Tag: HENRY WALUKOW

  • Laksanakan Kewajiban, HENRY WALUKOW Jemput Aspirasi di Kecamatan Kalawat

    test.petasulut.com/, SULUT – Guna melaksanakan kewajiban, Anggota DPRD Sulut Henry Walukow menyerap aspirasi masyarakat, tepatnya di Kantor Kecamatan Kalawat Minut.

    Personil Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow pun disambut oleh Camat Kalawat Indria Nasa bersama jajaran pemerintahan kecamatan.

    Salah satu permasalahan yang sering menjadi keluhan masyarakat khususnya daerah sekitar kompleks kantoran yang Kecamatan sering dilanda banjir bila datang musim hujan sehingga mengganggu aktifitas pelayanan masyarakat.

    Camat Indrian Nasa berharap dapat dicarikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut khususnya perbaikan drainase di ruas jalan depan perkantoran untuk menahan tumpahan air dari ruas jalan utama yang notabene merupakan jalan Nasional.

    ” Kompleks Kantor Camat Kalawat ini memang tempat genangan air, tidak hanya disini, ada juga titik banjir di depan sekolah MIS ya selalu kebanjiran, ” ungkap Nasa.

    Ia juga memberi apresiasi atas perhatian Walukow yang datang mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

    ” Kami pemerintah Kecamatan Kalawat sangat mengapresiasi kunjungan pak Dewan Henry Walukow yang datang mendengarkan aspirasi kami disini, karena beliau juga sangat memperhatikan keadaan kami disini, ” tandas mantan sekcam Talawaan ini

    Menanggapi permasalahan tersebut, Walukow berjanji akan membawa aspirasi masyarakat Kecamatan Kalawat ke lembaga DPRD dan mitra kerja terkait.

    ” Ini tentu menjadi perhatian saya apalagi Kantor Kecamatan Kalawat merupakan salah satu fasilitas publik yang melayani masyarakat setiap hari, ini tidak boleh terganggu. Mudah – mudahan apa yang menjadi harapan pemerintah Kecamatan bisa dilaksanakan terlebih khusus perbaikan infrastruktur untuk mengatasi persoalan banjir yang menjadi keluhan mereka, ” pungkas Politisi Partai Demokrat ini .

    (ABL)

  • Dugaan Pelecehan Guru di SMA Motoling, WALUKOW: Kalau Benar, Tindak Tegas!

    test.petasulut.com/, SULUT – Aksi tak senonoh yang diduga dilakukan oknum guru SMA Motoling, Minsel terhadap seorang siswi memicu tanggapan dari gedung cengkih yakni Anggota DPRD Sulut, Henry Walukow.

    Bagaimana tidak, foto yang viral di media sosial tersebut memperlihatkan seorang guru yang sedang asik meremas payudara siswi yang sementara belajar.

    “Apabila kejadian itu benar adanya tentunya harus diberikan sanksi yang tegas karena ini merusak nama baik dunia pendidikan di provinsi sulawesi utara,” ungkap Politisi Partai Demokrat itu, senin (11/10) di kantor DPRD Sulut.

    Tak hanya itu, Aleg Dapil Minut-Bitung itu juga menuturkan bahwa guru yang selama ini dipercayai orang tua untuk menitipkan anak mereka untuk di didik dan dibentuk, baik di didik secara ilmu termasuk akhlak dan juga moral.

    “Tetapi melalui kasus ini, yang diharapkan mampu mendidik justru memperlihatkan cara-cara yang tidak bermoral. Kasihan untuk guru-guru lainnya yang dengan lelah dan terus berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar,” jelas Walukow.

    Foto dugaan kasus pelecehan guru terhadap siswa viral beredar(foto/instagram)

    Henry juga secara pribadi mengatakan bahwa kalau memang benar dan terbukti kasus ini terjadi harus berikan sanksi yang tegas.

    “Kalau perlu pecat dengan tidak hormat oknum guru SMA Motoling itu,” tegasnya.

    Terinformasi bahwa kasus dugaan pelecehan seksual seorang guru terhadap siswi di SMA Motoling, Minsel yang viral di media sosial tersebut telah berproses di Polres Minsel.

    (ABL)

    Video terkait:

  • Support Biro Hukum, HW: Pemerintah Harus Hadir Untuk Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

    test.petasulut.com/, SULUT – Personil Komisi I DPRD Sulut, Henry Walukow meminta pemerintah harus hadir untuk pendampingan hukum bagi masyarakat miskin.

    Hal itu diungkapkan Politisi Partai Demokrat kepada wartawan usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Biro Hukum, senin (11/10) di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut.

    “Pemerintah wajib hadir lakukan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin supaya kasus-kasus yang terjadi di daerah seperti kasus seorang oma yang hanya salah potong pohon divonis sekian tahun dan juga kasus ada anak yang cuma mencuri sandal jepit divonis sekian tahun dan bahkan ada kasus berbeda dimana merugikan sekian miliar hanya divonis ringan,” ungkapnya.

    Apa yang menjadi masalah? lanjut Aleg Dapil Minut-Bitung itu bahwa tidak adanya pendampingan hukum.

    “Jadi pemerintah dan negara harus hadir untuk masyarakat dari sisi pendampingan hukum khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga lewat RDP dengan biro hukum, kami (Komisi I) mensupport biro hukum dari sisi progress maupun dari sisi anggaran. Mudah -mudahan TAPD dalam pembahasan, anggaran induk tahun 2022 bisa memperhatikan hal ini,” jelasnya.

    “Artinya, kejadian-kejadian yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi di provinsi Sulut, artinya masyarakat miskin yang bermasalah hukum adalah kewajiban dari pada negara, pemerintah dan termasuk kita semua yang ada untuk memberikan pendampingan,” tambahnya.

    Walukow juga kembali menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah dan negara harus ada pada masyarakat miskin dari sisi hukum.

    “Ini yang kami (Komisi I) harapkan lewat RDP ini. Pendampingan hukum dari biro hukum harus di support dari sisi anggaran. Mudah-mudahan di APBD induk 2022, Biro Hukum bisa di support lewat anggaran. Itu yang menjadi rekomendasi dan support dari Komisi I DPRD Sulut,” tutup Henry.

    (ABL)

  • WALUKOW Berharap Perda Disabilitas Mampu Lindungi Dan Berdayakan Penyandang Disabilitas

    test.petasulut.com/, SULUT – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas kembali menggenjot Ranperda ini bersama dengan tim ahli dan juga mitra kerja eksekutif yakni biro hukum pemerintah provinsi Sulut, senin (27/9) siang.

    Ranperda inisiatif DPRD Sulut inipun diharapkan mampu melindungi hak-hak para penyandang disabilitas di Sulawesi Utara.

    Seperti yang dikatakan anggota Pansus, Henry Walukow. Dimana dirinya mengatakan bahwa dengan adanya Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas ini diharapkan mampu melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

    Anggota DPRD Sulut, Henry Walukow

    “Dan mampu memberdayakan penyandang disabilitas, baik dari sisi sarana prasarana publik, pemerintahan dan dimana saja,” ucap Walukow kepada wartawan.

    “Sekaligus karena Perda ini inisiatif DPRD, ingin menyatakan bahwa kami ada bersama saudara-saudara kami penyandang disabilitas,” tambahnya.

    Tak hanya itu, Pansus juga mengharapkan ketika ranperda ini diketuk menjadi Perda otomatis mempunyai dampak yang mengikat secara hukum, dan pemerintah harus siap, contohnya terkait dengan ketersediaan fasilitas publik yang berpihak kepada penyandang disabilitas.

    (ABL)

  • Ketua Pansus Henry Walukow: 1,5 Bulan Target Penyelesaian Ranperda Tata Cara Pembentukan Perda

    test.petasulut.com/, SULUT – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tata cara program pembentukan peraturan daerah usulan eksekutif menggelar rapat awal, senin (20/9) diruang komisi I DPRD Sulut.

    Diketahui, rapat awal ini membicarakan mengenai jadwal pertemuan dengan mitra kerja terkait, target pembahasan dan juga untuk konsultasi ke Kemendagri.

    Usai rapat, Ketua Pansus Henry Walukow mengatakan bahwa akan menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) ini secara optimal dan tentunya yang terbaik.

    “Dan juga sesuai dengan agenda dari teman-teman pansus, dimana anggota pansus Ranperda tata cara penyusunan program pembentukan perda ini juga masuk di Pansus lain, Kami mengestimasikan sekitar satu setengah bulan atau paling lambat dua bulan, Ranperda ini selesai,” jelas Walukow kepada awak media.

    Percepatan pembahasan ini lanjut Politisi Partai Demokrat itu bahwa mengingat ini sudah akan masuk bulan november dimana akan ada pembahasan APBD Induk.

    “Makanya kami (Pansus) akan berusaha secepat kilat dan teman-teman juga sudah memberikan komitmen walaupun dalam satu hari kita lakukan pembahasan sampai malam, itu sudah menjadi komitmen kita bersama untuk dapat menyelesaikan perda ini dalam waktu yang singkat tetapi tidak mengurangi kualitas artinya walaupun kejar tayang terus kita asal-asal membuat perda, tetap kita akan berusaha melakukan pembahasan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan akhir bulan depan atau awal bulan november 2021 Perda ini selesai sehingga kita punya payung hukum tentang tata cara program pembentukan peraturan daerah,” jelasnya.

    “Ini saya pikir sangat penting karena ada juga Perda yang diusulkan eksekutif dan perda-perda inisiatif DPRD yang semuanya akan mengacu dari pada Ranperda ini,” tambahnya.

    Personil Komisi I DPRD Sulut juga menuturkan bahwa pada rapat berikut pastinya akan melibatkan SKPD terkait.

    “Ini masih rapat awal dan masih pada pembentukan jadwal, termasuk kapan kita konsultasi dan kapan kita rapat dengan SKPD terkait dan kemudian rapat kita disetiap hari senin dan selasa. Memang untuk sekarang banyak pembahasan perda yang sementara running, untuk itu jadwal kita memang harus diatur baik,” tutup Aleg Dapil Minut-Bitung itu.

    (ABL)

  • Peduli, Fraksi Demokrat Sulut Bagikan Bansos Untuk Warga Terdampak Covid

    test.petasulut.com/, SULUT – Himbauan pemerintah agar melakukan pembatasan aktifitas kerja di luar rumah guna mencegah penyebaran virus Covid 19 sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat.

    Kondisi tersebut membuat Fraksi Demokrat Sulut terpanggil membantu meringankan beban warga dengan aksi bagi – bagi sembako di beberapa daerah di Sulawesi Utara.

    Kepada Wartawan, Ketua Fraksi Demokrat Sulut Billy Lombok mengatakan seluruh lapisan masyarakat menjadi bagian dari perhatian partai Demokrat, terlebih khusus dalam perayaan dua dekade ulang tahun partai Demokrat.

    “Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan jelas memberikan instruksi bahwa agar kita semakin mengetahui apa kebutuhan masyarakat, dan terlebih pada masa pandemi ini seluruh fraksi di instruksikan agar bersama-sama dengan masyarakat. Bahkan, secara tegas Ketum kami mengatakan stop bicara tentang Capres, bicaralah kebutuhan yang paling mendasar tentang masyarakat, itu yang paling ditekankan,” jelas Billy Lombok, sabtu (21/8).

    Dan hari ini, Lanjut Billy bahwa Fraksi Demokrat bersama Aleg Lainnya yakni Ronald Sampel, Cristo Lumentut dan Henry Walukouw sudah turun di empat titik lokasi dan selanjutnya akan turun di titik kelima yakni Minahasa Utara.

    “Bersama-sama dengan rakyat membagikan bantuan. Apa yang menjadi kerelaan kami berempat dan kemampuan kami berempat (Billy, Ronald, Cristo dan Henry) untuk kami berikan. Termasuk juga untuk keluarga-keluarga yang bekerja di DPRD Sulut yakni pekerja pers, keluarganya yang kita bantu. Ini program dan keterpanggilan fraksi demokrat dan hormat kami dari ketua DPD Mor Bastiaan dan Bendahara Hanny Pajouw,” tuturnya.

    Diketahui, pembagian sembako berupa Beras, Masker dan Vitamin ini di salurkan untuk warga yang kesehariannya bekerja sebagai tenaga kesehatan, Petani, Tukang ojek, para pekerja pers dan lainnya.

    Ditanya berapa banyak bantuan yang disalurkan, Aleg Dapil Minsel-Mitra itu menuturkan bahwa bantuan ini ada dasarnya untuk sulut, DPC di 15 kabupaten/kota serentak memberikan bantuan dan tentu ada jadwalnya masing-masing.

    “Jumlah bantuan ini tentunya ribuan. Tadi juga kami telah menyerahkan bantuan untuk tenaga kesehatan di amurang san sudah diterima di rumah sakit dalam bentuk beras, vitamin masker dan juga tadi teman-teman memberikan bantuan untuk nelayan dan lain sebagainya,” katanya.

    (ABL)

    Video selengkapnya:

  • Bu Winsu Berpulang, WALUKOW: Beliau Sosok Yang Patut Diteladani

    test.petasulut.com/, SULUT – Sulawesi Utara kembali dirundung duka. Salah satu tokoh terbaik asal Nusa Utara, Winsulangi Salindeho dikabarkan telah berpulang.

    Anggota DPRD Sulut, Winsulangi Salindeho meninggal dunia pada minggu (15/8) setelah sempat dirawat di RS Hermina Manado.

    Duka mendalam pun dirasakan para legislator Sulut sepeninggalan mantan Bupati Sangihe itu.

    Salah satunya rekan kerja komisi I Bu Winsu yakni Henry Walukow. Dimana dirinya mengaku kaget mendengar kabar tersebut.

    Anggota DPRD Sulut, Henry Walukow

    Di mata politisi partai Demokrat ini “Bu Winsu” panggilan akrab Winsulangi Salindeho adalah sosok yang patut diteladani.

    “Bu Winsu” adalah sosok senior yang penuh keteladanan, disiplin, tepat waktu, suka berbagi ilmu penuh pengalaman namun tetap suka memberi nasehat dan memiliki rasa humoris yang tinggi, “ujar Henry Walukouw.

    “Sebagai rekan kerja di Komisi 1 kami semua sangat kehilangan sosok yang mampu berkontribusi dan memberi warna dalam tugas pekerjaan dan pelayanan,” tegas Walukouw saat dihubungi via Whatsapp.

    Sebagai Informasi, sebelum meninggal Winsulangi Salindeho selain sebagai eksekutif dan legislator beliau juga adalah pelayan gereja yang pernah memangku jabatan jabatan strategis.

    Berikut Jabatan strategis yang pernah di jabat beliau.

    -Mantan Sekkot Manado,
    -Mantan Wabup Sangihe,
    -Mantan Bupati Sangihe,
    -Mantan Anggota BPMS GMIM, anggota DPRD Sulut Periode 2019-2024.
    -Beliau juga adalah Ketua Panitia Pembentukan Provinsi Nusa Utara dan
    -Tokoh pendiri Kabupaten Kepulauan Sitaro serta Perintis Pendirian Politeknik Negeri Nusa Utara (Polnustar).

    Selamat Jalan “Bu Winsu” Rakyat Sulawesi Utara akan selalu Mengenangmu.

    (ABL)

  • WALUKOW: OPD Harus Siap Jika Ranperda Disabilitas Diketuk

    test.petasulut.com/, SULUT – Pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas terus dilakukan oleh Pansus DPRD Sulut.

    Pada rapat kali ini, selasa (3/8) masalah kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) guna menyambut aturan itu pun dipertanyakan. Utamanya dari segi fasilitas penunjang.

    Hal ini yang menjadi salah satu fokus dari Anggota Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut pembahas Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Henry Walukow.

    Dimana dirinya menyampaikan dalam draft ranperda tersebut dituliskan Pemprov Sulut juga perlu mendorong dalam rangka pemberian modal, pelayanan pendidikan, pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi para penyandang disabilitas.

    “Bagaimana kesiapan seluruh OPD tersebut ketika perda ini diketuk,” ungkap politisi Partai Demokrat ini, saat mengikuti rapat secara virtual.

    Menurutnya bahwa ini penting, karena ketika ranperda ini diketuk mempunyai dampak yang mengikat secara hukum. Misalnya terkait dengan ketersediaan fasilitas publik yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Akses untuk mereka di setiap fasilitas publik dinilai perlu ada kesiapan.

    “Misalnya pendirian bangunan, apakah ada fasilitas publik yang perlu wajib dan pro penyandang disabilitas supaya mereka bisa menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut,” tegasnya.

    Ia berharap nanti, ranperda itu tidak hanya mengatur masalah disabilitas secara umum. Sementara tidak ada yang diberikan secara spesifik.

    “Jangan hanya ini cuma mengatur secara umum, seperti tidak ada standarisasi fasilitas yang pro penyandang disabilitas itu seperti apa. Sehingga ketika diketuk semuanya betul-betul melakukan ini,” ucapnya.

    Rapat Pansus itu turut dihadiri secara fisik yakni Melky Pangemanan dan lewat Virtual, Winsulangi Salindeho, Henry Walukow, Kepala dinas Sosial di 15 Kabupaten/kota serta para tenaga ahli.

    (ABL)

  • Ini Pesan HENRY WALUKOW Dalam Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-61

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 yang jatuh pada 22 Juli 2021, personil Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow berpesan kejaksaan untuk berbenah, memperbaiki yang kurang dan setiap prestasi yang telah dicapai harus ditingkatkan.

    Kendati demikian, Walukow tetap memberikan apresiasi terhadap Kinerja Kejaksaan dalam penegakan hukum.

    Politisi Partai Demokrat ini mengatakan salut dengan capaian kinerja kejaksaan dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

    Terkait dengan kemitraan sebagai mitra kerja Komisi I Walukow mengatakan bahwa selama ini dalam hubungan kemitraan dengan Komisi I DPRD Sulut berjalan cukup baik sehingga ada banyak keberhasilan dan prestasi.

    “Peringatan hari bhakti Adyaksa ke 61 tidak hanya menjadikan Kejaksaan dewasa dalam berkarya untuk Bangsa dan Negara, tetapi lebih dari itu dapat menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Walukow.

    Politisi Dapil Minut-Bitung itu juga mengatakan, peringatan Hari Bhakti Adhyaksa tak bisa hanya sebatas di kegiatan seremoni, tetapi bagaimana menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah untuk dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh segenap Rakyat Indonesia.

    ” Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 yang jatuh pada 22 Juli 2021 diharapkan jadi momentum bagi kejaksaan untuk berbenah, memperbaiki yang kurang dan setiap prestasi yang telah dicapai harus ditingkatkan, sedangkan terhadap catatan negatif jika ada harus diperbaiki agar integritas Kejaksaan bersama segenap jajarannya, akan tetap eksis,” tutur Walukow sambil berharap Kejaksaan akan terus menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.

    (ABL)

  • Fraksi Demokrat Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani CAP TIKUS

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rapat Paripurna DPRD Sulut tentang Penyampaian dan Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Selasa (15/06/2021).

    Fraksi Demokrat di DPRD Sulut meminta pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw untuk memperhatian nasib petani Cap tikus.

    Fraksi Demokrat melalui Anggota DPRD Henry Walukow menyerahkan pandangan umum Fraksi ke Gubernur, Wakil Gubernur Sulut dan Pimpinan DPRD

    Nasib petani Cap Tikus sampai hari ini dinilai Fraksi Demokrat belum mendapakan perhatikan lebih dari Pemerintah Provinsi Sulut.

    “Fraksi Demokrat memberikan catatan kepada Pemerintahan Olly-Steven untuk lebih memperhatikan potensi petani Cap Tikus di Sulut, agar lebih diperhatikan,” ungkap anggota Fraksi Demokrat, Henry Walukow.

    Demokrat pun mengharapkan, pemerintah dapat mewujudkan laboratorium produk unggulan pertanian di Sulut, termasuk di dalamnya Cap Tikus, sehingga pasarnya dapat bersaing di tingkat lokal, nasional bahkan hingga internasional.

    (ABL)