Test Peta Sulut

Tag: DPRD SULUT

  • Masyarakat Adat Tuntut PT BDL, TUUK Minta Polisi Tangkap Pemiliknya

    test.petasulut.com/, SULUT – Masyarakat adat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, senin (4/10) pagi tadi mendatangi kantor DPRD Sulut guna menyerukan perihal permasalahan serius yang terjadi di area tambang PT Bulawan Daya Lestari (BDL) pada tanggal 27 September 2021 lalu.

    Pimpinan DPRD Sulut, Victor Mailangkay bersama Sekretaris Komisi IV, Jems Tuuk serta Wakil Ketua Komisi I, Herol Kaawoan menerima aspirasi dari Masyarakat adat tersebut.

    Pada kesempatan itu, Masyarakat adat Desa Toruakat menyampaikan sejumlah aspirasi, yakni:

    – Masyarakat Adat Toruakat mengutuk keras atas kejadian konflik horisontal yang diciptakan oleh pemilik PT. BDL yang menewaskan anak adat.

    – Mendesak POLDA Sulut melakukan penegakan hukum secara adil atas kejadian luar biasa di atas tanah adat Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Pemilik PT. BDL, sekaligus mendesak Kapolda melakukan penjelasan kepada Masyarakat Adat di Toruakat khusus dan Bolaang Mongondow pada umumnya.

    – Peristiwa ini adalah bentuk penghinaan, pelecehan, perampokan atas Wilayah Adat, Masyarakat Adat dan Hukum adat Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Negara dan Pemilik PT. BDL.

    -Mendesak Komnas HAM dan Ombusman RI untuk turun melakukan
    investigasi atas kejadian ini.

    – Mendesak DPRD Propinsi melakukan Investigasi langsung ke Lapangan untuk melihat kejadian ini secara Objektif.

    – Mendesak Komnas HAM membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengungkap semua kejadian yang terjadi di tanah Adat Masyarkat Desa Toruakat.

    Menanggapi itu, Jems Tuuk menyatakan PT BDL telah merusak, merampok terhadap masyarakat adat Toruakat, ia minta Polda tangkap pemilik perusahaan tersebut.

    “BDL tidak boleh, operasi ijinnya sudah berakhir maret 2019. Polda tangkap pemilik BDL, jangan pemilik bersembunyi lepas dari tanggungjawab,” tegasnya.

    Politisi Bolmong Raya ini setuju desak Komnas HAM membentuk tim gabungan pencari fakta di kejadian luar biasa tersebut.

    Ia pun meminta agar Kapolri usut dan tindak tegas adanya keterlibatan oknum aparat kepolisian yang “back up” perusahaan tersebut.

    Hasil penyampaian aspirasi ini, DPRD Sulut pun memutuskan akan melakukan tinjauan ke lokasi kejadian pada awal pekan depan.

    (ABL)

  • Terus Mengkaji, KALOH: Ranperda PSP Lebih Pada Level Policy

    test.petasulut.com/, SULUT – Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pengendalian Sampah Plastik (PSP) terus digenjot Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut.

    Dimana, Ketua Pansus Ranperda PSP, Fabian Kaloh menuturkan karena Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD makanya sebelum dilakukannya pembahasan, Bapemperda sudah turun ke tempat-tempat yang berkaitan dengan Ranperda ini, contohnya di perusahaan air minum.

    “Jadi kami (Pansus) sudah mengantongi materinya. Bahkan kami juga sudah mempunyai rancangan perda-nya dan kajian ilmiah. Jadi semua masukan dari eksekutif, Perusahaan, stakeholder, aktifis lingkungan hidup dan lainnya, Pansus sudah jalankan itu,” ungkap Politisi Partai PDIP itu, jumat (1/10) kepada awak media diruang kerjanya.

    Mengenai Ranperda PSP ini juga lanjut Personil Komisi I DPRD Sulut itu, bahwa kajian lebih mendalam tetap dilakukan pansus, salah satunya adalah jangan sampai bertabrakan dengan kewenangan di kabupaten/kota.

    “Jadi Pansus sementara mengkaji lebih dalam, lebih detail dan lebih terperinci soal kewenangan jangan sampai nantinya bertabrakan atau bersinggungan dengan kewenangan yang ada di kota kabupaten,” ungkapnya.

    “Karena mungkin Ranperda PSP itu lebih pada level policy atau kebijakan dan bukan pada operasionalnya,” tambahnya.

    Kaloh juga menambahkan bahwa Ranperda PSP ini juga untuk menjawab polemik waktu lalu dimana ada beberapa daerah yang melarang penggunaan wadah air mineral yang terbuat dari plastik.

    “Sekarang kalau dilarang akan berdampak buruk juga bagi produsen, karena perusahaan mempekerjakan banyak orang dan jika harus ditutup karena persoalan ini, kasian juga!,” katanya.

    Jadi sekali lagi, kata Fabian bahwa pansus PSP agak hati-hati dan buat kajian lebih detail dan teliti, akan banyak referensi yang dipakai yakni UU dan berbagai aturan yang berhubungan dengan kewenangan.

    “Terkait PSP, di UU otonomi daerah memang sudah cukup menjelaskan tentang kewenangan itu tapi biar tidak keliru kita (Pansus) lebih komperhensif sehingga akan ada program daerah yang ‘Zero Resistensi’ dari semua pihak, baik pemerintah di kota kabupaten maupun di pusat atau juga dengan stakeholder. Ini harus mutual dari semua yang terkait,” tutupnya.

    (ABL)

  • BILLY LOMBOK Angkat Bicara Perihal Pencemaran Sungai Yang Diduga Berasal Dari Limbah PT Sasa Inti

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan adanya pencemaran sungai Tongop yang besar dugaan berasal dari limbah pabrik PT Sasa Inti yang berada di Minsel tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Kilometer 73.

    Dugaan itu mencuat karena adanya laporan warga sekitar yang mengeluhkan adanya pencemaran sungai Tongop, yang diduga warga tercemarnya sungai berasal dari limbah dari pabrik PT Sasa Inti.

    Mengenai hal itu, Wakil ketua DPRD Sulut Billy Lombok angkat bicara. Dirinya mengatakan bahwa apa yang dirasakan oleh warga, tentu menjadi bagian pekerjaan rumah bagi DPRD Sulut.

    “Perusahaan ini ada laporan semester tentang udara, air serta kebisingan atau tidak. Lalu kenapa 14 hari, WLN hanya 3-5 hari. Semua data akan jelas disitu, dan dinas harus tegas menegakkan aturan,” ungkap Politisi Partai Demokrat, kamis (30/9) saat dihubungi melalui WA.

    Aleg Dapil Minsel-Mitra itu juga menuturkan baiknya penyerahan sampel disaksikan oleh banyak pihak termasuk DPRD, sampai kepada penyerahan sampel di laboratorium pemeriksa.

    “Ada WLN, BTKL serta BARISTAN, dan menjadi kewajiban perusahaan menyediakan hasil pemeriksaan,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Lombok juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tetap dijalankan.

    “Dalam hal ini, pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi terkait tidak memberikan tembusan ke DPRD, padahal ini terkait aduan masyarakat,” tutupnya.

    Terinformasi, bahwa baru-baru ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah melakukan inspeksi ke perusahaan tersebut.

    Inspeksi dipimpin Kepala Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas DLH, Arfan Basuki, bersama sejumlah staf. Tujuan utama inspeksi adalah melakukan pengecekan tempat produksi dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang diduga mengalami persoalan sehingga menyebabkan adanya dugaan pencemaran.

    DLH mengaku jika mereka mendapati jika PT Sasa Inti, memiliki IPAL yang cukup besar, dan belum pernah dilihatnya di perusahaan lain yang juga memiliki IPAL.

    “Namun, ada beberapa catatan yang diberikan, karena terlihat IPAL yang ada memiliki daya serap yang kurang, sehingga ada bau yang ditimbalkan dari limbah hasil produksi,” kata Arfan.

    Namun demikian, menurut Arfan untuk bau yang ditimbulkan, setelah dicek dengan alat pengukur udara, masih di bawah ambang batas yang diperbolehkan. Untuk itu, pihaknya hanya memberikan rekomendasi perbaikan daya serap.

    Sementara itu, terkait dengan pembuangan akhir limbah dari PT Sasa Inti, pihak DLH Sulut telah berkoordinasi dengan DLH Kabupaten Minsel, untuk segera melakukan pengambilan sampel air di sungai Tongop, yang dilaporkan diduga telah tercemar.

    “Sampelnya nanti maksimal ada hasil 14 hari setelah diperiksa. Jadi, kita tunggu apakah hasilnya di atas ambang batas atau tidak. Kita tidak bisa buru-buru menentukan apakah ada pencemaran atau tidak,” ujarnya kembali.

    (ABL)

  • RDP Dengan PLN, Sherly Tjanggulung Keluhkan Sering Terjadi Pemadaman Listrik di Kepulauan

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama dengan pihak PLN Suluttenggo, selasa (28/9) Personil Komisi III DPRD Sulut, Sherly Tjanggulung mengeluhkan perihal sering terjadinya pemadaman listrik di Nusa Utara.

    “Akibat dari itu, warga Nusa Utara pun mengeluh karena berdampak pada salah satunya alat-alat elektronik yang mengalami kerusakan,” kata Sherly dihadapan General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki bersama jajaran.

    Politisi Partai NasDem itu juga menuturkan bahwa sebagai penyambung lidah rakyat, tentunya persoalan ini harus disuarakan di lembaga ini, apalagi saat ini hadir pihak PLN yang bertanggung jawab untuk segera menindaklanjuti keluhan dari masyarakat kepulauan.

    “Saat saya turun reses, warga di Desa Moronge Kepulauan Talaud mengeluhkan soal pemadaman listrik yang sering terjadi. Saya meminta agar pihak PLN dapat turun ke lokasi dan melihat langsung permasahalan ini,” kata Aleg Dapil Nusa Utara itu.

    GM PLN Suluttenggo, Leo Basuki bersama jajaran saat RDP dengan Komisi III DPRD Sulut

    Menanggapi itu, General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan ini.

    “Kami (PLN) akan menindaklanjuti permasalahan ini, sekaligus memantau langsung kinerja PLN di kepulauan,” tutupnya.

    Terpantau, RDP Komisi III DPRD Sulut ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos didampingi Wakil Ketua Stella Runtuwene dan Anggota Komisi Yongkie Limen, Amir Liputo, Raski Mokodompit, Toni Supit dan Agustien Kambey.

    (ABL)

  • Mudahkan Masyarakat, PLN Hadirkan Aplikasi ‘PLN Mobile’

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna memudahkan masyarakat dalam akses langsung ke PLN, contohnya membayar tagihan, membuat aduan, bayar listrik bulanan, pengisian token listrik dan lainnya, pihak PLN kini menghadirkan aplikasi yang dinamakan ‘PLN Mobile’.

    Hal itu diungkapkan General Manager (GM) PLN Suluttenggo Leo Maria Basuki Bremani saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Selasa (28/9) dengan Komisi III DPRD Sulut.

    Pada kesempatan itu, GM Basuki menjelaskan manfaat PLN Mobile yang merupakan aplikasi untuk setiap orang maupun pelanggan dapat memiliki akses langsung ke PLN.

    ” Akses langsung yang dimaksud adalah mau pasang baru, tambah daya, simulasi sampai bayar tagihan, laporan gangguan semuanya, bahkan juga bisa dilakukan rating seperti taxi online dimana kita bisa melihat datangnya petugas gangguan kapan apakah kerjanya bagus atau ngga, itu bisa dilakukan rating disitu, ” terang mantan Vice President Perencanaan dan Pengembangan Produk Inovatif di Departemen Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Kantor Pusat ini.

    Ia berharap setiap warga maupun pelanggan PLN di Sulut dapat mengakses atau men – download fitur tersebut lewat aplikasi play store yang ada di smart phone.

    “Ini memudahkan kami bahkan memonitor kinerja kami bagaimana petugas di lapangan melaksanakan kerjanya, “tandas Basuki.

    Diketahui PLN terus mengembangkan versi terbaru PLN mobile sebagai aplikasi berbasis Android dengan cara meningkatkan kualitas dari sisi layanan dan penggunaan yang lebih user friendly.

    Aplikasi yang sudah ter-download oleh lebih dari 170.000 pengguna ini memiliki fitur yang dapat memudahkan pelanggan untuk mengakses layanan listrik dalam satu genggaman.

    Disisi terkait adanya sejumlah masukan yang disampaikan pimpinan dan anggota komisi III menjadi perhatian khusus pihaknya bersama jajaran PLN Sulutenggo dalam hal perbaikan pelayanan.

    ” Memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami, ada beberapa daerah yang membutuhkan layanan terutama di daerah kepulauan termasuk beberapa aset PLN yang mengganggu jalan umum, tapi kami sudah jelaskan seharusnya sejak awal duduk bersama hingga hal – hal ini tidak terjadi, ” tutup Basuki.

    Diketahui, pergelaran RDP tersebut dipimpin langsung oleh ketua komisi III Berty Kapojos didampingi Wakil ketua Stella Runtuwene, Amir Liputo, Razky Mokodompit,Tonny Supit, Sherly Tjanggulung dan Ronald Sampel dan dihadiri pihak PLN Suluttenggo.

    (ABL)

  • GM PLN Sanggupi Permintaan STELLA Soal Penerangan Jalan di Bunag

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulut bersama dengan pihak PLN Suluttenggo, Wakil ketua komisi III DPRD Sulut stella runtuwene meminta kepada pihak PLN untuk adanya penerangan jalan di Bunag, Minahasa Tenggara.

    “Pada waktu saya turun laksanakan kegiatan reses di Bunag Mitra, masyarakat disana minta untuk adanya penerangan jalan. Jalannya disana sudah lumayan bagus tapi penerangan jalannya yang minim, saya lewat juga disana dan memang kenyataannya bahwa penerangan jalan disana sangat minim. Kalau bisa ada penerangan disana,” ungkap Runtuwene, selasa (28/9) dihadapan GM PLN UIW Suluttenggo bersama jajaran.

    General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki

    Menanggapi itu, General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki mengatakan bahwa untuk penerangan jalan di bunag mitra itu nanti permintaannya disuarakan dulu kepada pemda mitra yang bupatinya kalau tidak salah James Sumendap dan pihaknya nanti akan memberikan listriknya.

    “Tentunya kami (PLN) sangat happy kalau ada permintaan listrik karena kami kedepankan pelayanan,” ucap Basuki.

    (ABL)

  • Perihal Kabel Listrik di Depan RSUD ODSK, Ini Jawaban GM PLN Suluttenggo

    test.petasulut.com/, SULUT – General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki memberi jawaban resmi perihal rencana pembenahan kabel dan tiang listrik yang berada di depan RSUD ODSK di bilangan sario, manado.

    Sebelumnya, Anggota DPRD Sulut Boy Tumiwa sempat mengkritik kesembrawutan kabel-kabel listrik itu karena mengganggu estetika RSUD ODSK dan meminta pihak PLN segera membenahi hal itu.

    Kepada wartawan, Basuki mengatakan bahwa pihaknya tinggal menunggu adanya penebangan pohon yang akan dilintasi jaringan.

    “Karena penebangan pohon itu bukan kewenangan kami (PLN). Kalau tidak salah ada sekitar 3 pohon yang harus ditebang dulu dan tadi juga disampaikan bahwa hal itu akan ditangani oleh Pemda,” katanya, selasa (28/9) usai mengikuti rapat bersama Komisi III DPRD Sulut.

    Kalau pohon itu sudah ditebang lanjut Basuki, pihaknya hanya memerlukan waktu 7 hari untuk segera merapikannya.

    “Intinya kami sudah siap untuk memperbaiki dan merapikan tiang dan kabel yang berada di depan RSUD provinsi sulut,” tutupnya.

    (ABL)

  • Belum Tersentuh, BW Soroti Jalan Pinaras-Rambunan

    test.petasulut.com/, SULUT – Tak pernah tersentuhnya pembangunan jalan Pinaras-Rambunan membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut angkat bicara.

    Masalah itu diungkap Anggota DPRD Sulut, Braien Waworuntu. Ia mengungkapkan, problem ini ditemukannya ketika melakukan reses di daerah pemilihan Minahasa-Tomohon.

    "Jalan Rambunan-Pinaras memang tidak pernah dibuat sampai sekarang. Masih jalan roda," tegas Waworuntu, saat diwawancarai, Senin (27/9), di ruang kerjanya.

    Diketahui, dalam pertemuan Pemerintah Kota Tomohon bersama dengan seluruh Anggota DPRD Sulut dapil Minahasa-Tomohon pada 12 april 2021 lalu terungkap bahwa akses jalan Pinaras tembus Rambunan akan segera dianggarkan untuk dibangun. Dan menjadi salah satu prioritas pembangunan.

    https://test.petasulut.com/jalan-pinaras-tembus-rambunan-segera-dibangun/

    Ketua Komisi IV DPRD Sulut ini menuturkan, memang terkait jalan tersebut sudah pernah disampaikannya ke Kepala Daerah di Kota Tomohon. Namun kini kembali menjadi aspirasi masyarakat ketika reses.

    "Saya sudah pernah sampaikan ini ke pak Wenny Wakil Walikota Tomohon (Wenny Lumentut, red)," ucap politisi Partai Nasional Demokrat ini.

    Memang diakuinya, ini merupakan jalan penghubung antara dua daerah yakni Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. Pinaras adalah Kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Selatan. Sementara Desa Rambunan terletak di Kecamatan Sonder.

    "Jalan Pinaras menuju Rambunan itu adalah penghubung antar dua kabupaten kota. Dan memang sangat diperlukan masyarakat untuk akses jalan," tuturnya.

    (ABL)

  • Geram! CNR ‘Warning’ Wakil Kepsek SMAN 3 Tondano Yang Dinilai Menyusahkan Guru

    test.petasulut.com/, SULUT – Ada yang menarik dalam RDP Komisi IV DPRD Sulut bersama dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut.

    Dimana pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IV Careig Runtu memperingatkan dengan tegas kepada pimpinan-pimpinan sekolah yang menyusahkan guru-guru, itu dibuktikan dengan masuknya laporan di Komisi IV bahwa ada seorang pimpinan sekolah yang menyusahkan guru.

    “Termasuk ada contoh di SMA Negeri 3 Tondano. Salah seorang wakil kepala sekolah itu menyusahkan guru, beri peringatan tertulis kepada yang bersangkutan karena memberhentikan guru disitu, tidak bisa itu! Seorang Wakil Kepsek tidak memiliki otoriter untuk memberhentikan guru, tidak etis kalau namanya saya sebutkan ditempat ini tapi laporan yang masuk kepada kami (Komisi IV) salah seorang Wakil Kepsek memberhentikan guru,” kata CNR dengan nada tegas dihadapan Kadis Grace Punuh bersama jajaran, senin (27/9).

    “Pak Kacabdin Minahasa pasti tahu orangnya. Tapi sekali lagi tidak etis saya sebutkan namanya. Kalaupun guru tidak baik atau tenaga kontrak disitu tidak baik, nanti atasan yang menilai dan memberikan keputusan, bukan tugas dan tanggungjawab Wakil Kepsek yang memberhentikan. Ngana nda usah maso, ngana nda berhak maso, itu Wakil Kepsek ‘Nao-nao’ depe nama itu,” tambahnya dengan suara nyaring.

    Jadi ini lanjut Careig, hal yang perlu disampaikan dan bukan untuk menghambat program-program dan sekali lagi dirinya memberi apresiasi kepada Kepala dinas bersama jajaran yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun dunia pendidikan di sulut baik itu SMA, SMK dan yang terkait.

    “Tentu kami (Komisi IV) memberi support dan menunjang tetapi juga dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Sulut dan mengingatkan hal-hal untuk diperbaiki guna kebaikan bersama,” tutupnya.

    (ABL)

  • BW Tanya Kesiapan Sekolah Menuju PTM, Ini Jawab Kadis Grace Punuh

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut, senin (27/9) Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu mempertanyakan terkait kesiapan sekolah-sekolah menuju pembelajaran tatap muka.

    “Sejauh mana kesiapan sekolah SMA/SMK menuju pembelajaran tatap muka,” tanya BW kepada Kepala Dinas Pendidikan, Grace Punuh.

    Menanggapi itu, Kadis Grace Punuh mengatakan bahwa persiapan tatap muka sudah sesuai dan mengacu pada SKB 4 Menteri dan surat edaran gubernur, bupati walikota maupun surat edaran juknis dari penyelenggara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada SMA, SMK, SLB di masa pandemi covid-19.

    “Pada umumnya lewat SKB 4 Menteri dan surat edaran gubernur, sekolah-sekolah tetap mengacu ke zonasi yang ada. untuk kesiapan, sekolah yang sudah benar-benar siap akan dibuka contohnya, sekolah yang sudah siap berarti ceklist dari SKB 4 Menteri, sarana prasarana sudah siap tapi yang pasti ini persiapan orang tua dan siswa untuk mengantarkan anak nyaman untuk sekolah,” jelas Punuh.

    Yang pertama lanjut Kadis, sekolah yang sudah siap tatap muka yakni sekolah di bitung, SMA di lembeh dan SMA negeri 1 Bitung.

    “Kenapa SMA lembeh dan SMA 1 Bitung siap? Karena disamping sudah ada gugus tugas covid sekolah, ada juga kerjasama dengan puskesmas terdekat, gugus tugas covid kecamatan dan ijin dari gugus tugas covid daerah sambil melihat peta zonasi yang ada. Dan kita harapkan itu dapat berjalan,” katanya.

    “Tambahan lagi dari pimpinan, Guru tenaga pendidik dan siswa sebaiknya sudah divaksin. Itu yang kita percepat saat ini,” tambahnya.

    Punuh juga mengatakan bagi sekolah yang sudah siap pembelajaran tatap muka dibuat strategi pembelajaran, contohnya siswa yang bersangkutan 2 hari sekolah dan selebihnya siswa itu belajar lewat daring. Itu bergantian sambil ada buku saku kesehatan.

    “Jadi, dari awal siswa ke sekolah jam berapa, pulangnya jam berapa itu ditandatangani orang tua. Jangan sampai siswa itu pulang sekolah jam 10, yang bersangkutan singgah di mall atau dimana dan tidak langsung pulang. Hal itu yang kita jaga agar tidak terjadi demikian. Atau tidak sekolah karena sementara isolasi mandiri, itu yang menjadi kerja keras dari gugus tugas covid sekolah, agar supaya tidak terjadi cluster sekolah dan kita sudah antisipasi secara hati-hati,” jelasnya.

    Dan untuk saat ini kata Punuh, yang sudah jalan sejak bulan lalu takni talaud, sangihe, bitung, minahasa ada sebagian dan Manado baru 1 sekolah yaitu SMA Negeri 9, itupun dengan hati-hati.

    “Kesehatan dan keselamatan dari guru dan siswa, itu yang kita utamakan. Itu yang menjadi kesiapan kami (Dikda),” tuturnya.

    Turut hadir, Wakil ketua Komisi IV Careig Runtu, Sekretaris Jems Tuuk, Anggota Melisa Gerungan dan MJP.

    (ABL)