test.petasulut.com/, SULUT – Penambahan kasus positif covid-19 di Indonesia terus memecahkan rekor baru di tiap harinya.
Dimana, update terakhir data covid-19 dari kementerian kesehatan RI adalah 54.000 kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 16 Juli 2021. Dengan total kasus positif Covid-19 yakni 2.780.803 kasus .
Dalam periode yang sama, Indonesia juga mencatatkan rekor baru yakni 1.205 kasus kematian akibat Covid-19
Angka itu menyebabkan total pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 71.397 orang.
Sumber: Kemenkes RI
Dihari yang sama, jumlah kesembuhan yakni 28.079. dengan total pasien sembuh covid-19 di Indonesia berjumlah 2.204.491 orang.
Situasi genting seperti ini juga harus didukung oleh masyarakat dengan selalu mengikuti secara ketat protokol kesehatan.
Pemerintah pun menilai bahwa protokol kesehatan (Pakai Masker, Jaga Jarak, Jauhi Kerumunan dan cuci tangan pakai sabun) saat ini sudah melekat erat untuk dilakukan masyarakat.
Apalagi sekarang ini telah muncul beberapa virus Corona varian baru. Tentunya kepatuhan terhadap protokol kesehatan sangat wajib dilaksanakan oleh setiap orang.
test.petasulut.com/, SULUT -Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Manado Ke-398, Rabu 14 Juli 2021. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hilman Firmansyah Idrus, S.T, berpesan dengan adanya kepemimpinan yang baru dan sinergitas yang terjadi menjadi spirit dalam perubahan kota manado.
“Mari sama-sama kita jaga toleransi antar sesama sebagai wujud terhadap kecintaan Pancasila,”ucap Hilman.
Adapun Anggota DPRD Provinsi Sulut Hilman Firmansyah Idrus mengingatkan dimana saat ini kita masih mengahadapi pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, mari sama-sama kita terus mematuhi anjuran pemerintah.
“Sebagai warga kota manado, mari sama-sama kita terus mematuhi anjuran pemerintah, dalam hal disiplin mengikuti protokol kesehatan (prokes), dan terus mendukung program pemerintah dalam hal melakukan vaksinasi, dalam ikhtiar bersama mencegah penularan Covid -19 di kota manado,”ungkap Hilman Selasa 13 Juli 2021.
Selamat HUT Kota Manado Ke-398 Manado Hebat, Manado Sejahtera bersama rakyat kita jaga kota manado dalam penyebaran Virus Covid-19.
test.petasulut.com/, SULUT – Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Kamis (15/7) Berkantor di Kecamatan Wori serta Bertatap Muka bersama Kepala Camat Dan Hukum Tua Se Kecamatan Wori, Kab Minahasa Utara.
Joune Ganda mengatakan bahwa tujuan dari berkantor ini agar dapat bertatap muka secara langsung dan berbincang mengenai kegiatan pemerintahan sehingga bisa menemukan kendala yang dihadapi dilapangan.
“Sekaligus mencarikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kendala serta memastikan penggunaan anggaran dilaksanakan secara transparan,” kata Ganda.
Dirinya juga menegaskan kepada Plt Hukum Tua agar memiliki performa yang baik supaya posisinya tidak digantikan.
“Dalam kondisi saat ini yang sedang dalam masa pandemi, pemerintah juga harus selalu hadir di tengah – tengah masyarakat,” tutupnya.
Diketahui, Kegiatan berkantor ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat pencegahan Covid-19.
test.petasulut.com/, SULUT – Guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara yang pada pekan terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan surat edaran terkait aktivitas di kantor Dewan. Rabu, (14/7).
surat edaran tersebut dikeluarkan oleh sekretariat DPRD Sulut, sesuai dengan instruksi pimpinan DPRD Sulut. Surat dengan nomor: 800/SET. DPRD/ 363/ 2021 yang bertanda tangan Sekwan Gledy Kawatu itu, berisikan 2 poin yaitu.
– Aktivitas dan kegiatan pelayanan di kantor DPRD Provinsi Sulut dialihkan sementara menjadi kegiatan work from home (WFH), mulai tanggal 15 Juli 2021 (besok).
– Aktivitas dan kegiatan pelayanan di Kantor DPRD Provinsi Sulut akan dilaksanakan kembali mulai tanggal 21 Juli 2021.
Sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu
Sekwan Glady Kawatu mengatakan, terkait kelanjutan aktivitas di lingkungan kantor DPRD Sulut nanti akan di infokan lagi.
“Untuk aktivitas di lingkungan DPRD Provinsi Sulut kedepannya seperti apa. Nanti, akan diedarkan informasinya lagi,” Tutur Kawatu.
test.petasulut.com/, SULUT – Kasus Covid-19 ditanah air pada beberapa pekan terakhir ini melonjak drastis.
Bahkan pada beberapa hari belakangan ini terus memecahkan rekor tertinggi di dunia, dalam hal penambahan kasus positif covid-19 harian.
Lonjakan kasus itu pula diikuti juga oleh Provinsi Sulawesi Utara. Dimana pada sepekan terakhir, kasus positif covid-19 terus meningkat.
Ini data kasus covid-19 di Sulut pada sepekan terakhir, yang berhasil di rangkum media test.petasulut.com/ berdasarkan update data covid-19 pemerintah provinsi Sulut.
– 6 Juli 2021: 162 kasus positif Covid-19
– 7 Juli 2021: 128 kasus positif Covid-19
– 8 Juli 2021: 216 kasus positif Covid-19
– 9 Juli 2021: 277 kasus positif Covid-19
– 10 Juli 2021: 217 kasus positif Covid-19
– 11 Juli 2021: 144 kasus positif Covid-19
– 12 Juli 2021: 89 kasus positif Covid-19
Total kasus positif Covid-19 di Sulut pada sepekan terakhir (6-12 Juli 2021) yaitu 1.233 kasus.
Data Covid -19 di Sulut (Sumber: Instagram Pemprov Sulut)
Untuk kasus aktif covid-19 sampai detik ini yaitu 1.646 kasus.
Total Kasus sembuh 15. 621 orang dan yang telah meninggal, 577 orang.
Dengan ini, total kasus positif covid-19 di Sulut sejak awal pandemi melanda yaitu 17.844 kasus.
Pemerintah pun menilai bahwa protokol kesehatan (Pakai Masker, Jaga Jarak, Jauhi Kerumunan dan cuci tangan pakai sabun) saat ini sudah melekat erat untuk dilakukan masyarakat.
Apalagi sekarang ini telah muncul beberapa virus Corona varian baru. Tentunya kepatuhan terhadap protokol kesehatan sangat wajib dilaksanakan oleh setiap orang.
test.petasulut.com/, NASIONAL – Direktur Eksekutif Political and Policy Public Studies (P3S) Jerry Massie menyoroti tajam kinerja pemerintah dalam hal pemberantasan covid-19 ditanah air.
Massie menilai bahwa anggaran penanganan Covid-19 sudah di atas Rp 1.000 triliun ini sudah wasting money atau membuang uang terlalu banyak.
"Ada pikir indikasi korupsi disana. Lebih parah peringkat kita berada pada posisi pertama di dunia penanganan terburuk Covid-19. Padahal anggaran sekian banyak berbeda dengan hasilnya, yang mana Indonesia mencapai 40 427 kasus perhari dan sudah tembus 2,6 juta terpapar Covid-19," jelasnya, selasa (13/7) kepada media test.petasulut.com/
Anggaran Covid-19 di Singapura saja lanjut Jerry, hanya Rp 10,6 triliun dan vaksin COVID-19 gratis tapi mereka saat ini bebas corona sama seperti Vietnam dengan menggunakan metode 3T (Tracing, Testing Treatment) buntutnya mereka bebas Covid. Begitu pula pemerintah India menghabiskan sekitar US$5 miliar (sekitar Rp73 triliun) untuk menyediakan vaksin gratis.
"Saat ini kita terlalu banyak mendata, rapat koordinasi sampai rapat kerja membahas penyebaran Covid-19 dan juga membisniskan vaksin Covid-19. Jangan-jangan virus pun dibisniskan," tuturnya.
"Kita tak fokus. Ada yang sibuk urus obat, proyek, orang asing, vaksin dibisniskan. Kita harus satu arah bukan dua arah. Ditengah pandemi begini pikiran jangan terbelah dan bercabang," tambahnya.
Massie juga memandang jika kita lockdown, paling mentok Rp 200-300 triliun dipakai saja dana Silpa ada 300-an triliun dan anggaran kesehatan yang tertata dalam APBN hanya 20 persen serapan anggaran atau yang dipakai dari Rp. 169.7 triliun.
"Gaya pengeluaran di Indonesia sama persis dengan partai Demokrat liberal progresif AS yang dipimpin para "squad" Alexandra Ocazio Cortez yang mendesak anggaran $6 triliun tapi tolak Grand Old Party (GOP) atau partai Republik yang sebelumnya anggaran $1,9 triliun telah di loloskan di senat untuk anggaran Covid-19," pungkasnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Keseriusan pemerintah dalam hal membangun berbagai sarana penunjang pariwisata di Sulawesi Utara patut mendapat acungan jempol.
Salah satunya, fasilitas terminal wisata pelabuhan Likupang yang berada di lahan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Likupang di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Minut, Sulut.
Pelabuhan wisata likupang itu diketahui terus dipacu pembangunannya dan ditargetkan akan tuntas pada tahun 2022 nanti.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu juga sempat mengapresiasi kinerja Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Likupang yang sampai saat ini tengah fokus dalam pembangunan terminal wisata itu.
” Tentunya Kami (DPRD Sulut) akan terus menunjang UPP Kelas III Likupang dalam pembangunan terminal wisata ini,” kata Waworuntu, selasa (13/7) di ruang kerjanya.
Disisi lain, Kepala Pelabuhan Kelas III Likupang M. Qowi mengatakan pembangunan terminal wisata pelabuhan Likupang merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendukung kawasan Strategi Pariwisata Nasional di daerah tersebut.
Pelabuhan Wisata Likupang yang berada di lahan kantor UPP Kelas III Likupang
Qowi juga memaparkan proses serta tahapan pembangunan terminal wisata telah dilaksanakan persetujuan kontrak Tahun Jamak (Multy Years Contract) Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Likupang TA. 2021 – 2022 sudah keluar dan ditanda tangani Menteri Perhubungan pada tanggal 21 Juni 2021.
” Lelang Pekerjaan konstruksi saat ini sudah memasuki tahap SPPBJ dan Lelang Pekerjaan Supervisi sudah memasuki tahap masa sanggah prakualifikasi, rencana kontrak akhir bulan Juli 2021 ini.” jelas Qowi kepada wartawan Selasa (13/7/21) melalui pesan Whatsapp.
Sementara itu terkait harapan wakil rakyat Sulut Braien Waworuntu untuk melibatkan tenaga kerja lokal dalam pembangunan fasilitas pelabuhan, menurut Qowi selama ini pihaknya tetap berkomitmen untuk memprioritaskan penduduk sekitar maupun warga Minahasa Utara.
” Terkait pelibatan tenaga kerja lokal, pasti kami selalu libatkan warga sekitar Likupang / Minahasa Utara. Nanti setelah kontrak dan pekerjaan dimulai akan kami informasikan terkait jumlah tenaga kerja yang dilibatkan. Setiap pembangunan di Pelabuhan Laut Likupang guna mendukung KEK Pariwisata dan Destinasi Super Prioritas Likupang akan selalu melibatkan tenaga kerja lokal, ” terangnya.
Dikatakannya untuk tahun 2020 kemarin pihaknya telah melibatkan 30 tenaga lokal dan 15 tenaga dari luar. Sedangkan untuk pekerjaan padat karya di Pelabuhan Laut Likupang untuk Bulan April 2021 juga telah melibatkan 50 pekerja lokal/warga sekitar Pelabuhan untuk pengecatan pagar dan pembersihan lingkungan pelabuhan.
Disisi lain Qowi juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan wakil rakyat Sulut dalam menunjang pembangunan fasilitas pariwisata yang ada di pelabuhan Likupang.
Diketahui, pembangunan sarana itu bakal menghabiskan anggaran Rp 40 miliar untuk tahun 2021 sampai 2022.
test.petasulut.com/, SULUT – Pemerintah saat ini tengah membangun pelabuhan Wisata Likupang, tepatnya di lahan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Likupang di Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Minut, Sulut.
Diketahui, saat ini Gedung utama pelabuhan wisata sudah berdiri. Tinggal menunggu pembangunan dan pengadaan lebih lanjut seperti pembuatan dermaga apung, area parkir, ruang terbuka hijau dan penunjang lainnya.
Pelabuhan Wisata Likupang ini diketahui akan menjadi salah satu di antara sejumlah fasilitas penunjang KEK Pariwisata Likupang.
Awal tahun 2021, Kepala Pelabuhan Kelas III Likupang M. Qowi sempat mengatakan bahwa pengembangan secara keseluruhan fasilitas pelabuhan laut Likupang akan selesai tahun 2022.
” Khusus fasilitas terminal wisata, akan diselesaikan tahun 2021 namun secara keseluruhan pengembangan fasilitas yang ada di Pelabuhan Laut Likupang direncanakan selesai tahun 2022 nanti ” tandas Qowi waktu lalu.
Menanggapi itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu sangat mengapresiasi atas apa yang tengah di lakukan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Likupang bersama para pihak terkait dalam hal pembangunan Pelabuhan wisata ini.
” Tentunya Kami (DPRD Sulut) akan terus menunjang UPP Kelas III Likupang dalam pembangunan terminal wisata ini,” kata Waworuntu, selasa (13/7) di ruang kerjanya.
Braien mengakui bahwa kepala Pelabuhan Kelas III Likupang M. Qowi sangat kooperatif dan santun dalam melaksanakan tugasnya.
“Pak Qowi memang sangat cekatan. Hal itu terlihat saat kunker komisi IV waktu lalu, dimana saat Komisi IV meminta data perihal tenaga kerja disana, pak Qowi sangat cepat memberikan data tenaga kerja itu dan langsung menindaklanjutinya,” jujur Braien.
Waworuntu pun berharap, untuk pembangunan ini masyarakat sekitar bisa dilibatkan.
“Semoga warga lokal dilibatkan dalam pembangunan Pelabuhan wisata Likupang,” tutupnya.
test.petasulut.com/, SULUT – Bupati dan Wabup Minut Joune Ganda-Kevin Lotulong, selasa (13/7) hari ini di Pendopo Pemkab Minut, mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerapan TTE (Tanda Tangan Elektronik) yang dilakukan melalui Zoom Meeting oleh Badan Siber dan Sandi Negara Melalui Unit Pelaksana Teknis Balai Sertifikat Elektronik.
Narasumber dalam kegiatan ini adalah Rinaldy, S.Sos., M.T.I, selaku Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN.
Hadir juga dalam kegiatan itu yakni Sekretaris Daerah, Jajaran Pemkab Minut, Kepala Dinas Kominfo dan Persandian.
Pada kegiatan itu, Bupati JG mengatakan bahwa pada saat ini tanda tangan sudah mulai beralih dari manual menuju ke tanda tangan elektronik.
“Ini tentunya merupakan salah satu perkembangan yang sangat baik, dimana dengan adanya tanda tangan elektronik ini informasi yang ada dalam suatu data itu dapat kita cek keasliannya atau kita verifikasi data yang ada,” ungkap Ganda.
Dengan pengecekan yang sudah melalui sistem ini lanjut Joune, maka pengecekan data akan lebih mudah dan cepat, sehingga hoax yang beredar dapat cepat diantisipasi.
“Semoga dengan adanya tanda tangan elektronik ini masyarakat akan lebih mudah mengecek informasi yang ada dan tanggap dalam memilah informasi – informasi yang ada,” Pungkas Bupati Minut.
Diketahui, kegiatan tersebut tetap mengikuti Protokol Kesehatan secara ketat guna pencegahan Covid-19.
test.petasulut.com/, SULUT – Fraksi Partai NasDem Sulut memberikan jawaban serta tanggapan terkait dua Ranperda Prakarsa DPRD Sulut yakni Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas dan pengendalian sampah plastik.
Dimana Fraksi NasDem menyimpulkan sekaligus menyetujui kedua Ranperda itu untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan undang-undang yang berlaku.
Sebelumnya, Gubernur Sulut melalui Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam sambutannya di Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian/penjelasan DPRD terhadap Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas dan pengendalian sampah plastik mengatakan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas prakarsa DPRD ini diharapkan dapat menjangkau pemenuhan kesamaan kesempatan untuk penyandang disabilitas, dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Termasuk disitu penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan kesetaraan terhadap kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas dan adil, sejahtera lahir dan batin serta bermartabat.
Dan juga, terkait Ranperda pengendalian sampah plastik.
“saya mengapresiasi inisiatif dari DPRD perihal Ranperda pengendalian sampah plastik. Harapannya agar ranperda ini segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi Perda. Harapan juga pak Gubernur TPA Regional segera selesai sudah didukung juga oleh regulasi yang terbaik sehingga kerja sama antar kabupaten kota langsung terjadi. Karena kita tahu persis pada pengelolaan nanti harus juga ada regulasi-regulasi lanjutan untuk juga pembagian-pembagian kewenangan, hak maupun pembagian keuntungan di lintas kabupaten dengan pemerintah provinsi,” jelas Wagub.
Rapat Paripurna DPRD Sulut
Ketua Fraksi NasDem, Nick Adicipta Lomban mengatakan, setelah mendengar dan mencermati tanggapan Gubernur Sulut melalui Wagub perihal dua Ranperda Prakarsa DPRD Sulut, Fraksi NasDem mengapresiasi respons positif dan sependapat dengan Gubernur Sulut terkait Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang disabilitas.
“Fraksi NasDem juga mengapresiasi dan memastikan bahwa BAPEMPERDA dalam hal ini telah membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk partisipasi masyarakat dengan mengundang dan mendengarkan aspirasi dari perwakilan-perwakilan kelompok organisasi Disabilitas yang ada di Sulut,” Ucap Nick saat memberikan jawaban fraksi, Senin (12/7) diruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Dalam pemahaman Fraksi NasDem lanjut Lomban, esensi dari ranperda ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan, penghormatan dan memberikan kesempatan maupun ruang yang seluas-luasnya kepada para penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan mengembangkan potensi serta membangun masyarakat yang inklusif khususnya di provinsi Sulut.
“Oleh karena itu Fraksi NasDem berharap ranperda ini dapat diselesaikan secara cermat dan tepat serta pembahasan yang mengedepankan prinsip fokus dan serius, sehingga kita dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan bermanfaat,” jelasnya.
Terkait Ranperda tentang pengendalian sampah plastik, Fraksi NasDem mengapresiasi terkait respons dan pendapat dari Gubernur yang disampaikan oleh Wagub.
“Fraksi NasDem juga mengapresiasi atas langkah-langkah kebijakan yang sudah sebelumnya diambil oleh pemerintah provinsi Sulut. Bapak Gubernur dan Wagub tentang pengendalian sampah,” kata Personil Komisi II DPRD Sulut itu.
“Fraksi NasDem juga sepakat dalam pengelolaan sampah plastik mengedepankan tiga prinsip utama yaitu REDUSE, REUCE dan RECYCLE sehingga Fraksi NasDem berharap agar ranperda ini dapat diselesaikan secara cermat dan tepat. Atas apa yang telah disampaikan ini, Fraksi NasDem menyepakati dan setuju kedua Ranperda ini untuk kemudian dibahas ketahap selanjutnya,” tutup Politisi Dapil Bitung-Minut itu.
