Test Peta Sulut

Tag: 2021

  • KEMENKES: 148 Kasus Covid-19 Varian Baru Terdeteksi di 12 Provinsi

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Sebagian besar daerah di Indonesia terjadi lonjakan kasus Covid-19.

    Lonjakan itu dibuktikan dari peta sebaran covid-19 di beberapa daerah maupun jumlah pasien covid-19 di rah sakit.

    Melansir dari Kompas.com, Para ahli menyebut hal ini disebabkan karena diabaikannya protokol kesehatan, longgarnya kebijakan pemerintah, dan varian baru virus corona yang masuk ke dalam negeri.

    Salah satunya varian Delta atau B.1.617.2 yang mudah menular dan disebut sebagai salah satu penyebab lonjakan kasus di Indonesia.

    Begitu juga dengan varian of concern Covid-19 lainnya, yakni Alpha dan Beta yang masih harus diwaspadai.

    Untuk jumlah kasus covid-19 varian baru(Alpha, Beta, dan Delta), terdapat 148 kasus di 12 provinsi di Indonesia.

    Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tirmizi, menyebut hingga hari ini sudah ditemukan 148 kasus infeksi varian Alpha, Beta, dan Delta di Indonesia.

    “Sudah ada 148 kasus yang kita temukan (varian Alpha, Beta, dan Delta). (Untuk varian Delta) di 6 propinsi dan sebagian besar adalah transmisi lokal,” kata Nadia dilansir dari Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

    Jumlah tersebut adalah infeksi Covid-19 varian Alpha, Beta, dan Delta, yang sudah beberapa waktu lalu terdeteksi di Tanah Air.

    Untuk varian Delta, terdapat di 6 provinsi dan Jawa Tengah disebut menyumbang kasus tertinggi.

    “(Jumlah itu) Delta saja, di DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah,” jabar Nadia.

    Sebaran varian Alpa, Beta, dan Delta
    Berdasarkan data per 13 Juni 2021, berikut ini adalah sebaran kasus infeksi Covid-19 varian Alpha, Beta, dan Delta yang ditemukan di Indonesia:

    1. Varian Alpha

    – Kepulauan Riau: 1 kasus
    – Sumatera Utara: 2 kasus
    – Sumatera Selatan: 1 kasus
    – Riau: 1 kasus
    – DKI Jakarta: 24 kasus
    – Jawa Tengah: 1 kasus
    – Jawa Barat: 2 kasus
    – Jawa Timur: 2 kasus
    – Bali: 1 kasus
    – Kalimantan Selatan: 1 kasus

    2. Varian Beta

    – DKI Jakarta: 4 kasus
    – Jawa Timur: 1 kasus

    3. Varian Delta

    – Sumatera Selatan: 3 kasus
    – DKI Jakata: 20 kasus
    – Jawa Tengah: 75 kasus
    – Kalimantan Tengah: 3 kasus
    – Kalimantan Timur: 3 kasus.

    Pemerintah pun tak putus-putusnya menghimbau kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran wabah covid-19. Apalagi sekarang, Varian baru covid-19 telah terdeteksi.

    (ABL)

  • UPDATE, Kasus Sembuh Covid di Sulut Alami Peningkatan

    test.petasulut.com/, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus merilis data Covid-19, dimana data per tanggal 18 juni 2021 jam 22.00 Wita terus mengalami perubahan.

    Jumlah kasus Covid-19 yang sembuh tiap harinya mengalami peningkatan signifikan namun disisi lain kasus aktif juga terus bertambah.

    Berikut ini data terkini kasus Covid-19 di Sulawesi Utara.

    Data Terkini Covid-19 di Sulut (Sumber: Instagram Pemprov Sulut)

    Untuk Peta sebaran Covid-19 di Sulawesi Utara. Manado, Minut, Tomohon, Minahasa, Bitung dan Kotamobagu masuk Zona Orange (Risiko Sedang).

    Dan untuk kabupaten/kota lainnya masuk Zona Kuning (Risiko Rendah).

    Peta Sebaran Covid-19 di Sulut (Sumber: Instagram Pemprov Sulut)

    Pemprov Sulut pun tak henti-hentinya mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran wabah Covid-19.

    Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan sering mencuci tangan pakai sabun atau Handsanitizer.

    (ABL)

  • Kunker KPK di Minut, Bupati Joune Ganda: Deteksi Lebih Dini Potensi Terjadinya Korupsi

    test.petasulut.com/, SULUT – Bupati Joune Ganda bersama Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerima Kunjungan Kerja KPK (KPK) dalam rangka Monitoring Centre for Prevention (MCP) atau Monitoring Dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terentegrasi dan Manajemen Aset Daerah di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat bupati lantai 3 pemkab Minut,Jum’at (18/6/21).

    Turut hadir dalam kunjungan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wahyudi (Kasatgas Wilayah IV) KPK RI bersama jajaran.

    Pada kesempatan itu, Bupati Minut Joune Ganda mengapresiasi kunjungan tersebut.

    “Karena pemerintahan Daerah lebih Transparan dan Akuntabel Dalam Penyelanggaraan Tata Kelola Pemerintahan serta untuk mencegah atau mendeteksi lebih dini potensi-potensi terjadinya Korupsi. Pembenahan-pembenahan terutama E-Planning, E-Budgeting dan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah),” ujarnya.

    “Karena itu Saya menyambut baik kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan peran serta pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam mencegah korupsi,” tutup JG.

    Dalam kegiatan itu, Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 ketat pun tetap dijalankan.

    (BG)

  • 51 Pegawai Tak Lulus TWK, JT Dukung Keputusan KPK

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Prov Sulut) Ir. Julius Jems Tuuk menanggapi serius perihal polemik yang terjadi di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, ada 51 pegawai dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada beberapa waktu lalu.

    Dihadapan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Andi purwana dan Rusvian, Politisi partai PDIP itupun menyatakan sikap mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah terkait keputusan strategis dalam hal pemberantasan korupsi.

    Sikap tersebut disampaikan Legislator perwakilan Bolmong Raya ini disela-sela kegiatan Audiensi dan koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan KPK bersama seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut di ruang rapat paripurna gedung kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang terletak dibilangan Jl Raya Manado-Bitung, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Rabu (16/6) siang.

    “Saya, Ir. Julius Jems Tuuk Dapil Bolmong Raya menyatakan sikap mendukung. Sekali lagi mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Ketua KPK bapak Firli dan pemerintah terkait dengan keputusan strategis dalam hal pemberantasan korupsi. Di mana, kalau tidak salah lihat, ada 51 orang yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan,” ucap sekretaris Komisi IV DPRD Sulut itu.

    “Sekali lagi, saya sampaikan kembali, mendukung keputusan dari bapak Firli dan kawan-kawan dan pemerintah,” pungkas JT sapaan akrabnya.

    (ABL)

  • Liga Mahasiswa NasDem (LMN) BMR Resmi Terbentuk

    test.petasulut.com/, SULUT – Liga Mahasiwa Nasdem (LMN) BMR Resmi terbentuk, dengan Ketua Irvan Pratama. M Manggo seorang tokoh pemuda di BMR yang juga hari ini sementara melanjutakan studi disalah satu universitas ternama di jogjakarta dengan mengambil ilmu komunikasi.

    Diketahui, LMN merupakan salah satu sayap partai Nasdem. Selain itu, ada juga Garda Pemuda Nasdem yang di isi kalangan anak muda yang mempunyai semangat Restorasi.

    Irvan Pratama. M Manggo, ketua Liga Mahasiswa Nasdem (LMN) mengatakan “Dengan semangat kepemudaan akan terus memperkenalkan LMN di wilayah BMR,” katanya, kamis (17/6).

    Ditambahkan juga, Wakil ketua LMN Bidang akademi dan sekolah tinggi, I Wayan putra jaya S,Psi bahwa “LMN akan menjadi motor pemenangan pemilu di pemilihan umum 2024
    Karna LMN ini di isi oleh kalangan anak muda dari berbagai latar belakang dan suku guna meraih potensi suara pemilih pemula,” ungkap Putra.

    Struktur Kepengurusan Liga Mahasiswa NasDem (LMN) BMR

    Apalagi menurut berbagi survey lanjut Putra, bahwa anak muda sangat apatis terhadap politik.

    “42% anak muda itu belum memilih partai politik dan 62% anak muda itu belum percaya terhadap partai politik. Melalui liga Mahasiswa Nasdem, kita akan rubah paradigma seperti itu dengan semangat Restorasi,” tegasnya.

    Pun, dirinya menuturkan LMN juga akan menjadi motor pergerakan agar dapat meningkatkan elektabilitas partai Nasdem serta keterwakilan partai Nasdem di parlemen baik tingkat nasional, Provinsi, maupun kabupaten/kota.

    “Mudahan komitmen serta ikthiar kepengurusan LMN di BMR menuai hasil yang di harapkan, sehingga bisa berkontribusi besar untuk masyarakat luas dan kebesaran Partai Nasdem,” tandas Putra jaya.

    (ABL)

  • Fraksi Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani CAP TIKUS

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat Paripurna DPRD Sulut tentang Penyampaian dan Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (15/06/2021).

    Fraksi Demokrat di DPRD Sulut meminta pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw untuk memperhatian nasib petani Cap tikus.

    Fraksi Demokrat melalui Anggota DPRD Henry Walukow menyerahkan pandangan umum Fraksi ke Gubernur, Wakil Gubernur Sulut dan Pimpinan DPRD

    Nasib petani Cap Tikus sampai hari ini dinilai Fraksi Demokrat belum mendapakan perhatikan lebih dari Pemerintah Provinsi Sulut.

    “Fraksi Demokrat memberikan catatan kepada Pemerintahan Olly-Steven untuk lebih memperhatikan potensi petani Cap Tikus di Sulut, agar lebih diperhatikan,” ungkap anggota Fraksi Demokrat, Henry Walukow.

    Demokrat pun mengharapkan, pemerintah dapat mewujudkan laboratorium produk unggulan pertanian di Sulut, termasuk di dalamnya Cap Tikus, sehingga pasarnya dapat bersaing di tingkat lokal, nasional bahkan hingga internasional.

    (ABL)

  • Pemanfaatan Dana PEN, RUNTUWENE: Fokus Pada Kebutuhan Masyarakat, Bukan Kepentingan

    test.petasulut.com/, SULUT – Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulut, Stella Runtuwene mengingatkan kepada pemerintah provinsi Sulut soal dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dialokasikan untuk proyek padat karya kiranya dapat dilaporkan secara menyeluruh.

    Hal itu diingatkan Stella saat rapat Pembahasan pertanggungjawaban Anggaran dalam APBD 2020, antara TAPD Sulut bersama Banggar DPRD Sulut pada Rabu (16/6) siang.

    “Ini sangat penting dilakukan agar Banggar dapat mensosialisasikannya ke masyarakat soal pemanfaatan dana PEN,” ungkap Anggota Banggar, Stella Runtuwene.

    Politisi Partai NasDem Sulut itu juga menuturkan bahwa perlu ada laporan secara tertulis terkait pemanfaatan dana PEN agar bisa dilihat proyek padat karya mana saja yang dibiayai oleh dana PEN.

    ” Untuk mendapatkan resume yang nantinya dapat dicocokan dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, kami minta data laporan proyek padat karya,” ungkap Sekretaris Fraksi NasDem itu.

    Tak hanya itu, Aleg Dapil Minsel-Mitra itu juga mengatakan bahwa perlunya sebuah laporan, mengingat kebijakan penetapan anggaran program yang dilaksanakan lewat APBD sering terjadi politik kepentingan, padahal ada banyak aspirasi masyarakat yang sifatnya mendesak dan telah lama bahkan bertahun-tahun terbengkalai, namun sering lupa diakomodir padahal sangat mendesak dan dibutuhkan masyarakat.

    ” Kami berharap skala prioritas program yang ditetapkan lebih mengutamakan urgensi dari apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bukan pada kepentingan,” kata Runtuwene.

    Diketahui, terkait APBD Sulut tahun anggaran 2020 yang laporan pertanggungjawabannya sementara dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Sulut, terjadi dua kali Refocusing, sehingga pemerintah lebih mengutamakan bagaimana melaksanakan penanganan kesehatan untuk masyarakat serta melaksanakan proyek strategis.

    (ABL)

  • Lantik GNRM, JOUNE GANDA Harap Gugus Tugas Betul-betul Bekerja

    test.petasulut.com/, SULUT – Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda melantik Gugus Tugas GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) tahun 2021.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pendopo Kantor Bupati Minut, Rabu (16/6-21).

    Dalam kesempatan tersebut Bupati menegaskan bahwa hal tersebut merupakan yang pertama kali dilaksanakan dan menjadi pilot project di Sulawesi Utara .

    “Sehingga harapan Saya, Gugus Tugas betul-betul bekerja, karena ini kebanggaan sekaligus tantangan,” Ujar Bupati.

    Selanjutnya dalam sambutannya Bupati menjelaskan bahwa GNRM tersebut merupakan salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuan dari Bapak Presiden Jokowi yakni menciptakan masyarakat yang madani.

    “Memang tidak mudah merubah cara berpikir kita, tetapi kalau kita tidak melangkah dan mulai sekarang maka itu semua tidak akan tercapai. Ayuk melangkah, Salam Revolusi Mental,” Tutup Bupati.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut ,Ketua TP-PKK Minut Ibu Rizya Ganda Davega, Forkopimda dan seluruh Perangkat Daerah yang masuk dalam Gugus Tugas GNRM.

    (BG)

  • HVK Dorong Discapil Provinsi Lebih Intens Lakukan Pembinaan di Kab/Kota

    test.petasulut.com/, SULUT – Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut Herol Kaawoan mengatakan pada umumnya kinerja dari kedua mitra kerja (Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil dan Badan Pengelola Perbatasan) sejauh ini berjalan dengan baik.

    Hal itu dikatakan Herol usai RDP Komisi I DPRD dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulut dan Badan Pengelola Perbatasan, rabu (16/6).

    RDP Komisi I DPRD Sulut bersama Discapil dan Badan Pengelola Perbatasan

    Cuma dalam RDP tadi, Herol menyoroti soal Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, dimana sebagai tugas dan fungsi melakukan pembinaan ke discapil kabupaten/kota.

    “Discapil Provinsi harus melakukan pembinaan di Discapil Kabupaten dan Kota terkait pelayanan, dimana anggaran juga yang ditata dalam monitoring dan evaluasi lumayan besar, tapi saya kritisi tadi output nya Discapil itu kurang,” kata HVK.

    HVK pun mendorong Discapil Provinsi lebih intens dan lebih giat lagi dalam melakukan pembinaan ke Discapil Kabupaten/kota.

    (ABL)

  • KPK Ingatkan Anggota DPRD Sulut Jangan Ada ‘Uang Ketok’ dan ‘Titip Proyek’

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam audiensi dan koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang digelar oleh tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Satgas Pencegahan dan Penindakan KPK bersama Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, rabu (16/6).

    Tim KPK, Andi Purwana mengatakan salah satu tugas wakil rakyat yakni fungsi anggaran merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap perencanaan yang dilakukan bersama eksekutif harus sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada.

    ”Jangan ada lagi uang ketok palu, uang ketok-ketok, uang apa, titip – titip proyek jangan ada lagi, ” ujar Andi Purwana mengingatkan.

    Meski demikian ia juga memahami setiap anggota DPRD pasti akan memperjuangkan pembangunan proyek di daerah pemilihan masing – masing yang menjadi aspirasi masyarakat.

    Selain itu kata Purwana proses perencanaan pembangunan di Provinsi itu harus sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.

    ” Nggak boleh juga misalnya saya di Sitaro ayo kita bangun ini, sementara anggarannya terbatas. Bapak/ibu yang duduk disini kan 45 orang harus bisa meramu itu tahun ini yang mana dulu kemudian tahun berikut apa, ” ujarnya.

    (ABL)

    Video selengkapnya: