Test Peta Sulut

Tag: 2021

  • KPK Datangi Kantor DPRD Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi Pemberantasan Korupsi, rabu (16/6) siang, mendatangi Kantor DPRD Sulut guna audiensi dan koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di pemerintah provinsi Sulut.

    Tim KPK itupun diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.

    Pada pertemuan itu, ketua DPRD Sulut Andi Silangen menyambut baik kedatangan direktorat koordinasi dan supervisi wilayah IV KPK, yakni Bapak Andi purwana dan Rusvian dalam rangka audiensi dan koordinasi.

    “Penghargaan tinggi saya sampaikan kepada tim KPK yang hadir langsung di kantor DPRD Sulut untuk beraudiensi dan tentunya mensosialisasikan hal hal yang berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tentunya ini penghargaan dan kehormatan bagi DPRD, karena kesempatan berkoordinasi langsung sekaligus mendapatkan arahan dan masukan sehingga segenap pimpinan dan anggota DPRD dan sekretariat DPRD terhindar dari tindakan korupsi,” jelas silangen.

    “Kami segenap pimpinan dan anggota DPRD berkomitmen dan sangat mendukung berbagai upaya dan langkah pemberantasan dan pencegahan korupsi. Untuk itu, kami anggota DPRD mengharapkan arahan dan masukan dari bapak Andi dan Rusvian agar kinerja DPRD Sulut untuk melayani masyarakat tanpa korupsi dapat terwujud,” tambahnya.

    Pada kesempatan itu, direktorat koordinasi dan supervisi wilayah IV KPK, yakni Andi purwana memberikan arahan perihal program pemberantasan korupsi terintegrasi di pemerintah daerah.

    (ABL)

  • Dihadapan Eksekutif, Fraksi NasDem Sulut Ajak Semua Pihak Peduli Lingkungan Hidup

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, di rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka penyampaian dan Penjelasan Gubernur Sulut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (15/06/2021).

    Fraksi Nasdem menyampaikan pandangannya melalui Mohammad Wongso, politisi dari dapil Bolaang Mongondow Raya.

    Dihadapan pihak Eksekutif yang dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw, didampingi Sekretaris Provinsi Edwin Silangen, Fraksi Nasdem meminta semua pihak menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

    “Kami Partai Nasdem mengajak semua pihak untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Fraksi Nasdem juga akan terus mengawal setiap proses investasi dan pembangunan agar selalu berada pada aspek-aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik demi keberlanjutan perekonomian dan keberlanjutan di Provinsi Sulut,” ujar Wongso.

    Nasdem mengajak semua pihak untuk menjaga ekosistem laut.

    “Mari jaga laut kita, karena pentingnya ekosistem laut untuk manusia, pengelolaan laut yang berkelanjutan dan kekayaan sumber daya maritim akan terus mendukung pemulihan ekonomi dan menjadi landasan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan,” jelas Wongso.

    (ABL)

  • Bupati JG Lantik Pengurus Aliansi Keke/Utu Minut Periode 2021-2025

    test.petasulut.com/, SULUT – Bupati Minahasa Utara (Minut) melantik pengurus Aliansi Keke/Utu Kabupaten Minahasa Utara Periode 2021-2025 yang diselenggarakan di Pendopo Pemkab, Selasa (15/6-21).

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengucapkan selamat dan sukses bagi pengurus yang baru dilantik.

    “Selamat dan sukses Ketua Ibu Ninha Dengah Kindangen serta pengurus Aliansi Keke/Utu, kiranya menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan program-program Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, terlebih dimasa pandemi Covid-19 ini,” Ujar Bupati.

    Selanjutnya, Bupati menginggatkan kepada pengurus untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat perihal penanganan covid19.

    “Kita diingatkan untuk selalu mengedukasi masyarakat agar tetap disiplin mengikuti Protokol anjuran Pemerintah terkait pencegahan Covid-19,” Harapnya.

    Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua Ikatan Nyong dan Noni Sulut Ibu dr. Kartika Devi Kandouw Tanos.

    (BG)

  • WONGSO: Ranperda BMD Sudah Tahap Finalisasi

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui panitia khusus (Pansus) Barang Milik Daerah (BMD) pemerintah provinsi Sulawesi Utara memasuki babak final.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua Pansus Mohammad Wongso seusai menggelar rapat koordinasi Pansus bersama pemerintah provinsi yang di hadiri oleh Asisten Administrasi Umum atau Asisten III Gemmy Kawatu didampingi Sekwan Glady Kawatu, Selasa (15/6).

    “Jadi Rapat ini dilaksanakan bertujuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang sebelumnya pembahasan telah kami lakukan sampai pada turun lapangan mengecek langsung BMD yang ada. Pada saat ini, kami (Pansus) tinggal finalisasi terkait dengan aturan yang ada,” Jelas Wongso.

    Dirinya pun berharap, rancangan peraturan daerah (Ranperda) ini bisa segera menjadi peraturan daerah (perda) sehingga pemerintah provinsi bisa menjadikan ini sebagai acuan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama terkait dengan BMD.

    Pun, Politisi asal Bolaang Mongondow Raya ini menyebut bahwa Pansus akan mengejar waktu secepatnya untuk penetapan perda ini.

    “Kami usahakan secepatnya sudah selesai, ini tinggal penyesuaian saja di pemprov. Memang ada aturan yang harus disesuaikan lagi oleh Pansus dan itu menjadi sedikit kendala saat ini. Tapi kami mengusahakan secepatnya selesai perda ini. Dan untuk jadwal selanjutnya, kami (Pansus) akan mengatur waktu dengan pihak sekertariat pertemuan berikutnya. Rencananya besok, tapi kalo besok belum sempat nanti kami jadwalkan Senin dan/atau Selasa pekan depan ini sudah harus clear,” Tutup Politisi Partai Nasdem tersebut.

    Sebelumnya, Pansus bersama pemerintah Provinsi telah selesai membahas draft Ranperda tersebut. Pasal demi pasal telah selesai dibuat dan telah melalui pembahasan sampai pada turun lapangan untuk melihat langsung dilapangan.

    (ABL)

  • Harga Cengkih dan Kopra Naik, JAK Apresiasi Kerja Keras Pemprov

    test.petasulut.com/, SULUT – Harga Komoditi Kopra dan Cengkih di Sulut pada waktu lalu sempat anjlok. Masyarakat pun pada waktu itu berteriak kepada pemerintah untuk menaikkan kembali harga Kopra dan Cengkih.

    Namun kini, keseriusan pemerintah Provinsi Sulut dibawah pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandow (ODSK) dalam upaya peningkatan harga komoditi Kopra dan Cengkih patut mendapat acungan jempol.

    Dimana, harga pasaran kopra yang mencapai Rp.14 ribu/kg serta cengkih Rp/125 ribu/kg.

    Hal itupun diapresiasi oleh wakil rakyat Sulut James Arthur Kojongian.

    Politisi partai Golkar yang akrab disapa JAK ini menilai kerja keras pemerintahan ODSK untuk mensejahterakan petani di daerah bumi nyiur melambai sangat dirasakan masyarakat dengan naiknya harga pasaran kopra dan cengkih.

    Membaiknya harga kedua komoditi tersebut menurut JAK, sangat membantu pendapatan ekonomi masyarakat dalam menghadapi situasi sulit akibat Pandemi covid 19 saat ini.

    ”Ini adalah bukti kepedulian pak Gubernur Olly Dondokambey dan wakil Gubernur pak Steven Kandow dan jajaran Pemprov Sulut kepada masyarakat petani bahkan lebih dari itu sebagai bentuk dorongan bagi para pengusaha di dua komoditi ini, agar lebih lagi membuka harga lebih tinggi secara perlahan namun pasti” ungkap JAK Selasa, (15/6).

    JAK menambahkan sebagai wakil rakyat dirinya memberi dukungan penuh kepada Pemprov maupun instansi terkait yang tetap setia berpikir untuk kesejahteraan serta memakmurkan rakyat Sulut.

    Disisi lain legislator Dapil Minsel – Mitra ini berharap, para petani di Sulut dapat berkolaborasi serta bersinergi dengan pemerintah maupun sesama petani terutama memperhatikan kualitas produksi agar komoditi primadona andalan Sulawesi Utara ini semakin baik bahkan lebih meningkat dari sisi harga pasaran.

    (ABL)

  • Bupati Minut JOUNE GANDA Ikuti Pembekalan Pemerintahan Dalam Negeri Gelombang II

    test.petasulut.com/, SULUT – Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, senin (14/6) mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Gelombang ke II secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kegiatan ini dibuka langsung oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Bapak Tito Karnavian.

    Dan Pembekalan ini diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia non petahana, yang baru saja terpilih pada pilkada 9 Desember 2020.

    Ini pembekalan gelombang kedua angkatan 3, 4, 5, dan 6 akan berlangsung selama lima hari hingga tanggal 18 Juni 2021.

    “Pelaksanaan pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan semangat pengabdian Kepala Daerah, dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah, dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati,” ungkap Joune Ganda.

    (Billy George)

  • Bulutangkis Indonesia Berduka, MARKIS KIDO Tutup Usia

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Dunia Bulutangkis Indonesia berduka.

    Dimana terinformasi Pasangan emas Hendra Setiawan pada tahun 2000an yakni Markis Kido tutup usia.

    Legenda Ganda Putra Markis Kido dikabarkan telah meninggal dunia lewat unggahan Twitter eks pebulu tangkis Indonesia, Yuni Kartika, pada Senin (14/6) malam WIB.

    ”Telah meninggal dunia salah satu pebulu tangkis terbaik tanah air, Markis Kido. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi tuhan YME. Amin,” tulis Yuni Kartika di Twitter pribadinya.

    Postingan Instagram Yuni Kartika

    ”Selamat jalan Markis Kido,” pungkasnya.

    Kabar meninggalnya Markis Kido kemudian juga dikonfirmasi oleh PBSI melalui akun media sosialnya.

    Markis Kido meninggal dunia di usia 36 tahun. Selama masa baktinya untuk Indonesia, ia telah memenangi banyak gelar bergengsi, di antaranya emas Asian Games dan SEA Games.
    Setelah pensiun sebagai pebulu tangkis profesional, Markis Kido sempat menjadi pelatih ganda putra U-15 dan U-17 di klub Jaya Raya.

    (ABL)

  • Tolak TMS, GMNI Sangihe: Teruskan Perjuangan Alm. HELMUD

    test.petasulut.com/, SULUT – Mengenang sosok Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong.

    Helmud merupakan sosok teladan dan inspiratif bagi masyarakatnya.

    Ketika sangihe diperhadapkan dengan situasi genting dimana sebagian wilayahnya terancam akan tereksploitasi secara besar-besaran, Helmud Hontong bersikap untuk menentang hal itu. Itu dibuktikan dengan mengirim surat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) prihal izin tambang emas di wilayahnya.

    Surat Helmud kemudian menyebar di media sosial. Helmud meminta Kementerian ESDM mempertimbangkan untuk membatalkan surat izin operasi kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe. Korporasi tersebut merupakan pemegang Kontrak Karya (KK) generasi ke-7 dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada 27 April 1997.

    “Kepeduliannya bukan hanya menolak Pertambangan di Sangihe, Embo, sapaan akrab wakil Bupati Sangihe ini, selalu membantu masyarakat yang yang tidak mampuh membayar biaya rumah sakit, Helmud Hontong pun membayar biaya tersebut. Banyak kebaikan yang ditinggalkan, dan akan selalu dikenang oleh Masyarakat Sangihe,” ungkap Ketua DPC GMNI Sangihe, Edmon Dolongseda, minggu (13/6).

    “Untuk itu, kami DPC GMNI Sangihe menolak dengan tegas masuknya PT. TMS di Kepulauan kami,” tambahnya.

    Perjuangan Alm. Wakil Bupati, Helmud menolak PT. TMS akan diteruskan dan diperjuangkan.

    “GMNI siap berjuang menolak masuknya PT. TMS di Sangihe,” tuturnya.

    (ABL)

  • Ini Penegasan Ketua DPRD Sulut Terkait Penamaan RSUD ODSK

    test.petasulut.com/, SULUT – Nama RSUD ODSK Provinsi Sulut sempat menjadi polemik dan perbincangan publik Sulut.

    Dimana pada beberapa pekan lalu, Para Dokter Senior sempat membawa aspirasi ke gedung DPRD Sulut terkait penamaan RSUD ODSK.

    Terkait hal itu, Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen menegaskan bahwa penyebutannya tak akan berubah. Keberadaannya tinggal menunggu penguatan akreditasi. nama RSUD Provinsi Sulut tetap adalah ODSK.

    “Nama tetap sama karena itu sudah pergubnya (peraturan gubernur),” ungkap Silangen, dalam jumpa dengan wartawan, Rabu (9/6), di ruang serba guna DPRD Sulut.

    Disampaikannya, sebutan ODSK ini bukanlah nama orang. Ada kepanjangannya berkaitan dengan kesehatan.

    “ODSK itu Optimalisasi Daerah Sehatkan Keluarga,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

    Menurutnya, persoalan sekarang yang harus menjadi fokus adalah akreditasi dadi RSUD Provinsi Sulut tersebut. Ini baginya yang lebih penting untuk dicapai.

    “Akreditasi itu sangat dibutuhkan karena itu menjadi dasar rumah sakit bisa jalan,” paparnya.

    Bagi Silangen, akreditasi itu pada prinsipnya pasien harus saftey atau punya jaminan keamanan. Apabila belum ada akreditasi maka sulit untuk melakukan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    “Kalau belum diakreditasi kerjasama dengan BPJS sangat sulit. Makanya setelah digrand-opening itu segera harus diakreditasi,” kuncinya.

    (ABL)

  • PSI Sulut Jagokan GIRING Maju Pilpres 2024

    test.petasulut.com/, SULUT – Pergelaran pemilihan presiden (Pilpres) diketahui akan digelar pada tahun 2024 nanti.

    Namun, suguhan berbagai figur sudah ramai dipertontonkan di ruang publik. Dan dibeberapa daerah, partai politik  sudah menyatakan sikap bahkan berkomitmen untuk mendukung figur mereka maju dalam kontestasi Pilpres.

    Salah satunya, Partai kaum muda yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dimana seluruh kader partai PSI menyatakan komitmen untuk mendukung Ketua Umumnya (Ketum) Giring Ganesha dalam memperebutkan kursi calon presiden (Capres) Republik Indonesia (RI).

    Sikap dukungan ini telah menjadi keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Bahkan seluruh kepengurusan PSI se-Indonesia.

    “Untuk mendukung ketum Giring Ganesha sebagai Capres,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulut, Melky Pangemanan, Rabu (9/6), di ruang kerjanya.

    Dijelaskannya, Giring Ganesha sudah melakukan keliling seluruh Indonesia. Dia telah bertemu dengan seluruh generasi  muda, komunitas perempuan, pegiat sosial lingkungan.

    “Dan seluruh masyarakat yang menginginkan ada perubahan,” ungkap Melky.

    Ketua DPP PSI, Giring Ganesha (Kiri) – Ketua PSI Sulut, Melky Pangemanan (Kanan) (Sumber: Foto Istimewa)

    Ini dinilai berimplikasi positif kepada elektabilitas Giring. Hal itu terbukti ketika melihat di lembaga-lembaga survei namanya sudah muncul.

    “Dan ini adalah kerja politik yang cukup panjang. Kita juga dalam tugas sebagai kepengurusan di provinsi sampai ke kabupaten kota tetap sosialisasi,” ujar Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut ini.

    Bagi Melky, Indonesia perlu ada perubahan. Hal itu dengan pentingnya ada pemimpin muda yang visioner.

    “Yang mengerti atas persoalan publik,” kunci wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung.

    (ABL)