Tag: Pemprov Sulut

  • BPK RI Perwakilan Sulut Gelar Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja Provinsi Sulut, Kota Manado dan Bitung

    test.petasulut.com/, SULUT – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado dan Kota Bitung, rabu (24/11/21) Pukul 14.30 WITA.

    Kegiatan Exit Meeting tersebut dipimpin oleh Nurendro Adi Kusumo S.E., M.M., CAAE., Ak., CA, mewakili Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Karyadi, S.E., M.M., Ak. CA., CFrA., CSFA.

    Kegiatan Entry Meeting ini dilakukan untuk:
    (1) Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kota Bitung dan Instansi Terkait Lainnya Dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 di Manado dan Bitung.

    (2) Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

    (3) Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

    (4) Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (S.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Bitung.

    Kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar bersama jajaran Pemerintah Kota Bitung, Sekretaris Kota Manado Micler CS Lakat bersama jajaran Pemerintah Kota Manado serta dihadiri oleh Kepala Subauditorat Sulawesi Utara I, Aris Asmono dan Tim keempat Tim Pemeriksaan Kinerja.

    Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw dalam sambutannya menyatakan memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

    “Dimana atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan dan diharapkan akan mampu menjadi panduan dan koreksi arah dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah, pendidikan vokasi dan pelaksanaan vaksinasi Covid 19 serta akan mendukung BPK sampai dengan proses penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan,” Ucap Wagub Sulut.

    (ABL)

  • BRAIEN WAWORUNTU Komit Mengawal APBD 2022 Agar Berpihak ke Rakyat

    test.petasulut.com/, SULUT – Ketua Komisi IV DPRD Sulut Braien Waworuntu berkomitmen untuk mengawal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 agar berpihak langsung ke masyarakat Sulawesi Utara.

    Hal itu dikatakan Politisi Partai NasDem itu, selasa (16/11) usai memimpin rapat internal Komisi IV DPRD Sulut.

    Di sektor Pendidikan, Khusus beasiswa studi akhir yang teranggarkan sebesar 2,4 Milliar itu, lanjut Braien Waworuntu bahwa komisi IV pula yang akan terus mengawal dan mengawasi agar realisasinya tepat sasaran.

    “Dan juga ada bantuan-bantuan seperti RTLH dan bantuan keagamaan lainnya, Komisi IV akan fokus mengawal hal itu,” ucap Aleg Dapil Minahasa-Tomohon.

    Tak hanya itu, Braien Waworuntu juga menuturkan bahwa sebagai wakil rakyat tentu kita harus mensejahterakan rakyat, Peran kita disini adalah terus melekat kepada rakyat.

    “Kiranya perjuangan kita untuk mensejahterakan rakyat dapat didukung juga oleh pihak eksekutif yakni pemerintah provinsi Sulut. Semuanya akan sia-sia bila tidak ada perjuangan,” tutupnya.

    (ABL)

  • Pembangunan Tol Terpanjang di Sulawesi Mulai Berjalan, BOY TUMIWA Salut Terobosan ODSK

    test.petasulut.com/, SULUT – Personil Komisi III DPRD Sulut, Boy Tumiwa merasa salut dan bangga kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandou.

    Hal itu diungkapkan Tumiwa karena di masa pemerintahan Olly-Steven, janji-janji politik dan fokus pada pembangunan daerah langkah demi langkah sudah mulai dan sementara dijalankan.

    “Apa yang disampaikan pak Olly-Steven waktu yang lalu, sekarang sudah mulai dijalankan. Salah satunya pembangunan jalan Tol Airmadidi-Tondano-Amurang-Manado. Ini sangat luar biasa,” ucap Politisi PDIP, selasa (9/11) diruang kerjanya.

    “Kedepannya kita semua berdoa supaya ini secepatnya selesai dan ini kalau tidak salah merupakan jalan Tol terpanjang di Sulawesi. Jadi saya pribadi merasa salut dan bangga sekaligus memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Sulut dalam hal ini Gubernur dan Wagub Sulut, Pak Olly dan Pak Steven dengan dimulainya pembangunan jalan Tol Airmadidi-Tondano-Amurang-Manado,” tambah Boy Tumiwa.

    Aleg Dapil Minsel-Mitra itu juga mengungkapkan bahwa dibangunnya jalan Tol ini membawa multi player Effect yang sangat luar biasa untuk masyarakat.

    Boy juga meminta kepada masyarakat untuk kiranya dapat dipahami dengan adanya pembangunan Tol ini.

    “Supaya kalau adanya pembebasan lahan nantinya, ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ini untuk kepentingan publik,” tutup Boy Tumiwa.

    (ABL)

  • Ditunjuk OD Sebagai Plh Sekprov, Ini Pesan FABIAN KALOH Kepada AGK

    test.petasulut.com/, SULUT – Setelah ditinggal pensiun oleh Edwin Silangen, kini Gubernur Sulut Olly Dondokambey secara resmi menyerahkan surat keputusan kepada Asiano Gemmy Kawatu (AGK) sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulut.

    Atas penunjukan itu, Fabian Kaloh anggota Komisi I DPRD Sulut pun memberi perhatian khusus terhadap keputusan Gubernur Olly Dondokambey.

    “AGK Pejabat/ASN Senior, selain sudah beberapa kali pegang jabatan esselon 2, AGK pernah juga jadi Pj Kepala Daerah, Diklat penjenjangannya juga sudah mentok, Golongan/Ruang juga sudah sangat memenuhi syarat, berbagai persyaratan teknis administrasi kepegawaian sudah dipenuhinya, demikian juga karena seniornya makanya AGK punya banyak eksperience yang semuanya itu adalah modal AGK dalam menerima kepercayaan dari Pak Gubernur sebagai Sekprov,” tegas Politisi Minut – Bitung ini, senin (1/11).

    Fabian Kaloh yakin AGK mampu menjadi motor organisasi di Pemprov dan mampu membangun hubungan baik dengan Forkompimda, DPRD, Instansi teknis Pusat, dan mampu memanagariali Sekretariat serta OPD yang ada di Pemprov.

    “Sebagai Koordinator TAPD maka ekspektasi kami anggota Dewan ke Pak AGK yaitu bagaimana sesegera mungkin menyelesaikan proses APBD,” lugas Kaloh.

    OD tunjuk AGK Sebagai Plh Sekprov

    Ia menitip pesan khusus kepada AGK agar konsen dengan penanganan pandemi covid 19.

    “Dengan tetap konsen pada penanggulangan/pencegahan Covid19, berbagai program prioritas tahun 2022 dan berbagai program ODSK yang penting dan urgen dilaksanakan,” tandasnya.

    (ABL)

  • Penanganan Covid-19 di Sulut Semakin Membaik

    test.petasulut.com/, SULUT – Penanganan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara berangsur-angsur membaik.

    Hal itu dibuktikan dengan rilis data covid-19 yang terus di update pemerintah Provinsi Sulut dimana penambahan kasus Covid-19 mengalami penurunan yang signifikan.

    Terlebih, jumlah kasus sembuh virus corona di Sulut terus bertambah.

    Update terakhir per tanggal 25 oktober 2021 yang dirilis Pemerintah Provinsi Sulut, dimana penambahan kasus covid-19 hanya 1 kasus sedangkan penambahan kasus sembuh berjumlah 31 orang.

    Untuk total sementara kasus posifit covid-19 berjumlah 43.484 kasus dan kasus sembuh berjumlah 33.075 orang sehingga kasus aktif sampai dengan saat ini yakni 377 kasus.

    Untuk Peta sebaran Covid-19 Sulawesi Utara di 15 kabupaten dan kota, semuanya masuk Zona Kuning (Risiko Rendah).

    Sumber: Insta Pemprov Sulut

    Berdasar dari hal itu, Penanganan covid-19 di Sulut untuk saat ini dinilai cukup membaik.

    “Pemerintah Provinsi Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wagub Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandouw sangat fokus dalam memberantas pandemi covid-19,” ucap seorang warga manado yang tak mau disebutkan namanya, selasa (26/10).

    Tak hanya itu, dirinya juga mengatakan bahwa waktu lalu Dinas Kesehatan Sulut sempat mendapat kritikan-kritikan pedas dari masyarakat maupun Anggota Dewan tapi tak menyurutkan semangat mereka untuk selalu fokus dalam penanganan covid-19.

    “Ditambah juga Pemprov Sulut sampai dengan detik ini fokus pada kegiatan vaksinasi didukung pula oleh para kepala-kepala daerah di 15 kabupaten/kota. Saya rasa sinergitas antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin membaik dan terorganisir,” ucapnya lagi.

    Tapi, lanjutnya masyarakat juga jangan sampai terlena dengan hasil sementara ini, tetap patuhi protokol kesehatan secara ketat karena pemerintah sudah habis-habisan dalam memberantas wabah covid-19 di Sulut.

    “Pemerintah tak henti-hentinya mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna meminimalisir penyebaran wabah Covid-19. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan sering mencuci tangan pakai sabun atau Handsanitizer,” Tutupnya.

    (ABL)

  • Kelangkaan Solar, PERTAMINA Janji Pekan Depan Tak Ada Antrian Panjang di SPBU

    test.petasulut.com/, SULUT – DPRD Sulut melalui lintas komisi (I, II, III, IV) menggelar rapat dengar pendapat dengan Pihak Pertamina dan Hiswana Migas DPC Wilayah V Manado terkait dengan kelangkaan solar yang terjadi di sebagian besar SPBU yang berada di Sulut sekaligus menindaklanjuti aspirasi dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulut, selasa (19/10) diruang serbaguna DPRD Sulut.

    Hadir juga dalam rapat tersebut yakni Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Praseno Hadi dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut, Fraknsiskus Maindoka.

    Dalam rapat tersebut, berbagai desakan diutarakan Anggota DPRD Sulut.

    Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Sulut Jems Tuuk. Dimana dirinya menilai bahwa pembicaraan yang sudah panjang lebar dari tadi belum menghasilkan solusi.

    “Pembicaraan minyak saat ini terlalu banyak ‘Tai Minya’. Karena dari tadi saya belum mendengar bahwa ada solusi yang tercipta dalam rapat ini. Dari tadi bicara data, data dan data. Masyarakat tidak peduli dengan data, masyarakat butuh sekarang adalah di SPBU itu tersedia solar,” ucap Jems Tuuk.

    Tuuk pun mendesak Pihak Pertamina memberikan jawaban pasti, kapan solar akan tersedia sehingga di SPBU tidak ada lagi antrean panjang.

    Menanggapi itu, Sales Area Manager Pertamina Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) Tito Rivanto mengatakan, dalam waktu tujuh hari tidak ada lagi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulut.

    “Beri kami waktu tujuh hari ke depan, kami jamin tidak ada antrian panjang di SPBU, asalkan DPRD membantu untuk mendapatkan penambahan kuota dari Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas),” ucap.

    Tito juga menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan rapat bersama Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Praseno Hadi dan Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut belum lama ini.

    Hasil rapat itu, Pemprov Sulut akan mengirimkan surat permohonan penambahan kuota solar kepada BPH Migas.

    “Mudah-mudahan dengan adanya surat tersebut bisa disetujui maka untuk kuota solar di Sulut bisa ditambah sehingga bisa memenuhi kebutuhan,” kata tito.

    Tito menyebutkan, PT Pertamina bukan lagi regulator dalam arti yang membuat peraturan dan menetukan ketentuan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

    Sejak 2001, PT Pertamina hanya sebagai operator, artinya hanya menjalankan apa yang sudah ditentukan pemerintah lewat BPH Migas.

    Akibatnya, untuk menyalurkan BBM, Pertamina harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan dari BPH Migas.

    “Untuk isu solar sendiri saat ini memang semuanya itu di tangan BPH Migas, jadi kami hanya menyalurkan apa yang sudah ditentukan oleh BPH Migas. Itu kami dari Pertamina tidak bisa apa-apa lagi, karena setiap kelebihan dari kuota yang disalurkan kepada masyarakat itu tidak akan diganti oleh pemerintah,” jelasnya.

    Selain kuota terbatas, Pertamina menilai penyebab lain kelangkaan solar di Sulut karena banyaknya proyek yang digenjot.

    “Banyak proyek-proyek yang digenjot dan digeber otomatis kebutuhan solar meningkat dibandingkan triwulan satu, dua dan tiga,” bebernya.

    RDP DPRD Sulut melalui lintas komisi Bersama Pihak Pertamina, Hiswana Migas Manado dan Pemprov Sulut

    Adapun kesimpulan yang di dapat dalam RDP tersebut, yakni:

    – Data dari Pertamina dan Hiswana Migas untuk dapat di berikan secara berkala Setiap 3 bulan kepada Pemprov dan Deprov Sulut

    – 25 oktober 2021 tidak ada lagi antrian solar di sulawesi utara dengan tidak merugikan pihak manapun

    – Data ‘pemain’ dari ALFI untuk di berikan ke Deprov Sulut

    – Pemprov Sulut (assisten ekonomi) untuk segera menyurat ke BPH Migas untuk penambahan quota

    – Pemprov sulut dibawa koordinasi Asisten Perekonomian sulut akan secara berkala memberikan laporan kepada komisi II

    – Pertamina menjamin ketersediaan stok BBM dan Gas Elpiji sampai seterusnya

    – Pemprov membentuk team monev malibatkan semua pihak terkait

    (ABL)

  • Deprov Sulut Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD TA 2022

    test.petasulut.com/, SULUT – Dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (19/10).

    Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay dan Billy Lombok serta dihadiri oleh Gubernur dan Wagub Sulut, Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

    Agenda ini berlangsung setelah sebelumnya telah melewati roda pembahasan bersama tim TAPD. Para wakil rakyat akhirnya menyetujui usulan KUA-PPAS APBD tahun 2022.

    Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen menyampaikan, rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS ini telah melewati berbagai tahapan.

    “Dari komisi-komisi, kemudian pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut,” kata Silangen.

    “Hasil dari kesepakatan TAPD dan Banggar, kita sepakati dan diparipurnakan melalui penandatanganan nota kesepakatan pada hari ini,” jelas anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan  Nusa Utara ini.

    Tak hanya itu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menyampaikan, ada sejumlah kesepakatan yang muncul dalam pembahasan antara Banggar dan TAPD. Seperti dana alokasi internet digabungkan di Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik.

    “Ada juga penambahan sub kegiatan baru tidak dicantumkan di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2022 untuk dituangkan dala penambahan. Inilah dasar penandatanganan KUA PPAS APBD 2022,” tuturnya.

    Pada kesempatan itu pula, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya melayangkan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Provinsi Sulut yang telah melakukan pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 bersama TAPD. Dengan demikian bisa disepakati melalui rapat paripurna.

    Ia menyampaikan, lewat usulan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 yang diajukan ke DPRD, Pemprov Sulut telah berkomitmen membantu masyarakat untuk dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat yang telah dimasukkan kepada Banggar.

    “Sekaligus telah memberikan masukan, koreksi dan mengusulkan program untuk disingkronkan dengan program nasional, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD),” ungkap Olly.

    Disampaikannya, KUA-PPAS menjadi dasar dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah, juga sebagai arah pembagian program. Seperti untuk pemulihan ekonomi sosial dan  ketahanan pangan. Sehingga dalam melaksanakan kegiatan program utama dan peningkatan pemulihan ekonomi daerah, terjadi peningkatan perekonomian dan angka kemiskinan menurun 7,5 persen.

    “Sementara, indeks pembangun manusianya 7,3 persen. Olehnya, kebijakan makro daerah menjadi tanggung jawab bersama,” urai Olly.

    Turut hadir juga Sekprov Edwin Silangen, OPD, Tenaga ahli Fraksi dan insan pers.

    (ADVETORIAL)

  • Dihadapan Sekprov, ROCKY WOWOR Adukan Soal Pemotongan Gaji ASN Pemprov

    test.petasulut.com/, SULUT – Ada yang menarik dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan tahun 2021 antara Banggar DPRD dan TAPD Sulut, Senin (23/8) diruang paripurna DPRD Sulut.

    Dimana, Ketua Fraksi PDIP Rocky Wowor membeberkan bahwa adanya pengeluhan dari oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulut bahwa gajinya dipotong pada masa pandemi Covid-19 ini.

    “Bahkan ada yang dipotong sampai Rp500 ribu,” kata Wowor dihadapan Sekprov bersama jajaran.

    Mendengar itu, Sekprov Sulut Edwin Silangen dengan cekatan langsung menanggapinya dengan menuturkan bahwa pada pembayaran gaji ASN dilakukan secara full tanpa potongan.

    “Kecuali yang bersangkutan ada cicilan. Itu pasti dipotong. Tapi kalau tidak, pasti dibayar full,” jawab Silangen.

    Tak hanya itu, Sekprov juga langsung meminta kepada Rocky Wowor untuk bisa membeberkan nama ASN dimaksud.

    “Kebetulan pak Inspektorat ada di sini. Saya mohon pak Wowor untuk memberikan nama ASN tersebut, dan akan segera kami tindaklanjuti,” ucap Silangen.

    Edwin pun menegaskan bahwa kalau untuk gaji ASN tidak ada pengurangan sama sekali. Pak Gubernur sangat konsen akan hal ini. Pasti akan segera ditindaklanjuti.

    “Kalau betul ada, sudah keterlaluan. Di masa sulit ini gaji masih dipotong,” ucapnya.

    (ABL)

  • HUT Pemkot Manado Jadi Bukti Sinergitas Gubernur Sulut Dengan Walikota Manado

    Manado, test.petasulut.com/ – Memperingati Hari Ulang Tahun Kota Manado ke-398, DPRD Kota Manado Menggelar Rapat Paripurna di kantor DPRD Kota Manado yang baru tepatnya di Gedung eks Kantor DPRD Sulut. Rabu (14/7).

    Rapat Paripurna dalam rangka HUT Kota Manado ke-398 itu jadi salah satu bukti Sinergitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kota Manado terjalin dengan baik.

    Rapat itu dibuka Langsung oleh Ketua DPRD Kota Manado Altje Dondokambey yang juga didampingi para Wakil serta anggota DPRD Kota Manado.

    Walikota Manado Andrei Angouw pada kesempatan sambutan lebih menekankan terkait penanganan pandemi dan penanganan kebersihan di kota Manado.

    “penanganan Covid-19 melalui vaksinasi massal yang akan dilaksanakan hingga oktober 2021 menjadi prioritas. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita akan mencapai Herd Immunity,” kata Walikota.

    Dia juga menambahkan, “juga terkait penanganan sampah serta antisipasi banjir dengan melakukan pembersihan drainase, parit-parit dan anak sungai yang tersumbat di banyak tempat.” Tambahnya.

    Sinergitas dimaksud disini adalah Sinergitas Kota Manado dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menjalankan roda Pemerintahan seperti pembangunan dan kemasyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

    Seperti yang diutarakan oleh Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya. Gubernur mengatakan ini adalah kali pertama HUT Pemkot Manado dibawah Kepemimpinan Andrei Angouw dan Richard Sualang (AARS).

    “Sinergitas Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Provinsi harus tetap terjaga, karena semua ini demi kesejahteraan masyarakat Kota Manado,” Ucap Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

    Gubernur juga singgung terkait penanganan pandemi di Sulut dengan cara membangun kesadaran masyarakat dan keterlibatan serta aktif dalam hal ini dalam penanganan Covid-19.

    “kita focus menangani Covid-19 dan bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar waspada dan mau terlibat aktif.” Tandas Olly.

    Hadir juga, Wakil Walikota Richard Sualang, Sekprov Edwin Silangen, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, Anggota DPRD Sulut Dapil Kota Manado, Ketua TP-PKK Kota Manado Irene Angouw Pinontoan dan Sekretaris TP-PKK Merry Sualang Mawardi, Sekot Manado Micler Lakat, Forkopimda dan Undangan Lainnya.

    Dan kegiatan itu tak lupa selalu mengutamakan dan memperhatikan protocol kesehatan.

  • Sepekan, Kasus Covid-19 Sulut Ketambahan 1.233 Kasus

    test.petasulut.com/, SULUT – Kasus Covid-19 ditanah air pada beberapa pekan terakhir ini melonjak drastis.

    Bahkan pada beberapa hari belakangan ini terus memecahkan rekor tertinggi di dunia, dalam hal penambahan kasus positif covid-19 harian.

    Lonjakan kasus itu pula diikuti juga oleh Provinsi Sulawesi Utara. Dimana pada sepekan terakhir, kasus positif covid-19 terus meningkat.

    Ini data kasus covid-19 di Sulut pada sepekan terakhir, yang berhasil di rangkum media test.petasulut.com/ berdasarkan update data covid-19 pemerintah provinsi Sulut.

    – 6 Juli 2021: 162 kasus positif Covid-19
    – 7 Juli 2021: 128 kasus positif Covid-19
    – 8 Juli 2021: 216 kasus positif Covid-19
    – 9 Juli 2021: 277 kasus positif Covid-19
    – 10 Juli 2021: 217 kasus positif Covid-19
    – 11 Juli 2021: 144 kasus positif Covid-19
    – 12 Juli 2021: 89 kasus positif Covid-19

    Total kasus positif Covid-19 di Sulut pada sepekan terakhir (6-12 Juli 2021) yaitu 1.233 kasus.

    Data Covid -19 di Sulut (Sumber: Instagram Pemprov Sulut)

    Untuk kasus aktif covid-19 sampai detik ini yaitu 1.646 kasus.

    Total Kasus sembuh 15. 621 orang dan yang telah meninggal, 577 orang.

    Dengan ini, total kasus positif covid-19 di Sulut sejak awal pandemi melanda yaitu 17.844 kasus.

    Pemerintah pun menilai bahwa protokol kesehatan (Pakai Masker, Jaga Jarak, Jauhi Kerumunan dan cuci tangan pakai sabun) saat ini sudah melekat erat untuk dilakukan masyarakat.

    Apalagi sekarang ini telah muncul beberapa virus Corona varian baru. Tentunya kepatuhan terhadap protokol kesehatan sangat wajib dilaksanakan oleh setiap orang.

    (ABL)