Test Peta Sulut

Blog

  • PSI Sulut Jagokan GIRING Maju Pilpres 2024

    test.petasulut.com/, SULUT – Pergelaran pemilihan presiden (Pilpres) diketahui akan digelar pada tahun 2024 nanti.

    Namun, suguhan berbagai figur sudah ramai dipertontonkan di ruang publik. Dan dibeberapa daerah, partai politik  sudah menyatakan sikap bahkan berkomitmen untuk mendukung figur mereka maju dalam kontestasi Pilpres.

    Salah satunya, Partai kaum muda yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dimana seluruh kader partai PSI menyatakan komitmen untuk mendukung Ketua Umumnya (Ketum) Giring Ganesha dalam memperebutkan kursi calon presiden (Capres) Republik Indonesia (RI).

    Sikap dukungan ini telah menjadi keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Bahkan seluruh kepengurusan PSI se-Indonesia.

    “Untuk mendukung ketum Giring Ganesha sebagai Capres,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulut, Melky Pangemanan, Rabu (9/6), di ruang kerjanya.

    Dijelaskannya, Giring Ganesha sudah melakukan keliling seluruh Indonesia. Dia telah bertemu dengan seluruh generasi  muda, komunitas perempuan, pegiat sosial lingkungan.

    “Dan seluruh masyarakat yang menginginkan ada perubahan,” ungkap Melky.

    Ketua DPP PSI, Giring Ganesha (Kiri) – Ketua PSI Sulut, Melky Pangemanan (Kanan) (Sumber: Foto Istimewa)

    Ini dinilai berimplikasi positif kepada elektabilitas Giring. Hal itu terbukti ketika melihat di lembaga-lembaga survei namanya sudah muncul.

    “Dan ini adalah kerja politik yang cukup panjang. Kita juga dalam tugas sebagai kepengurusan di provinsi sampai ke kabupaten kota tetap sosialisasi,” ujar Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut ini.

    Bagi Melky, Indonesia perlu ada perubahan. Hal itu dengan pentingnya ada pemimpin muda yang visioner.

    “Yang mengerti atas persoalan publik,” kunci wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung.

    (ABL)

  • SALINDEHO: Ijin TMS Hanya 42 Hektar, NYANDA PAKE RIBU!

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait polemik Tambang Mas Sangihe, Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho mengatakan bahwa menolak adanya aktifitas tambang di sangihe.

    “Saya kemarin baru balik dari tahuna, saya sempat bercerita dengan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten dengan meminta penjelasan secara resmi dari pemerintah kabupaten terkait persoalan tambang itu,” ungkap Salindeho, Rabu (9/6) kepada wartawan di kantor DPRD Sulut.

    “Dan Kadis itu menjawab bahwa memang potensi pertambangan di sangihe itu kurang lebih 62.000 hektar. Tetapi ijin untuk TMS itu cuma 42 hektar, nyanda pake ribu,” katanya.

    Winsu juga menuturkan bahwa peran dari pemerintah provinsi Sulut sangat dibutuhkan.

    “Untuk apakah di stop, dicabut atau dibiarkan. Saya sampai saat ini belum tahu apa dasar sampai dikeluarkannya ijin untuk PT. TMS, apakah rekomendasi dari Bupati atau dari provinsi, saya belum tahu,” tutupnya.

    (ABL)

  • Fraksi Golkar Akan Menyurat ke DPRD Perihal Pemberhentian JAK

    test.petasulut.com/, SULUT – Fraksi Partai Golkar Sulut diketahui akan menyurat secara resmi ke Pimpinan dan Sekretariat DPRD guna menanyakan proses pemberhentian James Arthur Kojongian sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut.

    Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua Fraksi Golkar Sulut, Raski mokodompit usai rapat rutin Fraksi, rabu (9/6) di kantor DPRD Sulut.

    Kepada wartawan, Raski mengatakan terkait JAK itu sementara berproses.

    “Sampai hari ini Fraksi Golkar menunggu keputusan Kemendagri terkait usulan dari Badan kehormatan atau dalam paripurna waktu lalu. Memang dari awal juga Fraksi Golkar sangat menghormati proses yang ada,” ujar Politisi Dapil BMR itu.

    “Sampai hari ini juga sikap Partai Golkar sebelum ada keputusan dari Kemendagri, masih memberi tugas kepada saudara James Arthur Kojongian sebagai wakil ketua DPRD,” tambahnya.

    Personil Komisi III DPRD Sulut itu juga menuturkan mungkin setelah beberapa bulan ini, Golkar menunggu kepastian dari Kemendagri tapi sampai saat ini belum, jadi Fraksi akan langsung mempertanyakan secara resmi ke sekretariat dewan terkait tindak lanjut daripada proses tersebut.

    (ABL)

  • Atur Tugas Jaga, Kantor DPRD Sulut Dipastikan Tidak Akan Kekosongan Anggota DPRD

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat Pimpinan DPRD Sulut, Pimpinan Fraksi dan Komisi yang digelar pada Rabu (9/6) diruang serbaguna DPRD Sulut terungkap bahwa jadwal tugas jaga perorangan anggota DPRD Sulut ternyata belum efektif.

    Hal itu dikatakan Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen kepada wartawan.

    Andi silangen menuturkan bahwa waktu lalu disetujui untuk tugas jaga itu perorangan tapi tidak efektif. Sehingga diubah untuk setiap minggu itu ada satu komisi yang standby dan bertanggung jawab untuk menerima aspirasi. Baik dari masyarakat ataupun kunjungan kerja dari daerah lain.

    “Di DPRD Sulut ada empat komisi, jadi dalam satu bulan itu contohnya minggu pertama tugas jaga adalah Komisi I, minggu kedua tugas jaga komisi II dan seterusnya, untuk standby. On Call,” ujar Politisi PDIP itu.

    “Intinya, Kantor DPRD Sulut tidak akan kekosongan anggota DPRD,” Tutupnya.

    (ABL)

  • Fokus Lahirkan Perda Inisiatif, FAS ‘Puji’ MJP

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen memuji kinerja Anggota DPRD MJP perihal keseriusan MJP dalam melahirkan produk hukum daerah atau perda Inisiatif DPRD.

    Hal itu dikatakan Silangen usai rapat Pimpinan DPRD Sulut, Pimpinan Fraksi dan Komisi yang digelar pada Rabu (9/6) diruang serbaguna DPRD Sulut.

    Ketua DPRD mengatakan sudah hampir 7 tahun DPRD Sulut tidak melahirkan Perda Inisiatif. Sehingga tidak ada kegiatan yang namanya sosper (Sosialisasi Perda). Daerah lain itu ada karena mereka ada Perda Inisiatif.

    “Kita harus memberikan penghargaan kepada teman-teman yang masuk BAPEMPERDA. Ada motor yang luar biasa di Bapemperda yakni Pak Melky wakil Bapemperda. Semangatnya sangat luar biasa, bisa tandem dengan Bu (Winsulangi Salindeho) yang punya pengalaman Birokrat 10 tahun diperlengkapi dengan fisik yang luar biasa, dan ditahun 2021 ini perda inisiatif bisa tiga diselesaikan,” puji Silangen.

    Terus terang, lanjut Politisi PDIP itu bahwa tiga fungsi Anggota DPRD kalau tidak diarahkan, sampai kapanpun kita tidak sadar bahwa ada fungsi legislasi. Sehingga tujuh tahun itu, tidak ada sama sekali perda inisiatif.

    ” Periode sebelumnya tidak ada perda inisiatif. Tapi dibulan kemarin sudah ada satu perda inisiatif yang disahkan, dan kedepan ada dua perda inisiatif yang sedang dikerjakan dan ditahun 2021 ini pasti akan selesai yaitu Ranperda Disabilitas dan Pengendalian Sampah Plastik itu lagi dibahas,” jelasnya.

    “Dan juga ada perda-perda luncuran dari teman-teman periode yang lalu termasuk perda irigasi dan perda pohon. Itu kita juga akan selesaikan, sehingga fungsi legislasi ini selalu saya ingatkan, karena teman-teman yang menjalankan fungsi pengawasan itu sudah luar biasa. Disetiap kesempatan, RDP dan turun lapangan. Tapi jangan lupa fungsi legislasi itu juga sebagai indikator, kalau di kedokteran ada indikator orang sehat, waktu kita beri obat kita tahu dia sehat, iyakan. Nah, indikator inilah yang harus menjadi fokus kita. Sekarang kalau tidak ada Perda, indikator kinerja utama adalah perda,” tambahnya.

    Untuk Sosper, bulan juli ini akan dilakukan karena baru tahun 2021 ini dianggarkan khusus untuk Sosialisasi Perda (Sosper).

    (ABL)

  • Pemkot Manado Adakan Program Vaksinasi Gratis

    test.petasulut.com/, Manado – untuk menekan angka positif Covid-19 di Kota Manado, Pemerintah Kota Manado Mengadakan Vaksinasi Gratis kepada masyarakat Kota Manado secara besar-besaran.

    Dengan Program Vaksin Hebat, Pemerintah Kota Manado menargetkan ribuan orang per hari di vaksin. Begini sasaran Pemkot Manado untuk program Vaksin Hebat.

    7.000 orang/hari.
    140.000/bulan.
    420.000/3 bulan.

    Antusiasme masyarakat pun sangat besar untuk mengikuti program Vaksin Hebat tersebut. progran Vaksin Hebat itu dibuka di beberapa titik pelayanan, seperti di rumah-rumah ibadah dan setiap kecamatan di Kota Manado. Rabu, (9/6).

    Karena semakin antusiasnya masyarakat membuat Petugas yang bertugas melakukan Vaksinasi dibeberapa titik itu kewalahan. Pasalnya masyarakat yang ingin ikut divaksin membludak semenjak pukul 09:41 Wita dibeberapa titik seperti di Gereja GPDI Pusat Samrat, GMIM Bumorik, GMIM Logos Paniki, Masjid Miftahul Janna, dan di kecamatan Tuminting, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kecamatan Sario dan titik Vaksinasi lainnya.

    Rian salah satu peserta Vaksinasi Hebat menyebut, "antrian menumpuk karena proses verifikasi yang cukup lama. Tapi tidak mengapa, karena program Pemerintah Kota Manado ini sangat membantu kami demi menjaga dan melindungi keluarga kami," ujar rian saat ditemui dilokasi vaksinasi Hebat.

    Program tersebut tidak semata-mata hanya untuk warga penduduk kota manado saja, namun bagi mereka yang dari daerah lain yang bekerja di kota Manado bisa juga ikut serta dalam vaksinasi tersebut.

  • Walikota Manado Ikut Rapat Paripurna Dengan Dewan Kota

    test.petasulut.com/, Manado – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado tentang Ranperda Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2020, digelar di ruang paripurna kantor DPRD Kota Manado, rabu (9/6).

    Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kota Manado Ibu Dra. Altje Dondokambey, M.Kes, Apt. di ikuti juga oleh Walikota dan Wakil Walikota Manado Bapak. Andrei Angouw dan Bapak. Richard Sualang. Dan Jajaran Pimpinan dan anggota DPRD Kota Manado, Sekot Manado Micler C.S Lakat, Sekwan Zainal Abidin, beberapa pejabat eselon, serta insan Pers dan tamu undangan lainnya.

    Dalam rapat paripurna tersebut Walikota Manado diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Di dalam sambutannya Walikota Manado menjelaskan bahwasannya APBD Kota Manado TA. 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan daerah Kota Manado nomor 4 tahun 2019 tanggal 27 Desember itu merupakan program kerja Pemerintah Kota Manado untuk tahun anggaran 2020.

    "Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, maka Pemerintah Kota Manado Melaksanakan kebijakan anggaran pergeseran untuk melaksanakan kegiatan belanja tak terduga dan kegiatan yang berkaitan dengan Pandemi Covid-19. Adapun kebijakan anggaran pergeseran terakhir ditetapkan melalui Peraturan Walikota Manado nomor 34 tahun 2020, bulan Desember 2020." Jelas Walikota Manado Andrei Angouw.

    Dalam sambutan tersebut juga Walikota mengatakan bahwa untuk laporan secara terperinci sudah di serahkan ke Dewan Kota Manado.

    "Secara garis besar pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Manado tahun anggaran 2020 dimana rincian dan perhitungannya secara detail dapat dicermati pada dokumen-dokumen laporan keuangan yang telah disampaikan pada Dewan yang terhormat." Tandasnya.

    Rapat Paripurna yang usai mendengar sambutan dari Walikota Manado langsung di skors selama 30 menit untuk diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi mempersiapkan pandangan umum dari setiap fraksi terhadap ranperda.

    Waktu skors selesai seluruh fraksi sepakat untuk tidak membacakan pandangan umum fraksi terhadap ranperda tersebut, mengingat protokol kesehatan yang diterapkan sehingga menghemat waktu dalam ruangan paripurna saat itu. Karena salah satu protokol kesehatan mengaturkan bahwa tidak boleh berlama-lama dalam suatu ruangan yang menampung banyak orang.

    Diketahui, rapat paripurna tidak hanya secara fisik tapi ada juga yang mengikuti secara virtual melalui Aplikasi Video Conference Zoom Meeting.

  • Kosong Unsur Pimpinan DPRD, WINSU: Golkar Sangat Rugi

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan status dan proses pemberhentian Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian ditanggapi serius oleh personil Fraksi Golkar Winsulangi Salindeho.

    Dimana dirinya mengatakan bahwa sudah empat bulan ini belum ada keputusan pasti perihal status JAK.

    “Padahal ketentuannya waktu itu kan cuma sekian lama sudah harus ada keputusan tapi nyatanya sampai saat ini, sudah empat bulan ini juga belum ada keputusan dan bagi saya itu sangat merugikan Golkar,” ucap Personil Komisi I DPRD Sulut itu, rabu (9/6) usai rapat Internal Fraksi Golkar Sulut.

    Winsu juga mengatakan bahwa sikap fraksi Golkar adalah menyampaikan surat lagi ke pimpinan Dewan guna menanyakan sampai dimana proses ini.

    “Jadi kalau toh misalnya dari Kemendagri alasanya bahwa hukum beracaranya dalam bentuk kode etik itu belum ada, itu barangkali segera diperhatikan. Bagaimana DPRD Provinsi ada kode etik untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti teman kami (JAK) dari Fraksi Golkar,” jelasnya kepada wartawan.

    “Dalam waktu dekat ini, Fraksi Golkar akan menyurat resmi ke pimpinan dewan. Kalau memungkinkan bisa minggu ini,” tambahnya.

    Sebagai Anggota Fraksi Golkar, Winsulangi Salindeho merasa sangat rugi akan kekosongan posisi Wakil Ketua DPRD Sulut.

    “Pasti rugi. Pertama, dari sisi politik sangat rugi. Bayangkan Fraksi Golkar yang seharusnya ada unsur pimpinan tapi sekarang dinonaktifkan. Demikian juga kita melihat dibaliho-baliho pimpinan DPRD, itu sangat merugikan sekali,” katanya.

    Solusinya, lanjut Aleg Dapil Nusa Utara itu bahwa harus secepatnya ada keputusan dari Kemendagri. Sebab tidak akan mungkin Golkar untuk melakukan pergantian kalau belum ada pemberhentian terhadap apa yang diusulkan oleh DPRD.

    “Terhadap proses ini, saya meminta ada penyelesaian yang tuntas karena kondisinya sekali lagi saya katakan sangat merugikan partai Golkar. Bukan cuma merugikan malah memalukan,” tutupnya.

    (ABL)

  • Wabup Sangihe HELMUD HONTONG Berpulang

    test.petasulut.com/, SULUT – Kabar dukacita kembali menyelimuti masyarakat Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

    Dimana telah berpulang Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Helmud Hontong, pada Rabu (9/6/2021).

    Terinformasi, Helmud Hontong meninggal dunia di dalam pesawat saat perjalanan dari Bali menuju Kota Manado.

    Menurut informasi yang beredar bahwa Hontong menaiki pesawat Lion Air JT.740 dari Denpasar menuju Makassar. Ambulance di stasiun Makassar pun disiapkan.

    Begitu tiba, dokter dan perawat segera naik ke pesawat untuk memeriksa penumpang atas nama Helmud Hontong yang dalam kondisi tidak sadarkan diri.

    Sekitar pukul 16.20 Wita, pihak dokter pun menyatakan Helmud telah meninggal dunia.

    Jenazah kemudian dibawa ke klinik KKP Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk ditangani lebih lanjut sebelum diberangkatkan ke Manado.

    (ABL)

  • Terkait Tambang Mas Sangihe, Ini Jawaban Ketua DPRD Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – PT Tambang Mas Sangihe (TMS) sampai saat ini menjadi buah bibir masyarakat. Dimana warga Sangihe, tokoh adat, tokoh masyarakat dan LSM sangat gencar menyuarakan aspirasi menolak aktivitas tambang di Kabupaten Sangihe.

    Perihal polemik TMS ini, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen pun buka suara.

    Kepada wartawan, Politisi PDIP Dapil Nusa Utara itupun menyampaikan bahwa aturannya muncul setelah kontrak karya ini ada.

    Terinformasi, PT TMS mendapat izin operasi produksi selama 33 tahun, terhitung sejak 29 Januari 2021 hingga 28 Januari 2054.

    “Mengenai hal ini, kita (DPRD Sulut) perlu duduk bersama dengan pemerintah pusat. Untuk itu, saat ini kita aktif mengunjungi Kementerian ESDM dan yang terkait supaya ada jalan keluar yang baik,” ungkap Ketua DPRD Sulut, rabu (9/6) usai mengikuti Rapat Pimpinan DPRD Sulut.

    Ditanya soal adanya potensi kerusakan lingkungan apabila terjadi aktifitas tambang, Andi Silangen menuturkan bahwa betul, jadi itu semua ada aturannya.

    “Makanya kan kewenangan itu dari pusat, kita harus bicarakan bersama,” singkatnya.

    (ABL)

    Video Selengkapnya: