakan petani di daerah bumi nyiur melambai sangat dirasakan masyarakat dengan naiknya harga pasaran kopra dan cengkih.

    Membaiknya harga kedua komoditi tersebut menurut JAK, sangat membantu pendapatan ekonomi masyarakat dalam menghadapi situasi sulit akibat Pandemi covid 19 saat ini.

    ”Ini adalah bukti kepedulian pak Gubernur Olly Dondokambey dan wakil Gubernur pak Steven Kandow dan jajaran Pemprov Sulut kepada masyarakat petani bahkan lebih dari itu sebagai bentuk dorongan bagi para pengusaha di dua komoditi ini, agar lebih lagi membuka harga lebih tinggi secara perlahan namun pasti” ungkap JAK Selasa, (15/6).

    JAK menambahkan sebagai wakil rakyat dirinya memberi dukungan penuh kepada Pemprov maupun instansi terkait yang tetap setia berpikir untuk kesejahteraan serta memakmurkan rakyat Sulut.

    Disisi lain legislator Dapil Minsel – Mitra ini berharap, para petani di Sulut dapat berkolaborasi serta bersinergi dengan pemerintah maupun sesama petani terutama memperhatikan kualitas produksi agar komoditi primadona andalan Sulawesi Utara ini semakin baik bahkan lebih meningkat dari sisi harga pasaran.

    (ABL)

  • Bupati Minut JOUNE GANDA Ikuti Pembekalan Pemerintahan Dalam Negeri Gelombang II

    test.petasulut.com/, SULUT – Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, senin (14/6) mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Gelombang ke II secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kegiatan ini dibuka langsung oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Bapak Tito Karnavian.

    Dan Pembekalan ini diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia non petahana, yang baru saja terpilih pada pilkada 9 Desember 2020.

    Ini pembekalan gelombang kedua angkatan 3, 4, 5, dan 6 akan berlangsung selama lima hari hingga tanggal 18 Juni 2021.

    “Pelaksanaan pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan semangat pengabdian Kepala Daerah, dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah, dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati,” ungkap Joune Ganda.

    (Billy George)

  • Lomba kelurahan Tingkat Kota Manado, Wawali Datangi Kec. Malalayang Dua

    test.petasulut.com/, Manado – Pemerintah Kota Manado menyelenggarakan kegiatan tahunan guna mrgnukur dan memfollow up kinerja Pemerintahan agar tetap maksimal melakukan pelayanan publik.

    Lomba Evaluasi Perkembangan Kelurahan tingkat Kota Manado itu di ikuti seluruh kelurahan/kecamatan yang ada di Kota Manado. Senin (14/6) kemarin, Wakil Walikota bpk. Richard Sualang mewakili Pemerintah Kota Manado mendatangi Kecamatan Malalayang dua untuk mengecek kesiapan dan bagaimana Pelayanan Masyarakat disana.

    Pada kesempatan itu Wakil Walikota Manado bpk. Richard Sualang berpesan kepada Perangkat Kecamatan Hingga kepala lingkungan agar melayani dengan baik. Pesan ini sering ia sampaikan disetiap dia mengunjungi kelurahan/kecamatan.

    ”Pemerintah adalah garda terdepan dalam pelayanan dan pembangunan. Kegiatan tahunan seperti ini adalah waktu yang tepat untuk mengukur sejauh mana kinerja yang berdampak positif bagi pelayanan masyarakat.” Pesan Wawali Kota Manado saat itu.

    Ia pun tak lupa mengingatkan warga untuk mengikuti program vaksinasi Hebat yang diadakan oleh Pemerintah Kota Manado untuk mempercepat penanganan covid-19 di Kota Manado.

    “tak lupa juga, bagi masyarakat Vaksinasi harus terus berjalan.” ujarnya.

    Diketahui, pada kesempatan itu juga Wawali Memberikan bantuan kepada Penyandang Disabilitas dan menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara simbolis kepada masyarakat Kecamatan Malalayang terlebih khusus Kecamatan Malalayang dua.

  • Bulutangkis Indonesia Berduka, MARKIS KIDO Tutup Usia

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Dunia Bulutangkis Indonesia berduka.

    Dimana terinformasi Pasangan emas Hendra Setiawan pada tahun 2000an yakni Markis Kido tutup usia.

    Legenda Ganda Putra Markis Kido dikabarkan telah meninggal dunia lewat unggahan Twitter eks pebulu tangkis Indonesia, Yuni Kartika, pada Senin (14/6) malam WIB.

    ”Telah meninggal dunia salah satu pebulu tangkis terbaik tanah air, Markis Kido. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi tuhan YME. Amin,” tulis Yuni Kartika di Twitter pribadinya.

    Postingan Instagram Yuni Kartika

    ”Selamat jalan Markis Kido,” pungkasnya.

    Kabar meninggalnya Markis Kido kemudian juga dikonfirmasi oleh PBSI melalui akun media sosialnya.

    Markis Kido meninggal dunia di usia 36 tahun. Selama masa baktinya untuk Indonesia, ia telah memenangi banyak gelar bergengsi, di antaranya emas Asian Games dan SEA Games.
    Setelah pensiun sebagai pebulu tangkis profesional, Markis Kido sempat menjadi pelatih ganda putra U-15 dan U-17 di klub Jaya Raya.

    (ABL)

  • BAPEMPERDA DPRD Sulut Dorong Pemprov Godok Perda RTRW

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) ke DPRD Sulut, Rabu (9/6) mendatangi kantor DPRD Sulut guna membicarakan peraturan daerah (perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

    Banyaknya perubahan tata ruang dan regulasi yang mengaturnya jadi penyebab.

    Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut pun menerima kunker DPRD Minsel itu. Hadir saat menerima DPRD Minsel, Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho dan Wakil Ketuanya Melky Pangemanan di ruangan Bapemperda.

    Ketua Bapemperda DPRD Sulut, Winsulangi Salindeho menjelaskan, pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Kabupaten Minsel mengonsultasikan tentang rencana mereka membuat Ranperda RTRW. Ketika itu mencuat untuk membuat perda ini harus terlebih dahulu diselesaikan di tingkat provinsi. Baru kemudian kabupaten kota menyesuaikan.

    “Tidak mungkin kabupaten kota buat lebih dulu baru provinsi. Karena mesti provinsi dulu baru kabupaten kota,” ujar anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Nusa Utara itu.

    Mudah-mudahan menurutnya, setelah selesai penggodokan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2021-2026 maka akan diajukan Ranperda RTRW meski tidak masuk dalam program pembentukan daerah (Propemperda) 2021.

    “Dengan catatan ada perda yang harus diselesaikan tahun ini,” tuturnya.

    Dijelaskannya, perda RTRW di Sulut sudah ada. Hanya saja perlu ada penyesuaian perlu ada revisi karena banyak perubahan tata ruang.

    “Sekarang seperti Minahasa Utara kan sudah ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” katanya.

    Dalam pertemuan itu, Salindeho meminta untuk bersabar supaya bisa ada RTRW di provinsi. Dirinya sangat berterima kasih bahwa kabupaten Minsel sudah ada insiatif.

    “Dan itu akan memacu kita juga untuk merevisi. Ini penting karena ketentuan sudah banyak berubah ketika ada Omnibus Law. Itu sudah kami pernah usulkan tapi pihak eksekutif katakan ingin melebihdahulukan RPJMD,” kuncinya.

    (ABL)

  • Tolak TMS, GMNI Sangihe: Teruskan Perjuangan Alm. HELMUD

    test.petasulut.com/, SULUT – Mengenang sosok Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong.

    Helmud merupakan sosok teladan dan inspiratif bagi masyarakatnya.

    Ketika sangihe diperhadapkan dengan situasi genting dimana sebagian wilayahnya terancam akan tereksploitasi secara besar-besaran, Helmud Hontong bersikap untuk menentang hal itu. Itu dibuktikan dengan mengirim surat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) prihal izin tambang emas di wilayahnya.

    Surat Helmud kemudian menyebar di media sosial. Helmud meminta Kementerian ESDM mempertimbangkan untuk membatalkan surat izin operasi kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe. Korporasi tersebut merupakan pemegang Kontrak Karya (KK) generasi ke-7 dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada 27 April 1997.

    “Kepeduliannya bukan hanya menolak Pertambangan di Sangihe, Embo, sapaan akrab wakil Bupati Sangihe ini, selalu membantu masyarakat yang yang tidak mampuh membayar biaya rumah sakit, Helmud Hontong pun membayar biaya tersebut. Banyak kebaikan yang ditinggalkan, dan akan selalu dikenang oleh Masyarakat Sangihe,” ungkap Ketua DPC GMNI Sangihe, Edmon Dolongseda, minggu (13/6).

    “Untuk itu, kami DPC GMNI Sangihe menolak dengan tegas masuknya PT. TMS di Kepulauan kami,” tambahnya.

    Perjuangan Alm. Wakil Bupati, Helmud menolak PT. TMS akan diteruskan dan diperjuangkan.

    “GMNI siap berjuang menolak masuknya PT. TMS di Sangihe,” tuturnya.

    (ABL)

  • Ini Penegasan Ketua DPRD Sulut Terkait Penamaan RSUD ODSK

    test.petasulut.com/, SULUT – Nama RSUD ODSK Provinsi Sulut sempat menjadi polemik dan perbincangan publik Sulut.

    Dimana pada beberapa pekan lalu, Para Dokter Senior sempat membawa aspirasi ke gedung DPRD Sulut terkait penamaan RSUD ODSK.

    Terkait hal itu, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen menegaskan bahwa penyebutannya tak akan berubah. Keberadaannya tinggal menunggu penguatan akreditasi. nama RSUD Provinsi Sulut tetap adalah ODSK.

    “Nama tetap sama karena itu sudah pergubnya (peraturan gubernur),” ungkap Silangen, dalam jumpa dengan wartawan, Rabu (9/6), di ruang serba guna DPRD Sulut.

    Disampaikannya, sebutan ODSK ini bukanlah nama orang. Ada kepanjangannya berkaitan dengan kesehatan.

    “ODSK itu Optimalisasi Daerah Sehatkan Keluarga,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

    Menurutnya, persoalan sekarang yang harus menjadi fokus adalah akreditasi dadi RSUD Provinsi Sulut tersebut. Ini baginya yang lebih penting untuk dicapai.

    “Akreditasi itu sangat dibutuhkan karena itu menjadi dasar rumah sakit bisa jalan,” paparnya.

    Bagi Silangen, akreditasi itu pada prinsipnya pasien harus saftey atau punya jaminan keamanan. Apabila belum ada akreditasi maka sulit untuk melakukan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    “Kalau belum diakreditasi kerjasama dengan BPJS sangat sulit. Makanya setelah digrand-opening itu segera harus diakreditasi,” kuncinya.

    (ABL)

  • Roland Roeroe Sebut Kritikan Terhadap PD Pasar Sebagai Vitamin

    test.petasulut.com/, Manado – sebelumnya Perusahaan Daerah (PD) Pasar Manado di cap Pandang enteng oleh Komisi III DPRD Kota Manado karena tidak tepati janji untuk mendampingi kunjungan kerja mereka di pasar bersehati, kel. Calaca, Kec. Wenang. Sabtu (5/6). Kinjungan itu bertujuan untuk melihat tumpukan sampah di wilayah tersebut yang belum ditangani selama sepekan.

    Yang terjun langsung dalam kunjungan tersebut ada Ketua Komisi III Rony Makawata, didampingi anggota komisi III Lainnya, antara lain Jean Sumilat dan Lucky Datau. Dan ikut hadir kepala Dinas Lingkungan Hidup Manado Franky Porawouw bersama jajaran, tinggal dari PD Pasar Manado yang tidak ada perwakilan yang hadir pada waktu itu.

    Menanggapi hal tersebut Dirut PD Pasar Manado Roland Roeroe mengatakan bahwa hal itu merupakan bentuk kepedulian dan fungsi pengawasan dari legislatif.

    "Beberapa waktu lalu kami diundang secara resmi oleh lembaga DPRD Manado dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda bersama Panitia Khusus (Pansus) Penataan Pasar. Disana kami memaparkan program yang sudah berjalan dan akan dilaksanakan. Semua program itu didukung mereka yang di dalamnya ada elemen lintas Fraksi." Terangnya kepada awak media setelah ditemui di kantor Walikota Manado, kamis (10/6).

    “Jadi secara kelembagaan kami didukung penuh oleh Pansus Penataan Pasar DPRD Manado, dibawah pimpinan Ibu Jean Sumilat. Jadi kalau ada kritikan dari pribadi itu sah-sah saja. Namun secara institusi resmi kami mendapatkan support,” jelasnya.

    Selanjutnya, diperiode yang belum lama itu memang PD pasar menjadikan semua kritikan sebagai bahan motivasi. Agar bisa mengevaluasi kinerja kedepan lebih baik.

    “Bagi kami kritik itu vitamin. Ini merupakan support kepada PD Pasar. Karena semakin banyak kritikan kepada kami, berarti banyak yang sayang,” tandasnya.