Test Peta Sulut

Tag: partai Demokrat

  • WALUKOW Apresiasi Dinas PMD Minsel Terkait Penyaluran Dandes

    test.petasulut.com/, SULUT – Komisi I DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja di dinas PMD Minsel, Kamis, (25/2/21).

    Maksud kunker tersebut adalah untuk mengetahui progres pengelolaan maupun penyaluran Dandes di 167 Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.

    Pada kegiatan itu, Anggota Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow memberi apresiasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( PMD) Kabupaten Minahasa Selatan yang mendapat penghargaan terbaik dalam penyaluran Dana Desa (Dandes).

    "Patut diapresiasi kinerja PMD Minsel karena ternyata mereka berhasil menjadi pengelola dana terbaik se Sulut bahkan tercepat dalam hal penyalurannya tahun 2019 yang diterima tahun 2020. Diharapkan tahun 2021 prestasi ini bisa dipertahankan, “ucap Walukow kepada test.petasulut.com/.

    Meski demikian, ia berharap kedepan pembinaan dan pendampingan serta pengawasan sangat perlu ditingkatkan sehingga kedepan tidak hanya di kabupaten Minsel yang berprestasi namun juga diikuti kabupaten lainnya di Sulut.

    Walukow juga menambahkan, dalam pertemuan komisi I bersama jajaran Dinas PMD Minsel ada beberapa kendala yang disampaikan Kepala Dinas khususnya standarisasi penerima bantuan.

    ” Permasalahan yang dikemukakan Kadis PMD Minsel bahwa standarisasi dan klasifikasi penerima bantuan langsung tunai harus ada regulasi tetap biar jadi standarisasi penetapan bagi keluarga penerima manfaat, “ujar Politisi Partai Demokrat ini.

    Iapun mendorong pemerintah menyiapkan regulasi sesuai standarisasi penilaian agar bantuan tersebut bermanfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    ” Ini bagi saya juga penting karna kategori keluarga penerima manfaat harus jelas karna keluarga yang perlu dibantu kategorinya bisa berbeda di setiap desa, selain itu bisa saja keluarga tersebut klasifikasi paling susah dikampung A tetapi kalau dibandingkan dengan kampung atau desa B bisa beda klasifikasinya sehingga data – data penerima harus diverifikasi di update, dengan demikian baik itu BLT, bantuan sosial maupun bantuan lain lebih tepat sasaran, ” pungkas Walukow.

    (ABL)

  • Isu Kudeta AHY, LOMBOK: di Sulut Ada 4 Orang Yang Terlibat

    test.petasulut.com/, SULUT – DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara terus mendalami keterlibatan kadernya dalam isu kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Sikap tegas pun siap dilakukan oleh DPD Partai Demokrat Sulut terhadap kader partai yang membelot.

    Seperti yang dikatakan Sekretaris PD Sulut, Billy Lombok.

    Dirinya menegaskan untuk para oknum yang berKTAkan Demokrat yang terlibat kudeta akan segera mencabut keanggotaannya.

    “Kami (DPD PD Sulut) telah meminta secara resmi kepada DPP agar mencabut keanggotaan oknum yang bersangkutan, sesuai bukti-bukti yang disampaikan DPC dan bukti-bukti yang ada di lapangan sudah keluar dari koridor-koridor yang ditetapkan oleh AD/ART sesuai dengan hasil kongres kelima, karena ini penting, siapapun dia. Kami mati-matian sampaikan ke DPP agar mencabut KTAnya,” jelas Wakil Ketua DPRD Sulut kepada wartawan, Kamis (25/2) di kantor DPRD Sulut.

    Saat ditanya apakah di sulut sudah ada oknum yang terlibat? Billy menyampaikan bahwa di Sulut sudah ada, kurang lebih ada 4 orang.

    “Dari 4 orang tersebut, salah satunya telah teridentifikasi adalah mantan pengurus atau petinggi Demokrat Sulut. Untuk Anggota DPRD dari partai Demokrat saya pastikan tidak ada yang terlibat,” tegasnya.

    (ABL)

  • LOMBOK: Ayo Kita Duduk Bersama Guna Lahirkan Produk Hukum Yang Baik

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan penyempurnaan rancangan peraturan daerah salah satunya yang sementara bergulir yakni Ranperda Protokol Covid-19 dan juga jika ada aturan-aturan terbaru dari pusat, Ketua Fraksi PDIP Rocky Wowor waktu lalu sempat menyebut untuk duduk bersama dengan fraksi lainnya guna melahirkan produk hukum yang baik dan benar.

    Menanggapi itu, Ketua Fraksi Demokrat Billy Lombok sangat-sangat menyutujui langkah tersebut.

    “Itu langkah yang sangat bagus. Contohnya terkait dengan Ranperda Protokol Covid-19. Sudah kami ingatkan untuk Ranperda ini, tolong hati-hati karena ada perkembangan-perkembangan hukum yang terupdate,” jelas Lombok kepada awak media, Kamis (25/2) di kantor DPRD Sulut.

    Billy juga mengatakan bahwa apabila ada undangan untuk diskusi, Kami Fraksi Demokrat sangat siap.

    “Kalau perlu kita buat FGD. Ini kan masalah penting dengan masyarakat, kita duduk bersama bahkan dengan stakeholder, baik akademisi maupun masyarakat untuk mencari pointer-pointer yang terbaik diselaraskan dengan aturan-aturan yang terbaru,” tutupnya.

    (ABL)

  • WALUKOW: Staf Ahli Sebatas Memberikan Pendapat Bukan Mengoreksi Anggota DPRD

    test.petasulut.com/, SULUT – Terkait dengan polemik yang terjadi saat rapat konsultasi mengenai Ranperda Protokol Covid-19, Henry Walukow dari Fraksi Demokrat pun memberikan pandangannya dihadapan pansus, pimpinan DPRD Sulut, Fraksi bersama Biro Hukum dan Dinas Kesehatan.

    Walukow mengatakan bahwa usulan-usulan yang di sampaikan Fraksi dirapat ini adalah untuk menyempurnakan Rancangan peraturan Daerah tentang Protokol Covid-19.

    “Jadi saya minta pimpinan DPRD akomodir usulan-usulan yang disampaikan. Terakomodir atau tidak itu hal teknis,” ucapnya saat melakukan interupsi, Senin (22/2).

    “Perlu diingat Komisi IV yang menjadi pansus dalam Ranperda ini, keterwakilan Fraksi Demokrat hanya koordinator Komisi,” tambahnya.

    Terkait staf ahli yang melakukan koreksi terhadap anggota DPRD, Menurut Walukow bahwa mengacu pada tata tertib DPRD dicatat bahwa staf ahli hanya memberikan pendapat saja dan bukan koreksi.

    “Jangan ada kata koreksi untuk Anggota DPRD,” Singkatnya.

    (ABL)

  • Sah, Ini 3 Wakil Rakyat Pengganti Antar Waktu DPRD Sulut

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan janji pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Sulut, 2021-2024, Kamis (14/01/21) pagi.

    Diketahui, dalam rapat paripurna ini ada 3 anggota DPRD Sulut yang akan menjadi pengganti antar waktu yakni Heri Rotinsulu yang menggantikan Hengky Honandar di dapil Minut-Bitung dari fraksi PDIP, Henry Walukow yang menggantikan Netty Pantouw di dapil Minut-Bitung fraksi Demokrat serta Herold Kaawoan pengganti Wenny Lumentut dapil Minahasa-Tomohon fraksi nyiur melambai.

    Mereka secara resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Sulut usai dilakukannya pengucapan sumpah dan janji yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andi Silangen.

    Dilanjutkan dengan pengukuhan oleh rohaniwan. Lalu penandatangan berita acara pengucapan sumpah, dan diakhiri dengan penyematan tanda anggota DPRD oleh Ketua Dewan.

    Usai penyematan tanda anggota DPRD, ketiga wakil rakyat pun langsung menduduki kursi Anggota yang telah disiapkan di ruang paripurna.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Steven Kandouw Dalam Sambutannya berharap agar anggota Dewan pengganti dapat secepatnya beradaptasi di Gedung Cengkih ini.

    “Intinya tupoksi Anggota Dewan wajib dilakukan. Aspirasi dari konstituen kedepannya semoga bisa diperjuangkan. Anggota DPRD jangan ‘Wowo’,” ungkapnya.

    Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, tamu undangan dan insan pers.

    (ABL)

  • Flashback Pilkada Serentak 2020

    test.petasulut.com/, NASIONAL – Jerry Massie (Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies): Kendati Golkar mengklaim unggul di 165 daerah di Pilkada serentak 2020, tapi saya lihat ada sejumlah kegagalan partai ini. Khususnya di yellow province (provinsi kuning) yang didominasi oleh partai berlambang Beringin ini.

    Contoh di Sumsel, Golkar kalah telak sama Nasdem yang unggul di 6 daerah dari 7 daerah yang diikutinya. Begitu pula di Riau yang mana gagal mengimbangi Nasdem merebut 6 pilkada disana. Yang tragis, di Indramayu dan Blora sejak lama dikuasai Golkar buntutnya mereka keok.

    Paling tragis di pilkada Sulawesi Utara (Sulut) dari 8 pemilihan tak satupun kader Golkar menang. Padahal dalam 1 dekade provinsi ini dikuasai Golkar. Sebut saja, Kabupaten Minahasa, Bolmong, Sangihe, KotaMobagu, Manado, Tomohon, Minsel semuanya milik Golkar namun kini di take over (diambil alih) PDIP. Kader Golkar yang tersisa hanyalah di Kabupaten Sangihe.

    Untuk, partai Nasdem ada peningkatan di sejumlah daerah kendati gagal di Sulut. Dari total pasangan calon yang menang sebanyak 90 di antaranya merupakan kader NasDem. Ini mencakup 1 calon gubernur, 2 calon wakil gubernur, 47 calon bupati/calon wali kota, 32 calon wakil bupati/calon wakil wali kota, dan 4 pasangan calon yang semuanya kader NasDem.

    Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri pauti berbangga pasalnya politik sapu bersih di Jateng, Yogyakarta, Bali hingga Sulut.

    Sedangkan kader murni PDIP 11 Jatim, 7 dari 8 pilkada di Sulut, 5 di Sultra, 17 dari 21 pilkada di Jateng.

    Sementara, kader PKB menang di 8 wilayah Jateng terbanyak wakil bupati/walikota
    Demokrat sendiri yang digawangi tokoh Mileneal Agus Yudhoyono (AHY) menang di Pilgub Kalimantan Utara Selatan dan Tengah.
    Pengusung pasangan calon (paslon) di 240 dari 261 kabupaten/kota yang mengadakan pilkada.

    Sejauh ini, PD mengklaim memenangkan 124 pilkada. Partai Demokrat memperoleh kemenangan di 124 daerah yang diikuti. Dari jumlah kemenangan tersebut, 70 daerah yang menang mengusung kader sendiri, dan hanya 54 daerah kemenangan yang non-kader,” 

    Partai Amanat Nasional PAN) sendiri menurut Ketum Zulkifli Hasan, partainya menang di 130 daerah dalam pilkada serentak 2020 se-Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 daerah merupakan kader internal partainya

    Paslon PPP telah berhasil menang di 123 daerah atau dalam persentase menang sebesar 55,5 persen yang kemungkinan jumlah dan persentase ini masih akan bertambah. Dilihat dari target pemenangan Pilkada PPP yang 60 persen dari jumlah yang diikuti, maka capaian Pilkada PPP ini telah mendekati target.

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil memenangkan 122 dari 230 pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diikuti.

    Saya nilai PKS dan PAN mengklaim menang di 122 daerah serta PPP di 123 tapi kader murni kecil belum di publish siapa saja kader tersebut.

    Saling klaim wajar tapi pilkada ini masih di dominasi PDIP, Golkar, Nasdem dan Demokrat serta Gerindra.

    Partai besutan Prabowo Subianto ada kemajuan di Jatim dimana mereka mengklaim menang di 14 daerah.

    Bisa saja Gerindra mengklaim unggul 70 persen di pilkada serentak tapi sejauh ini kader murni yang menang masih kalah sama partai lainnya.

    Menurut saya, jika hanya menang merger atau afiliasi bahkan koalisi politik itu kemenangan semu. Harusnya kader murni yang diusung itu baru sah.

    Tapi penilaian saya Partai Mercy Biru atau Demokrat ada peningkatan. Dan ini menjadi ancaman pada Pilpres 2024 mendatang.

    Sedangkan capaian terbaik Golkar di Sulsel yang mana mereka menang di 7 daerah.

    Barangkali Provinsi Banten akan menjadi milik Golkar. Namun, hasil finalnya akan ditentukan oleh KPU. Dan akankah ada gugatan-gugatan di setiap daerah ini masih akan berlanjut? Silahkan saja klaim- mengklaim tapi itu masih politik hipotesis nanti keputusan ditangan KPU.

    Jangan hanya menang di quick count atau hitugan cepat. Pasti diantara itu ada yang meleset.