Test Peta Sulut

Tag: kunker

  • Jalin Sinergitas, Sekwan GLADY KAWATU Terima Kunker DPRD Mitra

    test.petasulut.com/, SULUT – Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kamis (6/1) di kantor DPRD Sulut.

    Maksud kunker DPRD Mitra tersebut guna menjalin sinergitas serta berkonsultasi mengenai tupoksi Anggota DPRD.

    Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Katrin Mokodaser mengatakan sinergitas antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Provinsi menjadi program penting dilakukan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.

    "Tujuannya untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terutama dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat," Ucapnya kepada wartawan.

    Lanjutnya, Sekretaris DPRD Sulut tadi juga sudah menyampaikan bahwa ada reses tandem antara DPRD Provinsi dan Kebupaten dan ini sangat membantu, karena kalau kita reses kan masyarakat banyak menyampaikan aspirasi tidak hanya menjadi kewenangan Kabupaten tetapi juga Kewenangan Provinsi.

    “Masyarakat juga banyak yang belum tahu program-program yang menjadi kewenangan Provinsi, jadi sinergitas ini sangat penting bagi kami sebagai anggota DPRD di Kabupaten Mitra. Kalau ada anggota DPRD Sulut yang turun sama – sama pasti masyarakat juga akan lebih banyak tahu,” tandasnya.

    https://test.petasulut.com/tunjang-kinerja-45-anggota-dewan-sekretariat-deprov-miliki-birokrasi-singkat-dalam-penyampaian-aspirasi/

    Ditempat yang sama, Sekwan Provinsi Sulawesi Utara Glady Kawatu yang menerima rombongan para wakil rakyat Kabupaten Mitra ikut memberikan penjelasan terkait tugas dan fungsi sekretariat Dewan.

    “Ada tiga fungsi utama anggota dewan yakni pengawasan, legislasi dan budgeting. Untuk menopang tugas anggota dewan tersebut, sekretariat membantu dalam hal pengelolaan administrasinya serta hak para anggota dewan,” pungkas Kawatu.

    (ABL)

  • Jelang Nataru, Wamendag Jerry Kunker ke Manado dan Ambon

    test.petasulut.com/, Manado. – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di wilayah Indonesia Timur terpantau stabil. Dengan pasokan yang terjaga ini, Wamendag Jerry berharap masyarakat dapat menghadapi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) dengan suka cita.

    Hal tersebut disampaikan saat Wamendag Jerry meninjau pasar Pinasungkulan dan kompleks restorasi Pasar Malalayang Kayu Bulan di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (16/12/2021).

    “Setelah kami pantau, kami lihat bahwa ketersediaan bapok aman, itu yang paling penting. Ada sedikit fluktuasi tapi masih dalam taraf wajar. Hal yang paling penting adalah stok aman dan ini menjadi sesuatu yang diperlukan untuk menyambut Natal dan tahun baru, kata Wamendag Jerry.

    Wamendag Jerry menambahkan, Kementerian Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah, untuk memastikan pasokan tetap terjaga di momen Nataru.

    https://test.petasulut.com/ditunjuk-presiden-jokowi-jadi-ketum-natal-nasional-jerry-sambuaga-kunjungi-gereja-betania-tingkulu/

    Selain peninjauan ke sejumlah pasar, kunjungan kerja Wamendag Jerry ke Ambon dan Manado sekaligus untuk mengunjungi sejumlah gereja dan panti asuhan sebagai bagian dari upaya pemerintah menyambut momen Nataru.

    Sebelum bertolak ke Manado, Wamendag Jerry juga meninjau Pasar Mardika di Ambon, Maluku. Dalam peninjauan tersebut, Wamendag Jerry juga memastikan kesediaan pasokan dan stabilitas harga bapok dalam persiapan menghadapi Nataru.

    “Ketersediaan bapok di Ambon juga kondusif. Kami ingin terus memastikan bahwa menjelang Nataru, bapok tersedia cukup dan harga tidak terlalu naik turun. Fluktuasi masih dalam tahap yang wajar. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu sigap memantau dan memastikan ketersediaan stok,” ungkap Wamendag Jerry.

    Dalam kunjungannya ke sejumlah pasar di Kota Manado ini Wamendag didampingi Kadisperindag Provinsi Sulut, Edwin Kindangen, Kadisperindag Kota Manado, Hendrik Warokka, Dirut PD Pasar Kota Manado, Roland Roeroe, Dirbang PD Pasar Kota Manado, Jefry Salilo dan Dirops Irving Biki.

    (RK)

  • Kunker ke Kementerian ESDM, MJP Dorong Tinjau Kembali Ijin Tambang Mas Sangihe

    test.petasulut.com/, SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, di Jakarta dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi terkait Permasalahan Pemberian Ijin Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumat, (4/6).

    Kunker dari Anggota DPRD MJP tersebut didampingi dua staf pendamping sekretariat DPRD Sulut.

    Anggota DPRD MJP menyampaikan aspirasi masyarakat Sulawesi Utara terkait terbitnya Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Tambang Mas Sangihe (TMS).

    “UU Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 Km2 dikategorikan sebagai pulau kecil dan tidak boleh ditambang. Sedangkan pulau Sangihe hanya berukuran 736 Km2,” ungkap Politisi PSI itu.

    Personil Komisi IV DPRD Sulut itu juga mempertanyakan terbitnya ijin SK Produksi bernomor 163.K/MB.04/DJB/2021 yang ditanda tangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

    “UU No.1 Tahun 2014 mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk 9 jenis kepentingan yakni konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan dan pertahanan dan keamanan negara,” jelas MJP.

    Sangat disayangkan, Staf Kementerian ESDM yang ditugaskan menerima Anggota DPRD MJP belum bisa memberi keterangan dan jawaban yang pasti atas aspirasi yang disampaikan. Staf Kementerian ESDM akan segera melaporkan terkait aspirasi tersebut kepada pejabat Kementerian ESDM yang berwenang yakni Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI.

    MJP pun mendorong peninjauan kembali Ijin Usaha Pertambangan PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM.

    “Pulau sangihe adalah milik kita semua warga Sulawesi Utara dan Indonesia. Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan hak-hak hidup rakyat,” tutupnya.

    (ABL)

  • Monitoring, Pansus LKPJ 2020 Turun di 10 Titik Lokasi

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Provinsi Sulut melalui Pansus LKPJ Tahun 2020 kembali melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Minahasa, Minsel, Mitra, BMR dan Kota Kotamobagu pada Rabu 5 mei dan Kamis 6 mei 2021.

    Kunjungan kerja itu dilakukan dalam rangka monitoring kegiatan dilapangan dan realisasi capaian perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

    Turun lapangan ini dipimpin langsung oleh ketua Pansus Rocky Wowor didampingi Wakil Ketua Pansus Nick Adicipta Lomban serta para anggota pansus lainnya.

    Kepada Wartawan, Rocky Wowor mengatakan bahwa Kunker dilaksanakan dalam 10 titik kunjungan.

    “RSUD Noongan Kabupaten Minahasa, Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara, SMK Motongkat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, SMA Negeri 1 Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan, Balai Benih Holtikultura Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan, Kelurahan Mogolaing Kota Kotamobagu, Jalan Desa Sinsingon – Desa Insil – Desa Mobuya Kabupaten Bolaang Mongondow, KPH IV Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, SMK Negeri 1 Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dan SMK Negeri 1 Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan,” tutur Ketua Fraksi PDIP Sulut itu.

    Foto: Beberapa titik lokasi yang dikunjungi Pansus LKPJ

    Disisi lain, Wakil Ketua Pansus Nick Adicipta Lomban mengatakan bahwa monitoring ini dilaksanakan guna memastikan realisasi program sebagaimana disampaikan masing-masing pimpinan OPD saat pembahasan.

    “Dari semua titik lokasi ini, nantinya akan ditarik kesimpulan terhadap LKPJ sebagai bentuk rekomendasi,” tutup Ketua Fraksi NasDem Sulut.

    (ABL)

  • Pantau Realisasi DanDes 2020, HVK Dorong Pembuatan BumDes

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Koordinasi terkait Realisasi dana desa tahun 2020 dari kementerian Desa yang dialokasikan untuk kabupaten Bolsel sebanyak 81 Desa Sebesar 70 Miliar sekian, Komisi I DPRD Sulut lakukan kunjungan kerja, Sabtu (27/3).

    Kunker Komisi I tersebut di dampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut, Mutu B. Mokoginta dan di terima langsung kepala Dinas PMD kabupaten bolsel Eka Frie H. Van Gobel S.Stp dan jajarannya.

    Dalam pemaparan kadis
    kabupaten bolsel, di minta oleh Kementerian Desa menjadi Pilot Project dalam penanggulangan Kemiskinan.

    “Salah satu strateginya dengan
    memaksimalkan dan memberdayakan kelompok kelompok masyarakat desa dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat,” ucap Eka.

    Dan dari hasil pemantauan langsung komisi 1 pada umumnya Realisasi dana desa di kabupaten bolsel sudah berjalan dengan baik.

    “Komisi 1 DPRD provinsi sulut akan terus mengawal bantuan dana desa yang ada di provinsi Sulut agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat guna,” Herol Vresly Kaawoan, Anggota DPRD Provinsi Sulut kepada media test.petasulut.com/.

    HVK Juga terus mendorong Desa yang ada di Sulawesi utara jadi mandiri dengan membuat (Bumdes) Badan usaha milik Desa.

    “Supaya kelak desa tersebut dapat memberi income Untuk kesejahteraan bersama dan membantu pemerintah atau negara mencapai target indonesia bebas dari negara miskin sehingga ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” Jelas HVK.

    (ABL)

  • Sambangi Kemendikbud, DPRD Sulut Harap Pemerintah di 15 Kab/Kota Selesaikan PPKD

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka konsultasi dan koordinasi perihal Pemajuan Kebudayaan Cagar Budaya di Provinsi Sulawesi Utara, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkoordinasi juga lintas Komisi melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta. Tepatnya di Direktorat Jenderal Kebudayaan, Jumat (19/3).

    Hadir dalam Kunker tersebut yakni Sekretaris Komisi IV Jems Tuuk, Personil Komisi IV Melky Pangemanan, Melisa Gerungan dan Hilman Idrus serta Anggota Komisi II Nick Lomban dan Anggota Komisi I Herol Kaawoan.

    Pada kunjungan tersebut, membicarakan terkait Pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan yang disusun berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Kongres Kebudayaan serta Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

    Strategi pemajuan kebudayaan akan menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang di bidang kebudayaan. Pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan nasional dipandang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

    PPKD sangat penting dalam merumuskan strategi pemajuan kebudayaan yang berasal dari masing-masing wilayah di tanah air. Penyusunan PPKD tingkat provinsi ini harus berdasarkan PPKD tingkat kabupaten/kota.

    DPRD Sulut pun mengharapkan pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan 15 Kabupaten/Kota dapat segera menyelesaikan PPKD yang berisi data kondisi faktual obyek pemajuan kebudayaan, permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan dan rekomendasi penyelesaiannya.

    (ABL)

  • Didesak Komisi IV, Kemenaker Janji Akan Periksa PT. PP Presisi Terkait Upah Eks Karyawan

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan Kunjungan kerja ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (18/3).

    Kunjungan kerja ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi di Direktorat Jenderal Pengawasan Norma Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja soal Banding PT. PP Presisi terhadap putusan penetapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait Perhitungan Selisih Upah Eks Karyawan PT. PP Presisi.

    Kunker ini diterima oleh Bernawan Sinaga, S.H., M.Si (Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker RI).

    Dihadapan Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Komisi IV melalui Melky Pangemanan menjelaskan pokok-pokok persoalan terkait Perhitungan Selisih Upah Eks Karyawan PT. PP Presisi.

    Perusahaan mempekerjakan karyawan dengan upah pokok yang diterima dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

    Telah dilakukan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja/buruh oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

    Berdasarkan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum sebagaimana dalam pasal 89″. Jo SK Gubernur No. 48 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Sulut Tahun 2018 sebesar Rp. 2.824.286,- (dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), SK Gubernur No. 433 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Sulut Tahun 2019 sebesar Rp. 3.051.076,- (tiga juta lima puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah), SK Gubernur No. 408 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi Sulut Tahun 2020 sebesar Rp. 3.310.723,- (tiga juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).

    Pihak PT. PP Presisi wajib melaksanakan penetapan dan perhitungan Pengawas Ketenagakerjaan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Penetapan.

    PT. PP Presisi tidak menerima perhitungan dan penetapan tersebut dan memintakan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian.

    Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI agar bekerja sesuai amanat konstitusi. Kementerian diharapkan segera membuat keputusan agar Perusahaan wajib membayar selisih upah bagi Pekerja (eks karyawan) PT. PP Presisi serta memberikan putusan sanksi pidana kepada pihak perusahaan tersebut yang bertindak diskriminatif kepada para pekerjanya.

    Kementerian Ketenagakerjaan RI merespon baik dan mengapresiasi perjuangan Anggota DPRD MJP bersama Komisi IV dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mengawal nasib pekerja/warga Sulawesi Utara khususnya eks karyawan PT. PP Presisi.

    Kementerian menyebutkan bahwa Perusahaan telah melakukan pelanggaran hak normatif kepada pekerja dan konsekuensinya bisa sampai dengan sanksi pidana.

    Kementerian Ketenagakerjaan RI berjanji akan melaksanakan kunjungan pemeriksaan ke Sulawesi Utara untuk melakukan pengujian terhadap kasus tersebut dan akan segera menetapkan keputusan sesuai dengan tupoksi dengan mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

    Turut hadir, Sekretaris Komisi IV Jems Tuuk, Personil Komisi IV Melky Pangemanan, Melisa Gerungan dan juga koordinasi lintas komisi yakni Wakil Ketua I DPRD Sulut Victor Mailangkay, Personil Komisi II Nick Lomban dan Personil Komisi I Herol Kaawoan.

    (ABL)

  • Komisi IV komit Perjuangkan Kesejahteraan Mahasiswa Yang Studi di Bogor

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja luar daerah, tepatnya Asrama Mahasiswa Sam Ratulangi Sulawesi Utara di Bogor, Jawa barat, Rabu (17/3).

    Maksud Kunker dalam rangka melihat keberadaan mahasiswa yang melanjutkan studi di Provinsi Jawa Barat.

    Kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Asrama Sam Ratulangi Bogor Baru I dan Bogor Baru II itu dipimpin langsung oleh ketua komisi Braien Waworuntu, Sekretaris komisi Julius Jems Tuuk, Personil Komisi Melky Pangemanan, Hilman Idrus, Melisa Gerungan dan Yusra Alhabsyi. Didampingi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

    Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdiskusi dan menerima aspirasi mahasiswa Sulawesi Utara yang menuntut ilmu di Jawa Barat.

    • Penghuni Asrama Mahasiswa Sam Ratulangi Bogor Baru II berjumlah 4 orang. Total kamar yang tersedia di Asrama 19 kamar, 18 kamar untuk peserta didik dan 1 kamar tamu.
    • Ruangan kamar yang masih layak untuk ditinggali berjumlah 8 kamar sedangkan 9 kamar sudah tidak layak/rusak parah.
    • Penghuni Asrama Mahasiswa Sam Ratulangi Bogor Baru I berjumlah 4 orang. Total kamar yang tersedia di Asrama 11 kamar, 10 kamar untuk peserta didik dan 1 kamar tamu.
    • Kondisi ruang tamu memprihatinkan (atap bocor) dan 5 kamar mandi yang tersedia, semuanya dalam kondisi tidak layak. Beberapa kamar peserta didik juga dalam kondisi rusak ringan.
    • Mahasiswa berharap ada perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apalagi ditengah kondisi pandemi buat keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang mengambil studi diluar Sulawesi Utara.
    • Bantuan berupa pembiayaan pendidikan, seperti Beasiswa atau Bantuan Studi Akhir saat menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi.

    Atas hasil itu, Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait kondisi bangunan Asrama yang rusak atau tidak layak ditempati serta aspirasi soal Beasiswa dan Bantuan Studi Akhir buat mahasiswa.

    Komisi IV prihatin dengan kondisi beberapa ruangan (kamar/kamar mandi) yang tidak layak digunakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan peserta didik yang tinggal di Asrama.

    Komisi IV akan berjuang maksimal dengan mendorong Pemerintah Provinsi agar mengalokasikan anggaran Beasiswa dan Bantuan Studi Akhir bagi mahasiswa serta anggaran perbaikan/renovasi Asrama mahasiswa dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara.

    Komisi IV juga mengingatkan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara agar rutin mengawasi aktifitas di setiap Asrama milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Bagi mahasiswa yang tinggal di Asrama, diharapkan untuk menjaga dan memelihara aset daerah yang ditempati oleh mahasiswa Sulawesi Utara.

    (ABL)

  • Kunjungi Gudang Benih Jagung JH37, Wurangian: Pemerintah Wajib Tunjang Poktan Ini

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja di Gudang Prosesing Benih Jagung JH37 di Desa Suwaan Minahasa Utara (Minut), Selasa (9/3).

    Maksud Kunker tersebut guna meninjau prosesing dan pendistribusian benih jagung.

    Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian mengatakan, dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPRD Sulut itu, didapati ada Kelompok Tani (Poktan) lokal sudah bergerak dan mendistribusikan ratusan ton benih jagung.

    “Kami dapati dari kunker tersebut ada kelompok tani lokal, yakni Kelompok Tani Anugerah, yang sudah beberapa tahun bergerak di bidang proses benih jagung dan sudah mendistribusikan ratusan ton benih yang ada di Sulut, maupun ke kabupaten kota,” kata Srikandi Partai Golongan Karya (Golkar) Sulut ini.

    Menurutnya, hal seperti ini harus mendapatkan tunjangan lebih dari APBN dan APBD untuk menambah fasilitas yang mereka butuhkan.

    “Kami melihat dukungan dari Dinas Pertanian Provinsi Sulut, maupun dari Dinas Pertanian Minut sudah maksimal. Kedepannya perlu tetap diperhatikan agar kesinambungan dari kerja yang dilakukan oleh kelompok tani ini bisa terus berlangsung dan skalanya menjadi besar,” ungkap legislator daerah pemilihan (Dapil) Bitung-Minut ini.

    “Kunjungan tadi juga didampingi dari pihak produsen pupuk. Kita melihat harus ada sinergitas atau kolaborasi lebih holistik antara pupuk dan benih sehingga apa yang mereka hasilkan dan nanti dijual ke masyarakat yang ingin bertani jagung, kwalitasnya bisa lebih,” tandasnya.

    Hadir dalam kunjungan itu, Koordinator Komisi II Victor Mailangkay, Anggota Komisi II Syenny Kalangi serta Kadis Pertanian Sulut Novly Wowiling.

    (ABL)

  • WALUKOW Apresiasi Dinas PMD Minsel Terkait Penyaluran Dandes

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi I DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja di dinas PMD Minsel, Kamis, (25/2/21).

    Maksud kunker tersebut adalah untuk mengetahui progres pengelolaan maupun penyaluran Dandes di 167 Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

    Pada kegiatan itu, Anggota Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow memberi apresiasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD) Kabupaten Minahasa Selatan yang mendapat penghargaan terbaik dalam penyaluran Dana Desa (Dandes).

    "Patut diapresiasi kinerja PMD Minsel karena ternyata mereka berhasil menjadi pengelola dana terbaik se Sulut bahkan tercepat dalam hal penyalurannya tahun 2019 yang diterima tahun 2020. Diharapkan tahun 2021 prestasi ini bisa dipertahankan, “ucap Walukow kepada test.petasulut.com/.

    Meski demikian, ia berharap kedepan pembinaan dan pendampingan serta pengawasan sangat perlu ditingkatkan sehingga kedepan tidak hanya di kabupaten Minsel yang berprestasi namun juga diikuti kabupaten lainnya di Sulut.

    Walukow juga menambahkan, dalam pertemuan komisi I bersama jajaran Dinas PMD Minsel ada beberapa kendala yang disampaikan Kepala Dinas khususnya standarisasi penerima bantuan.

    ” Permasalahan yang dikemukakan Kadis PMD Minsel bahwa standarisasi dan klasifikasi penerima bantuan langsung tunai harus ada regulasi tetap biar jadi standarisasi penetapan bagi keluarga penerima manfaat, “ujar Politisi Partai Demokrat ini.

    Iapun mendorong pemerintah menyiapkan regulasi sesuai standarisasi penilaian agar bantuan tersebut bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    ” Ini bagi saya juga penting karna kategori keluarga penerima manfaat harus jelas karna keluarga yang perlu dibantu kategorinya bisa berbeda di setiap desa, selain itu bisa saja keluarga tersebut klasifikasi paling susah dikampung A tetapi kalau dibandingkan dengan kampung atau desa B bisa beda klasifikasinya sehingga data – data penerima harus diverifikasi di update, dengan demikian baik itu BLT, bantuan sosial maupun bantuan lain lebih tepat sasaran, ” pungkas Walukow.

    (ABL)